Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(1) Kementerian Luar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri.

(1) Dalam melaksanakan tugas, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan PRESIDEN. (2) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin penyelenggaraan urusan Kementerian Luar Negeri.

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian Luar Negeri.

Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang luar negeri; h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; dan i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

Kementerian Luar Negeri terdiri atas: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. Sekretariat Jenderal; Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika; Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa; Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN; Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral; Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional; Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik; Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler; Inspektorat Jenderal; Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi; Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA di Luar Negeri; Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga; Staf Ahli Bidang Manajemen; Pusat Pendidikan dan Pelatihan; Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan; dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. f. g. koordinasi kegiatan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sekretariat Jenderal, terdiri atas: a. b. c. d. e. f. Biro Dukungan Strategis Pimpinan; Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan; Biro Perencanaan dan Organisasi; Biro Sumber Daya Manusia; Biro Keuangan; dan Biro Umum.

Biro Dukungan Strategis Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan strategis kepada Menteri dan Wakil Menteri yang meliputi dukungan substansi, hubungan media, hubungan kerja dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, penyelenggaraan acara, kegiatan, protokol, keamanan, tata usaha dan kerumahtanggaan, dan sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri.

Biro Dukungan Strategis Pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan fungsi: a. b. penyiapan koordinasi dukungan substansi program dalam negeri dan luar negeri Menteri dan Wakil Menteri; penyelenggaraan hubungan kerja Menteri dan Wakil Menteri dengan lembaga pemerintah, parlemen, dan pemangku kepentingan nonpemerintah baik nasional maupun asing;

c. d. e. f. penyiapan pemberian dukungan kepada Menteri dan Wakil Menteri dalam hubungan dengan media dan pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri; penyiapan pemberian dukungan substansi dan administrasi kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri; pelaksanaan urusan keprotokolan, keamanan, kesekretariatan, dan kerumahtanggaan Menteri dan Wakil Menteri; dan pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Dukungan Strategis Pimpinan terdiri atas: a. b. c. d. e. f. Bagian Dukungan Substansi Program Dalam Negeri; Bagian Dukungan Substansi Program Luar Negeri; Bagian Dukungan Hubungan Media Pimpinan dan Juru Bicara; Bagian Kesekretariatan dan Korespondensi Pimpinan; Bagian Umum; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Dukungan Substansi Program Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan substansi untuk kegiatan Menteri dan Wakil Menteri di dalam negeri.

Bagian Dukungan Substansi Program Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam penghimpunan informasi dan penyajian masukan substansi isu-isu strategis dan administrasi untuk

b. c. d. Menteri dan Wakil Menteri, guna mendukung kegiatan dengan tamu asing; penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam penghimpunan informasi dan penyajian masukan substansi isu-isu strategis dan administrasi untuk Menteri dan Wakil Menteri, guna mendukung kegiatan dengan parlemen dan pemangku kepentingan terkait; penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam penghimpunan informasi dan penyajian masukan substansi isu-isu strategis dan administrasi untuk Menteri dan Wakil Menteri, guna mendukung kegiatan dengan kementerian dan lembaga lainnya; dan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam penghimpunan informasi dan penyajian masukan substansi isu-isu khusus dalam negeri untuk Menteri dan Wakil Menteri, serta pengelolaan naskah terkait isu- isu khusus.

Bagian Dukungan Substansi Program Dalam Negeri terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Program Tamu Asing; Subbagian Program Parlemen dan Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah; Subbagian Program Antar-Kementerian dan Lembaga; dan Subbagian Isu-isu Khusus Dalam Negeri.

(1) Subbagian Program Tamu Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam penghimpunan informasi dan penyajian masukan substansi isu-isu strategis dan administrasi untuk Menteri dan Wakil Menteri, guna mendukung kegiatan dengan tamu asing.

(2) (3) (4) Subbagian Program Parlemen dan Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam penghimpunan informasi dan penyajian masukan substansi isu-isu strategis dan administrasi untuk Menteri dan Wakil Menteri, guna mendukung kegiatan dengan parlemen dan pemangku kepentingan terkait. Subbagian Program Antar-Kementerian dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam penghimpunan informasi dan penyajian masukan substansi isu-isu strategis dan administrasi untuk Menteri dan Wakil Menteri, guna mendukung kegiatan dengan kementerian dan lembaga lainnya. Subbagian Isu-isu Khusus Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam penghimpunan informasi dan penyajian masukan substansi isu-isu khusus dalam negeri untuk Menteri dan Wakil Menteri, serta pengelolaan naskah terkait isu-isu khusus.

Bagian Dukungan Substansi Program Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan substansi dalam pelaksanaan program luar negeri Menteri dan Wakil Menteri.

Bagian Dukungan Substansi Program Luar Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

a. b. c. d. penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam penghimpunan informasi dan penyajian masukan substansi isu-isu strategis dan administrasi untuk Menteri dan Wakil Menteri, guna mendukung kegiatan dengan mitra kerja; penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam penghimpunan informasi dan penyajian masukan substansi isu-isu strategis dan administrasi untuk Menteri dan Wakil Menteri, guna mendukung kegiatan dengan organisasi regional; penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam penghimpunan informasi dan penyajian masukan substansi isu-isu strategis dan administrasi untuk Menteri dan Wakil Menteri, guna mendukung kegiatan dengan organisasi internasional; dan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam penghimpunan informasi dan penyajian masukan substansi isu-isu khusus luar negeri untuk Menteri dan Wakil Menteri, serta pengelolaan naskah terkait isu-isu khusus luar negeri.

Bagian Dukungan Substansi Program Luar Negeri, terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Program dengan Mitra Kerja; Subbagian Program dengan Organisasi Regional; Subbagian Program dengan Organisasi Internasional; dan Subbagian Isu-isu Khusus Luar Negeri.

(1) Subbagian Program dengan Mitra Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam penghimpunan informasi dan penyajian masukan substansi isu-isu strategis dan administrasi untuk Menteri dan Wakil Menteri, guna

(2) (3) (4) mendukung kegiatan dengan mitra kerja. Subbagian Program dengan Organisasi Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam penghimpunan informasi dan penyajian masukan substansi isu-isu strategis dan administrasi untuk Menteri dan Wakil Menteri, guna mendukung kegiatan dengan organisasi regional. Subbagian Program dengan Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam penghimpunan informasi dan penyajian masukan substansi isu-isu strategis dan administrasi untuk Menteri dan Wakil Menteri, guna mendukung kegiatan dengan organisasi internasional. Subbagian Isu-isu Khusus Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam penghimpunan informasi dan penyajian masukan substansi isu-isu khusus luar negeri untuk Menteri dan Wakil Menteri, serta pengelolaan naskah terkait isu-isu khusus luar negeri.

Bagian Dukungan Hubungan Media Pimpinan dan Juru Bicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi materi dan pemberian dukungan substansi dan teknis kepada Menteri dan Wakil Menteri dalam hubungan dengan media, serta kepada Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri.

Bagian Dukungan Hubungan Media Pimpinan dan Juru Bicara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. penyiapan bahan koordinasi materi untuk Menteri dan Wakil Menteri terkait dengan kampanye media dan perkembangan opini publik; penyiapan bahan pemberian dukungan substansi dan teknis kepada Menteri dan Wakil Menteri dalam hubungannya dengan media, serta Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri, termasuk penyiapan pelaksanaan press briefing, siaran pers, dan wawancara bagi Menteri, Wakil Menteri, dan juru bicara Kementerian Luar Negeri; penyiapan bahan monitoring, analisis media dan perkembangan opini publik; dan penyiapan bahan pelaksanaan diplomasi digital dalam rangka menunjang hubungan Menteri dan Wakil Menteri dengan media dan publik.

Bagian Dukungan Hubungan Media dan Juru Bicara, terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Kampanye Media dan Opini Publik; Subbagian Hubungan Media Pimpinan dan Juru Bicara; Subbagian Analisis Media dan Opini Publik; dan Subbagian Strategi Pemanfaatan Diplomasi Digital.

(1) Subbagian Kampanye Media dan Opini Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi materi untuk Menteri dan Wakil Menteri terkait dengan kampanye media dan perkembangan opini publik.

(2) (3) (4) Subbagian Hubungan Media Pimpinan dan Juru Bicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan substansi dan teknis kepada Menteri dan Wakil Menteri dalam hubungannya dengan media, serta Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri, termasuk penyiapan pelaksanaan press briefing, siaran pers, dan wawancara bagi Menteri, Wakil Menteri, dan juru bicara Kementerian Luar Negeri. Subbagian Analisis Media dan Opini Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, analisis media dan perkembangan opini publik. Subbagian Strategi Pemanfaatan Diplomasi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan diplomasi digital dalam rangka menunjang hubungan Menteri dan Wakil Menteri dengan media dan publik.

Bagian Kesekretariatan dan Korespondensi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan, penyiapan pidato, artikel, dan korespondensi diplomatik Menteri dan Wakil Menteri, serta penyiapan penerjemah dan pelaksanaan penerjemahan.

Bagian Kesekretariatan dan Korespondensi Pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. pelaksanaan urusan kesekretariatan Menteri; pelaksanaan urusan kesekretariatan Wakil Menteri; penyiapan bahan koordinasi terkait materi pidato, artikel

d. dan korespondensi diplomatik Menteri dan Wakil Menteri; dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penerjemahan bahasa untuk Menteri dan Wakil Menteri, serta pemberian dukungan penerjemah dan penerjemahan pada pertemuan tingkat kepala negara/kepala pemerintahan dan tingkat menteri.

Bagian Kesekretariatan dan Korespondensi Pimpinan terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Sekretariat Menteri; Subbagian Sekretariat Wakil Menteri; Subbagian Pidato, Artikel dan Korespondensi Diplomatik; dan Subbagian Penerjemah dan Penerjemahan.

(1) (2) (3) (4) Subbagian Sekretariat Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan Menteri. Subbagian Sekretariat Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan Wakil Menteri. Subbagian Pidato, Artikel dan Korespondensi Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi terkait materi pidato, artikel dan korespondensi diplomatik Menteri dan Wakil Menteri. Subbagian Penerjemah dan Penerjemahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penerjemahan bahasa untuk Menteri dan Wakil Menteri, serta pemberian dukungan penerjemah dan penerjemahan pada pertemuan tingkat kepala negara/kepala pemerintahan dan tingkat menteri.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, keamanan, kerumahtanggaan, protokol Menteri dan Wakil Menteri, monitoring arahan PRESIDEN, Menteri, dan Wakil Menteri, serta tata usaha Biro.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. pengelolaan administrasi keuangan; pelaksanaan urusan keamanan dan kerumahtanggaan Menteri dan Wakil Menteri; pengelolaan dokumentasi dan penyiapan bahan monitoring arahan PRESIDEN serta Menteri dan Wakil Menteri; pelaksanaan urusan keprotokolan Menteri dan Wakil Menteri; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Umum terdiri atas: a. b. c. d. e. Subbagian Administrasi Keuangan; Subbagian Keamanan dan Rumah Tangga Pimpinan; Subbagian Monitoring Arahan PRESIDEN dan Pimpinan; Subbagian Protokol Pimpinan; dan Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) (2) Subbagian Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan Menteri dan Wakil Menteri. Subbagian Keamanan dan Rumah Tangga Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan keamanan dan

(3) (4) (5) kerumahtanggaan Menteri dan Wakil Menteri. Subbagian Monitoring Arahan PRESIDEN dan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan penyiapan bahan monitoring arahan PRESIDEN serta Menteri dan Wakil Menteri. Subbagian Protokol Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan Menteri dan Wakil Menteri. Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum administrasi yang berkaitan dengan tugas Kementerian Luar Negeri, pemberian dukungan pelayanan administrasi bagi Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, Pejabat Khusus, Kepala Perwakilan Republik INDONESIA, Konsul Kehormatan Republik INDONESIA, serta pengelolaan kearsipan dan persuratan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, perumusan, dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan pertimbangan hukum dalam rangka

b. c. d. e. f. g. h. i. penyelesaian masalah hukum administrasi Kementerian Luar Negeri; penyiapan pemberian layanan hukum administrasi yang terkait dengan aspek intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA, penyiapan pengkajian produk hukum administrasi, publikasi dan sosialisasi, serta dukungan advokasi hukum aspek kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan; penyiapan analisis data dan laporan serta pelaksanaan tata usaha Staf Ahli, Pejabat Khusus, Sekretaris Jenderal, dan tata usaha Biro; penyiapan koordinasi pencalonan Kepala Perwakilan Republik INDONESIA, perizinan, penyiapan surat-surat kepercayaan, pengangkatan dan pemberhentian, serta layanan administrasi lainnya bagi Kepala Perwakilan Republik INDONESIA dan Konsul Kehormatan Republik INDONESIA; penyiapan pelaksanaan penyuluhan peraturan intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA terkait dengan aspek kepegawaian, organisasi, perlengkapan, dan keuangan; penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur pelayanan administrasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; penyiapan koordinasi urusan kerja sama antarlembaga dan dengan pemerintah daerah; pengelolaan tata naskah dinas, persuratan Kementerian Luar Negeri, kantong diplomatik, kearsipan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA, serta dokumentasi berita; penyiapan pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan administrasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; dan

j. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan, terdiri atas: a. b. c. d. e. f. Bagian Hukum Administrasi dan Perundang-undangan; Bagian Layanan Hukum; Bagian Administrasi Perwakilan dan Antarlembaga; Bagian Kearsipan dan Persuratan Kementerian dan Perwakilan; Bagian Administrasi Biro; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Hukum Administrasi dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundangan-undangan, serta penyiapan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum administrasi Kementerian Luar Negeri.

Bagian Hukum Administrasi dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, menyelenggarakan fungsi: a. b. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyusunan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum administrasi aspek kepegawaian; penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyusunan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum administrasi aspek perlengkapan dan keuangan;

c. d. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyusunan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum administrasi aspek organisasi dan antarlembaga; dan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan kebijakan dalam rangka harmonisasi peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian, perlengkapan, keuangan, dan organisasi.

Bagian Hukum Administrasi dan Perundang-undangan terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Hukum Administrasi dan Perundang- undangan Aspek Kepegawaian; Subbagian Hukum Administrasi dan Perundang- undangan Aspek Perlengkapan dan Keuangan; Subbagian Hukum Administrasi dan Perundang- undangan Aspek Organisasi dan Antarlembaga; dan Subbagian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

(1) (2) Subbagian Hukum Administrasi dan Perundang- undangan Aspek Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyusunan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum administrasi aspek kepegawaian. Subbagian Hukum Administrasi dan Perundang- undangan Aspek Perlengkapan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyusunan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian

(3) (4) masalah hukum administrasi aspek perlengkapan dan keuangan. Subbagian Hukum Administrasi dan Perundang- undangan Aspek Organisasi dan Antarlembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyusunan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum administrasi aspek organisasi dan antarlembaga. Subbagian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan kebijakan dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, perlengkapan, keuangan, dan organisasi.

Bagian Layanan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian layanan hukum administrasi yang terkait dengan aspek intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA, penyiapan pengkajian produk hukum administrasi, publikasi dan sosialisasi, serta dukungan advokasi hukum aspek kepegawaian, perlengkapan, keuangan, dan organisasi.

Bagian Layanan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengkajian produk hukum administrasi terkait aspek intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA dalam bidang kepegawaian, perlengkapan, keuangan, dan organisasi;

b. c. d. penyiapan bahan koordinasi, publikasi dan sosialisasi produk hukum administrasi terkait aspek intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan

dalam bidang kepegawaian, perlengkapan, keuangan, dan organisasi; penyiapan bahan koordinasi dan advokasi hukum administrasi terkait aspek intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA dalam bidang keuangan dan perlengkapan; dan penyiapan bahan koordinasi dan advokasi hukum administrasi terkait aspek intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA dalam bidang kepegawaian dan organisasi.

Bagian Layanan Hukum, terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Pengkajian Produk Hukum Administrasi; Subbagian Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Administrasi; Subbagian Advokasi Hukum Aspek Perlengkapan dan Keuangan; dan Subbagian Advokasi Hukum Aspek Kepegawaian dan Organisasi.

(1) (2) Subbagian Pengkajian Produk Hukum Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian produk hukum administrasi terkait aspek intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA dalam bidang kepegawaian, perlengkapan, keuangan, dan organisasi. Subbagian Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, publikasi, dan sosialisasi produk hukum

(3) (4) administrasi terkait aspek intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA dalam bidang kepegawaian, perlengkapan, keuangan, dan organisasi. Subbagian Advokasi Hukum Aspek Perlengkapan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan advokasi hukum administrasi terkait aspek intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan

dalam bidang keuangan dan perlengkapan. Subbagian Advokasi Hukum Aspek Kepegawaian dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan advokasi hukum administrasi terkait aspek intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan

dalam bidang kepegawaian dan organisasi.

Bagian Administrasi Perwakilan dan Antarlembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pencalonan Kepala Perwakilan Republik INDONESIA, perizinan, penyiapan surat- surat kepercayaan, pengangkatan dan pemberhentian, dan layanan administrasi bagi Kepala Perwakilan Republik INDONESIA dan Konsul Kehormatan Republik INDONESIA, serta urusan kerja sama antarlembaga dan dengan pemerintah daerah.

Bagian Administrasi Perwakilan dan Antarlembaga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kertas tugas, pengangkatan, pemberhentian, surat izin, cuti, dan pelayanan administrasi lainnya bagi Kepala Perwakilan

b. c. d. Republik INDONESIA; penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian serta pelayanan administrasi Konsul Kehormatan Republik INDONESIA; penyiapan bahan analisis data, rumusan kegiatan dan pelaporan hubungan kerja antara Kementerian Luar Negeri dan lembaga di luar Kementerian Luar Negeri di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan penyiapan bahan analisis data, rumusan kegiatan, dan pelaporan hubungan kerja antara Kementerian Luar Negeri dan lembaga di luar Kementerian Luar Negeri di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, serta hubungan kerja dengan pemerintah daerah.

Bagian Administrasi Perwakilan dan Antarlembaga terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Administrasi Kepala Perwakilan Republik INDONESIA; Subbagian Administrasi Konsul Kehormatan Republik INDONESIA; Subbagian Politik, Hukum dan Keamanan; dan Subbagian Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah.

(1) (2) Subbagian Administrasi Kepala Perwakilan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kertas tugas, pengangkatan, pemberhentian, surat izin, cuti, dan pelayanan administrasi lainnya bagi Kepala Perwakilan Republik INDONESIA. Subbagian Administrasi Konsul Kehormatan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian serta pelayanan

(3) (4) administrasi Konsul Kehormatan Republik INDONESIA. Subbagian Politik, Hukum dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis data, kegiatan dan pelaporan hubungan kerja antara Kementerian Luar Negeri dan lembaga di luar Kementerian Luar Negeri di bidang politik, hukum dan keamanan. Subbagian Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis data, rumusan kegiatan, dan pelaporan hubungan kerja antara Kementerian Luar Negeri dan lembaga di luar Kementerian Luar Negeri di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, serta hubungan kerja dengan pemerintah daerah.

Bagian Kearsipan dan Persuratan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas, persuratan Kementerian Luar Negeri, kantong diplomatik, kearsipan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA, serta dokumentasi berita.

Bagian Kearsipan dan Persuratan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, menyelenggarakan fungsi: a. b. pencatatan dan urusan tata naskah dinas, tata persuratan, serta urusan pengiriman dan administrasi pos dan kantong diplomatik; pengelolaan kearsipan dan dokumentasi Sekretariat Jenderal, serta pembinaan kearsipan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA;

c. d. penyiapan bahan koordinasi kerja sama di bidang kearsipan Kementerian Luar Negeri; pelaksanaan kompilasi dan dokumentasi berita biasa dan rahasia yang berasal maupun ditujukan kepada Sekretaris Jenderal.

Bagian Kearsipan dan Persuratan Kementerian dan Perwakilan terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Tata Naskah Dinas, Persuratan dan Pos Kantong Diplomatik; Subbagian Kearsipan Kementerian dan Perwakilan; Subbagian Kerja Sama Kearsipan; dan Subbagian Berita.

(1) (2) (3) (4) Subbagian Tata Naskah Dinas, Persuratan dan Pos Kantong Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, mempunyai tugas melakukan pencatatan dan urusan tata naskah dinas, tata persuratan, serta urusan pengiriman dan administrasi pos dan kantong diplomatik. Subbagian Kearsipan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi Sekretariat Jenderal, serta pembinaan kearsipan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA. Subbagian Kerja Sama Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama di bidang kearsipan Kementerian Luar Negeri. Subbagian Berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, mempunyai tugas melakukan kompilasi dan dokumentasi berita biasa dan rahasia yang berasal maupun ditujukan kepada Sekretaris Jenderal.

Bagian Administrasi Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan laporan serta pelaksanaan tata usaha Staf Ahli, Pejabat Khusus, Sekretaris Jenderal, dan tata usaha Biro.

Bagian Administrasi Biro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. penyiapan bahan analisis data dan pelaporan kegiatan dan kinerja Biro; pelaksanaan urusan tata usaha Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga, Staf Ahli Bidang Manajemen, serta Pejabat Khusus; pelaksanaan urusan tata usaha Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi, Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA di Luar Negeri, serta Pejabat Khusus; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro serta kesekretariatan Sekretaris Jenderal.

Bagian Administrasi Biro terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Data dan Pelaporan; Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Pejabat Khusus I; Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Pejabat Khusus II; dan Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis data dan pelaporan kegiatan, laporan periodik, dan laporan kinerja Biro.

(2) (3) (4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Pejabat Khusus I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga, Staf Ahli Bidang Manajemen, serta Pejabat Khusus. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Pejabat Khusus II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi, Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA di Luar Negeri, serta Pejabat Khusus. Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro serta kesekretariatan Sekretaris Jenderal.

Biro Perencanaan dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis Kementerian Luar Negeri, penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran, evaluasi kinerja dan anggaran, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

Biro Perencanaan dan Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA;

b. c. d. e. f. g. h. i. penyiapan penyusunan laporan evaluasi kinerja, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; penyiapan perencanaan, penyusunan, monitoring, dan evaluasi anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; penyiapan pelaksanaan penataan organisasi dan tata kerja, penelaahan, analisis, koordinasi, monitoring, evaluasi organisasi, serta analisis dan evaluasi jabatan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; penyiapan pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi ketatalaksanaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; penyiapan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; penyiapan penyusunan pedoman dan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembukaan hubungan diplomatik, pembukaan dan penutupan Perwakilan Republik INDONESIA, serta pengaturan atase pertahanan, atase teknis, staf teknis dan pejabat teknis lainnya pada Perwakilan Republik INDONESIA; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kinerja, anggaran, organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan kinerja, anggaran, organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; dan

j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Perencanaan dan Organisasi, terdiri atas: a. b. c. d. e. f. Bagian Perencanaan Kinerja Kementerian dan Perwakilan; Bagian Evaluasi Kinerja Kementerian dan Perwakilan; Bagian Kelembagaan Kementerian dan Perwakilan; Bagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Kementerian dan Perwakilan; Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Kementerian dan Perwakilan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan Kinerja Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

Bagian Perencanaan Kinerja Kementerian dan Perwakilan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, menyelenggarakan fungsi: a. b. penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, penelaahan, penyusunan, penyelarasan, perencanaan, dan pengukuran kinerja Wilayah I yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Perutusan Tetap Republik INDONESIA untuk ASEAN, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, penelaahan, penyusunan, penyelarasan, perencanaan,

c. d. dan pengukuran kinerja Wilayah II yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Eropa Barat dan Selatan, Eropa Utara dan Tengah, Eropa Timur, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional; penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, penelaahan, penyusunan, penyelarasan, perencanaan, dan pengukuran kinerja Wilayah III yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Afrika dan Timur Tengah, serta unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal; dan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, penelaahan, penyusunan, penyelarasan, perencanaan, dan pengukuran kinerja Wilayah IV yang meliputi Perwakilan

di wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Bagian Perencanaan Kinerja Kementerian dan Perwakilan, terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Perencanaan Kinerja Wilayah I; Subbagian Perencanaan Kinerja Wilayah II; Subbagian Perencanaan Kinerja Wilayah III; dan Subbagian Perencanaan Kinerja Wilayah IV.

(1) Subbagian Perencanaan Kinerja Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, penelaahan, penyusunan, penyelarasan,

(2) (3) (4) perencanaan, dan pengukuran kinerja Wilayah I yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Perutusan Tetap Republik INDONESIA untuk ASEAN, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Subbagian Perencanaan Kinerja Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, penelaahan, penyusunan, penyelarasan, perencanaan, dan pengukuran kinerja Wilayah II yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Eropa Barat dan Selatan, Eropa Utara dan Tengah, Eropa Timur, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Subbagian Perencanaan Kinerja Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, penelaahan, penyusunan, penyelarasan, perencanaan, dan pengukuran kinerja Wilayah III yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Afrika dan Timur Tengah, serta unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Subbagian Perencanaan Kinerja Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, penelaahan, penyusunan, penyelarasan, perencanaan, dan pengukuran kinerja Wilayah IV yang meliputi Perwakilan

di wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan,

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

Bagian Evaluasi Kinerja Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan laporan evaluasi kinerja, monitoring, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

Bagian Evaluasi Kinerja Kementerian dan Perwakilan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan penelaahan evaluasi program, kegiatan, dan kinerja Wilayah I yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Perutusan Tetap Republik INDONESIA untuk ASEAN, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan penelaahan evaluasi program, kegiatan, dan kinerja Wilayah II yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Eropa Barat dan Selatan, Eropa Utara dan Tengah, Eropa Timur, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional; penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan penelaahan evaluasi program, kegiatan, dan kinerja Wilayah III yang meliputi Perwakilan

d. Republik INDONESIA di wilayah Afrika dan Timur Tengah, serta unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal; dan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan penelaahan evaluasi program, kegiatan, dan kinerja Wilayah IV yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

Bagian Evaluasi Kinerja Kementerian dan Perwakilan, terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Evaluasi Kinerja Wilayah I; Subbagian Evaluasi Kinerja Wilayah II; Subbagian Evaluasi Kinerja Wilayah III; dan Subbagian Evaluasi Kinerja Wilayah IV.

(1) (2) Subbagian Evaluasi Kinerja Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan penelaahan evaluasi program, kegiatan, dan kinerja Wilayah I yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Perutusan Tetap Republik INDONESIA untuk ASEAN, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Subbagian Evaluasi Kinerja Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, mempunyai tugas

(3) (4) melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan penelaahan evaluasi program, kegiatan, dan kinerja Wilayah II yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Eropa Barat dan Selatan, Eropa Utara dan Tengah, Eropa Timur, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Subbagian Evaluasi Kinerja Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan penelaahan evaluasi program, kegiatan, dan kinerja Wilayah III yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Afrika dan Timur Tengah, serta unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Subbagian Evaluasi Kinerja Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan penelaahan evaluasi program, kegiatan, dan kinerja Wilayah IV yang meliputi Perwakilan

di wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

Bagian Kelembagaan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan penataan organisasi dan tata kerja, penelaahan, analisis, koordinasi, monitoring, evaluasi organisasi, analisis jabatan dan evaluasi jabatan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik

INDONESIA, penyiapan pembukaan hubungan diplomatik, pembukaan dan penutupan Perwakilan Republik INDONESIA, serta pengaturan atase pertahanan, atase teknis, staf teknis dan pejabat teknis lainnya pada Perwakilan Republik INDONESIA.

Bagian Kelembagaan Kementerian dan Perwakilan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, pelaksanaan penataan organisasi dan tata kerja, penelaahan, analisis, koordinasi, monitoring, dan evaluasi organisasi Kementerian Luar Negeri; penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan penataan organisasi dan tata kerja, penelaahan, analisis, koordinasi, monitoring, dan evaluasi organisasi Perwakilan Republik INDONESIA, penyiapan bahan pembukaan hubungan diplomatik, pembukaan dan penutupan Perwakilan Republik INDONESIA, serta pengaturan atase pertahanan, atase teknis, staf teknis dan pejabat teknis lainnya pada Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia, Pasifik dan Afrika; penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan penataan organisasi dan tata kerja, penelaahan, analisis, koordinasi, monitoring, dan evaluasi organisasi Perwakilan Republik INDONESIA, penyiapan bahan pembukaan hubungan diplomatik, pembukaan dan penutupan Perwakilan Republik INDONESIA, serta pengaturan atase pertahanan, atase teknis, staf teknis dan pejabat teknis lainnya pada Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Amerika dan Eropa; dan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, penelaahan, serta pelaksanaan analisis jabatan dan

evaluasi jabatan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

Bagian Kelembagaan Kementerian dan Perwakilan, terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Organisasi Kementerian; Subbagian Organisasi Perwakilan I; Subbagian Organisasi Perwakilan II; dan Subbagian Evaluasi Jabatan Kementerian dan Perwakilan.

(1) (2) (3) Subbagian Organisasi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, pelaksanaan penataan organisasi dan tata kerja, penelaahan, analisis, koordinasi, monitoring, dan evaluasi organisasi Kementerian Luar Negeri. Subbagian Organisasi Perwakilan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan penataan organisasi dan tata kerja, penelaahan, analisis, koordinasi, monitoring, dan evaluasi organisasi Perwakilan Republik INDONESIA, penyiapan bahan pembukaan hubungan diplomatik, pembukaan dan penutupan Perwakilan Republik INDONESIA, serta pengaturan atase pertahanan, atase teknis, staf teknis dan pejabat teknis lainnya pada Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia, Pasifik dan Afrika. Subbagian Organisasi Perwakilan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan penataan organisasi dan tata kerja, penelaahan, analisis, koordinasi, monitoring, dan

(4) evaluasi organisasi Perwakilan Republik INDONESIA, penyiapan bahan pembukaan hubungan diplomatik, pembukaan dan penutupan Perwakilan Republik INDONESIA, serta pengaturan atase pertahanan, atase teknis, staf teknis dan pejabat teknis lainnya pada Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Amerika dan Eropa. Subbagian Evaluasi Jabatan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, penelaahan, serta pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

Bagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan dan evaluasi anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

Bagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Kementerian dan Perwakilan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, penelaahan perencanaan, penyusunan, usulan revisi, monitoring, dan evaluasi anggaran, serta usulan standar biaya untuk Wilayah I yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Perutusan Tetap Republik INDONESIA untuk ASEAN, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;

b. c. d. penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, penelaahan perencanaan, penyusunan, usulan revisi, monitoring, dan evaluasi anggaran, serta usulan standar biaya untuk Wilayah II yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Eropa Barat dan Selatan, Eropa Utara dan Tengah, Eropa Timur, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional; penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, penelaahan perencanaan, penyusunan, usulan revisi, monitoring, dan evaluasi anggaran, serta usulan standar biaya untuk Wilayah III yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Afrika dan Timur Tengah, serta unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal; dan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, penelaahan perencanaan, penyusunan, usulan revisi, monitoring, dan evaluasi anggaran, serta usulan standar biaya untuk Wilayah IV yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Kementerian dan Perwakilan, terdiri atas: a. b. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Wilayah I; Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Wilayah II;

c. d. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Wilayah III; dan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Wilayah IV.

(1) (2) (3) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, penelaahan perencanaan, penyusunan, usulan revisi, monitoring, dan evaluasi anggaran, serta usulan standar biaya untuk Wilayah I yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Perutusan Tetap Republik INDONESIA untuk ASEAN, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, penelaahan perencanaan, penyusunan, usulan revisi, monitoring, dan evaluasi anggaran, serta usulan standar biaya untuk Wilayah II yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Eropa Barat dan Selatan, Eropa Utara dan Tengah, Eropa Timur, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, penelaahan perencanaan, penyusunan, usulan revisi, monitoring, dan evaluasi anggaran, serta usulan standar biaya untuk Wilayah III

(4) yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Afrika dan Timur Tengah, serta unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, penelaahan perencanaan, penyusunan, usulan revisi, monitoring, dan evaluasi anggaran, serta usulan standar biaya untuk Wilayah IV yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatalaksanaan dan penyiapan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Kementerian dan Perwakilan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, menyelenggarakan fungsi: a. b. penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, penelaahan, dan pelaksanaan pengembangan sistem kerja dan prosedur kerja serta proses bisnis Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; pengelolaan data dan dokumen terkait dengan program perencanaan kinerja, evaluasi kinerja, anggaran,

c. d. kelembagaan, dan ketatalaksanaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Kementerian dan Perwakilan terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Ketatalaksanaan Kementerian dan Perwakilan; Subbagian Pengelolaan Data; Subbagian Reformasi Birokrasi Kementerian dan Perwakilan; dan Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro.

(1) (2) (3) Subbagian Ketatalaksanaan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, penelaahan, dan pelaksanaan pengembangan sistem kerja dan prosedur kerja, serta proses bisnis Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA. Subbagian Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan dokumen terkait dengan program perencanaan kinerja, evaluasi kinerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA. Subbagian Reformasi Birokrasi Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis, perencanaan,

(4) pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

Biro Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 menyelenggarakan fungsi: a. b. c. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan, penempatan, dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; penyiapan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan, penempatan, dan pengangkatan Calon Pegawai Setempat dan Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik INDONESIA; pengelolaan analisis kompetensi dan karier sumber daya manusia Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA;

d. e. f. g. h. i. j. k. l. penyiapan pengembangan sumber daya manusia dan manajemen kinerja sumber daya manusia Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; pengelolaan sistem manajemen talenta Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; penyiapan pengembangan, manajemen, dan pelayanan sistem informasi sumber daya manusia, serta manajemen naskah dan dokumen sumber daya manusia Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; pengelolaan mutasi jabatan dan kepangkatan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; pengelolaan kesejahteraan, perizinan dan koordinasi pemberian penghargaan bagi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; pelaksanaan penegakan disiplin dan penyelesaian kasus kepegawaian di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; dan pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Sumber Daya Manusia, terdiri atas: a. b. c. d. Bagian Informasi, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Bagian Administrasi Jabatan, Gelar dan Pangkat; Bagian Pengisian Jabatan dan Mutasi; Bagian Pengelolaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja;

e. f. Bagian Penghargaan, Disiplin dan Tata Usaha Kepegawaian; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Informasi, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, formasi, pengadaan pegawai, pengelolaan kinerja pegawai, dan pengelolaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta pengelolaan hasil analisis kompetensi, pengelolaan analisis pengembangan karier, dan sistem informasi sumber daya manusia.

Bagian Informasi, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia, pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Luar Negeri, serta analisis formasi Aparatur Sipil Negara; penyiapan pelaksanaan analisis kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Luar Negeri, analisis kompetensi Aparatur Sipil Negara untuk mengisi jabatan fungsional, administrasi, dan pimpinan tinggi pada Kementerian Luar Negeri, jabatan fungsional pada Perwakilan Republik INDONESIA, penyiapan bahan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan analisis kompetensi, dan penyiapan rencana pengembangan karier pegawai; penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai, diseminasi sistem penilaian kinerja pegawai, penyiapan rencana pengembangan individu

d. sumber daya manusia, pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan individu sumber daya manusia di Kementerian Luar Negeri; dan pengelolaan dan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi sumber daya manusia, penyiapan sarana, manajemen basis data, dukungan teknis teknologi informasi, serta pelaksanaan analisis dan penyajian laporan data dan informasi sumber daya manusia.

Bagian Informasi, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Formasi dan Pengadaan Sumber Daya Manusia; Subbagian Analisis Kompetensi dan Karier; Subbagian Kinerja dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan Subbagian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia.

(1) (2) Subbagian Formasi dan Pengadaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia, pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta analisis formasi Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Luar Negeri. Subbagian Analisis Kompetensi dan Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan analisis kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Luar Negeri, analisis kompetensi Aparatur Sipil Negara untuk mengisi jabatan fungsional, administrasi, dan pimpinan tinggi pada Kementerian Luar Negeri, jabatan fungsional pada Perwakilan Republik INDONESIA, penyiapan bahan

(3) (4) monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan analisis kompetensi, dan penyiapan rencana pengembangan karier pegawai. Subbagian Kinerja dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c, mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai, diseminasi sistem penilaian kinerja pegawai, penyiapan rencana pengembangan individu sumber daya manusia, pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan individu sumber daya manusia di Kementerian Luar Negeri. Subbagian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi sumber daya manusia, penyiapan sarana, manajemen basis data, dukungan teknis teknologi informasi, dan pelaksanaan analisis dan penyajian laporan data dan informasi sumber daya manusia.

Bagian Administrasi Jabatan, Gelar dan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan urusan jabatan, gelar dan kepangkatan, dan pengaturan status kepegawaian.

Bagian Administrasi Jabatan, Gelar dan Pangkat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan, jabatan struktural dan pengaturan status kepegawaian Satuan Kerja/Wilayah I yang meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN,

b. c. d. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Inspektorat Jenderal, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, Staf Ahli, dan Perwakilan Republik INDONESIA di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta pelaksanaan pemrosesan kartu pegawai, penyelesaian sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan, jabatan struktural, dan pengaturan status kepegawaian Satuan Kerja/Wilayah II yang meliputi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, dan Perwakilan Republik INDONESIA di kawasan Amerika dan Eropa; penyiapan bahan pelaksanaan kenaikan pangkat dan kenaikan gelar reguler dan pilihan bagi Aparatur Sipil Negara dan pejabat fungsional di Satuan Kerja/Wilayah I yang meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Inspektorat Jenderal, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, Staf Ahli, dan Perwakilan Republik INDONESIA di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta penyiapan bahan pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyetaraan ijazah; dan penyiapan bahan pelaksanaan kenaikan pangkat dan kenaikan gelar reguler dan pilihan bagi Aparatur Sipil Negara dan pejabat fungsional di Satuan Kerja/Wilayah II yang meliputi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Direktorat

Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, dan Perwakilan Republik INDONESIA di kawasan Amerika dan Eropa.

Bagian Administrasi Jabatan, Gelar dan Pangkat, terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan I; Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan II; Subbagian Kepangkatan I; dan Subbagian Kepangkatan II.

(1) (2) Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan, jabatan struktural dan pengaturan status kepegawaian Satuan Kerja/Wilayah I yang meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Inspektorat Jenderal, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, Staf Ahli, dan Perwakilan Republik INDONESIA di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta pelaksanaan pemrosesan kartu pegawai, penyelesaian sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian dari

(3) (4) jabatan, jabatan struktural, dan pengaturan status kepegawaian Satuan Kerja/Wilayah II yang meliputi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, dan Perwakilan Republik INDONESIA di kawasan Amerika dan Eropa. Subbagian Kepangkatan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kenaikan pangkat dan kenaikan gelar reguler dan pilihan bagi Aparatur Sipil Negara dan pejabat fungsional di Satuan Kerja/Wilayah I yang meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Inspektorat Jenderal, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, Staf Ahli, dan Perwakilan Republik INDONESIA di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta serta penyiapan bahan pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyetaraan ijazah. Subbagian Kepangkatan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kenaikan pangkat dan kenaikan gelar reguler dan pilihan bagi Aparatur Sipil Negara dan pejabat fungsional di Satuan Kerja/Wilayah II yang meliputi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, dan Perwakilan Republik INDONESIA di kawasan Amerika dan Eropa.

Bagian Pengisian Jabatan dan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan analisis kebutuhan pengisian jabatan pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA, mutasi jabatan struktural dan fungsional di dalam negeri, serta mutasi Unsur Pimpinan, Pejabat Dinas Luar Negeri, dan Pegawai Negeri Sipil dari dan ke Perwakilan Republik INDONESIA.

Bagian Pengisian Jabatan dan Mutasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. analisis kebutuhan pengisian jabatan, penyiapan bahan pengisian jabatan, dan pengelolaan sistem manajemen talenta Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; penyiapan urusan administrasi mutasi Kepala Perwakilan Republik INDONESIA, Wakil Kepala Perwakilan Republik INDONESIA, Pejabat Dinas Luar Negeri, dan Pegawai Negeri Sipil lainnya termasuk atase pertahanan, atase teknis, staf teknis dan pejabat teknis lainnya dari dan ke serta antar Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia Pasifik dan Afrika; penyiapan urusan administrasi mutasi Kepala Perwakilan Republik INDONESIA, Wakil Kepala Perwakilan Republik INDONESIA, Pejabat Dinas Luar Negeri, dan Pegawai Negeri Sipil lainnya termasuk atase pertahanan, atase teknis, staf teknis dan pejabat teknis lainnya dari dan ke serta antar Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Amerika dan Eropa; dan pelaksanaan urusan administrasi mutasi pegawai Kementerian Luar Negeri di dalam negeri.

Bagian Pengisian Jabatan dan Mutasi, terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Pengisian Jabatan; Subbagian Mutasi Luar Negeri Wilayah Asia Pasifik dan Afrika; Subbagian Mutasi Luar Negeri Wilayah Amerika dan Eropa; dan Subbagian Mutasi Dalam Negeri.

(1) (2) (3) Subbagian Pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a, mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan pengisian jabatan, penyiapan bahan pengisian jabatan, dan pengelolaan sistem manajemen talenta Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA. Subbagian Mutasi Luar Negeri Wilayah Asia Pasifik dan Afrika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan administrasi mutasi Kepala Perwakilan Republik INDONESIA, Wakil Kepala Perwakilan Republik INDONESIA, Pejabat Dinas Luar Negeri, dan Pegawai Negeri Sipil lainnya termasuk atase pertahanan, atase teknis, staf teknis dan pejabat teknis lainnya dari dan ke serta antar Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia Pasifik dan Afrika. Subbagian Mutasi Luar Negeri Wilayah Amerika dan Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan administrasi mutasi Kepala Perwakilan Republik INDONESIA, Wakil Kepala Perwakilan Republik INDONESIA, Pejabat Dinas Luar Negeri, dan Pegawai Negeri Sipil lainnya termasuk atase pertahanan, atase teknis, staf teknis dan pejabat teknis lainnya dari dan ke serta antar Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Amerika dan Eropa.

(4) Subbagian Mutasi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi mutasi pegawai Kementerian Luar Negeri di dalam negeri.

Bagian Pengelolaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan Pegawai Setempat dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Bagian Pengelolaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. penyiapan bahan perencanaan, pengadaan serta pembekalan Pegawai Setempat; pengelolaan perjanjian kerja dan penyiapan pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian, administrasi, pengendalian, serta pengawasan Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia Pasifik dan Afrika; pengelolaan perjanjian kerja dan penyiapan pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian, administrasi, pengendalian, serta pengawasan Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Amerika dan Eropa; dan pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Bagian Pengelolaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Pengadaan dan Pembekalan Pegawai Setempat;

b. c. d. Subbagian Pengelolaan Perjanjian Kerja dan Kinerja Pegawai Setempat Asia Pasifik dan Afrika; Subbagian Pengelolaan Perjanjian Kerja dan Kinerja Pegawai Setempat Amerika dan Eropa; dan Subbagian Pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(1) (2) (3) (4) Subbagian Perencanaan, Pengadaan dan Pembekalan Pegawai Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengadaan dan pembekalan bagi Pegawai Setempat. Subbagian Pengelolaan Perjanjian Kerja dan Kinerja Pegawai Setempat Asia Pasifik dan Afrika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan perjanjian kerja dan penyiapan pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian, administrasi, pengendalian, serta pengawasan Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia Pasifik dan Afrika. Subbagian Pengelolaan Perjanjian Kerja dan Kinerja Pegawai Setempat Amerika dan Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan perjanjian kerja dan penyiapan pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian, administrasi, pengendalian, serta pengawasan Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Amerika dan Eropa. Subbagian Pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d, mempunyai tugas melakukan pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Bagian Penghargaan, Disiplin dan Tata Usaha Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf e mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberian penghargaan, kebijakan disiplin dan urusan tata usaha Biro.

Bagian Penghargaan, Disiplin dan Tata Usaha Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. penyiapan bahan pelaksanaan kesejahteraan pegawai dan urusan administrasi umum kepegawaian; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian penghargaan, bahan kebijakan pelaksanaan penegakan disiplin pegawai, penyelesaian kasus kepegawaian, serta pelaksanaan pemberhentian dan pensiun pegawai; pelaksanaan tata laksana dan layanan kepegawaian; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Penghargaan, Disiplin dan Tata Usaha Kepegawaian terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Kesejahteraan dan Administrasi Umum; Subbagian Penghargaan, Disiplin dan Pensiun; Subbagian Tata Laksana dan Layanan Kepegawaian; dan Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro.

(1) (2) Subbagian Kesejahteraan dan Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kesejahteraan pegawai dan urusan administrasi umum kepegawaian. Subbagian Penghargaan, Disiplin dan Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

(3) (4) pelaksanaan pemberian penghargaan, bahan kebijakan pelaksanaan penegakan disiplin pegawai, penyelesaian kasus kepegawaian, serta pelaksanaan pemberhentian dan pensiun pegawai. Subbagian Tata Laksana dan Layanan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata laksana dan layanan kepegawaian. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. \

Biro Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pelaksanaan dan verifikasi anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

Biro Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 menyelenggarakan fungsi: a. b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pertanggungjawaban keuangan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan

dan penyiapan administrasi persuratan perjalanan dinas jabatan pegawai Sekretariat Jenderal dan mutasi pegawai; koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian terhadap penggunaan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA;

c. d. e. f. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis verifikasi penggunaan anggaran dan pengurusan utang piutang Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengumpulan data pelaksanaan anggaran, pelaksanaan pembukuan serta penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kebendaharawanan dan penilaian perbendaharaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; dan pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Keuangan, terdiri atas: a. b. c. d. e. f. Bagian Pelaksanaan Anggaran; Bagian Pengendalian Anggaran; Bagian Verifikasi Anggaran; Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; Bagian Perbendaharaan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan otorisasi, pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Jenderal dan Perwakilan Republik INDONESIA, penerimaan negara bukan pajak, pencairan, pembayaran, serta pertanggungjawaban belanja pegawai dan perjalanan dinas jabatan pegawai Sekretariat Jenderal serta mutasi pegawai.

Bagian Pelaksanaan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, menyelenggarakan

fungsi: a. b. c. d. penyiapan pencairan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Sekretariat Jenderal; pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA, pengajuan dispensasi pencairan ke Kementerian Keuangan, pembuatan Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Perintah Membayar-Uang Persediaan (SPM-UP) untuk disampaikan ke KPPN Jakarta I untuk mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana-Uang Persediaan (SP2D- UP), dan pelaksanaan transfer seluruh anggaran Perwakilan Republik INDONESIA; pelaksanaan urusan administrasi persuratan perjalanan dinas jabatan pegawai Sekretariat Jenderal, pembiayaan perjalanan dinas mutasi dari dan ke luar negeri, pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat Jenderal, dan verifikasi Beban Pusat Perjalanan Dinas di Perwakilan Republik INDONESIA; dan pencairan, pembayaran dan pertanggungjawaban belanja pegawai Sekretariat Jenderal.

Bagian Pelaksanaan Anggaran, terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Penyiapan Pelaksanaan Anggaran Rutin; Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Transfer Anggaran; Subbagian Administrasi dan Pembiayaan Perjalanan Dinas; dan Subbagian Gaji.

(1) Subbagian Penyiapan Pelaksanaan Anggaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pencairan

(2) (3) (4) anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Sekretariat Jenderal. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Transfer Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA, pengajuan dispensasi pencairan ke Kementerian Keuangan, pembuatan Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Perintah Membayar-Uang Persediaan (SPM-UP) untuk disampaikan ke KPPN Jakarta I untuk mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana-Uang Persediaan (SP2D-UP), dan pelaksanaan transfer seluruh anggaran Perwakilan Republik INDONESIA. Subbagian Administrasi dan Pembiayaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi persuratan perjalanan dinas jabatan pegawai Sekretariat Jenderal, pembiayaan perjalanan dinas mutasi dari dan ke luar negeri, pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat Jenderal, dan verifikasi Beban Pusat Perjalanan Dinas di Perwakilan Republik INDONESIA. Subbagian Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf d, mempunyai tugas melakukan pencairan, pembayaran dan pertanggungjawaban belanja pegawai Sekretariat Jenderal.

Bagian Pengendalian Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian anggaran dan pengujian Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan

(SPM-GUP) dan memroses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Perwakilan Republik INDONESIA.

Bagian Pengendalian Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. pelaksanaan proses realisasi dan pengendalian penggunaan anggaran yang dibintangi/dana cadangan dan eks-PNBP), pengajuan izin revisi anggaran serta pengujian Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) untuk selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM- GUP) dan memroses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah I yang meliputi wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Tengah; pelaksanaan proses realisasi dan pengendalian penggunaan anggaran yang dibintangi/dana cadangan dan eks-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengajukan izin revisi anggaran serta menguji Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP- GUP) untuk selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GUP) dan memroses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Perwakilan

di wilayah II yang meliputi wilayah Eropa Barat dan Selatan, Eropa Utara dan Tengah, dan Eropa Timur; melaksanakan proses realisasi dan pengendalian penggunaan anggaran yang dibintangi/dana cadangan dan eks-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengajukan izin revisi anggaran serta menguji Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP- GUP) untuk selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GUP) dan memroses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada

d. Perwakilan

di wilayah III yang meliputi wilayah Afrika dan Timur Tengah; dan melaksanakan proses realisasi dan mengendalikan penggunaan anggaran yang dibintangi/dana cadangan dan eks-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengajukan izin revisi anggaran serta menguji Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP- GUP) untuk selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GUP) dan memroses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Perwakilan

di wilayah IV yang meliputi wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, dan Amerika Selatan dan Karibia.

Bagian Pengendalian Anggaran, terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah I; Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah II; Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah III; dan Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah IV.

(1) Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a, mempunyai tugas melakukan proses realisasi dan pengendalian penggunaan anggaran yang dibintangi/dana cadangan dan eks-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengajuan izin revisi anggaran serta pengujian Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) untuk selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GUP) dan memroses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Perwakilan

di wilayah I yang meliputi wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Selatan dan Tengah.

(2) (3) (4) Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b, mempunyai tugas melakukan proses realisasi dan pengendalian penggunaan anggaran yang dibintangi/dana cadangan dan eks-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengajukan izin revisi anggaran serta menguji Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) untuk selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM- GUP) dan memroses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah II yang meliputi wilayah Eropa Barat dan Selatan, Eropa Utara dan Tengah, dan Eropa Timur. Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c, mempunyai tugas melakukan proses realisasi dan pengendalian penggunaan anggaran yang dibintangi/dana cadangan dan eks-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengajukan izin revisi anggaran serta menguji Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) untuk selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM- GUP) dan memroses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah III yang meliputi wilayah Afrika dan Timur Tengah. Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf d, mempunyai tugas melakukan proses realisasi dan mengendalikan penggunaan anggaran yang dibintangi/dana cadangan dan eks-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengajukan izin revisi anggaran serta menguji Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) untuk selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM- GUP) dan memroses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah IV

yang meliputi wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, dan Amerika Selatan dan Karibia.

Bagian Verifikasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan verifikasi pertanggungjawaban anggaran serta urusan utang piutang Perwakilan Republik INDONESIA.

Bagian Verifikasi Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi pertanggungjawaban anggaran serta urusan utang piutang Perwakilan Republik INDONESIA pada Wilayah I yang meliputi wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Selatan dan Tengah; pelaksanaan penelaahan dan verifikasi pertanggungjawaban anggaran serta urusan utang piutang Perwakilan Republik INDONESIA pada Wilayah II yang meliputi wilayah Eropa Barat dan Selatan, Eropa Utara dan Tengah, dan Eropa Timur; pelaksanaan penelaahan dan verifikasi pertanggungjawaban anggaran serta urusan utang piutang Perwakilan Republik INDONESIA pada Wilayah III yang meliputi wilayah Afrika dan Timur Tengah; dan pelaksanaan penelaahan dan verifikasi pertanggungjawaban anggaran serta urusan utang piutang Perwakilan Republik INDONESIA pada Wilayah IV yang meliputi wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, dan Amerika Selatan dan Karibia.

Bagian Verifikasi Anggaran, terdiri atas: a. Subbagian Verifikasi Anggaran Wilayah I;

b. c. d. Subbagian Verifikasi Anggaran Wilayah II; Subbagian Verifikasi Anggaran Wilayah III; dan Subbagian Verifikasi Anggaran Wilayah IV.

(1) (2) (3) (4) Subbagian Verifikasi Anggaran Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penelaahan dan verifikasi pertanggungjawaban anggaran serta urusan utang piutang Perwakilan Republik INDONESIA pada Wilayah I yang meliputi wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Tengah. Subbagian Verifikasi Anggaran Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penelaahan dan verifikasi pertanggungjawaban anggaran serta urusan utang piutang Perwakilan Republik INDONESIA pada Wilayah II yang meliputi wilayah Eropa Barat dan Selatan, Eropa Utara dan Tengah, dan Eropa Timur. Subbagian Verifikasi Anggaran Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penelaahan dan verifikasi pertanggungjawaban anggaran serta urusan utang piutang Perwakilan Republik INDONESIA pada Wilayah III yang meliputi wilayah Afrika dan Timur Tengah. Subbagian Verifikasi Anggaran Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf d, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penelaahan dan verifikasi pertanggungjawaban anggaran serta urusan utang piutang Perwakilan Republik INDONESIA pada Wilayah IV yang meliputi wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, dan Amerika Selatan dan Karibia.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d, mempunyai tugas

melaksanakan pengumpulan, pembukuan dan penelaahan data untuk Laporan Keuangan Perwakilan Republik INDONESIA serta pengkonsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. pelaksanaan pengumpulan dan penelaahan data realisasi pelaksanaan anggaran, pembukuan, penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyusunan statistik penggunaan anggaran pada Wilayah I yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Perutusan Tetap

untuk ASEAN, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; pelaksanaan pengumpulan dan penelaahan data realisasi pelaksanaan anggaran, pembukuan, penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyusunan statistik penggunaan anggaran pada Wilayah II yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di kawasan Eropa Barat dan Selatan, Eropa Utara dan Tengah, Eropa Timur, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional; pelaksanaan pengumpulan dan penelaahan data realisasi pelaksanaan anggaran, pembukuan, penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyusunan statistik penggunaan anggaran pada Wilayah III yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di kawasan Afrika dan Timur Tengah, serta unit

d. organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal; dan pelaksanaan pengumpulan dan penelaahan data realisasi pelaksanaan anggaran, pembukuan, penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyusunan statistik penggunaan anggaran pada Wilayah IV yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di kawasan Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah I; Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah II; Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah III; dan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah IV.

(1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penelaahan data realisasi pelaksanaan anggaran, pembukuan, penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyusunan statistik penggunaan anggaran pada Wilayah I yang meliputi Perwakilan

di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Perutusan Tetap

(2) (3) (4) Republik INDONESIA untuk ASEAN, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penelaahan data realisasi pelaksanaan anggaran, pembukuan, penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyusunan statistik penggunaan anggaran pada Wilayah II yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di kawasan Eropa Barat dan Selatan, Eropa Utara dan Tengah, Eropa Timur, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penelaahan data realisasi pelaksanaan anggaran, pembukuan, penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyusunan statistik penggunaan anggaran pada Wilayah III yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di kawasan Afrika dan Timur Tengah, serta unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf d, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penelaahan data realisasi pelaksanaan anggaran, pembukuan, penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyusunan statistik penggunaan anggaran pada Wilayah IV yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di kawasan Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi

Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perbendaharaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA serta urusan tata usaha Biro.

Bagian Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk ketatausahaan keuangan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; melakukan penyiapan bahan pembinaan kebendaharawanan dan mutasi bendaharawan serta penyiapan bahan perumusan kegiatan program pelaksanaan kebijakan teknis penyiapan bahan kajian perbendaharaan dan ganti rugi; pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Perbendaharaan terdiri atas: a. b. c. Subbagian Pembinaan Ketatausahaan Keuangan; Subbagian Pembinaan Kebendaharawanan dan Penilaian Perbendaharaan; dan Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) (2) (3) Subbagian Pembinaan Ketatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk ketatausahaan keuangan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA. Subbagian Pembinaan Kebendaharawanan dan Penilaian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kebendaharawanan dan mutasi bendaharawan serta penyiapan bahan perumusan kegiatan program pelaksanaan kebijakan teknis penyiapan bahan kajian perbendaharaan dan ganti rugi. Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan belanja modal dan barang, layanan pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi Barang Milik Negara Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA, serta urusan rumah tangga Kementerian Luar Negeri.

Biro Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan perlengkapan dan belanja modal berikut pembiayaan dan pengadaan kebutuhan perlengkapan Kementerian Luar Negeri dan pengadaan Perwakilan Republik INDONESIA;

b. c. d. e. f. g. h. i. penyiapan dan pelayanan pengadaan barang, jasa, konstruksi dan peralatan, serta penyimpanan dan distribusi barang milik Kementerian Luar Negeri; penyiapan koordinasi kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang meliputi jasa konstruksi, jasa konsultansi, barang, dan jasa lainnya, serta penyiapan perencanaan, pelaporan, evaluasi, pengembangan, dan pembinaan sumber daya manusia terkait kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah; pemeliharaan gedung dan rumah dinas, peralatan, kendaraan dinas, dan pengangkutan serta seluruh barang lainnya milik Kementerian Luar Negeri; pelaksanaan urusan dalam perkantoran; pelaksanaan inventarisasi barang perlengkapan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; penyiapan koordinasi dan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; pemeliharaan kebersihan serta pengelolaan keamanan dan ketertiban Kementerian Luar Negeri; dan pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Umum, terdiri atas: a. b. c. d. e. f. Bagian Belanja Modal dan Barang; Bagian Layanan Pengadaan; Bagian Pemeliharaan; Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; Bagian Rumah Tangga; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Belanja Modal dan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi belanja

modal dan barang serta kebutuhan pengadaan kendaraan dinas, pengolah data dan peralatan kantor, jasa, gedung dan renovasi gedung Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

Bagian Belanja Modal dan Barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. f. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengadaan kendaraan dinas, pengolah data dan peralatan kantor Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengadaan jasa Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengadaan gedung Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi renovasi gedung Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; pelaksanaan evaluasi data perlengkapan; dan pelaksanaan penyusunan pedoman pembakuan sarana perlengkapan.

Bagian Belanja Modal dan Barang, terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Pengadaan Kendaraan Dinas, Pengolah Data dan Peralatan Kantor; Subbagian Pengadaan Jasa; Subbagian Pengadaan Gedung; dan Subbagian Renovasi Gedung.

(1) (2) (3) (4) Subbagian Pengadaan Kendaraan Dinas, Pengolah Data dan Peralatan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengadaan kendaraan dinas, pengolah data dan peralatan kantor Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA. Subbagian Pengadaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengadaan jasa Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA. Subbagian Pengadaan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengadaan gedung Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA. Subbagian Renovasi Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi renovasi gedung Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

Bagian Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang meliputi jasa konstruksi, jasa konsultansi, barang, dan jasa lainnya, penyiapan perencanaan, pelaporan dan evaluasi, serta pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia terkait kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bagian Layanan Pengadaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan dan monitoring proses pelaksanaan lelang jasa konstruksi dan seleksi jasa konsultansi, pelaporan hasil lelang, serta konsultasi persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian sanggah dalam lelang jasa konstruksi; penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan dan monitoring proses pelaksanaan lelang barang, pelaporan hasil lelang, konsultasi persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian sanggah dalam lelang barang, serta urusan seleksi konsultan; penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan dan monitoring proses pelaksanaan lelang jasa lainnya, pelaporan hasil lelang, konsultasi persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian sanggah dalam lelang jasa lainnya; dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia terkait kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bagian Layanan Pengadaan, terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Lelang Konstruksi; Subbagian Lelang Barang dan Seleksi Konsultan; Subbagian Lelang Jasa Lainnya; dan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Lelang Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan dan

(2) (3) (4) monitoring proses pelaksanaan lelang jasa konstruksi dan seleksi jasa konsultansi, pelaporan hasil lelang, serta konsultasi persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian sanggah dalam lelang jasa konstruksi. Subbagian Lelang Barang dan Seleksi Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan dan monitoring proses pelaksanaan lelang barang, pelaporan hasil lelang, konsultasi persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian sanggah dalam lelang barang, serta urusan seleksi konsultan. Subbagian Lelang Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan dan monitoring proses pelaksanaan lelang jasa lainnya, pelaporan hasil lelang, konsultasi persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian sanggah dalam lelang jasa lainnya. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia terkait kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bagian Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan gedung dan rumah dinas, kendaraan dinas dan pengangkutan, peralatan mesin dan listrik Kementerian Luar Negeri, serta pelaksanaan urusan dalam perkantoran.

Bagian Pemeliharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. penyiapan bahan penyusunan pedoman, analisis data dan evaluasi, serta pelaksanaan urusan pemeliharaan gedung dan rumah dinas; penyiapan bahan penyusunan pedoman, analisis data dan evaluasi, serta pelaksanaan urusan pemeliharaan kendaraan dinas dan urusan pengangkutan pegawai Kementerian Luar Negeri; penyiapan bahan penyusunan pedoman, analisis data dan evaluasi, serta pelaksanaan urusan pemeliharaan peralatan mesin dan listrik; dan pelaksanaan urusan aset dan sarana prasarana fisik, pembayaran telepon, air, listrik, rumah dinas, gedung kantor Kementerian Luar Negeri, serta urusan pemeliharaan kebersihan sehari-hari kantor dan halaman gedung.

Bagian Pemeliharaan, terdiri atas: (1) (2) (3) (4) Subbagian Gedung dan Rumah Dinas; Subbagian Kendaraan Dinas dan Pengangkutan; Subbagian Peralatan Mesin dan Listrik; dan Subbagian Urusan Dalam.

(1) (2) Subbagian Gedung dan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, analisis data dan evaluasi, serta pelaksanaan urusan pemeliharaan gedung dan rumah dinas. Subbagian Kendaraan Dinas dan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, analisis data dan evaluasi, serta

(3) (4) pelaksanaan urusan pemeliharaan kendaraan dinas dan urusan pengangkutan pegawai Kementerian Luar Negeri. Subbagian Peralatan Mesin dan Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, analisis data dan evaluasi, serta pelaksanaan urusan pemeliharaan peralatan mesin dan listrik. Subbagian Urusan Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf d, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan aset dan sarana prasarana fisik, pembayaran telepon, air, listrik, rumah dinas, gedung kantor Kementerian Luar Negeri, serta urusan pemeliharaan kebersihan sehari-hari kantor dan halaman gedung.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, menyelenggarakan fungsi: a. b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara pada Wilayah I yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Perutusan Tetap Republik INDONESIA untuk ASEAN, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara pada Wilayah II yang meliputi

c. d. Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Eropa Barat dan Selatan, Eropa Utara dan Tengah, dan Eropa Timur, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional; penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara pada Wilayah III yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Afrika dan Timur Tengah, serta unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal; dan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara pada Wilayah IV yang meliputi Perwakilan

di wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Wilayah I; Subbagian Wilayah II; Subbagian Wilayah III; dan Subbagian Wilayah IV.

(1) Subbagian Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara pada Wilayah I yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Perutusan Tetap Republik INDONESIA untuk ASEAN, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal

(2) (3) (4) Kerja Sama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Subbagian Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara pada Wilayah II yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Eropa Barat dan Selatan, Eropa Utara dan Tengah, dan Eropa Timur, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Subbagian Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara pada Wilayah III yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Afrika dan Timur Tengah, serta unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Subbagian Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara pada Wilayah IV yang meliputi Perwakilan

di wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan tata usaha Biro, inventarisasi, dokumentasi, dan penatausahaan tanah dan bangunan, serta pengelolaan keamanan dan ketertiban.

Bagian Rumah Tangga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro; pelaksanaan penatausahaan barang inventaris Sekretariat Jenderal; pelaksanaan dokumentasi dan penatausahaan tanah dan bangunan Kementerian Luar Negeri; dan penyiapan pengamanan fisik terhadap pimpinan, personil dan tamu, serta pengamanan instalasi penting Kementerian Luar Negeri termasuk peralatan, dokumen dan lingkungan.

Bagian Rumah Tangga terdiri atas: a. b. c. d. Subbagian Tata Usaha Biro; Subbagian Inventarisasi; Subbagian Dokumentasi dan Penatausahaan Tanah dan Bangunan; dan Subbagian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.

(1) (2) (3) (4) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Subbagian Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b, mempunyai tugas melakukan penatausahaan barang inventaris Sekretariat Jenderal. Subbagian Dokumentasi dan Penatausahaan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c, mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan penatausahaan tanah dan bangunan Kementerian Luar Negeri. Subbagian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf d,

mempunyai tugas melakukan penyiapan pengamanan fisik terhadap pimpinan, personil dan tamu, serta pengamanan instalasi penting Kementerian Luar Negeri termasuk peralatan, dokumen dan lingkungan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) (2) (3) (4) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Jenderal terdiri atas jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika.

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan, dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika; pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan, dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan, dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan, dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan, dan antarkawasan di Asia Pasifik dan

f. g. Afrika; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, terdiri atas: a. b. c. d. e. f. g. Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika; Direktorat Asia Tenggara; Direktorat Asia Timur dan Pasifik; Direktorat Asia Selatan dan Tengah; Direktorat Timur Tengah; Direktorat Afrika; dan Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas substansi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.

Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan;

b. c. d. e. f. g. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan, dan pelaporan anggaran; pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, tata usaha pimpinan, dokumentasi, tata persuratan, dan kearsipan; penyiapan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja, promosi, dan publikasi; pemberian dukungan kerja sama antarlembaga; dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, terdiri atas: a. b. c. d. e. f. Bagian Perencanaan dan Organisasi; Bagian Umum dan Kepegawaian; Bagian Keuangan; Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi; Bagian Analisis dan Promosi; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kegiatan, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyiapan penyusunan peraturan dan ketetapan, analisis jabatan, evaluasi jabatan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Perencanaan dan Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, menyelenggarakan fungsi:

a. b. c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan; penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyusunan peraturan dan ketetapan, penelaahan, serta pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan; dan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Perencanaan dan Organisasi, terdiri atas: a. b. c. Subbagian Perencanaan; Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja.

(1) (2) (3) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyusunan peraturan dan ketetapan, penelaahan serta pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.

Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. pelaksanaan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan, penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara; pelaksanaan urusan pemeliharaan inventaris, pemeliharaan gedung dan Barang Milik Negara, serta urusan dalam perkantoran; dan pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan pelantikan pejabat eselon III dan IV, serah terima jabatan, pemantapan substansi, pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan disiplin pegawai.

Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri atas: a. b. c. Subbagian Perlengkapan; Subbagian Rumah Tangga; dan Subbagian Kepegawaian.

(1) (2) (3) Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan, penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara. Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan inventaris, pemeliharaan gedung dan Barang Milik Negara, serta urusan dalam perkantoran. Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan

tata usaha kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan pelantikan pejabat eselon III dan IV, serah terima jabatan, pemantapan substansi, pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan disiplin pegawai.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, pengendalian anggaran dan perhitungan anggaran; penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, administrasi dan pembayaran perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, tagihan lainnya, dan verifikasi anggaran; dan pelaksanaan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Bagian Keuangan, terdiri atas: a. b. c. Subbagian Penyusunan Anggaran; Subbagian Pelaksanaan Anggaran; dan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Anggaran.

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, pengendalian anggaran dan perhitungan anggaran.

(2) (3) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, administrasi dan pembayaran perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, tagihan lainnya, dan verifikasi anggaran. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf c, mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha pimpinan, tata persuratan, dokumentasi, kearsipan, dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan.

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. pelaksanaan pelayanan administrasi dan keprotokolan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika; pelaksanaan pencatatan dan pengelolaan tata persuratan; dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi, terdiri atas: a. b. c. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; Subbagian Kesekretariatan; dan Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan.

(1) (2) (3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a, mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan keprotokolan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. Subbagian Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf b, mempunyai tugas melakukan pencatatan dan pengelolaan tata persuratan. Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

Bagian Analisis dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi analisis dan penyusunan kertas kerja, promosi, publikasi, laporan perkembangan, laporan mingguan dan laporan tahunan, serta pemberian dukungan kerja sama antarlembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam kerangka hubungan bilateral, intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Bagian Analisis dan Promosi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. penyiapan bahan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja, laporan perkembangan, laporan mingguan, dan laporan tahunan; penyiapan bahan pemberian dukungan fasilitasi kontak kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, serta dengan Perwakilan

di kawasan Asia Pasifik dan Afrika dan Perwakilan asing kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang diakreditasikan di INDONESIA; dan penyiapan bahan koordinasi promosi, publikasi dan

bahan pelaksanaan diseminasi informasi hubungan bilateral dan kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Bagian Analisis dan Promosi terdiri atas: a. b. c. Subbagian Analisis Data; Subbagian Kerja Sama; dan Subbagian Promosi dan Publikasi Informasi.

a. b. c. Subbagian Analisis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja, laporan perkembangan, laporan mingguan, dan laporan tahunan. Subbagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan fasilitasi kontak kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, serta dengan Perwakilan

di kawasan Asia Pasifik dan Afrika dan Perwakilan asing kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang diakreditasikan di INDONESIA. Subbagian Promosi dan Publikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf c, melakukan penyiapan bahan koordinasi promosi, publikasi dan bahan pelaksanaan diseminasi informasi hubungan bilateral dan kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Direktorat Asia Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

huruf b, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral di kawasan Asia Tenggara.

Direktorat Asia Tenggara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. f. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara- negara di kawasan Asia Tenggara; pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara; penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara; penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Asia Tenggara, terdiri atas: a. Subdirektorat Asia Tenggara I;

b. c. d. e. f. Subdirektorat Asia Tenggara II; Subdirektorat Asia Tenggara III; Subdirektorat Asia Tenggara IV; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Asia Tenggara I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Singapura, Filipina, Palau, dan Kepulauan Marshall.

Subdirektorat Asia Tenggara I, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Singapura, Filipina, Palau, dan Kepulauan Marshall; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Singapura, Filipina, Palau, dan Kepulauan Marshall; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Singapura, Filipina, Palau, dan Kepulauan Marshall; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Singapura, Filipina, Palau, dan Kepulauan Marshall; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Singapura, Filipina, Palau, dan Kepulauan Marshall.

Subdirektorat Asia Tenggara II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Malaysia dan Brunei Darussalam.

Subdirektorat Asia Tenggara II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Malaysia dan Brunei Darussalam; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Malaysia dan Brunei Darussalam; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Malaysia dan Brunei Darussalam; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Malaysia dan Brunei Darussalam; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hubungan bilateral dengan Malaysia dan Brunei Darussalam.

Subdirektorat Asia Tenggara III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Thailand, Laos dan Timor Leste.

Subdirektorat Asia Tenggara III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, menyelenggarakan fungsi: a. b. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Thailand, Laos dan Timor Leste; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Thailand, Laos dan Timor Leste;

c. d. e. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Thailand, Laos dan Timor Leste; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Thailand, Laos dan Timor Leste; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Thailand, Laos dan Timor Leste.

Subdirektorat Asia Tenggara IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Vietnam, Kamboja dan Myanmar.

Subdirektorat Asia Tenggara IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Vietnam, Kamboja dan Myanmar; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Vietnam, Kamboja dan Myanmar; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Vietnam, Kamboja dan Myanmar; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Vietnam, Kamboja dan Myanmar; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Vietnam, Kamboja dan Myanmar.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Asia Timur dan Pasifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Direktorat Asia Timur dan Pasifik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara- negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik; pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik; penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Timur

e. f. dan Pasifik; penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Asia Timur dan Pasifik, terdiri atas: a. b. c. d. e. f. g. Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik I; Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik II; Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik III; Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik IV; Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik V; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Republik Rakyat Tiongkok, Mongolia dan Hong Kong SAR.

Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, menyelenggarakan fungsi: a. b. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Republik Rakyat Tiongkok, Mongolia dan Hong Kong SAR; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Republik Rakyat Tiongkok, Mongolia dan Hong Kong SAR;

c. d. e. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Republik Rakyat Tiongkok, Mongolia dan Hong Kong SAR; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Republik Rakyat Tiongkok, Mongolia dan Hong Kong SAR; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Republik Rakyat Tiongkok, Mongolia dan Hong Kong SAR.

Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Jepang dan Mikronesia.

Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Jepang dan Mikronesia; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Jepang dan Mikronesia; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Jepang dan Mikronesia; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Jepang dan Mikronesia; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Jepang dan Mikronesia.

Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Korea Selatan dan Korea Utara.

Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Korea Selatan dan Korea Utara; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Korea Selatan dan Korea Utara; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Korea Selatan dan Korea Utara; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Korea Selatan dan Korea Utara; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Korea Selatan dan Korea Utara.

Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Australia, Selandia Baru, Vanuatu, Samoa, Tonga, dan Cook Islands.

Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199,

menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Australia, Selandia Baru, Vanuatu, Samoa, Tonga, dan Cook Islands; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Australia, Selandia Baru, Vanuatu, Samoa, Tonga, dan Cook Islands; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Australia, Selandia Baru, Vanuatu, Samoa, Tonga, dan Cook Islands; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Australia, Selandia Baru, Vanuatu, Samoa, Tonga, dan Cook Islands; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Australia, Selandia Baru, Vanuatu, Samoa, Tonga, dan Cook Islands.

Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Nauru, Tuvalu, Kiribati, dan Kaledonia Baru.

Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik V dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, menyelenggarakan fungsi: a. b. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Nauru, Tuvalu, Kiribati, dan Kaledonia Baru; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon,

c. d. e. Nauru, Tuvalu, Kiribati, dan Kaledonia Baru; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Nauru, Tuvalu, Kiribati, dan Kaledonia Baru; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Nauru, Tuvalu, Kiribati, dan Kaledonia Baru; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Nauru, Tuvalu, Kiribati, dan Kaledonia Baru.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf f, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Asia Selatan dan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf d, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral di kawasan Asia Selatan dan Tengah.

Direktorat Asia Selatan dan Tengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-

b. c. d. e. f. negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah; pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah; penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah; penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Asia Selatan dan Tengah, terdiri atas: a. b. c. d. e. f. Subdirektorat Asia Selatan dan Tengah I; Subdirektorat Asia Selatan dan Tengah II; Subdirektorat Asia Selatan dan Tengah III; Subdirektorat Asia Selatan dan Tengah IV; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Asia Selatan dan Tengah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan India dan Bhutan.

Subdirektorat Asia Selatan dan Tengah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan India dan Bhutan; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan India dan Bhutan; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan India dan Bhutan; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan India dan Bhutan; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan India dan Bhutan.

Subdirektorat Asia Selatan dan Tengah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Pakistan, Maladewa, Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal.

Subdirektorat Asia Selatan dan Tengah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, menyelenggarakan fungsi: a. b. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Pakistan, Maladewa, Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Pakistan, Maladewa, Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal;

c. d. e. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Pakistan, Maladewa, Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Pakistan, Maladewa, Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Pakistan, Maladewa, Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal.

Subdirektorat Asia Selatan dan Tengah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, dan Tajikistan.

Subdirektorat Asia Selatan dan Tengah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, dan Tajikistan; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, dan Tajikistan; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, dan Tajikistan; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, dan Tajikistan; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, dan Tajikistan.

Subdirektorat Asia Selatan dan Tengah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Iran, Turkmenistan dan Azerbaijan.

Subdirektorat Asia Selatan dan Tengah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Iran, Turkmenistan dan Azerbaijan; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Iran, Turkmenistan dan Azerbaijan; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Iran, Turkmenistan dan Azerbaijan; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Iran, Turkmenistan dan Azerbaijan; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Iran, Turkmenistan dan Azerbaijan.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Timur Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf e, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral di kawasan Timur Tengah.

Direktorat Timur Tengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara- negara di kawasan Timur Tengah; pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah; penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah; penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Timur

f. Tengah; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Timur Tengah, terdiri atas: a. b. c. d. e. f. Subdirektorat Timur Tengah I; Subdirektorat Timur Tengah II; Subdirektorat Timur Tengah III; Subdirektorat Timur Tengah IV; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Timur Tengah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon.

Subdirektorat Timur Tengah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Palestina,

Suriah, Yordania, dan Lebanon.

Subdirektorat Timur Tengah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Persatuan Emirat Arab, dan Oman.

Subdirektorat Timur Tengah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Persatuan Emirat Arab, dan Oman; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Persatuan Emirat Arab, dan Oman; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Persatuan Emirat Arab, dan Oman; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Persatuan Emirat Arab, dan Oman; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Persatuan Emirat Arab, dan Oman.

Subdirektorat Timur Tengah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Mesir, Mauritania, Aljazair, Tunisia, dan Maroko.

Subdirektorat Timur Tengah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Mesir, Mauritania, Aljazair, Tunisia, dan Maroko; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Mesir, Mauritania, Aljazair, Tunisia, dan Maroko; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Mesir, Mauritania, Aljazair, Tunisia, dan Maroko; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Mesir, Mauritania, Aljazair, Tunisia, dan Maroko; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Mesir, Mauritania, Aljazair, Tunisia, dan Maroko.

Subdirektorat Timur Tengah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Libya, Sudan, Eritrea, Yaman, Irak, dan Kuwait.

Subdirektorat Timur Tengah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, menyelenggarakan fungsi: a. b. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Libya, Sudan, Eritrea, Yaman, Irak, dan Kuwait; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Libya, Sudan, Eritrea, Yaman, Irak, dan

c. d. e. Kuwait; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Libya, Sudan, Eritrea, Yaman, Irak, dan Kuwait; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Libya, Sudan, Eritrea, Yaman, Irak, dan Kuwait; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Libya, Sudan, Eritrea, Yaman, Irak, dan Kuwait.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Afrika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf f, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral di kawasan Afrika.

Direktorat Afrika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, menyelenggarakan fungsi: a. b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara- negara di kawasan Afrika; pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada

c. d. e. lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Afrika; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Afrika; penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Afrika; penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan negara-negara di kawasan Afrika; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Afrika, terdiri atas: a. b. c. d. e. f. Subdirektorat Afrika I; Subdirektorat Afrika II; Subdirektorat Afrika III; Subdirektorat Afrika IV; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Afrika I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Nigeria, Benin, Burkina Faso, Gabon, Ghana, Kamerun, Republik Kongo, Liberia, Niger, Sao Tome and Principe, Togo, Chad, Republik Afrika Tengah, Guinea Ekuatorial, Senegal, Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Pantai Gading, dan Sierra Leone.

Subdirektorat Afrika I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Nigeria, Benin, Burkina Faso, Gabon, Ghana, Kamerun, Republik Kongo, Liberia, Niger, Sao Tome and Principe, Togo, Chad, Republik Afrika Tengah, Guinea Ekuatorial, Senegal, Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Pantai Gading, dan Sierra Leone; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Nigeria, Benin, Burkina Faso, Gabon, Ghana, Kamerun, Republik Kongo, Liberia, Niger, Sao Tome and Principe, Togo, Chad, Republik Afrika Tengah, Guinea Ekuatorial, Senegal, Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Pantai Gading, dan Sierra Leone; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Nigeria, Benin, Burkina Faso, Gabon, Ghana, Kamerun, Republik Kongo, Liberia, Niger, Sao Tome and Principe, Togo, Chad, Republik Afrika Tengah, Guinea Ekuatorial, Senegal, Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Pantai Gading, dan Sierra Leone; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Nigeria, Benin, Burkina Faso, Gabon, Ghana, Kamerun, Republik Kongo, Liberia, Niger, Sao Tome and Principe, Togo, Chad, Republik Afrika Tengah, Guinea Ekuatorial, Senegal, Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Pantai Gading, dan Sierra Leone; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Nigeria, Benin, Burkina Faso, Gabon, Ghana, Kamerun, Republik Kongo, Liberia, Niger, Sao Tome and Principe, Togo, Chad,

Republik Afrika Tengah, Guinea Ekuatorial, Senegal, Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Pantai Gading, dan Sierra Leone.

Subdirektorat Afrika II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Ethiopia, Djibouti, Sudan Selatan, Uni Afrika, Tanzania, Burundi, Rwanda, dan Uni Comoros.

Subdirektorat Afrika II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Ethiopia, Djibouti, Sudan Selatan, Uni Afrika, Tanzania, Burundi, Rwanda, dan Uni Comoros; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Ethiopia, Djibouti, Sudan Selatan, Uni Afrika, Tanzania, Burundi, Rwanda, dan Uni Comoros; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Ethiopia, Djibouti, Sudan Selatan, Uni Afrika, Tanzania, Burundi, Rwanda, dan Uni Comoros; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Ethiopia, Djibouti, Sudan Selatan, Uni Afrika, Tanzania, Burundi, Rwanda, dan Uni Comoros; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Ethiopia, Djibouti, Sudan Selatan, Uni Afrika, Tanzania, Burundi, Rwanda, dan Uni Comoros.

Subdirektorat Afrika III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Kenya, Mauritius, Seychelles, Somalia, Uganda, Republik Demokratik Kongo, Mozambik, Malawi, dan Madagaskar.

Subdirektorat Afrika III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Kenya, Mauritius, Seychelles, Somalia, Uganda, Republik Demokratik Kongo, Mozambik, Malawi, dan Madagaskar; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Kenya, Mauritius, Seychelles, Somalia, Uganda, Republik Demokratik Kongo, Mozambik, Malawi, dan Madagaskar; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Kenya, Mauritius, Seychelles, Somalia, Uganda, Republik Demokratik Kongo, Mozambik, Malawi, dan Madagaskar; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Kenya, Mauritius, Seychelles, Somalia, Uganda, Republik Demokratik Kongo, Mozambik, Malawi, dan Madagaskar; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Kenya, Mauritius, Seychelles, Somalia, Uganda, Republik Demokratik Kongo, Mozambik, Malawi, dan Madagaskar.

Subdirektorat Afrika IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Swaziland, Namibia, Angola, Zimbabwe, dan Zambia.

Subdirektorat Afrika IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Swaziland, Namibia, Angola, Zimbabwe, dan Zambia; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Swaziland, Namibia, Angola, Zimbabwe, dan Zambia; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Swaziland, Namibia, Angola, Zimbabwe, dan Zambia; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Swaziland, Namibia, Angola, Zimbabwe, dan Zambia; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Swaziland, Namibia, Angola, Zimbabwe, dan Zambia.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf g, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika.

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika; pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika; penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika; penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar

f. negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika, terdiri atas: a. b. c. d. e. f. Subdirektorat I; Subdirektorat II; Subdirektorat III; Subdirektorat IV; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam kerangka kerja sama Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

Subdirektorat I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam kerangka kerja sama APEC; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam kerangka kerja sama APEC; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam kerangka kerja sama APEC; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka kerja sama APEC; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam kerangka kerja sama APEC.

Subdirektorat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam kerangka kerja sama bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya di kawasan Pasifik.

Subdirektorat II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam kerangka kerja sama Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Islands Forum (PIF), Pacific Islands Development Forum (PIDF), Southwest Pacific Dialogue (SwPD), Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI- CFF), Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME), Asian Parliamentary Assembly (APA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), dan Asia-Pacific Parliamentarians' on Environment and Development (APPCED); penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam kerangka kerja sama MSG, PIF, PIDF, SwPD, CTI-CFF, SSME, APA, APPF, dan APPCED; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam kerangka kerja sama MSG, PIF, PIDF, SwPD, CTI-CFF, SSME, APA, APPF, dan APPCED; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka kerja sama MSG, PIF, PIDF, SwPD, CTI-CFF, SSME, APA, APPF, dan APPCED; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam kerangka kerja sama MSG, PIF, PIDF, SwPD, CTI-CFF, SSME, APA, APPF, dan APPCED.

Subdirektorat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam kerangka kerja sama bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya di kawasan Samudera Hindia, Timur Tengah dan Afrika.

Subdirektorat III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam kerangka kerja sama Indian Ocean Rim Association (IORA), New Asian-African Strategic Partnerships (NAASP), Uni Afrika, Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), Economic Community of West African States (ECOWAS), Southern African Development Community (SADC), Liga Arab, Asia Middle East Dialogue (AMED), Gulf Cooperation Council (GCC), dan Arab Maghreb Union (AMU); penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam kerangka kerja sama IORA, NAASP, Uni Afrika, COMESA, ECOWAS, SADC, Liga Arab, AMED, GCC, dan AMU; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam kerangka kerja sama IORA, NAASP, Uni Afrika, COMESA, ECOWAS, SADC, Liga Arab, AMED, GCC, dan AMU; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka kerja sama IORA, NAASP, Uni Afrika, COMESA, ECOWAS, SADC, Liga Arab, AMED, GCC, dan AMU; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam kerangka kerja sama IORA, NAASP, Uni Afrika, COMESA, ECOWAS, SADC, Liga Arab, AMED, GCC, dan AMU.

Subdirektorat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam kerangka kerja

sama intrakawasan dan antarkawasan di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya di kawasan Asia.

Subdirektorat IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam kerangka kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia, diantaranya Brunei Darussalam-INDONESIA- Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP- EAGA), INDONESIA-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA), Asia Cooperation Dialogue (ACD), Heart of Borneo (HoB), Shanghai Cooperation Organization (SCO), Boao Forum for Asia (BFA), South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), INDONESIA-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT), Central Asia Cooperation Organization (CACO), Economic Cooperation Organization (ECO), Initiative for Development in East Asia (IDEA), Australia-INDONESIA Development Assistance (AIDA), dan Joint Policy Committee INDONESIA-Northern Territory (JPC-NT); b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam kerangka kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia, diantaranya BIMP-EAGA, IMT-GT, CICA, ACD, HoB, SCO, BFA, SAARC, IMS-GT, CACO, ECO, IDEA, AIDA, dan JPC-NT; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam kerangka kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia, diantaranya BIMP- EAGA, IMT-GT, CICA, ACD, HoB, SCO, BFA, SAARC, IMS-GT, CACO, ECO, IDEA, AIDA, dan JPC-NT; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia, diantaranya BIMP-EAGA, IMT-GT, CICA, ACD, HoB,

SCO, BFA, SAARC, IMS-GT, CACO, ECO, IDEA, AIDA, dan JPC-NT; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam kerangka kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia, diantaranya BIMP- EAGA, IMT-GT, CICA, ACD, HoB, SCO, BFA, SAARC, IMS-GT, CACO, ECO, IDEA, AIDA, dan JPC-NT.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika terdiri atas jabatan fungsional diplomat dan jabatan fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Amerika dan Eropa.

Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Amerika dan Eropa; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Amerika dan Eropa; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Amerika dan Eropa;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Amerika dan Eropa; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Amerika dan Eropa; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa; b. Direktorat Amerika I; c. Direktorat Amerika II; d. Direktorat Eropa I; e. Direktorat Eropa II; f. Direktorat Eropa III; dan g. Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa.

Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas substansi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa.

Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan; b. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran; d. pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, tata usaha pimpinan, dokumentasi, tata persuratan, dan kearsipan; e. penyiapan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja, promosi, dan publikasi; f. pemberian dukungan kerja sama antarlembaga; dan g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Organisasi; b. Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi; e. Bagian Analisis dan Promosi; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kegiatan, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyiapan penyusunan peraturan dan ketetapan, analisis jabatan, evaluasi jabatan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Perencanaan dan Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan; b. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyusunan peraturan dan ketetapan, penelaahan, serta pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan; dan c. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Perencanaan dan Organisasi, terdiri atas: a. b. c. Subbagian Perencanaan; Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja.

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan. (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyusunan peraturan dan ketetapan, penelaahan, serta pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan. (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.

Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan, penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara; b. pelaksanaan urusan pemeliharaan inventaris, pemeliharaan gedung dan Barang Milik Negara, serta urusan dalam perkantoran; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan pelantikan pejabat eselon III dan IV, serah terima jabatan, pemantapan substansi, pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan disiplin pegawai.

Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri atas: a. Subbagian Perlengkapan; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Kepegawaian.

(1) Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan, penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara.

(2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan inventaris, pemeliharaan gedung dan Barang Milik Negara, serta urusan dalam perkantoran. (3) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan pelantikan pejabat eselon III dan IV, serah terima jabatan, pemantapan substansi, pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan disiplin pegawai.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, pengendalian anggaran dan perhitungan anggaran; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, administrasi dan pembayaran perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, tagihan lainnya, dan verifikasi anggaran; dan c. pelaksanaan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Bagian Keuangan, terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Anggaran; b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Anggaran.

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, pengendalian anggaran dan perhitungan anggaran. (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, administrasi dan pembayaran perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, tagihan lainnya, dan verifikasi anggaran. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf c, mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha pimpinan, tata persuratan, dokumentasi, kearsipan, dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan.

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelayanan administrasi dan keprotokolan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa; b. pelaksanaan pencatatan dan pengelolaan tata persuratan serta penyiapan bahan koordinasi pelaporan; dan c. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; b. Subbagian Tata Persuratan dan Pelaporan; dan c. Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan.

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf a, mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan keprotokolan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa. (2) Subbagian Tata Persuratan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf b, mempunyai tugas pencatatan dan pengelolaan tata persuratan serta penyiapan bahan koordinasi pelaporan. (3) Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

Bagian Analisis dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi analisis data dan penyusunan kertas kerja, promosi, publikasi, laporan perkembangan dan laporan tahunan, serta pemberian dukungan kerja sama antarlembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam kerangka hubungan bilateral, intrakawasan dan antarkawasan Amerika dan Eropa.

Bagian Analisis dan Promosi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja, laporan perkembangan, dan laporan tahunan;

b. penyiapan bahan pemberian dukungan promosi hubungan bilateral dan kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Amerika dan Eropa serta fasilitasi kontak kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, serta dengan Perwakilan

di kawasan Amerika dan Eropa dan Perwakilan asing kawasan Amerika dan Eropa yang diakreditasikan di INDONESIA; dan c. penyiapan bahan publikasi terkait perkembangan di kawasan Amerika dan Eropa dan diseminasi informasi.

Bagian Analisis dan Promosi terdiri atas: a. Subbagian Analisis Data; b. Subbagian Promosi dan Kerja Sama; dan c. Subbagian Publikasi dan Diseminasi.

(1) Subbagian Analisis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja, laporan perkembangan, dan laporan tahunan. (2) Subbagian Promosi dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan promosi hubungan bilateral dan kerja sama intrakawasan dan antarakawasan Amerika dan Eropa serta fasilitasi kontak kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, serta dengan Perwakilan Republik INDONESIA di kawasan Amerika dan Eropa dan Perwakilan asing kawasan Amerika dan Eropa yang diakreditasikan di INDONESIA. (3) Subbagian Publikasi dan Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi terkait

perkembangan di kawasan Amerika dan Eropa dan diseminasi informasi.

Direktorat Amerika I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 huruf b, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Amerika Serikat, Kanada, Kuba, Bahamas, Jamaika, Republik Dominika, Haiti, Meksiko, Guatemala, El Savador, Belize, Panama, Kosta Rika, Nicaragua, dan Honduras.

Direktorat Amerika I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Amerika Serikat, Kanada, Kuba, Bahamas, Jamaika, Republik Dominika, Haiti, Meksiko, Guatemala, El Savador, Belize, Panama, Kosta Rika, Nicaragua, dan Honduras; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Amerika Serikat, Kanada, Kuba, Bahamas, Jamaika, Republik Dominika, Haiti, Meksiko, Guatemala, El Savador, Belize, Panama, Kosta Rika, Nicaragua, dan Honduras; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Amerika Serikat, Kanada, Kuba, Bahamas, Jamaika, Republik Dominika, Haiti, Meksiko, Guatemala, El Savador, Belize, Panama, Kosta Rika,

Nicaragua, dan Honduras; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Amerika Serikat, Kanada, Kuba, Bahamas, Jamaika, Republik Dominika, Haiti, Meksiko, Guatemala, El Savador, Belize, Panama, Kosta Rika, Nicaragua, dan Honduras; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Amerika Serikat, Kanada, Kuba, Bahamas, Jamaika, Republik Dominika, Haiti, Meksiko, Guatemala, El Savador, Belize, Panama, Kosta Rika, Nicaragua, Honduras; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Amerika I, terdiri atas: a. Subdirektorat I; b. Subdirektorat II; c. Subdirektorat III; d. Subdirektorat IV; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat di bidang politik, keamanan, sosial, dan budaya.

Subdirektorat I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan

bilateral dengan Amerika Serikat di bidang politik, keamanan, sosial, dan budaya; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat di bidang politik, keamanan, sosial, dan budaya; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Amerika Serikat di bidang politik, keamanan, sosial, dan budaya; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Amerika Serikat di bidang politik, keamanan, sosial, dan budaya; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat di bidang politik, keamanan, sosial, dan budaya.

Subdirektorat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Subdirektorat II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Amerika Serikat di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral

dengan Amerika Serikat di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Subdirektorat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Kanada, Kuba, Bahamas, Jamaika, Republik Dominika, dan Haiti.

Subdirektorat III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Kanada, Kuba, Bahamas, Jamaika, Republik Dominika, dan Haiti; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Kanada, Kuba, Bahamas, Jamaika, Republik Dominika, dan Haiti; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Kanada, Kuba, Bahamas, Jamaika, Republik Dominika, dan Haiti; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Kanada, Kuba, Bahamas, Jamaika, Republik Dominika, dan Haiti; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Kanada, Kuba, Bahamas, Jamaika, Republik Dominika, dan Haiti.

Subdirektorat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Meksiko, Guatemala, El Savador, Belize, Panama, Kosta Rika, Nicaragua, dan Honduras.

Subdirektorat IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Meksiko, Guatemala, El Savador, Belize, Panama, Kosta Rika, Nicaragua, dan Honduras; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Meksiko, Guatemala, El Savador, Belize, Panama, Kosta Rika, Nicaragua, dan Honduras; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Meksiko, Guatemala, El Savador, Belize, Panama, Kosta Rika, Nicaragua, dan Honduras; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Meksiko, Guatemala, El Savador, Belize, Panama, Kosta Rika, Nicaragua, dan Honduras; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Meksiko, Guatemala, El Savador, Belize, Panama, Kosta Rika, Nicaragua, dan Honduras.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Amerika II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brazil, Suriname, Guyana, Ekuador, Peru, Bolivia, Kolombia, Venezuela, Antigua and Barbuda, Barbados, Trinidad and Tobago, St. Kitts and Nevis, Grenada, Persemakmuran Dominika, St. Vincents and the Grenadines, dan St. Lucia.

Direktorat Amerika II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brazil, Suriname, Guyana, Ekuador, Peru, Bolivia, Kolombia, Venezuela, Antigua and Barbuda, Barbados, Trinidad and Tobago, St. Kitts and Nevis, Grenada, Persemakmuran Dominika, St. Vincents and the Grenadines, dan St. Lucia; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brazil, Suriname, Guyana, Ekuador, Peru, Bolivia, Kolombia, Venezuela, Antigua and Barbuda, Barbados, Trinidad and Tobago, St. Kitts and Nevis, Grenada, Persemakmuran Dominika, St. Vincents and the Grenadines, dan St. Lucia; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup

bilateral dengan Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brazil, Suriname, Guyana, Ekuador, Peru, Bolivia, Kolombia, Venezuela, Antigua and Barbuda, Barbados, Trinidad and Tobago, St. Kitts and Nevis, Grenada, Persemakmuran Dominika, St. Vincents and the Grenadines, dan St. Lucia; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brazil, Suriname, Guyana, Ekuador, Peru, Bolivia, Kolombia, Venezuela, Antigua and Barbuda, Barbados, Trinidad and Tobago, St. Kitts and Nevis, Grenada, Persemakmuran Dominika, St. Vincents and the Grenadines, dan St. Lucia; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brazil, Suriname, Guyana, Ekuador, Peru, Bolivia, Kolombia, Venezuela, Antigua and Barbuda, Barbados, Trinidad and Tobago, St. Kitts and Nevis, Grenada, Persemakmuran Dominika, St. Vincents and the Grenadines, dan St. Lucia; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Amerika II, terdiri atas: a. Subdirektorat I; b. Subdirektorat II; c. Subdirektorat III; d. Subdirektorat IV; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Argentina, Chile, Uruguay, dan Paraguay.

Subdirektorat I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Argentina, Chile, Uruguay, dan Paraguay; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Argentina, Chile, Uruguay, dan Paraguay; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Argentina, Chile, Uruguay, dan Paraguay; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Argentina, Chile, Uruguay, dan Paraguay; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Argentina, Chile, Uruguay, dan Paraguay.

Subdirektorat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Brazil, Suriname, dan Guyana.

Subdirektorat II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Brazil, Suriname, dan Guyana;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Brazil, Suriname, dan Guyana; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Brazil, Suriname, dan Guyana; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Brazil, Suriname, dan Guyana; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Brazil, Suriname, dan Guyana.

Subdirektorat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Ekuador, Peru, dan Bolivia.

Subdirektorat III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Ekuador, Peru, dan Bolivia; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Ekuador, Peru, dan Bolivia; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Ekuador, Peru, dan Bolivia; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Ekuador, Peru, dan Bolivia; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Ekuador, Peru, dan Bolivia.

Subdirektorat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Kolombia, Venezuela, Antigua and Barbuda, Barbados, Trinidad and Tobago, St. Kitts and Nevis, Grenada, Persemakmuran Dominika, St. Vincents and the Grenadines, dan St. Lucia.

Subdirektorat IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Kolombia, Venezuela, Antigua and Barbuda, Barbados, Trinidad and Tobago, St. Kitts and Nevis, Grenada, Persemakmuran Dominika, St. Vincents and the Grenadines, dan St. Lucia; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Kolombia, Venezuela, Antigua and Barbuda, Barbados, Trinidad and Tobago, St. Kitts and Nevis, Grenada, Persemakmuran Dominika, St. Vincents and the Grenadines, dan St. Lucia; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Kolombia, Venezuela, Antigua and Barbuda, Barbados, Trinidad and Tobago, St. Kitts and Nevis, Grenada, Persemakmuran Dominika, St. Vincents and the Grenadines, dan St. Lucia; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Kolombia, Venezuela, Antigua and Barbuda, Barbados, Trinidad and Tobago, St. Kitts and Nevis, Grenada, Persemakmuran Dominika, St. Vincents and the Grenadines, dan St. Lucia; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Kolombia,

Venezuela, Antigua and Barbuda, Barbados, Trinidad and Tobago, St. Kitts and Nevis, Grenada, Persemakmuran Dominika, St. Vincents and the Grenadines, dan St. Lucia.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Eropa I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 huruf d, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Belanda, Belgia, Luksemburg, Inggris, Irlandia, Perancis, Andorra, Monaco, Yunani, Italia, Spanyol, Portugal, Vatikan, Malta, Siprus, dan San Marino.

Direktorat Eropa I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Belanda, Belgia, Luksemburg, Inggris, Irlandia, Perancis, Andorra, Monaco, Yunani, Italia, Spanyol, Portugal, Vatikan, Malta, Siprus, dan San Marino; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Belanda, Belgia, Luksemburg, Inggris, Irlandia, Perancis, Andorra, Monaco, Yunani, Italia, Spanyol, Portugal, Vatikan, Malta, Siprus, dan San

Marino; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Belanda, Belgia, Luksemburg, Inggris, Irlandia, Perancis, Andorra, Monaco, Yunani, Italia, Spanyol, Portugal, Vatikan, Malta, Siprus, dan San Marino; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Belanda, Belgia, Luksemburg, Inggris, Irlandia, Perancis, Andorra, Monaco, Yunani, Italia, Spanyol, Portugal, Vatikan, Malta, Siprus, dan San Marino; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Belanda, Belgia, Luksemburg, Inggris, Irlandia, Perancis, Andorra, Monaco, Yunani, Italia, Spanyol, Portugal, Vatikan, Malta, Siprus, dan San Marino; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Eropa I, terdiri atas: a. Subdirektorat I; b. Subdirektorat II; c. Subdirektorat III; d. Subdirektorat IV; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Belanda, Belgia, dan Luksemburg.

Subdirektorat I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Belanda, Belgia, dan Luksemburg; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Belanda, Belgia, dan Luksemburg; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Belanda, Belgia, dan Luksemburg; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Belanda, Belgia, dan Luksemburg; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Belanda, Belgia, dan Luksemburg.

Subdirektorat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Inggris dan Irlandia.

Subdirektorat II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Inggris dan Irlandia; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Inggris dan Irlandia; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Inggris dan Irlandia;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Inggris dan Irlandia; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Inggris dan Irlandia.

Subdirektorat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Perancis, Andorra, Monaco, dan Yunani.

Subdirektorat III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Perancis, Andorra, Monaco, dan Yunani; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Perancis, Andorra, Monaco, dan Yunani; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Perancis, Andorra, Monaco, dan Yunani; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Perancis, Andorra, Monaco, dan Yunani; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Perancis, Andorra, Monaco, dan Yunani.

Subdirektorat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Italia, Spanyol, Portugal, Vatikan, Malta, Siprus, dan San Marino.

Subdirektorat IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Italia, Spanyol, Portugal, Vatikan, Malta, Siprus, dan San Marino; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Italia, Spanyol, Portugal, Vatikan, Malta, Siprus, dan San Marino; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Italia, Spanyol, Portugal, Vatikan, Malta, Siprus, dan San Marino; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Italia, Spanyol, Portugal, Vatikan, Malta, Siprus, dan San Marino; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Italia, Spanyol, Portugal, Vatikan, Malta, Siprus, dan San Marino.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Eropa II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 huruf e, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Jerman, Swiss, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Norwegia, Islandia, Denmark, Finlandia, Swedia, Estonia, Latvia, Lithuania, Ceko,

Slowakia, Hongaria, dan Polandia.

Direktorat Eropa II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Jerman, Swiss, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Norwegia, Islandia, Denmark, Finlandia, Swedia, Estonia, Latvia, Lithuania, Ceko, Slowakia, Hongaria, dan Polandia; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Jerman, Swiss, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Norwegia, Islandia, Denmark, Finlandia, Swedia, Estonia, Latvia, Lithuania, Ceko, Slowakia, Hongaria, dan Polandia; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Jerman, Swiss, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Norwegia, Islandia, Denmark, Finlandia, Swedia, Estonia, Latvia, Lithuania, Ceko, Slowakia, Hongaria, dan Polandia; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Jerman, Swiss, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Norwegia, Islandia, Denmark, Finlandia, Swedia, Estonia, Latvia, Lithuania, Ceko, Slowakia, Hongaria, dan Polandia; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Jerman, Swiss, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Norwegia, Islandia, Denmark, Finlandia,

Swedia, Estonia, Latvia, Lithuania, Ceko, Slowakia, Hongaria, dan Polandia; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Eropa II, terdiri atas: a. Subdirektorat I; b. Subdirektorat II; c. Subdirektorat III; d. Subdirektorat IV; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Jerman, Swiss, dan Liechtenstein.

Subdirektorat I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Jerman, Swiss, dan Liechtenstein; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Jerman, Swiss, dan Liechtenstein; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Jerman, Swiss, dan Liechtenstein; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Jerman, Swiss, dan Liechtenstein; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Jerman, Swiss, dan Liechtenstein.

Subdirektorat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Austria, Slovenia, Norwegia, dan Islandia.

Subdirektorat II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Austria, Slovenia, Norwegia, dan Islandia; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Austria, Slovenia, Norwegia, dan Islandia; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Austria, Slovenia, Norwegia, dan Islandia; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Austria, Slovenia, Norwegia, dan Islandia; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Austria, Slovenia, Norwegia, dan Islandia.

Subdirektorat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Denmark, Finlandia, Swedia, Estonia, Latvia, dan Lithuania.

Subdirektorat III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan

bilateral dengan Denmark, Finlandia, Swedia, Estonia, Latvia, dan Lithuania; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Denmark, Finlandia, Swedia, Estonia, Latvia, dan Lithuania; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Denmark, Finlandia, Swedia, Estonia, Latvia, dan Lithuania; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Denmark, Finlandia, Swedia, Estonia, Latvia, dan Lithuania; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Denmark, Finlandia, Swedia, Estonia, Latvia, dan Lithuania.

Subdirektorat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Ceko, Slowakia, Hongaria, dan Polandia.

Subdirektorat IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Ceko, Slowakia, Hongaria, dan Polandia; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Ceko, Slowakia, Hongaria, dan Polandia; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Ceko, Slowakia, Hongaria, dan Polandia; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Ceko, Slowakia, Hongaria, dan Polandia; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi

dan pelaporan hubungan bilateral dengan Ceko, Slowakia, Hongaria, dan Polandia.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Eropa III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 huruf f, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Rusia, Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Albania, Makedonia, Romania, Moldova, Ukraina, Belarus, Georgia, Armenia, dan Turki.

Direktorat Eropa III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Rusia, Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Albania, Makedonia, Romania, Moldova, Ukraina, Belarus, Georgia, Armenia, dan Turki; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Rusia, Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Albania, Makedonia, Romania, Moldova, Ukraina, Belarus, Georgia, Armenia, dan Turki; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Rusia, Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Albania, Makedonia, Romania, Moldova, Ukraina, Belarus, Georgia, Armenia, dan Turki; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Rusia, Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Albania, Makedonia, Romania, Moldova, Ukraina, Belarus, Georgia, Armenia, dan Turki; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral dengan Rusia, Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Albania, Makedonia, Romania, Moldova, Ukraina, Belarus, Georgia, Armenia, dan Turki; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Eropa III, terdiri atas: a. Subdirektorat I; b. Subdirektorat II; c. Subdirektorat III; d. Subdirektorat IV; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Rusia.

Subdirektorat I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Rusia; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Rusia; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Rusia; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Rusia; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Rusia.

Subdirektorat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Albania, Makedonia, Romania, dan Moldova.

Subdirektorat II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Albania, Makedonia, Romania, dan Moldova; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Albania, Makedonia, Romania, dan Moldova; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria,

Albania, Makedonia, Romania, dan Moldova; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Albania, Makedonia, Romania, dan Moldova; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Albania, Makedonia, Romania, dan Moldova.

Subdirektorat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Ukraina, Belarus, Georgia, dan Armenia.

Subdirektorat III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Ukraina, Belarus, Georgia, dan Armenia; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Ukraina, Belarus, Georgia, dan Armenia; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Ukraina, Belarus, Georgia, dan Armenia; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dengan Ukraina, Belarus, Georgia, dan Armenia; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Ukraina, Belarus, Georgia, dan Armenia.

Subdirektorat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Turki.

Subdirektorat IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hubungan bilateral dengan Turki; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Turki; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria hubungan bilateral dengan Turki; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka hubungan bilateral dan Turki; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hubungan bilateral dengan Turki.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 huruf g, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama intrakawasan

dan antarkawasan di Amerika dan Eropa.

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Amerika dan Eropa; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Amerika dan Eropa; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Amerika dan Eropa; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Amerika dan Eropa; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Amerika dan Eropa; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa, terdiri atas: a. Subdirektorat I; b. Subdirektorat II;

c. Subdirektorat III; d. Subdirektorat IV; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam kerangka kerja sama dengan Uni Eropa.

Subdirektorat I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam kerangka kerja sama dengan Uni Eropa; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam kerangka kerja sama dengan Uni Eropa; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam kerangka kerja sama dengan Uni Eropa; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka kerja sama dengan Uni Eropa; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam kerangka kerja sama dengan Uni Eropa.

Subdirektorat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam kerangka kerja sama dengan ASEM, Energy Charter, CERN, Energy Community, Eureka, European Science and Technology, dan COST.

Subdirektorat II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam kerangka kerja sama dengan ASEM, Energy Charter, CERN, Energy Community, Eureka, European Science and Technology, dan COST; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam kerangka kerja sama dengan ASEM, Energy Charter, CERN, Energy Community, Eureka, European Science and Technology, dan COST; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam kerangka kerja sama dengan ASEM, Energy Charter, CERN, Energy Community, Eureka, European Science and Technology, dan COST; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka dalam kerangka kerja sama dengan ASEM, Energy Charter, CERN, Energy Community, Eureka, European Science and Technology, dan COST; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam kerangka kerja sama dengan ASEM, Energy Charter, CERN, Energy Community, Eureka, European Science and Technology, dan COST.

Subdirektorat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam kerangka kerja sama dengan FEALAC, Pacific Alliance, ALBA, UNASUR, MERCOSUR, OAS, CARICOM, SICA, ALADI, PARLACEN, CELAC, NAFTA dan organisasi kerja sama lainnya di kawasan Amerika.

Subdirektorat III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam kerangka kerja sama dengan FEALAC, Pacific Alliance, ALBA, UNASUR, MERCOSUR, OAS, CARICOM, SICA, ALADI, PARLACEN, CELAC, NAFTA dan organisasi kerja sama lainnya di kawasan Amerika; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam kerangka kerja sama dengan FEALAC, Pacific Alliance, ALBA, UNASUR, MERCOSUR, OAS, CARICOM, SICA, ALADI, PARLACEN, CELAC, NAFTA dan organisasi kerja sama lainnya di kawasan Amerika; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam kerangka kerja sama dengan FEALAC, Pacific Alliance, ALBA, UNASUR, MERCOSUR, OAS, CARICOM, SICA, ALADI, PARLACEN, CELAC, NAFTA dan organisasi kerja sama lainnya di kawasan Amerika; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka kerja sama dengan FEALAC, Pacific Alliance, ALBA, UNASUR, MERCOSUR, OAS, CARICOM, SICA, ALADI, PARLACEN, CELAC, NAFTA dan organisasi kerja sama lainnya di kawasan Amerika; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam kerangka kerja sama dengan FEALAC, Pacific Alliance, ALBA, UNASUR, MERCOSUR, OAS, CARICOM, SICA, ALADI, PARLACEN, CELAC, NAFTA dan organisasi kerja sama lainnya di kawasan Amerika.

Subdirektorat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam kerangka kerja sama dengan MIKTA, EFTA, Community of Democracies, OECD,

Council of Europe, AER, NORDIC Council, Council of Baltic States, CIS, Commonwealth of Nations, CPLP, OIF, Arctic Council, Antarctic Treaty System, NATO, CSTO, OSCE, GUAM, AITIC, Eurasian Economic Union, Union for the Mediterranean, dan organisasi kerja sama lainnya di kawasan Eropa.

Subdirektorat IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam kerangka kerja sama dengan MIKTA, EFTA, Community of Democracies, OECD, Council of Europe, AER, NORDIC Council, Council of Baltic States, CIS, Commonwealth of Nations, CPLP, OIF, Arctic Council, Antarctic Treaty System, NATO, CSTO, OSCE, GUAM, AITIC, Eurasian Economic Union, Union for the Mediterranean, dan organisasi kerja sama lainnya di kawasan Eropa; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam kerangka kerja sama dengan MIKTA, EFTA, Community of Democracies, OECD, Council of Europe, AER, NORDIC Council, Council of Baltic States, CIS, Commonwealth of Nations, CPLP, OIF, Arctic Council, Antarctic Treaty System, NATO, CSTO, OSCE, GUAM, AITIC, Eurasian Economic Union, Union for the Mediterranean, dan organisasi kerja sama lainnya di kawasan Eropa; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam kerangka kerja sama dengan MIKTA, EFTA, Community of Democracies, OECD, Council of Europe, AER, NORDIC Council, Council of Baltic States, CIS, Commonwealth of Nations, CPLP, OIF, Arctic Council, Antarctic Treaty System, NATO, CSTO, OSCE, GUAM, AITIC, Eurasian Economic Union, Union for the Mediterranean, dan organisasi kerja sama lainnya di kawasan Eropa; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka kerja sama dengan

MIKTA, EFTA, Community of Democracies, OECD, Council of Europe, AER, NORDIC Council, Council of Baltic States, CIS, Commonwealth of Nations, CPLP, OIF, Arctic Council, Antarctic Treaty System, NATO, CSTO, OSCE, GUAM, AITIC, Eurasian Economic Union, Union for the Mediterranean dan organisasi kerja sama lainnya di kawasan Eropa; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam kerangka kerja sama dengan MIKTA, EFTA, Community of Democracies, OECD, Council of Europe, AER, NORDIC Council, Council of Baltic States, CIS, Commonwealth of Nations, CPLP, OIF, Arctic Council, Antarctic Treaty System, NATO, CSTO, OSCE, GUAM, AITIC, Eurasian Economic Union, Union for the Mediterranean, dan organisasi kerja sama lainnya di kawasan Eropa.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa terdiri atas jabatan fungsional diplomat dan jabatan fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama ASEAN.

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama ASEAN;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama ASEAN; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama ASEAN; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama ASEAN; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama ASEAN; f. pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional; g. pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN; h. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN; b. Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN; c. Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN; d. Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN; dan e. Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN.

Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas substansi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN.

Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan; b. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran; d. pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, tata usaha pimpinan, dokumentasi, tata persuratan, dan kearsipan; e. penyiapan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja dan publikasi; f. pemberian dukungan kerja sama antarlembaga dan diseminasi informasi kerja sama ASEAN; g. pemberian dukungan administrasi kepada Sekretariat Nasional ASEAN-INDONESIA; dan h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Organisasi;

b. Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Tata Usaha dan Kertas Kerja; e. Bagian Kerja Sama Antarlembaga; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kegiatan, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyiapan penyusunan peraturan dan ketetapan, analisis jabatan, evaluasi jabatan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Perencanaan dan Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan; b. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyusunan peraturan dan ketetapan, penelaahan, serta pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan; dan c. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Perencanaan dan Organisasi, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja.

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan. (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyusunan peraturan dan ketetapan, penelaahan, serta pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan. (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.

Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan, penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara; b. pelaksanaan urusan pemeliharaan inventaris, pemeliharaan gedung dan Barang Milik Negara, serta urusan dalam perkantoran; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan pelantikan pejabat eselon III dan IV, serah terima jabatan, pemantapan substansi, pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan disiplin

pegawai.

Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri atas: a. Subbagian Perlengkapan; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Kepegawaian.

(1) Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan, penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara. (2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan inventaris, pemeliharaan gedung dan Barang Milik Negara, serta urusan dalam perkantoran. (3) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan pelantikan pejabat eselon III dan IV, serah terima jabatan, pemantapan substansi, pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan disiplin pegawai.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, pengendalian anggaran dan perhitungan anggaran; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, administrasi dan pembayaran perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, tagihan lainnya, dan verifikasi anggaran; dan c. pelaksanaan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Bagian Keuangan, terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Anggaran; b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Anggaran.

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, pengendalian anggaran dan perhitungan anggaran. (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, administrasi dan pembayaran perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, tagihan lainnya, dan verifikasi anggaran. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 huruf c, mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Bagian Tata Usaha dan Kertas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan tata usaha pimpinan, tata persuratan, dokumentasi, kearsipan, penyiapan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja, laporan, dan publikasi.

Bagian Tata Usaha dan Kertas Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelayanan administrasi dan keprotokolan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN; b. penyiapan bahan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja, laporan perkembangan, laporan mingguan, dan laporan tahunan; dan c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan publikasi dan pengelolaan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan.

Bagian Tata Usaha dan Kertas Kerja, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; b. Subbagian Analisis Data, Penyusunan Kertas Kerja dan Pelaporan; dan c. Subbagian Publikasi, Tata Persuratan, Dokumentasi, dan Kearsipan.

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 huruf a, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pelayanan administrasi dan keprotokolan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN. (2) Subbagian Analisis Data, Penyusunan Kertas Kerja dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja, laporan perkembangan, laporan mingguan, dan laporan tahunan.

(3) Subbagian Publikasi, Tata Persuratan, Dokumentasi, dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan publikasi dan pengelolaan tata persuratan, dokumentasi, dan kearsipan.

Bagian Kerja Sama Antarlembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan kontak kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah dalam rangka peningkatan kerja sama ASEAN di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, serta diseminasi informasi kerja sama ASEAN.

Bagian Kerja Sama Antarlembaga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pemberian dukungan kerja sama antarlembaga pada pilar politik dan keamanan ASEAN; b. penyiapan bahan pemberian dukungan kerja sama antarlembaga pada pilar ekonomi ASEAN; c. penyiapan bahan pemberian dukungan kerja sama antarlembaga pada pilar sosial dan budaya ASEAN; dan d. penyiapan bahan pelaksanaan diseminasi informasi kerja sama ASEAN.

Bagian Kerja Sama Antarlembaga terdiri atas: a. Subbagian Kerja Sama Antarlembaga Pilar Politik Keamanan; b. Subbagian Kerja Sama Antarlembaga Pilar Ekonomi; c. Subbagian Kerja Sama Antarlembaga Pilar Sosial Budaya; dan

d. Subbagian Diseminasi Informasi Kerja Sama ASEAN.

(1) Subbagian Kerja Sama Antarlembaga Pilar Politik Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan kerja sama antarlembaga pada pilar politik dan keamanan ASEAN. (2) Subbagian Kerja Sama Antarlembaga Pilar Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan kerja sama antarlembaga pada pilar ekonomi ASEAN. (3) Subbagian Kerja Sama Antarlembaga Pilar Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan kerja sama antarlembaga pada pilar sosial dan budaya ASEAN. (4) Subbagian Diseminasi Informasi Kerja Sama ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan diseminasi informasi kerja sama ASEAN.

Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 huruf b, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN.

Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382,

menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN; f. penyiapan pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN; g. penyiapan pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN, terdiri atas: a. Subdirektorat Politik; b. Subdirektorat Keamanan; c. Subdirektorat Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Subdirektorat Kerja Sama Forum, Lembaga Regional dan Entitas ASEAN;

e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang politik yang meliputi kerja sama pembangunan politik, pembentukan, pengembangan dan kesinambungan norma-norma ASEAN, pencegahan konflik, serta analisis politik dan koordinasi bagi sidang Senior Officials Meeting (SOM), Joint Consultative Meeting (JCM), ASEAN Ministerial Meeting (AMM), dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Subdirektorat Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang politik yang meliputi pembangunan politik, pembentukan, pengembangan dan kesinambungan norma-norma ASEAN, pencegahan konflik, serta analisis politik dan koordinasi bagi sidang SOM, JCM, AMM, dan KTT ASEAN; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang politik yang meliputi pembangunan politik, pembentukan, pengembangan dan kesinambungan norma-norma ASEAN, pencegahan konflik, serta analisis politik dan koordinasi bagi sidang SOM, JCM, AMM, dan KTT ASEAN; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang politik yang meliputi pembangunan politik, pembentukan, pengembangan dan

kesinambungan norma-norma ASEAN, pencegahan konflik, serta analisis politik dan koordinasi bagi sidang SOM, AMM, dan KTT ASEAN; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang politik yang meliputi pembangunan politik, pembentukan, pengembangan dan kesinambungan norma-norma ASEAN, pencegahan konflik, serta analisis politik dan koordinasi bagi sidang SOM, JCM, AMM, dan KTT ASEAN; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang politik yang meliputi pembangunan politik, pembentukan, pengembangan dan kesinambungan norma-norma ASEAN, pencegahan konflik, serta analisis politik dan koordinasi bagi sidang SOM, JCM, AMM, dan KTT ASEAN; f. penyiapan bahan pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang politik yang meliputi pembangunan politik, pembentukan, pengembangan dan kesinambungan norma-norma ASEAN, pencegahan konflik, serta analisis politik dan koordinasi bagi sidang SOM, JCM, AMM, dan KTT ASEAN; dan g. penyiapan bahan pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang politik yang meliputi pembangunan politik, pembentukan, pengembangan dan kesinambungan norma-norma ASEAN, pencegahan konflik, serta analisis politik dan koordinasi bagi sidang SOM, JCM, AMM, dan KTT ASEAN.

Subdirektorat Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang pemberantasan kejahatan lintas negara, pertahanan, dan keamanan maritim dalam kerangka ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes (AMMTC), ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM), dan ASEAN Maritime Forum (AMF), beserta pelibatannya dengan mitra wicara ASEAN.

Subdirektorat Keamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang pemberantasan kejahatan lintas negara, pertahanan, dan keamanan maritim dalam kerangka AMMTC, AMF, beserta pelibatannya dengan mitra wicara ASEAN; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang pemberantasan kejahatan lintas negara, pertahanan, dan keamanan maritim dalam kerangka AMMTC, ADMM, dan AMF, beserta pelibatannya dengan mitra wicara ASEAN; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang pemberantasan kejahatan lintas negara, pertahanan, dan keamanan maritim dalam kerangka AMMTC, ADMM, dan AMF, beserta pelibatannya dengan mitra wicara ASEAN; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang pemberantasan kejahatan lintas negara, pertahanan, dan keamanan maritim dalam kerangka AMMTC, ADMM, dan AMF,

beserta pelibatannya dengan mitra wicara ASEAN; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang pemberantasan kejahatan lintas negara, pertahanan, dan keamanan maritim dalam kerangka AMMTC, ADMM, dan AMF, beserta pelibatannya dengan mitra wicara ASEAN; f. penyiapan bahan pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang pemberantasan kejahatan lintas negara, pertahanan, dan keamanan maritim dalam kerangka AMMTC, ADMM, dan AMF, beserta pelibatannya dengan mitra wicara ASEAN; dan g. penyiapan bahan pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang pemberantasan kejahatan lintas negara, pertahanan, dan keamanan maritim dalam kerangka AMMTC, ADMM, dan AMF, beserta pelibatannya dengan mitra wicara ASEAN.

Subdirektorat Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan konsuler ASEAN.

Subdirektorat Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang

hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan konsuler ASEAN; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan konsuler ASEAN; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan konsuler ASEAN; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan konsuler ASEAN; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan konsuler ASEAN; f. penyiapan bahan pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan konsuler ASEAN; dan g. penyiapan bahan pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan konsuler ASEAN.

Subdirektorat Kerja Sama Forum, Lembaga Regional dan Entitas ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama forum seperti ASEAN Regional Forum (ARF), lembaga regional dan entitas ASEAN seperti ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA),

ARF Security Policy Conference (ASPC), serta forum, lembaga regional dan entitas ASEAN lainnya.

Subdirektorat Kerja Sama Forum, Lembaga Regional dan Entitas ASEAN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang kerja sama forum seperti ARF, lembaga regional dan entitas ASEAN seperti AIPA, ASPC, serta forum, lembaga regional dan entitas ASEAN lainnya; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang kerja sama forum seperti ARF, lembaga regional dan entitas ASEAN seperti AIPA, ASPC, serta forum, lembaga regional dan entitas ASEAN lainnya; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang kerja sama forum seperti ARF, lembaga regional dan entitas ASEAN seperti AIPA, ASPC, serta forum, lembaga regional dan entitas ASEAN lainnya; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang kerja sama forum seperti ARF, lembaga regional dan entitas ASEAN seperti AIPA, ASPC, serta forum, lembaga regional dan entitas ASEAN lainnya; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang kerja sama forum seperti ARF, lembaga regional dan entitas ASEAN seperti AIPA, ASPC, serta forum, lembaga regional dan entitas ASEAN lainnya;

f. penyiapan bahan pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang kerja sama forum seperti ARF, lembaga regional dan entitas ASEAN seperti AIPA, ASPC, serta forum, lembaga regional dan entitas ASEAN lainnya; dan g. penyiapan bahan pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN dalam rangka kerja sama Pilar Politik Keamanan ASEAN di bidang kerja sama forum seperti ARF, lembaga regional dan entitas ASEAN seperti AIPA, ASPC, serta forum, lembaga regional dan entitas ASEAN lainnya.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 358 huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN.

Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dalam kerangka kerja

sama Pilar Ekonomi ASEAN; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam kerangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dalam kerangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dalam kerangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dalam kerangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN; f. penyiapan pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional dalam kerangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN; g. penyiapan pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN dalam kerangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN terdiri atas: a. Subdirektorat Kerja Sama Industri dan Perdagangan; b. Subdirektorat Kerja Sama Jasa Ekonomi; c. Subdirektorat Kerja Sama Komoditi dan Sumber Daya Mineral; d. Subdirektorat Kerja Sama Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Kawasan; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Kerja Sama Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 396 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama industri, perdagangan ASEAN, penyelesaian sengketa, dan perdagangan bebas dengan Mitra Eksternal ASEAN.

Subdirektorat Kerja Sama Industri dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang kerja sama industri, perdagangan ASEAN, penyelesaian sengketa, dan perdagangan bebas dengan mitra eksternal ASEAN; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang kerja sama industri, perdagangan ASEAN, penyelesaian sengketa, dan perdagangan bebas dengan mitra eksternal ASEAN; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang kerja sama industri, perdagangan ASEAN, penyelesaian sengketa, dan perdagangan bebas dengan mitra eksternal ASEAN; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang kerja sama industri, perdagangan ASEAN, penyelesaian sengketa, dan perdagangan bebas dengan mitra eksternal ASEAN; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang kerja sama industri, perdagangan ASEAN, penyelesaian sengketa, dan perdagangan bebas dengan mitra eksternal ASEAN;

f. penyiapan bahan pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang kerja sama industri, perdagangan ASEAN, penyelesaian sengketa, dan perdagangan bebas dengan mitra eksternal ASEAN; dan g. penyiapan bahan pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang kerja sama industri, perdagangan ASEAN, penyelesaian sengketa, dan Perdagangan Bebas dengan mitra eksternal ASEAN.

Subdirektorat Kerja Sama Jasa Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang jasa ekonomi ASEAN yang meliputi kerja sama keuangan, perbankan, jasa bisnis, konstruksi, perhubungan, telekomunikasi, informatika, pariwisata, dan jasa profesi.

Subdirektorat Kerja Sama Jasa Ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang jasa ekonomi ASEAN yang meliputi kerja sama keuangan, perbankan, jasa bisnis, konstruksi, perhubungan, telekomunikasi, informatika, pariwisata, dan jasa profesi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang jasa ekonomi ASEAN yang meliputi kerja sama keuangan, perbankan, jasa bisnis, konstruksi, perhubungan,

telekomunikasi, informatika, pariwisata, dan jasa profesi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang jasa ekonomi ASEAN yang meliputi kerja sama keuangan, perbankan, jasa bisnis, konstruksi, perhubungan, telekomunikasi, informatika, pariwisata, dan jasa profesi; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang jasa ekonomi ASEAN yang meliputi kerja sama keuangan, perbankan, jasa bisnis, konstruksi, perhubungan, telekomunikasi, informatika, pariwisata, dan jasa profesi; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang jasa ekonomi ASEAN yang meliputi kerja sama keuangan, perbankan, jasa bisnis, konstruksi, perhubungan, telekomunikasi, informatika, pariwisata, dan jasa profesi; f. penyiapan bahan pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang jasa ekonomi ASEAN yang meliputi kerja sama keuangan, perbankan, jasa bisnis, konstruksi, perhubungan, telekomunikasi, informatika, pariwisata, dan jasa profesi; dan g. penyiapan bahan pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang jasa ekonomi ASEAN yang meliputi kerja sama keuangan, perbankan, jasa bisnis, konstruksi, perhubungan, telekomunikasi, informatika, pariwisata, dan jasa profesi.

Subdirektorat Komoditi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang komoditi dan sumber daya mineral yang meliputi kerja sama pangan, pertanian, kehutanan, energi, mineral, perikanan, dan kelautan.

Subdirektorat Komoditi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang komoditi dan sumber daya mineral yang meliputi kerja sama pangan, pertanian, kehutanan, energi, mineral, perikanan, dan kelautan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang komoditi dan sumber daya mineral yang meliputi kerja sama pangan, pertanian, kehutanan, energi, mineral, perikanan, dan kelautan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang komoditi dan sumber daya mineral yang meliputi kerja sama pangan, pertanian, kehutanan, energi, mineral, perikanan, dan kelautan; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang komoditi dan sumber daya mineral yang meliputi kerja sama pangan, pertanian, kehutanan, energi, mineral, perikanan, dan kelautan; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang komoditi dan sumber daya mineral yang

meliputi kerja sama pangan, pertanian, kehutanan, energi, mineral, perikanan, dan kelautan; f. penyiapan bahan pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang komoditi dan sumber daya mineral yang meliputi kerja sama pangan, pertanian, kehutanan, energi, mineral, perikanan, dan kelautan; dan g. penyiapan bahan pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang komoditi dan sumber daya mineral yang meliputi kerja sama pangan, pertanian, kehutanan, energi, mineral, perikanan, dan kelautan.

Subdirektorat Kerja Sama Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang kerja sama investasi dan kerja sama ekonomi kawasan ASEAN yang meliputi kerja sama investasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta kerja sama subregional dan ekonomi dengan mitra wicara ASEAN.

Subdirektorat Kerja Sama Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Kawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang kerja sama investasi dan kerja sama ekonomi kawasan ASEAN yang meliputi kerja sama investasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta kerja sama sub kawasan dan ekonomi dengan mitra wicara ASEAN;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang kerja sama investasi dan kerja sama ekonomi kawasan ASEAN yang meliputi kerja sama investasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta kerja sama sub kawasan dan ekonomi dengan mitra wicara ASEAN; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang kerja sama investasi dan kerja sama ekonomi kawasan ASEAN yang meliputi kerja sama investasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta kerja sama sub kawasan dan ekonomi dengan mitra wicara ASEAN; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang kerja sama investasi dan kerja sama ekonomi kawasan ASEAN yang meliputi kerja sama investasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta kerja kerja sama sub kawasan dan ekonomi dengan mitra wicara ASEAN; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang kerja sama investasi dan kerja sama ekonomi kawasan ASEAN yang meliputi kerja sama investasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta kerja sama sub kawasan dan ekonomi dengan mitra wicara ASEAN; f. penyiapan bahan pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang kerja sama investasi dan kerja sama ekonomi kawasan ASEAN yang meliputi kerja sama investasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta kerja sama sub kawasan dan ekonomi dengan mitra wicara ASEAN; dan g. penyiapan bahan pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam

pembentukan Masyarakat ASEAN dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN di bidang kerja sama investasi dan kerja sama ekonomi kawasan ASEAN yang meliputi kerja sama investasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta kerja sama sub kawasan dan ekonomi dengan mitra wicara ASEAN.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 huruf d, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN.

Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dalam kerangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam kerangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dalam

kerangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dalam kerangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dalam kerangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN; f. penyiapan pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional dalam kerangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN; g. penyiapan pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN dalam kerangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN terdiri atas: a. Subdirektorat Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan Yayasan ASEAN; b. Subdirektorat Kerja Sama Penerangan, Kebudayaan dan Pendidikan; c. Subdirektorat Kerja Sama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana; d. Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Sosial; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan Yayasan ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN

mengenai kerja sama sumber daya manusia dan yayasan ASEAN.

Subdirektorat Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan Yayasan ASEAN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai kerja sama sumber daya manusia dan yayasan ASEAN; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai kerja sama sumber daya manusia dan yayasan ASEAN; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai kerja sama sumber daya manusia dan yayasan ASEAN; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai kerja sama sumber daya manusia dan yayasan ASEAN; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai kerja sama sumber daya manusia dan yayasan ASEAN; f. penyiapan bahan pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai kerja sama sumber daya manusia dan yayasan ASEAN; dan g. penyiapan bahan pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai kerja sama sumber daya manusia dan yayasan ASEAN.

Subdirektorat Kerja Sama Penerangan, Kebudayaan dan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan.

Subdirektorat Kerja Sama Penerangan, Kebudayaan dan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan; f. penyiapan bahan pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan; dan g. penyiapan bahan pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN dalam rangka kerja

sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan.

Subdirektorat Kerja Sama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana.

Subdirektorat Kerja Sama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai IPTEK, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai IPTEK, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai IPTEK, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai IPTEK, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai IPTEK, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana;

f. penyiapan bahan pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai IPTEK, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana; dan g. penyiapan bahan pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai IPTEK, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana.

Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai pembangunan sosial.

Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat, dan tenaga kerja; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat, dan tenaga kerja; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat,

dan tenaga kerja; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat, dan tenaga kerja; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat, dan tenaga kerja; f. penyiapan bahan pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat, dan tenaga kerja; dan g. penyiapan bahan pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat, dan tenaga kerja.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 408 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 358 huruf e, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra eksternal ASEAN di kawasan Asia Timur, Asia Selatan, Afrika dan Pasifik, Amerika, Eropa, dan kawasan lainnya, serta organisasi- organisasi regional dan internasional yang menjalin kerja sama dengan ASEAN termasuk kerja sama antarkawasan di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN dengan mitra eksternal ASEAN di kawasan Asia, Afrika, Pasifik, Amerika, Eropa, dan kawasan lainnya, serta organisasi-organisasi regional dan internasional lainnya yang menjalin kerja sama dengan ASEAN termasuk kerja sama antarkawasan di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN dengan mitra eksternal ASEAN di kawasan Asia, Afrika, Pasifik, Amerika, Eropa, dan kawasan lainnya, serta organisasi-organisasi regional dan internasional lainnya yang menjalin kerja sama dengan ASEAN termasuk kerja sama antar

kawasan di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN dengan mitra eksternal ASEAN di kawasan Asia, Afrika, Pasifik, Amerika, Eropa, dan kawasan lainnya, serta organisasi-organisasi regional dan internasional lainnya yang menjalin kerja sama dengan ASEAN termasuk kerja sama antar kawasan di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN dengan mitra eksternal ASEAN di kawasan Asia, Afrika, Pasifik, Amerika, Eropa, dan kawasan lainnya, serta organisasi-organisasi regional dan internasional lainnya yang menjalin kerja sama dengan ASEAN termasuk kerja sama antar kawasan di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN dengan mitra eksternal ASEAN di kawasan Asia, Afrika, Pasifik, Amerika, Eropa, dan kawasan lainnya, serta organisasi-organisasi regional dan internasional lainnya yang menjalin kerja sama dengan ASEAN termasuk kerja sama antar kawasan di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN terdiri atas: a. Subdirektorat Asia Timur; b. Subdirektorat Asia Selatan, Afrika dan Pasifik;

c. Subdirektorat Amerika, Eropa dan Kawasan Lainnya; d. Subdirektorat Kerja Sama Organisasi Regional dan Organisasi Internasional; e. Subbagian Tata Usaha, dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Asia Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama eksternal ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Timur di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

Subdirektorat Asia Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Timur di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Timur di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Timur di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Timur di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Timur di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

Subdirektorat Asia Selatan, Afrika dan Pasifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama eksternal ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan, Afrika dan Pasifik di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

Subdirektorat Asia Selatan, Afrika dan Pasifik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan, Afrika dan Pasifik di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan, Afrika dan Pasifik di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan, Afrika dan Pasifik di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan, Afrika dan Pasifik di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan, Afrika dan Pasifik di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

Subdirektorat Amerika, Eropa dan Kawasan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama eksternal ASEAN dengan negara-negara di kawasan Amerika, Eropa dan kawasan lainnya seperti Timur Tengah dan Karibia di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

Subdirektorat Amerika, Eropa dan Kawasan Lainnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan negara-negara di kawasan Amerika, Eropa, dan kawasan lainnya di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan negara-negara di kawasan Amerika, Eropa, dan kawasan lainnya di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan negara-negara di kawasan Amerika, Eropa, dan kawasan lainnya di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan negara-negara di kawasan Amerika, Eropa, dan kawasan lainnya di bidang politik,

keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan negara-negara di kawasan Amerika, Eropa, dan kawasan lainnya di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

Subdirektorat Kerja Sama Organisasi Regional dan Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama eksternal ASEAN dengan organisasi regional dan organisasi internasional seperti ASEAN Plus Three (APT), East Asia Summit (EAS), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Economic Cooperation Organization (ECO), Gulf Cooperation Council, Mercado Comun del Sur/Common Market of the South (MERCOSUR), South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC), Community of Latin American and Caribbean States (CELAC), Pacific Alliance (PA), serta Organisasi Regional dan Organisasi Internasional lainnya di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

Subdirektorat Kerja Sama Organisasi Regional dan Organisasi Internasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan organisasi regional dan organisasi internasional seperti ASEAN Plus Three, EAS, PBB, ECO, Gulf Cooperation Council, MERCOSUR, SAARC, CELAC, Pacific Alliance, serta Organisasi Regional dan Organisasi Internasional lainnya di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan organisasi regional

dan organisasi internasional seperti ASEAN Plus Three, EAS, PBB, ECO, Gulf Cooperation Council, MERCOSUR, SAARC, CELAC, Pacific Alliance, serta Organisasi Regional dan Organisasi Internasional lainnya di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan organisasi regional dan organisasi internasional seperti ASEAN Plus Three, EAS, PBB, ECO, Gulf Cooperation Council, MERCOSUR, SAARC, CELAC, Pacific Alliance, serta Organisasi Regional dan Organisasi Internasional lainnya di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan organisasi regional dan organisasi internasional seperti ASEAN Plus Three, EAS, PBB, ECO, Gulf Cooperation Council, MERCOSUR, SAARC, CELAC, Pacific Alliance, serta Organisasi Regional dan Organisasi Internasional lainnya di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan organisasi regional dan organisasi internasional seperti ASEAN Plus Three, EAS, PBB, ECO, Gulf Cooperation Council, MERCOSUR, SAARC, CELAC, Pacific Alliance, serta Organisasi Regional dan Organisasi Internasional lainnya di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 420 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

(1) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, juga melaksanakan tugas sebagai Sekretariat Nasional ASEAN-INDONESIA. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Nasional ASEAN-INDONESIA diatur oleh peraturan perundang- undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN terdiri atas jabatan fungsional diplomat dan kelompok jabatan fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, dan sosial budaya.

Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral; b. Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata; c. Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan; d. Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup; e. Direktorat Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual; dan f. Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang.

Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas substansi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral.

Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan; b. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran; d. pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, tata usaha pimpinan, dokumentasi, tata persuratan, dan kearsipan; e. penyiapan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja dan publikasi; f. penyiapan kooordinasi pengelolaan keanggotaan, kontribusi, pencalonan, serta peluang kerja dan pengadaan pada Organisasi Internasional; dan g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Organisasi; b. Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Tata Usaha dan Kertas Kerja; e. Bagian Keanggotaan dan Kontribusi INDONESIA pada Organisasi Internasional; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kegiatan, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyiapan penyusunan peraturan dan ketetapan, analisis jabatan, evaluasi jabatan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Perencanaan dan Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan; b. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyusunan peraturan dan ketetapan, penelaahan, serta pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan; dan c. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Perencanaan dan Organisasi, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja.

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan. (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan

ketatalaksanaan, fasilitasi penyusunan peraturan dan ketetapan, penelaahan, serta pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan. (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.

Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan, penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara; b. pelaksanaan urusan pemeliharaan inventaris, pemeliharaan gedung dan Barang Milik Negara serta urusan dalam perkantoran; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan pelantikan pejabat eselon III dan IV, serah terima jabatan, pemantapan substansi, pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan disiplin pegawai.

Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri atas: a. Subbagian Perlengkapan; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Kepegawaian.

(1) Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan, penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara. (2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan inventaris, pemeliharaan gedung dan Barang Milik Negara serta urusan dalam perkantoran. (3) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan pelantikan pejabat eselon III dan IV, serah terima jabatan, pemantapan substansi, pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan disiplin pegawai.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, pengendalian anggaran dan perhitungan anggaran; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, administrasi dan pembayaran perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, tagihan lainnya, dan verifikasi anggaran; dan c. pelaksanaan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan pembukuan, pertanggungjawaban dan

pelaporan keuangan.

Bagian Keuangan, terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Anggaran; b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Anggaran.

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, pengendalian anggaran dan perhitungan anggaran. (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, administrasi dan pembayaran perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, tagihan lainnya, dan verifikasi anggaran. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 huruf c, mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Bagian Tata Usaha dan Kertas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha pimpinan, tata persuratan, dokumentasi, dan kearsipan, serta penyiapan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja, laporan, dan publikasi.

Bagian Tata Usaha dan Kertas Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelayanan administrasi dan keprotokolan Direktur Jenderal serta pengelolaan tata persuratan; b. penyiapan bahan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja, laporan perkembangan, laporan mingguan, dan laporan tahunan; dan c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan publikasi dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

Bagian Tata Usaha dan Kertas Kerja, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; b. Subbagian Analisis Data, Penyusunan Kertas Kerja dan Pelaporan; dan c. Subbagian Publikasi, Dokumentasi dan Kearsipan.

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf a, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pelayanan administrasi dan keprotokolan Direktur Jenderal serta pengelolaan tata persuratan. (2) Subbagian Analisis Data, Penyusunan Kertas Kerja dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja, laporan perkembangan, laporan mingguan, dan laporan tahunan. (3) Subbagian Publikasi, Dokumentasi dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan publikasi dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

Bagian Keanggotaan dan Kontribusi INDONESIA pada Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keanggotaan, kontribusi, pencalonan, serta peluang kerja dan pengadaan pada organisasi internasional.

Bagian Keanggotaan dan Kontribusi INDONESIA pada Organisasi Internasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait selaku focal point keanggotaan INDONESIA pada organisasi internasional dan Kelompok Kerja Pengkaji Keanggotaan INDONESIA dan Kontribusi Pemerintah Republik INDONESIA pada Organisasi Internasional dalam merumuskan pelaksanaan pengkajian keanggotaan dan MENETAPKAN prioritas keanggotaan INDONESIA pada organisasi internasional; b. penyiapan bahan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait selaku focal point keanggotaan INDONESIA pada organisasi internasional dan Kelompok Kerja Pengkaji Keanggotaan INDONESIA dan Kontribusi Pemerintah Republik INDONESIA pada Organisasi Internasional dalam merumuskan program pelaksanaan kebijakan teknis mengenai kontribusi termasuk pembayaran kontribusi Pemerintah Republik INDONESIA pada organisasi internasional c. penyiapan bahan koordinasi dengan Perwakilan Republik INDONESIA dan kementerian/lembaga terkait selaku focal point keanggotaan INDONESIA pada organisasi internasional mengenai pencalonan INDONESIA maupun pencalonan negara lain, penyiapan bahan

terkait percalonan serta penyiapan posisi INDONESIA berkaitan dengan berbagai pencalonan pada organisasi internasional; dan d. penyiapan bahan koordinasi dengan Perwakilan Republik INDONESIA, kementerian/lembaga, Perwakilan organisasi-organisasi internasional, dan pihak swasta dalam kegiatan mendorong peningkatan jumlah WNI yang bekerja pada Sekretariat organisasi internasional melalui sosialisasi/diseminasi informasi mengenai lowongan jabatan pada organisasi internasional, dan dalam kegiatan memfasilitasi proses aplikasi, mengkaji dan melaksanakan urusan pengadaan pada organisasi internasional.

Bagian Keanggotaan dan Kontribusi INDONESIA pada Organisasi Internasional terdiri atas: a. Subbagian Keanggotaan; b. Subbagian Kontribusi; c. Subbagian Pencalonan; dan d. Subbagian Peluang Kerja dan Pengadaan pada Organisasi Internasional.

(1) Subbagian Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait selaku focal point keanggotaan INDONESIA pada organisasi internasional dan Kelompok Kerja Pengkaji Keanggotaan INDONESIA dan Kontribusi Pemerintah Republik INDONESIA pada Organisasi Internasional dalam merumuskan pelaksanaan pengkajian keanggotaan dan MENETAPKAN prioritas keanggotaan INDONESIA pada organisasi internasional.

(2) Subbagian Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait selaku focal point keanggotaan INDONESIA pada organisasi internasional dan Kelompok Kerja Pengkaji Keanggotaan INDONESIA dan Kontribusi Pemerintah Republik INDONESIA pada Organisasi Internasional dalam merumuskan program pelaksanaan kebijakan teknis mengenai kontribusi termasuk pembayaran kontribusi Pemerintah Republik INDONESIA pada organisasi internasional. (3) Subbagian Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Perwakilan Republik INDONESIA dan kementerian/lembaga terkait selaku focal point keanggotaan INDONESIA pada organisasi internasional mengenai pencalonan INDONESIA maupun pencalonan negara lain, penyiapan bahan terkait percalonan serta penyiapan posisi INDONESIA berkaitan dengan berbagai pencalonan pada organisasi internasional. (4) Subbagian Peluang Kerja dan Pengadaan pada Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Perwakilan Republik INDONESIA, kementerian/lembaga, Perwakilan organisasi-organisasi internasional, dan pihak swasta dalam kegiatan mendorong peningkatan jumlah WNI yang bekerja pada Sekretariat organisasi internasional melalui sosialisasi/diseminasi informasi mengenai lowongan jabatan pada organisasi internasional, dan dalam kegiatan memfasilitasi proses aplikasi, mengkaji dan melaksanakan urusan pengadaan pada organisasi internasional.

Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 huruf b, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi perdamaian keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan penanggulangan terorisme.

Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi perdamaian keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan penanggulangan terorisme; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi perdamaian keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan penanggulangan terorisme; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi perdamaian keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan

senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan penanggulangan terorisme; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi perdamaian keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan penanggulangan terorisme; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi perdamaian keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan penanggulangan terorisme; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, terdiri atas: a. Subdirektorat Perdamaian dan Keamanan Internasional; b. Subdirektorat Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional; c. Subdirektorat Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara; d. Subdirektorat Penanggulangan Terorisme; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Perdamaian dan Keamanan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu pencegahan dan penyelesaian konflik, konflik antarnegara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan

perdamaian PBB, kelembagaan keamanan internasional, bina perdamaian pasca konflik (post-conflict peacebuilding), dan misi-misi politik khusus.

Subdirektorat Perdamaian dan Keamanan Internasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu pencegahan dan penyelesaian konflik, konflik antarnegara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, kelembagaan keamanan internasional, bina perdamaian pasca konflik (post-conflict peacebuilding), dan misi-misi politik khusus; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu pencegahan dan penyelesaian konflik, konflik antarnegara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, kelembagaan keamanan internasional, bina perdamaian pasca konflik (post-conflict peacebuilding), dan misi-misi politik khusus; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu pencegahan dan penyelesaian konflik, konflik antarnegara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, kelembagaan keamanan internasional, bina perdamaian pasca konflik (post-conflict peacebuilding), dan misi-misi politik khusus; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu pencegahan dan penyelesaian konflik, konflik antarnegara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, kelembagaan keamanan internasional, bina perdamaian

pasca konflik (post-conflict peacebuilding), dan misi-misi politik khusus; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu pencegahan dan penyelesaian konflik, konflik antarnegara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, kelembagaan keamanan internasional, bina perdamaian pasca konflik (post-conflict peacebuilding), dan misi-misi politik khusus.

Subdirektorat Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai perlucutan senjata nuklir, senjata biologi, senjata kimia, dan senjata konvensional.

Subdirektorat Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai perlucutan senjata nuklir, senjata biologi, senjata kimia, dan senjata konvensional; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai perlucutan senjata nuklir, senjata biologi, senjata kimia, dan senjata konvensional; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup kerja sama multilateral mengenai perlucutan senjata nuklir, senjata biologi, senjata kimia, dan senjata konvensional;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup kerja sama multilateral mengenai perlucutan senjata nuklir, senjata biologi, senjata kimia, dan senjata konvensional; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai perlucutan senjata nuklir, senjata biologi, senjata kimia, dan senjata konvensional.

Subdirektorat Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai penanggulangan korupsi dan kejahatan lintas negara terorganisir penanggulangan perdagangan orang dan penyelundupan manusia, serta penanggulangan peredaran gelap narkoba.

Subdirektorat Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai penanggulangan korupsi dan kejahatan lintas negara terorganisir penanggulangan perdagangan orang dan penyelundupan manusia, serta penanggulangan peredaran gelap narkoba; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai penanggulangan korupsi dan kejahatan lintas negara terorganisir penanggulangan perdagangan orang dan penyelundupan manusia, serta penanggulangan peredaran gelap narkoba;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup kerja sama multilateral mengenai penanggulangan korupsi dan kejahatan lintas negara terorganisir penanggulangan perdagangan orang dan penyelundupan manusia, serta penanggulangan peredaran gelap narkoba; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup kerja sama multilateral mengenai penanggulangan korupsi dan kejahatan lintas negara terorganisir penanggulangan perdagangan orang dan penyelundupan manusia, serta penanggulangan peredaran gelap narkoba; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai penanggulangan korupsi dan kejahatan lintas negara terorganisir penanggulangan perdagangan orang dan penyelundupan manusia, serta penanggulangan peredaran gelap narkoba.

Subdirektorat Penanggulangan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama penanggulangan terorisme di dalam kerangka PBB dan di luar kerangka PBB, serta kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas.

Subdirektorat Penanggulangan Terorisme dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama penanggulangan terorisme di dalam kerangka PBB dan di luar kerangka PBB, serta kerja sama kelembagaan

dan pengembangan kapasitas; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama penanggulangan terorisme di dalam kerangka PBB dan di luar kerangka PBB, serta kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama penanggulangan terorisme di dalam kerangka PBB dan di luar kerangka PBB, serta kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama penanggulangan terorisme di dalam kerangka PBB dan di luar kerangka PBB, serta kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama penanggulangan terorisme di dalam kerangka PBB dan di luar kerangka PBB, serta kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial budaya, hak-hak pembangunan, hak-hak kelompok rentan, serta kemanusiaan.

Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial budaya, hak-hak pembangunan, hak-hak kelompok rentan, serta kemanusiaan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial budaya, hak-hak pembangunan, hak-hak kelompok rentan, serta kemanusiaan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial budaya, hak- hak pembangunan, hak-hak kelompok rentan, serta kemanusiaan; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial budaya, hak- hak pembangunan, hak-hak kelompok rentan, serta

kemanusiaan; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial budaya, hak- hak pembangunan, hak-hak kelompok rentan, serta kemanusiaan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, terdiri atas: a. Subdirektorat Hak-Hak Sipil dan Politik; b. Subdirektorat Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya dan Pembangunan; c. Subdirektorat Hak-Hak Kelompok Rentan; d. Subdirektorat Kemanusiaan; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak sipil dan politik.

Subdirektorat Hak-Hak Sipil dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak sipil dan politik; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pemajuan,

perlindungan, dan mekanisme hak-hak sipil dan politik; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak sipil dan politik; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak sipil dan politik; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak sipil dan politik.

Subdirektorat Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan.

Subdirektorat Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup kerja sama

multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan.

Subdirektorat Hak-Hak Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak perempuan, hak anak, hak pekerja migran, hak kelompok minoritas, dan hak kelompok rentan lainnya.

Subdirektorat Hak-Hak Kelompok Rentan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak perempuan, hak anak, hak pekerja migran, hak kelompok minoritas, dan hak kelompok rentan lainnya; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak perempuan, hak anak, hak pekerja migran, hak kelompok minoritas, dan hak kelompok rentan lainnya;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak perempuan, hak anak, hak pekerja migran, hak kelompok minoritas, dan hak kelompok rentan lainnya; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak perempuan, hak anak, hak pekerja migran, hak kelompok minoritas, dan hak kelompok rentan lainnya; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak perempuan, hak anak, hak pekerja migran, hak kelompok minoritas, dan hak kelompok rentan lainnya.

Subdirektorat Kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup multilateral mengenai isu humaniter, lembaga dan bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan Internally Displaced Persons (IDPs), dan dampak kemanusiaan konflik internal.

Subdirektorat Kemanusiaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu humaniter, lembaga dan bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan Internally Displaced Persons (IDPs), dan dampak kemanusiaan konflik internal;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu humaniter, lembaga dan bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan Internally Displaced Persons (IDPs), dan dampak kemanusiaan konflik internal; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu humaniter, lembaga dan bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan Internally Displaced Persons (IDPs), dan dampak kemanusiaan konflik internal; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu humaniter, lembaga dan bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan Internally Displaced Persons (IDPs), dan dampak kemanusiaan konflik internal; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu humaniter, lembaga dan bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan Internally Displaced Persons (IDPs), dan dampak kemanusiaan konflik internal.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 huruf d, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi ekonomi dan keuangan internasional, kerja sama pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, pembangunan ekonomi dan sektoral, serta lingkungan hidup.

Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi ekonomi dan keuangan internasional, kerja sama pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, pembangunan ekonomi dan sektoral, serta lingkungan hidup; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi ekonomi dan keuangan internasional, kerja sama pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, pembangunan ekonomi dan sektoral, serta lingkungan hidup; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi ekonomi dan keuangan internasional, kerja sama pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, pembangunan ekonomi dan sektoral, serta lingkungan hidup; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi ekonomi dan keuangan internasional, kerja sama pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, pembangunan

ekonomi dan sektoral, serta lingkungan hidup; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi ekonomi dan keuangan internasional, kerja sama pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, pembangunan ekonomi dan sektoral, serta lingkungan hidup; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup, terdiri atas: a. Subdirektorat Ekonomi dan Keuangan Internasional; b. Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim; c. Subdirektorat Pembangunan Ekonomi dan Sektoral; d. Subdirektorat Lingkungan Hidup; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Ekonomi dan Keuangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup multilateral mengenai ekonomi dan keuangan internasional.

Subdirektorat Ekonomi dan Keuangan Internasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai ekonomi dan keuangan internasional;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai ekonomi dan keuangan internasional; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup kerja sama multilateral mengenai ekonomi dan keuangan internasional; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup kerja sama multilateral mengenai ekonomi dan keuangan internasional; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai ekonomi dan keuangan internasional.

Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup multilateral mengenai pembangunan berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan, kegiatan operasional PBB, dan perubahan iklim.

Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pembangunan berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan, kegiatan operasional PBB, agenda pembangunan global pasca-2015, dan perubahan iklim; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pembangunan

berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan, kegiatan operasional PBB, agenda pembangunan global pasca-2015, dan perubahan iklim; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pembangunan berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan, kegiatan operasional PBB, agenda pembangunan global pasca-2015, dan perubahan iklim; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pembangunan berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan, kegiatan operasional PBB, agenda pembangunan global pasca-2015, dan perubahan iklim; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pembangunan berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan, kegiatan operasional PBB, agenda pembangunan global pasca-2015, dan perubahan iklim.

Subdirektorat Pembangunan Ekonomi dan Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup multilateral mengenai operasional pembangunan ekonomi PBB dan regional, energi dan sumber daya mineral, sumber daya kelautan, dan kehutanan.

Subdirektorat Pembangunan Ekonomi dan Sektoral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai operasional pembangunan ekonomi PBB dan regional, energi dan sumber daya mineral, sumber daya kelautan, dan kehutanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai operasional pembangunan ekonomi PBB dan regional, energi dan sumber daya mineral, sumber daya kelautan, dan kehutanan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup kerja sama multilateral mengenai operasional pembangunan ekonomi PBB dan regional, energi dan sumber daya mineral, sumber daya kelautan, dan kehutanan; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup kerja sama multilateral mengenai operasional pembangunan ekonomi PBB dan regional, energi dan sumber daya mineral, sumber daya kelautan, dan kehutanan; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai operasional pembangunan ekonomi PBB dan regional, energi dan sumber daya mineral, sumber daya kelautan, dan kehutanan.

Subdirektorat Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup multilateral mengenai tata kelola dan pendanaan program lingkungan hidup global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan lahan, pemukiman, keanekaragaman hayati, serta pengelolaan bahan kimia dan limbah berbahaya.

Subdirektorat Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai tata kelola dan pendanaan program lingkungan hidup global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan lahan, pemukiman, keanekaragaman hayati, serta pengelolaan bahan kimia dan limbah berbahaya; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai tata kelola dan pendanaan program lingkungan hidup global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan lahan, pemukiman, keanekaragaman hayati, serta pengelolaan bahan kimia dan limbah berbahaya; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup kerja sama multilateral mengenai tata kelola dan pendanaan program lingkungan hidup global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan lahan, pemukiman, keanekaragaman hayati, serta pengelolaan bahan kimia dan limbah berbahaya; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup kerja sama multilateral mengenai tata kelola dan pendanaan program lingkungan hidup global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan lahan, pemukiman, keanekaragaman hayati, serta pengelolaan bahan kimia dan limbah berbahaya; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai tata kelola dan pendanaan program lingkungan hidup global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan lahan, pemukiman, keanekaragaman hayati, serta pengelolaan bahan kimia dan limbah berbahaya.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 huruf e, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi perdagangan barang industri dan kawasan perdagangan bebas, perdagangan jasa dan fasilitasi perdagangan, pertanian dan pengembangan komoditas, serta penanganan sengketa perdagangan dan kekayaan intelektual.

Direktorat Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi perdagangan barang industri dan kawasan perdagangan bebas, perdagangan jasa dan fasilitasi perdagangan, pertanian dan pengembangan komoditas, serta penanganan sengketa perdagangan dan kekayaan intelektual; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi perdagangan barang industri dan kawasan perdagangan bebas, perdagangan jasa dan fasilitasi perdagangan,

pertanian dan pengembangan komoditas, serta penanganan sengketa perdagangan dan kekayaan intelektual; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi perdagangan barang industri dan kawasan perdagangan bebas, perdagangan jasa dan fasilitasi perdagangan, pertanian dan pengembangan komoditas, serta penanganan sengketa perdagangan dan kekayaan intelektual; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi perdagangan barang industri dan kawasan perdagangan bebas, perdagangan jasa dan fasilitasi perdagangan, pertanian dan pengembangan komoditas, serta penanganan sengketa perdagangan dan kekayaan intelektual; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi perdagangan barang industri dan kawasan perdagangan bebas, perdagangan jasa dan fasilitasi perdagangan, pertanian dan pengembangan komoditas, serta penanganan sengketa perdagangan dan kekayaan intelektual; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual, terdiri atas: a. Subdirektorat Perdagangan Barang, Industri dan Kawasan Perdagangan Bebas; b. Subdirektorat Perdagangan Jasa dan Fasilitasi Perdagangan;

c. Subdirektorat Pertanian dan Pengembangan Komoditas; d. Subdirektorat Penanganan Sengketa Perdagangan dan Kekayaan Intelektual; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Perdagangan Barang, Industri dan Kawasan Perdagangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup multilateral mengenai pengaturan perdagangan barang dalam kerangka World Trade Organization (WTO), pembangunan industri dalam kerangka UN Industrial Development Organization (UNIDO), kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi, dan isu-isu baru WTO.

Subdirektorat Perdagangan Barang, Industri dan Kawasan Perdagangan Bebas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pengaturan perdagangan barang dalam kerangka WTO, pembangunan industri dalam kerangka UNIDO, kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi, dan isu-isu baru WTO; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pengaturan perdagangan barang dalam kerangka WTO, pembangunan industri dalam kerangka UNIDO, kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi, dan isu-isu baru WTO; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pengaturan perdagangan barang

dalam kerangka WTO, pembangunan industri dalam kerangka UNIDO, kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi, dan isu-isu baru WTO; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pengaturan perdagangan barang dalam kerangka WTO, pembangunan industri dalam kerangka UNIDO, kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi, dan isu-isu baru WTO; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pengaturan perdagangan barang dalam kerangka WTO, pembangunan industri dalam kerangka UNIDO, kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi, dan isu-isu baru WTO.

Subdirektorat Perdagangan Jasa dan Fasilitasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup multilateral mengenai pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan e-commerce, kerja sama perdagangan dalam kerangka UN Committee on Trade and Development (UNCTAD), proses aksesi keanggotaan WTO, pengembangan aspek-aspek perdagangan dalam kerangka WTO, kajian kebijakan perdagangan, fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah, serta peningkatan kapasitas.

Subdirektorat Perdagangan Jasa dan Fasilitasi Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan e- commerce, kerja sama perdagangan dalam kerangka

UNCTAD, proses aksesi keanggotaan WTO, pengembangan aspek-aspek perdagangan dalam kerangka WTO, kajian kebijakan perdagangan, fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah, serta peningkatan kapasitas; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan e- commerce, kerja sama perdagangan dalam kerangka UNCTAD, proses aksesi keanggotaan WTO, pengembangan aspek-aspek perdagangan dalam kerangka WTO, kajian kebijakan perdagangan, fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah, serta peningkatan kapasitas; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan e-commerce, kerja sama perdagangan dalam kerangka UNCTAD, proses aksesi keanggotaan WTO, pengembangan aspek-aspek perdagangan dalam kerangka WTO, kajian kebijakan perdagangan, fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah, serta peningkatan kapasitas; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan e-commerce, kerja sama perdagangan dalam kerangka UNCTAD, proses aksesi keanggotaan WTO, pengembangan aspek-aspek perdagangan dalam kerangka WTO, kajian kebijakan perdagangan, fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah, serta peningkatan kapasitas; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan e-commerce, kerja sama perdagangan dalam

kerangka UNCTAD, proses aksesi keanggotaan WTO, pengembangan aspek-aspek perdagangan dalam kerangka WTO, kajian kebijakan perdagangan, fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah, serta peningkatan kapasitas.

Subdirektorat Pertanian dan Pengembangan Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup multilateral mengenai produk pertanian dalam kerangka WTO, pengembangan produksi pangan dalam kerangka organisasi-organisasi internasional di bidang pangan, dan kerja sama internasional di bidang komoditas.

Subdirektorat Pertanian dan Pengembangan Komoditas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai produk pertanian dalam kerangka WTO, pengembangan produksi pangan dalam kerangka organisasi-organisasi internasional di bidang pangan, dan kerja sama internasional di bidang komoditas; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai produk pertanian dalam kerangka WTO, pengembangan produksi pangan dalam kerangka organisasi-organisasi internasional di bidang pangan, dan kerja sama internasional di bidang komoditas; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup kerja sama multilateral mengenai produk pertanian dalam kerangka WTO, pengembangan produksi pangan dalam kerangka

organisasi-organisasi internasional di bidang pangan, dan kerja sama internasional di bidang komoditas; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup kerja sama multilateral mengenai produk pertanian dalam kerangka WTO, pengembangan produksi pangan dalam kerangka organisasi-organisasi internasional di bidang pangan, dan kerja sama internasional di bidang komoditas; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai produk pertanian dalam kerangka WTO, pengembangan produksi pangan dalam kerangka organisasi-organisasi internasional di bidang pangan, dan kerja sama internasional di bidang komoditas.

Subdirektorat Penanganan Sengketa Perdagangan dan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup multilateral mengenai penyelesaian sengketa dan pengamanan perdagangan, hambatan teknis perdagangan, serta masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam kerangka WTO dan World Intellectual Property Organization (WIPO).

Subdirektorat Penanganan Sengketa Perdagangan dan Kekayaan Intelektual dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai penyelesaian sengketa dan pengamanan perdagangan, hambatan teknis perdagangan, serta masalah HKI dalam kerangka WTO dan WIPO;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai penyelesaian sengketa dan pengamanan perdagangan, hambatan teknis perdagangan, serta masalah HKI dalam kerangka WTO dan WIPO; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup kerja sama multilateral mengenai penyelesaian sengketa dan pengamanan perdagangan, hambatan teknis perdagangan, serta masalah HKI dalam kerangka WTO dan WIPO; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup kerja sama multilateral mengenai penyelesaian sengketa dan pengamanan perdagangan, hambatan teknis perdagangan, serta masalah HKI dalam kerangka WTO dan WIPO; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai penyelesaian sengketa dan pengamanan perdagangan, hambatan teknis perdagangan, serta masalah HKI dalam kerangka WTO dan WIPO.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 huruf f, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan

di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi organisasi internasional sektoral, sosial budaya, organisasi internasional negara berkembang, serta organisasi kemasyarakatan asing dan Kemitraan Selatan-Selatan.

Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi organisasi internasional sektoral, sosial budaya, organisasi internasional negara berkembang, serta organisasi kemasyarakatan asing dan Kemitraan Selatan-Selatan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi organisasi internasional sektoral, sosial budaya, organisasi internasional negara berkembang, serta organisasi kemasyarakatan asing dan Kemitraan Selatan-Selatan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi organisasi internasional sektoral, sosial budaya, organisasi internasional negara berkembang, serta organisasi kemasyarakatan asing dan Kemitraan Selatan-Selatan; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi organisasi internasional sektoral, sosial budaya, organisasi internasional negara berkembang, serta organisasi

kemasyarakatan asing dan Kemitraan Selatan-Selatan; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi organisasi internasional sektoral, sosial budaya, organisasi internasional negara berkembang, serta organisasi kemasyarakatan asing dan Kemitraan Selatan-Selatan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, terdiri atas: a. Subdirektorat Organisasi Internasional Sektoral; b. Subdirektorat Sosial Budaya; c. Subdirektorat Organisasi Internasional Negara Berkembang; d. Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan Asing dan Kemitraan Selatan-Selatan; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Organisasi Internasional Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup multilateral mengenai kerja sama udara (International Civil Aviation Organization/ICAO), antariksa (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space/UNCOPUOS), maritim (International Maritim Organization/IMO), kerja sama antarparlemen (Inter Parliamentary Union/IPU, Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC, dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance/International IDEA), kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi (Internet Corporation for Assigned

Names and Numbers/ICANN, Internet Governance Forum/IGF, dan World Meteorology Organization/WMO), kerja sama pos (Universal Postal Union/UPU, Asia Pacific Postal Union/APPU), telekomunikasi (International Telecommunication Union/ITU), dan informasi (World Summit on the Information Society/WSIS).

Subdirektorat Organisasi Internasional Sektoral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama udara (ICAO), antariksa (UNCOPUOS), maritim (IMO), kerja sama antarparlemen (IPU, PUIC, dan International IDEA), kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi (ICANN, IGF, dan WMO), kerja sama pos (UPU, APPU), telekomunikasi (ITU), dan informasi (WSIS); b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama udara (ICAO), antariksa (UNCOPUOS), maritim (IMO), kerja sama antarparlemen (IPU, PUIC, dan International IDEA), kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi (ICANN, IGF, dan WMO), kerja sama pos (UPU, APPU), telekomunikasi (ITU), dan informasi (WSIS); c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama udara (ICAO), antariksa (UNCOPUOS), maritim (IMO), kerja sama antarparlemen (IPU, PUIC, dan International IDEA), kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi (ICANN, IGF, dan WMO), kerja sama pos (UPU, APPU), telekomunikasi (ITU), dan informasi (WSIS); d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama udara (ICAO), antariksa (UNCOPUOS), maritim (IMO), kerja sama

antarparlemen (IPU, PUIC, dan International IDEA), kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi (ICANN, IGF, dan WMO), kerja sama pos (UPU, APPU), telekomunikasi (ITU), dan informasi (WSIS); dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama udara (ICAO), antariksa (UNCOPUOS), maritim (IMO), kerja sama antarparlemen (IPU, PUIC, dan International IDEA), kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi (ICANN, IGF, dan WMO), kerja sama pos (UPU, APPU), telekomunikasi (ITU), dan informasi (WSIS).

Subdirektorat Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup multilateral mengenai kerja sama kesehatan global (World Health Organization/WHO, Joint United Nations Program on HIV AIDS/UNAIDS, Global Health Security Agenda/GHSA), kebudayaan, pariwisata (United Nations World Tourism Organization/UNWTO), ketenagakerjaan internasional (International Labour Organization/ILO), migrasi (International Organization for Migration/IOM, Global Forum on Migration and Development/GFMD), pendidikan (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO dan United Nations Institute for Training and Research/UNITAR), dan kependudukan (United Nations Population Fund/UNFPA, Commission on Population and Development/CPD).

Subdirektorat Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama kesehatan

global (WHO, UNAIDS, GHSA), kebudayaan, pariwisata (UNWTO), ketenagakerjaan internasional (ILO), migrasi (IOM, GFMD), pendidikan (UNESCO dan UNITAR), dan kependudukan (UNFPA, CPD); b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama kesehatan global (WHO, UNAIDS, GHSA), kebudayaan, pariwisata (UNWTO), ketenagakerjaan internasional (ILO), migrasi (IOM, GFMD), pendidikan (UNESCO dan UNITAR), dan kependudukan (UNFPA, CPD); c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama kesehatan global (WHO, UNAIDS, GHSA), kebudayaan, pariwisata (UNWTO), ketenagakerjaan internasional (ILO), migrasi (IOM, GFMD), pendidikan (UNESCO dan UNITAR), dan kependudukan (UNFPA, CPD); d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama kesehatan global (WHO, UNAIDS, GHSA), kebudayaan, pariwisata (UNWTO), ketenagakerjaan internasional (ILO), migrasi (IOM, GFMD), pendidikan (UNESCO dan UNITAR), dan kependudukan (UNFPA, CPD); dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama kesehatan global (WHO, UNAIDS, GHSA), kebudayaan, pariwisata (UNWTO), ketenagakerjaan internasional (ILO), migrasi (IOM, GFMD), pendidikan (UNESCO dan UNITAR), dan kependudukan (UNFPA, CPD).

Subdirektorat Organisasi Internasional Negara Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan pada lingkup multilateral mengenai kerja sama di forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non Blok (GNB), kerja sama Kelompok-77 (G-77), kerja sama Kelompok D-8, Colombo Plan dan kerja sama Kelompok-15 (G-15).

Subdirektorat Organisasi Internasional Negara Berkembang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama di forum OKI, GNB, G-77, D-8, Colombo Plan dan G-15; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama di forum OKI, GNB, G-77, D-8, Colombo Plan dan G-15; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama di forum OKI, GNB, G- 77, D-8, Colombo Plan dan G-15; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama di OKI, GNB, G-77, D- 8, Colombo Plan dan G-15; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai kerja sama di forum OKI, GNB, G-77, D-8, Colombo Plan dan G-15.

Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan Asing dan Kemitraan Selatan-Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup multilateral mengenai organisasi kemasyarakatan asing dan Kemitraan Selatan-Selatan.

Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan Asing dan Kemitraan Selatan-Selatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai organisasi kemasyarakatan asing dan Kemitraan Selatan-Selatan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai organisasi kemasyarakatan asing dan Kemitraan Selatan-Selatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup kerja sama multilateral mengenai organisasi kemasyarakatan asing dan Kemitraan Selatan-Selatan; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada lingkup kerja sama multilateral mengenai organisasi kemasyarakatan asing dan Kemitraan Selatan-Selatan; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai organisasi kemasyarakatan asing dan Kemitraan Selatan-Selatan.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral terdiri atas jabatan fungsional diplomat dan kelompok jabatan fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan hukum dan perjanjian Internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri, serta pemberian advokasi hukum; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri, serta pemberian advokasi hukum; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan perjanjian internasional; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan perjanjian internasional; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri, serta pemberian advokasi hukum; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional; b. Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan; c. Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi; d. Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya; dan e. Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas substansi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.

Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan; b. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran;

d. pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, tata usaha pimpinan, dokumentasi, tata persuratan, dan kearsipan; e. penyiapan koordinasi analisis data dan penyusunan kertas kerja; f. penyiapan koordinasi dan pengelolaan penyimpanan, monitoring status, sosialisasi, dan publikasi naskah hukum dan perjanjian internasional; dan g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Organisasi; b. Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Tata Usaha dan Kertas Kerja; e. Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Naskah Hukum dan Perjanjian Internasional; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kegiatan, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyiapan penyusunan peraturan dan ketetapan, analisis jabatan, evaluasi jabatan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Perencanaan dan Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan; b. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyusunan peraturan dan ketetapan, penelaahan, serta pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan; dan c. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Perencanaan dan Organisasi, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja.

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan. (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyusunan peraturan dan ketetapan, penelaahan, serta pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.

Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan, penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara; b. pelaksanaan urusan pemeliharaan inventaris, pemeliharaan gedung dan Barang Milik Negara serta urusan dalam perkantoran; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan pelantikan pejabat eselon III dan IV, serah terima jabatan, pemantapan substansi, pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan disiplin pegawai.

Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri atas: a. Subbagian Perlengkapan; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Kepegawaian.

(1) Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan, penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara. (2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan inventaris, pemeliharaan gedung dan barang milik negara serta urusan dalam perkantoran.

(3) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan pelantikan pejabat eselon III dan IV, serah terima jabatan, pemantapan substansi, pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan disiplin pegawai.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, pengendalian anggaran dan perhitungan anggaran; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, administrasi dan pembayaran perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, tagihan lainnya, dan verifikasi anggaran; dan c. pelaksanaan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Bagian Keuangan, terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Anggaran; b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Anggaran.

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, pengendalian anggaran dan

perhitungan anggaran. (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, administrasi dan pembayaran perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, tagihan lainnya, dan verifikasi anggaran. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539 huruf c, mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Bagian Tata Usaha dan Kertas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha pimpinan, tata persuratan, dokumentasi, kearsipan, penyiapan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja, laporan, dan publikasi.

Bagian Tata Usaha dan Kertas Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelayanan administrasi dan keprotokolan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional; b. penyiapan bahan koordinasi analisis dan pengelolaan data, penyusunan kertas kerja, laporan perkembangan, laporan mingguan dan laporan tahunan; dan c. pengelolaan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan.

Bagian Tata Usaha dan Kertas Kerja, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; b. Subbagian Pengelolaan Data, Penyusunan Kertas Kerja

dan Laporan; dan c. Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan.

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 huruf a, mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan keprotokolan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. (2) Subbagian Pengelolaan Data, Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi analisis dan pengelolaan data, penyusunan kertas kerja dan pelaporan. (3) Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Naskah Hukum dan Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, monitoring status, serta penyiapan pelaksanaan sosialisasi dan publikasi naskah hukum dan perjanjian internasional.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Naskah Hukum dan Perjanjian Internasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545, menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan penyimpanan naskah hukum dan perjanjian internasional; b. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring status naskah hukum dan perjanjian internasional; dan

c. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi dan publikasi naskah hukum dan perjanjian internasional.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Naskah Hukum dan Perjanjian Internasional, terdiri atas: a. Subbagian Penyimpanan Naskah; b. Subbagian Monitoring Status Naskah; dan c. Subbagian Sosialisasi dan Publikasi Naskah.

(1) Subbagian Penyimpanan Naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan penyimpanan naskah hukum dan perjanjian internasional. (2) Subbagian Monitoring Status Naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring status naskah hukum dan perjanjian internasional. (3) Subbagian Sosialisasi dan Publikasi Naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi dan publikasi naskah hukum dan perjanjian internasional.

Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525 huruf b, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penguatan hukum dan perjanjian internasional di bidang hukum dan perjanjian batas darat, kerja sama lintas batas, batas laut, batas udara, dan kerja sama kelautan.

Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri di bidang hukum dan perjanjian batas darat, kerja sama lintas batas, batas laut, batas udara, dan kerja sama kelautan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri di bidang hukum dan perjanjian batas darat, kerja sama lintas batas, batas laut, batas udara, dan kerja sama kelautan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyiapan perjanjian internasional di bidang hukum dan perjanjian batas darat, kerja sama lintas batas, batas laut, batas udara, dan kerja sama kelautan; d. penyiapan pelaksanaan pemberian advokasi di bidang hukum dan perjanjian batas darat, kerja sama lintas batas, batas laut, batas udara, dan kerja sama kelautan; e. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan perjanjian internasional di bidang hukum dan perjanjian batas darat, kerja sama lintas batas, batas laut, batas udara, dan kerja sama kelautan;

f. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri di bidang hukum dan perjanjian batas darat, kerja sama lintas batas, batas laut, batas udara, dan kerja sama kelautan; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, terdiri atas: a. Subdirektorat Batas Darat dan Kerja Sama Lintas Batas; b. Subdirektorat Batas Laut dan Udara; c. Subdirektorat Kerja Sama Kelautan; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Batas Darat dan Kerja Sama Lintas Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penguatan hukum dan perjanjian internasional di bidang batas darat dan kerja sama lintas batas.

Subdirektorat Batas Darat dan Kerja Sama Lintas Batas, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian batas darat dan kerja sama lintas batas; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian batas darat dan kerja sama lintas batas;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum dan perjanjian batas darat dan kerja sama lintas batas; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian advokasi di bidang hukum dan perjanjian batas darat dan kerjasama lintas batas; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum dan perjanjian batas darat dan kerja sama lintas batas; dan f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum dan perjanjian batas darat dan kerja sama lintas batas.

Subdirektorat Batas Laut dan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penguatan hukum dan perjanjian internasional di bidang batas laut dan batas udara.

Subdirektorat Batas Laut dan Udara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian batas laut dan batas udara; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian batas laut dan batas udara; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum dan perjanjian batas laut dan batas udara; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian advokasi di bidang hukum dan perjanjian batas laut dan udara; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum dan perjanjian batas laut dan batas udara; dan

f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum dan perjanjian batas laut dan batas udara.

Subdirektorat Kerja Sama Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penguatan hukum dan perjanjian internasional di bidang kerja sama kelautan.

Subdirektorat Kerja Sama Kelautan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian kerja sama kelautan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian kerja sama kelautan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum dan perjanjian kerja sama kelautan; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian advokasi di bidang hukum dan perjanjian kerja sama kelautan; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum dan perjanjian kerja sama kelautan; dan f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum dan perjanjian kerja sama kelautan.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 huruf d, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525 huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penguatan hukum dan perjanjian internasional di bidang hukum dan perjanjian perdagangan, investasi, keuangan, industri, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri di bidang hukum dan perjanjian perdagangan, investasi, keuangan, industri, sumber daya alam dan lingkungan hidup; b. pelaksanaan kebijakan pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri di bidang hukum dan perjanjian perdagangan, investasi, keuangan, industri, sumber daya alam dan lingkungan hidup; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyiapan perjanjian internasional di bidang hukum dan perjanjian perdagangan, investasi, keuangan, industri, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

d. penyiapan pelaksanaan pemberian advokasi di bidang hukum dan perjanjian perdagangan, investasi, keuangan, industri, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; e. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan perjanjian internasional di bidang hukum dan perjanjian perdagangan, investasi, keuangan, industri, sumber daya alam dan lingkungan hidup; f. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri di bidang hukum dan perjanjian perdagangan, investasi, keuangan, industri, sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi, terdiri atas: a. Subdirektorat Perdagangan dan Investasi; b. Subdirektorat Keuangan dan Industri; c. Subdirektorat Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Perdagangan dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penguatan hukum dan perjanjian internasional di bidang perdagangan dan investasi.

Subdirektorat Perdagangan dan Investasi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian perdagangan dan investasi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian perdagangan dan investasi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum dan perjanjian perdagangan dan investasi; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian advokasi di bidang hukum dan perjanjian perdagangan dan investasi; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum dan perjanjian perdagangan dan investasi; dan f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum dan perjanjian perdagangan dan investasi.

Subdirektorat Keuangan dan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penguatan hukum dan perjanjian internasional di bidang keuangan dan industri.

Subdirektorat Keuangan dan Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian keuangan dan industri; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian keuangan dan industri;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum dan perjanjian keuangan dan industri; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian advokasi di bidang hukum dan perjanjian keuangan dan industri; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum dan perjanjian keuangan dan industri; dan f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum dan perjanjian keuangan dan industri.

Subdirektorat Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penguatan hukum dan perjanjian internasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Subdirektorat Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian sumber daya alam dan lingkungan hidup; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian sumber daya alam dan lingkungan hidup; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum dan perjanjian sumber daya alam dan lingkungan hidup; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian advokasi di bidang hukum dan perjanjian sumber daya alam dan lingkungan hidup; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi di bidang hukum dan perjanjian sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum dan perjanjian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 huruf d, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525 huruf d mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penguatan hukum dan perjanjian internasional di bidang sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan, dan hukum privat internasional.

Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri di bidang hukum dan perjanjian sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan, dan hukum privat internasional; b. pelaksanaan kebijakan pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian

internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri di bidang hukum dan perjanjian sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan, dan hukum privat internasional; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyiapan perjanjian internasional di bidang hukum dan perjanjian sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan, dan hukum privat internasional; d. penyiapan pelaksanaan pemberian advokasi di bidang hukum dan perjanjian sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan, dan hukum privat internasional; e. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan perjanjian internasional di bidang hukum dan perjanjian sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan, dan hukum privat internasional; f. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri di bidang hukum dan perjanjian sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan, dan hukum privat internasional; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, terdiri atas: a. Subdirektorat Sosial dan Ketenagakerjaan; b. Subdirektorat Pendidikan dan Kebudayaan; c. Subdirektorat Hukum Privat Internasional;

d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Sosial dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penguatan hukum dan perjanjian internasional di bidang sosial dan ketenagakerjaan.

Subdirektorat Sosial dan Ketenagakerjaan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian sosial dan ketenagakerjaan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian sosial dan ketenagakerjaan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum dan perjanjian sosial dan ketenagakerjaan; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian advokasi di bidang hukum dan perjanjian sosial dan ketenagakerjaan; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum dan perjanjian sosial dan ketenagakerjaan; dan f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum dan perjanjian sosial dan ketenagakerjaan.

Subdirektorat Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penguatan hukum dan perjanjian internasional di

bidang pendidikan dan kebudayaan.

Subdirektorat Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian pendidikan dan kebudayaan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian pendidikan dan kebudayaan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum dan perjanjian pendidikan dan kebudayaan; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian advokasi di bidang hukum dan perjanjian pendidikan dan kebudayaan; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum dan perjanjian pendidikan dan kebudayaan; dan f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum dan perjanjian pendidikan dan kebudayaan.

Subdirektorat Hukum Privat Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pemberian advokasi hukum di bidang hukum privat internasional.

Subdirektorat Hukum Privat Internasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pemberian advokasi hukum di bidang hukum privat

internasional; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam pemberian advokasi hukum di bidang hukum privat internasional; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pemberian advokasi hukum di bidang hukum privat internasional; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian advokasi di bidang hukum privat internasional; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum privat internasional; dan f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum privat internasional.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525 huruf e, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penguatan hukum dan perjanjian internasional di bidang hukum dan perjanjian pertahanan, keamanan, politik, dan kerja sama penegakan hukum.

Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri di bidang hukum dan perjanjian pertahanan, keamanan, politik, dan kerja sama penegakan hukum; b. pelaksanaan kebijakan pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri di bidang hukum dan perjanjian pertahanan, keamanan, politik, dan kerja sama penegakan hukum; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyiapan perjanjian internasional di bidang hukum dan perjanjian pertahanan, keamanan, politik, dan kerja sama penegakan hukum; d. penyiapan pelaksanaan pemberian advokasi di bidang hukum dan perjanjian pertahanan, keamanan, politik, dan kerja sama penegakan hukum; e. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan perjanjian internasional di bidang hukum dan perjanjian pertahanan, keamanan, politik, dan kerja sama penegakan hukum; f. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri di bidang hukum dan perjanjian pertahanan, keamanan, politik, dan kerja sama penegakan hukum; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, terdiri atas: a. Subdirektorat Pertahanan dan Keamanan; b. Subdirektorat Politik dan Kerja Sama Penegakan Hukum; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penguatan hukum dan perjanjian internasional di bidang pertahanan dan keamanan.

Subdirektorat Pertahanan dan Keamanan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian pertahanan dan keamanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian pertahanan dan keamanan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum dan perjanjian pertahanan dan keamanan; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian advokasi di bidang hukum dan perjanjian pertahanan dan keamanan; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum dan perjanjian pertahanan dan keamanan; dan f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum dan perjanjian pertahanan dan keamanan.

Subdirektorat Politik dan Kerja Sama Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penguatan hukum dan perjanjian internasional di bidang politik dan kerja sama penegakan hukum.

Subdirektorat Politik dan Kerja Sama Penegakan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian politik dan kerja sama penegakan hukum; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian politik dan kerja sama penegakan hukum; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum dan perjanjian politik dan kerja sama penegakan hukum; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian advokasi di bidang hukum dan perjanjian politik dan kerja sama penegakan hukum; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum dan perjanjian politik dan kerja sama penegakan hukum; dan f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum dan perjanjian politik dan kerja sama penegakan hukum.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional terdiri atas jabatan fungsional diplomat dan jabatan fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi serta penyelenggaraan diplomasi publik, keamanan diplomatik dan kerja sama teknik.

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590 menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi serta penyelenggaraan diplomasi publik, keamanan diplomatik dan kerja sama teknik; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi serta penyelenggaraan diplomasi publik, keamanan diplomatik dan kerja sama teknik; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan informasi serta penyelenggaraan diplomasi publik, keamanan diplomatik dan kerja sama teknik; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan informasi serta penyelenggaraan diplomasi publik, keamanan diplomatik dan kerja sama teknik; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi serta penyelenggaraan diplomasi publik, keamanan diplomatik dan kerja sama teknik; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik; b. Direktorat Informasi dan Media; c. Direktorat Diplomasi Publik; d. Direktorat Keamanan Diplomatik; dan e. Direktorat Kerjasama Teknik.

Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas substansi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik.

Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan; b. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran; d. pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, tata usaha pimpinan, dokumentasi, tata

persuratan, dan kearsipan; e. penyiapan koordinasi analisis data, kertas kerja dan publikasi; f. penyiapan pemberian dukungan kerja sama antarlembaga; dan g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan

Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Organisasi; b. Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi; e. Bagian Analisis, Kerja Sama Antarlembaga dan Publikasi; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kegiatan, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyiapan penyusunan peraturan dan ketetapan, analisis jabatan, evaluasi jabatan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Perencanaan dan Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan; b. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyusunan peraturan dan

ketetapan, penelaahan, serta pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan; dan c. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Perencanaan dan Organisasi, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja.

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan. (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyusunan peraturan dan ketetapan, penelaahan, serta pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan. (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.

Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600, menyelenggarakan

fungsi: a. pelaksanaan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan, penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara; b. pelaksanaan urusan pemeliharaan inventaris, pemeliharaan gedung dan Barang Milik Negara serta urusan dalam perkantoran; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan pelantikan pejabat eselon III dan IV, serah terima jabatan, pemantapan substansi, pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan disiplin pegawai.

Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri atas: a. Subbagian Perlengkapan; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Kepegawaian.

(1) Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan, penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara. (2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan inventaris, pemeliharaan gedung dan Barang Milik Negara serta urusan dalam perkantoran. (3) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan pelantikan pejabat eselon III dan IV, serah

terima jabatan, pemantapan substansi, pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan disiplin pegawai.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, pengendalian anggaran dan perhitungan anggaran; penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, administrasi dan pembayaran perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, tagihan lainnya, dan verifikasi anggaran; dan pelaksanaan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Bagian Keuangan, terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Anggaran; b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Anggaran.

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, pengendalian anggaran dan perhitungan anggaran. (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan

pelaksanaan anggaran, administrasi dan pembayaran perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, tagihan lainnya, dan verifikasi anggaran. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606 huruf c, mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha pimpinan, tata persuratan, dokumentasi, dan kearsipan, serta penyiapan koordinasi pelaporan.

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan pelayanan administrasi dan keprotokolan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik; b. pengelolaan tata persuratan dan penyiapan bahan koordinasi laporan perkembangan, laporan mingguan dan laporan tahunan; dan c. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; b. Subbagian Kesekretariatan; dan c. Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan.

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan administrasi dan keprotokolan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. (2) Subbagian Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata persuratan dan penyiapan bahan koordinasi laporan perkembangan, laporan mingguan dan laporan tahunan. (3) Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

Bagian Analisis, Kerja Sama Antarlembaga dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 huruf e, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja dan publikasi, serta pemberian dukungan kerja sama antarlembaga.

Bagian Analisis, Kerja Sama Antarlembaga dan Publikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi analisis data dan penyusunan kerta kerja; b. penyiapan bahan pemberian dukungan fasilitasi kontak kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah dalam kerangka informasi dan diplomasi publik; dan c. penyiapan bahan koordinasi publikasi.

Bagian Analisis, Kerja Sama Antarlembaga dan Publikasi terdiri atas: a. Subbagian Analisis Data; b. Subbagian Kerja Sama Antarlembaga; dan. c. Subbagian Publikasi.

(1) Subbagian Analisis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi analisis data dan penyusunan kerta kerja. (2) Subbagian Kerja Sama Antarlembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan fasilitasi kontak kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah dalam kerangka informasi dan diplomasi publik. (3) Subbagian Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi publikasi.

Direktorat Informasi dan Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 huruf b, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pelayanan media, dan pemanfaatan keunggulan digital guna membentuk opini publik dunia yang positif tentang INDONESIA dalam rangka penguatan dan peningkatan citra positif INDONESIA di dunia internasional.

Direktorat Informasi dan Media dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi digital dan media sosial, monitoring dan analisis berita, fasilitasi media massa, peliputan dan dokumentasi audio-visual, serta pengelolaan data media dan pelayanan informasi publik; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi digital dan media sosial, monitoring dan analisis berita, fasilitasi media massa, peliputan dan dokumentasi audio-visual, serta pengelolaan data media dan pelayanan informasi publik; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan informasi digital dan media sosial, monitoring dan analisis berita, fasilitasi media massa, peliputan dan dokumentasi audio-visual, serta pengelolaan data media dan pelayanan informasi publik; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan informasi digital dan media sosial, monitoring dan analisis berita, fasilitasi media massa, peliputan dan dokumentasi audio-visual, serta pengelolaan data media dan pelayanan informasi publik; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi digital dan media sosial, monitoring dan analisis berita, fasilitasi media massa, peliputan dan dokumentasi audio-visual, serta pengelolaan data media dan pelayanan informasi publik; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Informasi dan Media, terdiri atas: a. Subdirektorat Berita; b. Subdirektorat Multimedia; c. Subdirektorat Data Media; d. Subdirektorat Pelayanan Media; e. Subdirektorat Audio Visual; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan monitoring dan analisis pemberitaan mengenai isu-isu yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan hubungan luar negeri INDONESIA pada media massa nasional dan asing.

Subdirektorat Berita, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan analisis pemberitaan mengenai isu-isu yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan hubungan luar negeri INDONESIA pada media massa nasional dan asing; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan monitoring dan analisis pemberitaan mengenai isu-isu yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan hubungan luar negeri INDONESIA pada media massa nasional dan asing; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring dan analisis pemberitaan mengenai isu-isu yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan hubungan luar negeri INDONESIA pada media massa nasional dan asing;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi monitoring dan analisis pemberitaan mengenai isu-isu yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan hubungan luar negeri INDONESIA pada media massa nasional dan asing; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan monitoring dan analisis pemberitaan mengenai isu-isu yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan hubungan luar negeri INDONESIA pada media massa nasional dan asing.

Subdirektorat Multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi terkait penyelenggaraan hubungan luar negeri Republik INDONESIA secara digital melalui konten portal, pengelolaan multimedia dan aplikasi teknologi, serta pengelolaan media sosial Kementerian Luar Negeri.

Subdirektorat Multimedia, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan informasi terkait penyelenggaraan hubungan luar negeri Republik INDONESIA secara digital melalui konten portal, pengelolaan multimedia dan aplikasi teknologi, serta pengelolaan media sosial Kementerian Luar Negeri; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi terkait penyelenggaraan hubungan luar negeri Republik INDONESIA secara digital melalui konten portal, pengelolaan multimedia dan aplikasi teknologi, serta pengelolaan media sosial Kementerian Luar Negeri; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan informasi terkait

penyelenggaraan hubungan luar negeri

secara digital melalui konten portal, pengelolaan multimedia dan aplikasi teknologi, serta pengelolaan media sosial Kementerian Luar Negeri; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan informasi terkait penyelenggaraan hubungan luar negeri

secara digital melalui konten portal, pengelolaan multimedia dan aplikasi teknologi, serta pengelolaan media sosial Kementerian Luar Negeri; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan informasi terkait penyelenggaraan hubungan luar negeri

secara digital melalui konten portal, pengelolaan multimedia dan aplikasi teknologi, serta pengelolaan media sosial Kementerian Luar Negeri.

Subdirektorat Data Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan dan pengelolaan pengelolaan data media dalam rangka penyusunan basis data politik, keamanan, sosial- budaya, ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, serta analisis haluan media massa asing, penerbitan bahan publikasi, serta pelayanan informasi publik terkait penyelenggaraan hubungan luar negeri.

Subdirektorat Data Media, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan dan pengelolaan data media dalam rangka penyusunan basis data politik, keamanan, sosial-budaya, ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, serta analisis haluan

media massa asing, penerbitan bahan publikasi, serta pelayanan informasi publik terkait penyelenggaraan hubungan luar negeri; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penyusunan dan pengelolaan data media dalam rangka penyusunan basis data politik, keamanan, sosial-budaya, ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, serta analisis haluan media massa asing, penerbitan bahan publikasi, serta pelayanan informasi publik terkait penyelenggaraan hubungan luar negeri; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan dan pengelolaan data media dalam rangka penyusunan basis data politik, keamanan, sosial-budaya, ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, serta analisis haluan media massa asing, penerbitan bahan publikasi, serta pelayanan informasi publik terkait penyelenggaraan hubungan luar negeri; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyusunan dan pengelolaan data media dalam rangka penyusunan basis data politik, keamanan, sosial-budaya, ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, serta analisis haluan media massa asing, penerbitan bahan publikasi, serta pelayanan informasi publik terkait penyelenggaraan hubungan luar negeri; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyusunan dan pengelolaan data media dalam rangka penyusunan basis data politik, keamanan, sosial-budaya, ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, serta analisis haluan media massa asing, penerbitan bahan publikasi, serta pelayanan informasi publik terkait penyelenggaraan hubungan luar negeri.

Subdirektorat Pelayanan Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan dan fasilitasi bagi media massa nasional dan media massa asing dalam rangka peliputan isu-isu yang terkait dengan penyelenggaraan hubungan luar negeri, serta fasilitasi kerja sama antara media nasional dan media asing.

Subdirektorat Pelayanan Media, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan dan fasilitasi bagi media massa nasional dan media massa asing dalam rangka peliputan isu-isu yang terkait dengan penyelenggaraan hubungan luar negeri, serta fasilitasi kerja sama antara media nasional dan media asing; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pelayanan dan fasilitasi bagi media massa nasional dan media massa asing dalam rangka peliputan isu-isu yang terkait dengan penyelenggaraan hubungan luar negeri, serta fasilitasi kerja sama antara media nasional dan media asing; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan dan fasilitasi bagi media massa nasional dan media massa asing dalam rangka peliputan isu-isu yang terkait dengan penyelenggaraan hubungan luar negeri, serta fasilitasi kerja sama antara media nasional dan media asing; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelayanan dan fasilitasi bagi media massa nasional dan media massa asing dalam rangka peliputan isu-isu yang terkait dengan penyelenggaraan hubungan luar negeri, serta fasilitasi kerja sama antara

media nasional dan media asing; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan dan fasilitasi bagi media massa nasional dan media massa asing dalam rangka peliputan isu-isu yang terkait dengan penyelenggaraan hubungan luar negeri, serta fasilitasi kerja sama antara media nasional dan media asing.

Subdirektorat Audio Visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peliputan, pengolahan, pendokumentasian, dan diseminasi informasi audio-visual yang terkait dengan penyelenggaraan hubungan luar negeri.

Subdirektorat Audio Visual, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peliputan, pengolahan, pendokumentasian, dan diseminasi informasi audio-visual yang terkait dengan penyelenggaraan hubungan luar negeri; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan peliputan, pengolahan, pendokumentasian, dan diseminasi informasi audio-visual yang terkait dengan penyelenggaraan hubungan luar negeri; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peliputan, pengolahan, pendokumentasian, dan diseminasi informasi audio- visual yang terkait dengan penyelenggaraan hubungan luar negeri; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi peliputan, pengolahan, pendokumentasian, dan diseminasi informasi audio-

visual yang terkait dengan penyelenggaraan hubungan luar negeri; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan peliputan, pengolahan, pendokumentasian, dan diseminasi informasi audio- visual yang terkait dengan penyelenggaraan hubungan luar negeri.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618 huruf f, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Diplomasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, dan pemberdayaan masyarakat INDONESIA di luar negeri, serta isu aktual dan strategis.

Direktorat Diplomasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, dan pemberdayaan masyarakat INDONESIA di luar negeri,

serta isu aktual dan strategis; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, dan pemberdayaan masyarakat INDONESIA di luar negeri, serta isu aktual dan strategis; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, dan pemberdayaan masyarakat INDONESIA di luar negeri, serta isu aktual dan strategis; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, dan pemberdayaan masyarakat INDONESIA di luar negeri serta isu aktual dan strategis; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, dan pemberdayaan masyarakat INDONESIA di luar negeri serta isu aktual dan strategis; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Diplomasi Publik, terdiri atas: a. Subdirektorat Politik dan Keamanan; b. Subdirektorat Ekonomi dan Pembangunan; c. Subdirektorat Sosial dan Budaya;

d. Subdirektorat Isu-isu Aktual dan Strategis; e. Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA di Luar Negeri; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Politik dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah.

Subdirektorat Politik dan Keamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah.

Subdirektorat Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang ekonomi, pembangunan dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah.

Subdirektorat Ekonomi dan Pembangunan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang ekonomi, pembangunan dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik

luar negeri di bidang ekonomi, pembangunan dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang ekonomi, pembangunan dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang ekonomi, pembangunan dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang ekonomi, pembangunan dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah.

Subdirektorat Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang sosial, budaya, dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah.

Subdirektorat Sosial dan Budaya, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang sosial, budaya, dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang sosial, budaya, dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang sosial, budaya, dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang sosial, budaya, dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang sosial, budaya, dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah.

Subdirektorat Isu-isu Aktual dan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri yang terkait isu-isu aktual

kewilayahan, isu-isu strategis lokal, dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah.

Subdirektorat Isu-isu Aktual dan Strategis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri yang terkait isu-isu aktual kewilayahan, isu- isu strategis lokal, dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri yang terkait isu-isu aktual kewilayahan, isu- isu strategis lokal, dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri yang terkait isu-isu aktual kewilayahan, isu-isu strategis lokal, dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri yang terkait isu-isu aktual kewilayahan, isu-isu strategis lokal, dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri

terhadap pelaksanaan politik luar negeri yang terkait isu-isu aktual kewilayahan, isu-isu strategis lokal, dan hubungan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah.

Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA di luar negeri dalam hal pendataan dan penggalangan, ekonomi, inovasi dan teknologi, sosial budaya, pendidikan dan filantropi serta program kekhususan lainnya.

Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA di Luar Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA di luar negeri dalam hal pendataan dan penggalangan, ekonomi, inovasi dan teknologi, sosial budaya, pendidikan dan filantropi serta program kekhususan lainnya; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA di luar negeri dalam hal pendataan dan penggalangan, ekonomi, inovasi dan teknologi, sosial budaya, pendidikan dan filantropi serta program kekhususan lainnya; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA di luar negeri dalam hal pendataan dan penggalangan, ekonomi, inovasi dan teknologi, sosial budaya, pendidikan dan filantropi serta program kekhususan lainnya; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan

masyarakat INDONESIA di luar negeri dalam hal pendataan dan penggalangan, ekonomi, inovasi dan teknologi, sosial budaya, pendidikan dan filantropi serta program kekhususan lainnya; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA di luar negeri dalam hal pendataan dan penggalangan, ekonomi, inovasi dan teknologi, sosial budaya, pendidikan dan filantropi serta program kekhususan lainnya.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 huruf f, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Keamanan Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 huruf d, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan fisik, informasi, dan personel, serta kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri.

Direktorat Keamanan Diplomatik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan fisik, informasi, dan personel, serta kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri; b. pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan fisik, informasi, dan personel,

serta kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan fisik, informasi, dan personel, serta kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan fisik, informasi, dan personel, serta kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan fisik, informasi, dan personel, serta kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Keamanan Diplomatik, terdiri atas: a. Subdirektorat Pengamanan Informasi; b. Subdirektorat Pengamanan Personel; c. Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Dalam Negeri; d. Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Luar Negeri; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi politik, hukum dan keamanan, serta ekonomi, sosial, dan budaya.

Subdirektorat Pengamanan Informasi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi politik, hukum dan keamanan, serta ekonomi, sosial dan budaya; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi politik, hukum dan keamanan, serta ekonomi, sosial dan budaya; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi politik, hukum dan keamanan, serta ekonomi, sosial dan budaya; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi politik, hukum dan keamanan, serta ekonomi, sosial dan budaya; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi politik, hukum dan keamanan serta ekonomi, sosial dan budaya.

Subdirektorat Pengamanan Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan personel dalam pelaksanaan kegiatan, sidang internasional di INDONESIA atau kegiatan lainnya yang terkait dengan hubungan luar negeri, serta pelaksanaan pengamanan personel di Perwakilan Asing yang berkedudukan di INDONESIA.

Subdirektorat Pengamanan Personel, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan personel dalam pelaksanaan kegiatan, sidang internasional di INDONESIA atau kegiatan lainnya yang terkait dengan hubungan luar negeri, serta pelaksanaan pengamanan personel di Perwakilan Asing yang berkedudukan di INDONESIA; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan personel dalam pelaksanaan kegiatan, sidang internasional di INDONESIA atau kegiatan lainnya yang terkait dengan hubungan luar negeri, serta pelaksanaan pengamanan personel di Perwakilan Asing yang berkedudukan di INDONESIA; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan personel dalam pelaksanaan kegiatan, sidang internasional di INDONESIA atau kegiatan lainnya yang terkait dengan hubungan luar negeri, serta pelaksanaan pengamanan personel di Perwakilan Asing yang berkedudukan di INDONESIA d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan personel dalam pelaksanaan kegiatan, sidang internasional di INDONESIA atau kegiatan lainnya yang terkait dengan hubungan luar negeri, serta pelaksanaan pengamanan personel di Perwakilan Asing yang berkedudukan di INDONESIA; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan personel dalam pelaksanaan kegiatan, sidang internasional di INDONESIA atau kegiatan lainnya yang terkait dengan hubungan luar negeri, serta pelaksanaan pengamanan personel di Perwakilan Asing yang berkedudukan di INDONESIA.

Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan diplomatik mengenai isu strategis dan kerja sama antarlembaga untuk pengamanan dalam negeri.

Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Dalam Negeri, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keamanan diplomatik mengenai isu strategis dan kerja sama antarlembaga untuk pengamanan dalam negeri; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan diplomatik mengenai isu strategis dan kerja sama antarlembaga untuk pengamanan dalam negeri; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keamanan diplomatik mengenai isu strategis dan kerja sama antarlembaga untuk pengamanan dalam negeri; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang keamanan diplomatik mengenai isu strategis dan kerja sama antarlembaga untuk pengamanan dalam negeri; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan diplomatik mengenai isu strategis dan kerja sama antarlembaga untuk pengamanan dalam negeri.

Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan diplomatik mengenai

keamanan luar negeri dan kerja sama pengamanan Perwakilan Republik INDONESIA.

Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Luar Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keamanan diplomatik mengenai keamanan luar negeri dan kerja sama pengamanan Perwakilan Republik INDONESIA; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan diplomatik mengenai keamanan luar negeri dan kerja sama pengamanan Perwakilan Republik INDONESIA; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keamanan diplomatik mengenai keamanan luar negeri dan kerja sama pengamanan Perwakilan Republik INDONESIA; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang keamanan diplomatik mengenai keamanan luar negeri dan kerja sama pengamanan Perwakilan Republik INDONESIA; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan diplomatik mengenai keamanan luar negeri dan kerja sama pengamanan Perwakilan Republik INDONESIA

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 huruf e mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan kerja sama teknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah, serta pada organisasi internasional.

Direktorat Kerja Sama Teknik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kerja sama teknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah, serta pada organisasi internasional; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan kerja sama teknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah, serta pada organisasi internasional; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan kerja sama teknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah, serta pada organisasi internasional; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan kerja sama teknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah, serta pada organisasi internasional; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan kerja sama teknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan

Eropa, Afrika dan Timur Tengah, serta pada organisasi internasional; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Kerja Sama Teknik, terdiri atas: a. Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Asia dan Pasifik; b. Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Amerika dan Eropa; c. Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Afrika dan Timur Tengah; d. Subdirektorat Kerja Sama Teknik Organisasi Internasional; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Asia dan Pasifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk wilayah Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik, serta Asia Selatan dan Tengah.

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Asia dan Pasifik, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk wilayah Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik, serta Asia Selatan dan

Tengah; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk wilayah Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik, serta Asia Selatan dan Tengah; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk wilayah Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik, serta Asia Selatan dan Tengah; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk wilayah Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik, serta Asia Selatan dan Tengah; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk wilayah Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik, serta Asia Selatan dan Tengah.

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Amerika dan Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk wilayah Amerika dan Eropa.

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Amerika dan Eropa, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk wilayah Amerika dan Eropa; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk wilayah Amerika dan Eropa; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk wilayah Amerika dan Eropa; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk wilayah Amerika dan Eropa; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk wilayah Amerika dan Eropa.

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Afrika dan Timur Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya,

pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk wilayah Afrika Barat dan Selatan, Afrika Tengah dan Timur, serta Timur Tengah.

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Afrika dan Timur Tengah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk wilayah Afrika Barat dan Selatan, Afrika Tengah dan Timur, serta Timur Tengah; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk wilayah Afrika Barat dan Selatan, Afrika Tengah dan Timur, serta Timur Tengah; c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk wilayah Afrika Barat dan Selatan, Afrika Tengah dan Timur, serta Timur Tengah; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk wilayah Afrika Barat dan Selatan, Afrika Tengah dan Timur, serta Timur Tengah; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi,

untuk wilayah Afrika Barat dan Selatan, Afrika Tengah dan Timur, serta Timur Tengah.

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan organisasi PBB dan/atau organisasi Internasional nonPBB.

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Organisasi Internasional, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 665, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan organisasi PBB dan/atau organisasi Internasional nonPBB; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan organisasi PBB dan/atau organisasi Internasional nonPBB; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan organisasi PBB dan/atau organisasi Internasional nonPBB; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi

dengan organisasi PBB dan/atau organisasi Internasional nonPBB; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan organisasi PBB dan/atau organisasi Internasional nonPBB.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

(1) Pada Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dibentuk Unit Pelaksana Teknis Museum Konferensi Asia Afrika. (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik terdiri atas jabatan fungsional diplomat dan jabatan fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan keprotokolan, kekonsuleran, dan fasilitas diplomatik, serta perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri.

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672 menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan keprotokolan, kekonsuleran, dan fasilitas diplomatik, serta perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan keprotokolan, kekonsuleran, dan fasilitas diplomatik, serta perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan keprotokolan, kekonsuleran, dan fasilitas diplomatik, serta perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan keprotokolan, kekonsuleran, dan fasilitas diplomatik, serta perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan keprotokolan, kekonsuleran, dan fasilitas diplomatik, serta perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler; b. Direktorat Protokol; c. Direktorat Konsuler; d. Direktorat Fasilitas Diplomatik; dan e. Direktorat Perlindungan Warga Negara INDONESIA dan Badan Hukum INDONESIA.

Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas substansi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.

Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan; b. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran; d. pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, tata usaha pimpinan, dokumentasi, tata persuratan, dan kearsipan;

e. penyiapan koordinasi penyusunan kertas kerja, publikasi dan analisis pelayanan publik; f. penyiapan koordinasi dan penyusunan korespondensi diplomatik; dan g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Organisasi; b. Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Kertas Kerja dan Analisis Pelayanan Publik; e. Bagian Tata Usaha dan Korespondensi Diplomatik; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kegiatan, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyiapan penyusunan peraturan dan ketetapan, analisis jabatan, evaluasi jabatan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Perencanaan dan Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan; b. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyusunan peraturan dan ketetapan, penelaahan, serta pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan; dan

c. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Perencanaan dan Organisasi, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja.

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 680 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 680 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyusunan peraturan dan ketetapan, penelaahan, serta pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan. (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 680 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.

Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan, penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara; b. pelaksanaan urusan pemeliharaan inventaris, pemeliharaan gedung dan Barang Milik Negara serta urusan dalam perkantoran; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan pelantikan pejabat eselon III dan IV, serah terima jabatan, pemantapan substansi, pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan disiplin pegawai.

Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri atas: a. Subbagian Perlengkapan; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Kepegawaian.

(1) Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan, penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara. (2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan inventaris, pemeliharaan gedung dan barang milik negara serta urusan dalam perkantoran. (3) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan pelantikan pejabat eselon III dan IV, serah terima jabatan, pemantapan substansi, pengembangan

kompetensi, kesejahteraan, dan disiplin pegawai.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 686, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, pengendalian anggaran dan perhitungan anggaran; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, administrasi dan pembayaran perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, tagihan lainnya, dan verifikasi anggaran; dan c. pelaksanaan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Bagian Keuangan, terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Anggaran; b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Anggaran.

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 688 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, pengendalian anggaran dan perhitungan anggaran. (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 688 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, administrasi dan pembayaran

perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, tagihan lainnya, dan verifikasi anggaran. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 688 huruf c mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Bagian Kertas Kerja dan Analisis Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan kertas kerja, laporan perkembangan, laporan mingguan dan laporan tahunan, publikasi, dan analisis pelayanan publik di Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.

Bagian Kertas Kerja dan Analisis Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kertas kerja; b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan perkembangan kegiatan, laporan mingguan dan laporan tahunan; dan c. penyiapan bahan koordinasi publikasi dan analisis pelayanan publik.

Bagian Kertas Kerja dan Analisis Pelayanan Publik, terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Kertas Kerja; b. Subbagian Pelaporan; dan c. Subbagian Publikasi dan Analisis Pelayanan Publik.

(1) Subbagian Penyusunan Kertas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 692 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kertas kerja. (2) Subbagian Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 692 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan perkembangan kegiatan, laporan mingguan dan laporan tahunan. (3) Subbagian Publikasi dan Analisis Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 692 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi publikasi dan analisis pelayanan publik.

Bagian Tata Usaha dan Korespondensi Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha pimpinan, tata persuratan, dokumentasi, kearsipan, serta penyiapan koordinasi dan penyusunan korespondensi diplomatik.

Bagian Tata Usaha dan Korespondensi Diplomatik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelayanan administrasi dan keprotokolan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler; b. pengelolaan tata persuratan; c. pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; dan d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan korespondensi diplomatik.

Bagian Tata Usaha dan Korespondensi Diplomatik terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;

b. Subbagian Tata Persuratan; c. Subbagian Kearsipan; dan d. Subbagian Korespondensi Diplomatik.

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696 huruf b, mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan keprotokolan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler. (2) Subbagian Tata Persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata persuratan. (3) Subbagian Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi. (4) Subbagian Korespondensi Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan korespondensi diplomatik.

Direktorat Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf b, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang protokol yang meliputi pelayanan keprotokolan, upacara diplomatik, tamu asing, kunjungan, konferensi internasional, tanda jasa, dan tanda kehormatan Republik INDONESIA.

Direktorat Protokol dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 698, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang protokol yang meliputi pelayanan keprotokolan, upacara

diplomatik, tamu asing, kunjungan, konferensi internasional, tanda jasa, dan tanda Kehormatan Republik INDONESIA; b. pelaksanaan kebijakan di bidang protokol yang meliputi pelayanan keprotokolan, upacara diplomatik, tamu asing, kunjungan, konferensi internasional, tanda jasa, dan tanda Kehormatan Republik INDONESIA; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang protokol yang meliputi pelayanan keprotokolan, upacara diplomatik, tamu asing, kunjungan, konferensi internasional, tanda jasa, dan tanda Kehormatan Republik INDONESIA; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang protokol yang meliputi pelayanan keprotokolan, upacara diplomatik, tamu asing, kunjungan, konferensi internasional, tanda jasa, dan tanda Kehormatan Republik INDONESIA; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang protokol yang meliputi pelayanan keprotokolan, upacara diplomatik, tamu asing, kunjungan, konferensi internasional, tanda jasa, dan tanda Kehormatan Republik INDONESIA; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Protokol terdiri atas: a. Subdirektorat Pelayanan Keprotokolan; b. Subdirektorat Upacara Diplomatik dan Tanda Jasa Kehormatan; c. Subdirektorat Tamu Asing; d. Subdirektorat Kunjungan; e. Subdirektorat Konferensi Internasional; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pelayanan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol mengenai pelayanan keprotokolan baik kepada kementerian/lembaga di tingkat pusat dan daerah, Perwakilan negara asing di INDONESIA dan kunjungan tamu negara.

Subdirektorat Pelayanan Keprotokolan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang protokol mengenai pelayanan keprotokolan baik kepada kementerian/lembaga di tingkat pusat dan daerah, Perwakilan negara asing di INDONESIA dan kunjungan tamu negara; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol mengenai pelayanan keprotokolan baik kepada kementerian/lembaga di tingkat pusat dan daerah, Perwakilan negara asing di INDONESIA dan kunjungan tamu negara; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang protokol mengenai pelayanan keprotokolan baik kepada kementerian/lembaga di tingkat pusat dan daerah, Perwakilan negara asing di INDONESIA dan kunjungan tamu negara; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang protokol mengenai pelayanan keprotokolan baik kepada kementerian/lembaga di tingkat pusat dan daerah, Perwakilan negara asing di INDONESIA dan kunjungan tamu negara; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai pelayanan keprotokolan baik kepada kementerian/lembaga di tingkat pusat dan daerah, Perwakilan negara asing di INDONESIA dan kunjungan tamu negara.

Subdirektorat Pelayanan Keprotokolan, terdiri atas: a. Seksi Kunjungan Kehormatan; b. Seksi Perwakilan Asing; c. Seksi Kementerian/Lembaga; dan d. Seksi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah NonKementerian.

(1) Seksi Kunjungan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai kunjungan tamu negara. (2) Seksi Perwakilan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang protokol bagi Perwakilan asing. (3) Seksi Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang protokol bagi kementerian/lembaga.

(4) Seksi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah NonKementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang protokol bagi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah nonkementerian.

Subdirektorat Upacara Diplomatik dan Tanda Jasa Kehormatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol mengenai penyiapan, pengaturan, pemberian fasilitas acara dan upacara kenegaraan dan resmi lainnya, acara jamuan kenegaraan dan resmi lainnya bagi tamu negara yang berstatus diplomatik, serta pemberian dan penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan baik dari Pemerintah Republik INDONESIA maupun pemerintah negara asing.

Subdirektorat Upacara Diplomatik dan Tanda Jasa Kehormatan Republik INDONESIA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang protokol mengenai penyiapan, pengaturan, pemberian fasilitas acara dan upacara kenegaraan dan resmi lainnya, acara jamuan kenegaraan dan resmi lainnya bagi tamu negara yang berstatus diplomatik, serta pemberian dan penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan baik dari Pemerintah Republik INDONESIA maupun pemerintah negara asing;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol mengenai penyiapan, pengaturan, pemberian fasilitas acara dan upacara kenegaraan dan resmi lainnya, acara jamuan kenegaraan dan resmi lainnya bagi tamu negara yang berstatus diplomatik, serta pemberian dan penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan baik dari Pemerintah Republik INDONESIA maupun pemerintah negara asing; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang protokol mengenai penyiapan, pengaturan, pemberian fasilitas acara dan upacara kenegaraan dan resmi lainnya, acara jamuan kenegaraan dan resmi lainnya bagi tamu negara yang berstatus diplomatik, serta pemberian dan penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan baik dari Pemerintah Republik INDONESIA maupun pemerintah negara asing; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang protokol mengenai penyiapan, pengaturan, pemberian fasilitas acara dan upacara kenegaraan dan resmi lainnya, acara jamuan kenegaraan dan resmi lainnya bagi tamu negara yang berstatus diplomatik, serta pemberian dan penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan baik dari Pemerintah Republik INDONESIA maupun pemerintah negara asing; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai penyiapan, pengaturan, pemberian fasilitas acara dan upacara kenegaraan dan resmi lainnya, acara jamuan kenegaraan dan resmi lainnya bagi tamu negara yang berstatus diplomatik, serta pemberian dan penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan baik dari Pemerintah Republik INDONESIA maupun pemerintah negara asing.

Subdirektorat Upacara Diplomatik dan Tanda Jasa Kehormatan Republik INDONESIA, terdiri atas: a. Seksi Acara; b. Seksi Upacara; c. Seksi Logistik; dan d. Seksi Pengusulan.

(1) Seksi Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai acara kenegaraan dan resmi lainnya. (2) Seksi Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai upacara kenegaraan dan resmi lainnya. (3) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai penyiapan tempat, pengangkutan, dan perlengkapan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan acara dan upacara diplomatik/kenegaraan/resmi. (4) Seksi Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai penyiapan pengaturan pemberian dan penerimaan tanda jasa Kehormatan Republik INDONESIA, pengusulan pemberian tanda jasa kehormatan Republik INDONESIA dari Pemerintah

kepada warga negara asing, dan perizinan bagi warga negara INDONESIA yang akan mendapat tanda jasa dan tanda kehormatan dari pemerintah asing.

Subdirektorat Tamu Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol mengenai kedatangan dan keberangkatan tamu negara baik yang bersifat diplomatik maupun nonmisi diplomatik serta pemberian fasilitas dan mengatur acara dan upacaranya.

Subdirektorat Tamu Asing dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 709, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang protokol mengenai penyiapan kedatangan dan keberangkatan tamu negara baik yang bersifat diplomatik maupun nonmisi diplomatik serta pemberian fasilitas dan mengatur acara dan upacaranya; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol mengenai penyiapan kedatangan dan keberangkatan tamu negara baik yang bersifat diplomatik maupun nonmisi diplomatik serta pemberian fasilitas dan mengatur acara dan upacaranya; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang protokol mengenai penyiapan kedatangan dan keberangkatan tamu negara

baik yang bersifat diplomatik maupun nonmisi diplomatik serta pemberian fasilitas dan mengatur acara dan upacaranya; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang protokol mengenai penyiapan kedatangan dan keberangkatan tamu negara baik yang bersifat diplomatik maupun nonmisi diplomatik serta pemberian fasilitas dan mengatur acara dan upacaranya; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai penyiapan kedatangan dan keberangkatan tamu negara baik yang bersifat diplomatik maupun nonmisi diplomatik serta pemberian fasilitas dan mengatur acara dan upacaranya.

Subdirektorat Tamu Asing, terdiri atas: a. Seksi Acara; b. Seksi Upacara; c. Seksi Logistik; dan d. Seksi Jamuan.

(1) Seksi Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai acara bagi tamu negara yang bersifat diplomatik maupun nonmisi diplomatik. (2) Seksi Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai upacara bagi tamu negara yang bersifat diplomatik maupun nonmisi diplomatik. (3) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai penyiapan tempat, perlengkapan, dan pemberian fasilitas lainnya. (4) Seksi Jamuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai jamuan bagi tamu negara yang bersifat diplomatik maupun nonmisi diplomatik.

Subdirektorat Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol mengenai pemberian fasilitas yang diperlukan selama kunjungan, acara, jamuan bagi PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Menteri Luar Negeri, dan pejabat-pejabat negara lainnya serta pejabat-pejabat tinggi pemerintah Republik INDONESIA ke luar negeri dan kunjungan Menteri Luar Negeri di dalam negeri.

Subdirektorat Kunjungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang protokol mengenai pemberian fasilitas yang diperlukan

selama kunjungan, acara, jamuan bagi PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Menteri Luar Negeri, dan pejabat- pejabat negara lainnya serta pejabat-pejabat tinggi pemerintah

ke luar negeri dan kunjungan Menteri Luar Negeri di dalam negeri; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol mengenai pemberian fasilitas yang diperlukan selama kunjungan, acara, jamuan bagi PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Menteri Luar Negeri, dan pejabat- pejabat negara lainnya serta pejabat-pejabat tinggi pemerintah

ke luar negeri dan kunjungan Menteri Luar Negeri di dalam negeri; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang protokol mengenai pemberian fasilitas yang diperlukan selama kunjungan, acara, jamuan bagi

dan Wakil PRESIDEN, Menteri Luar Negeri, dan pejabat-pejabat negara lainnya serta pejabat-pejabat tinggi pemerintah Republik INDONESIA ke luar negeri dan kunjungan Menteri Luar Negeri di dalam negeri; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang protokol mengenai pemberian fasilitas yang diperlukan selama kunjungan, acara, jamuan bagi PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Menteri Luar Negeri, dan pejabat-pejabat negara lainnya serta pejabat-pejabat tinggi pemerintah Republik INDONESIA ke luar negeri dan kunjungan Menteri Luar Negeri di dalam negeri; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai pemberian fasilitas yang diperlukan selama kunjungan, acara, jamuan bagi PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Menteri Luar Negeri, dan pejabat-pejabat negara lainnya serta pejabat-pejabat tinggi pemerintah Republik INDONESIA ke luar negeri dan kunjungan Menteri Luar Negeri di dalam negeri.

Subdirektorat Kunjungan, terdiri atas: a. Seksi Persiapan; b. Seksi Acara; c. Seksi Logistik; dan d. Seksi Jamuan.

(1) Seksi Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 715 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai penyiapan pelaksanaan kunjungan. (2) Seksi Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 715 huruf b, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai acara dan upacara yang berhubungan dengan kunjungan. (3) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 715 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai pemberian fasilitas bagi kunjungan dan pemberian bintang tanda jasa dan cindera mata. (4) Seksi Jamuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 715 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai jamuan yang

berhubungan dengan kunjungan.

Subdirektorat Konferensi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 698 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol mengenai pemberian fasilitas yang diperlukan selama konferensi internasional baik yang dihadiri oleh Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan, Menteri, pejabat setingkat menteri, serta pejabat tinggi Pemerintah Republik INDONESIA dan pemerintah negara asing.

Subdirektorat Konferensi Internasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang protokol mengenai pemberian fasilitas yang diperlukan selama konferensi internasional baik yang dihadiri oleh Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan, Menteri, pejabat setingkat menteri, serta pejabat tinggi Pemerintah Republik INDONESIA dan pemerintah negara asing; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol mengenai pemberian fasilitas yang diperlukan selama konferensi internasional baik yang dihadiri oleh Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan, Menteri, pejabat setingkat menteri, serta pejabat tinggi Pemerintah Republik INDONESIA dan pemerintah negara asing; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang protokol mengenai pemberian fasilitas yang diperlukan selama konferensi internasional baik yang dihadiri oleh Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan, Menteri, pejabat setingkat menteri, serta pejabat tinggi Pemerintah Republik INDONESIA dan pemerintah negara asing;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang protokol mengenai pemberian fasilitas yang diperlukan selama konferensi internasional baik yang dihadiri oleh Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan, Menteri, pejabat setingkat menteri, serta pejabat tinggi Pemerintah Republik INDONESIA dan pemerintah negara asing; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai pemberian fasilitas yang diperlukan selama konferensi internasional baik yang dihadiri oleh Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan, Menteri, pejabat setingkat menteri, serta pejabat tinggi Pemerintah Republik INDONESIA dan pemerintah negara asing.

Subdirektorat Konferensi Internasional, terdiri atas: a. Seksi Persiapan; b. Seksi Acara; c. Seksi Logistik; dan d. Seksi Jamuan.

(1) Seksi Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 719 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai penyiapan pelaksanaan konferensi internasional; (2) Seksi Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 719 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai acara dan

upacara yang berhubungan dengan konferensi internasional; (3) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 719 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai pemberian fasilitas bagi konferensi internasional dan memberikan cindera mata; dan (4) Seksi Jamuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 719 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang protokol mengenai jamuan yang berhubungan dengan konferensi internasional.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 698 huruf f mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Konsuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf c mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang konsuler yang meliputi pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali, serta perizinan penerbangan, perkapalan, legalisasi, dan jasa konsuler warga negara asing.

Direktorat Konsuler dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsuler yang meliputi pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali, serta perizinan penerbangan, perkapalan, legalisasi, dan jasa konsuler warga negara asing; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsuler yang meliputi pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali, serta perizinan penerbangan, perkapalan, legalisasi, dan jasa konsuler warga negara asing; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konsuler yang meliputi pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali, serta perizinan penerbangan, perkapalan, legalisasi, dan jasa konsuler warga negara asing; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsuler yang meliputi pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali, serta perizinan penerbangan, perkapalan, legalisasi, dan jasa konsuler warga negara asing; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler yang meliputi pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali, serta perizinan penerbangan, perkapalan, legalisasi, dan jasa konsuler warga negara asing; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Konsuler terdiri atas: a. Subdirektorat Paspor Diplomatik dan Dinas; b. Subdirektorat Visa Diplomatik dan Dinas; c. Subdirektorat Perizinan Tinggal Diplomatik dan Dinas;

d. Subdirektorat Perizinan Penerbangan, Perkapalan dan Legalisasi; e. Subdirektorat Jasa Konsuler Warga Negara Asing; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Paspor Diplomatik dan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsuler mengenai pembuatan paspor diplomatik dan paspor dinas Republik INDONESIA, pemberian izin ke luar negeri, rekomendasi permintaan visa kepada Perwakilan asing di INDONESIA, pendataan paspor diplomatik dan dinas, serta dokumen dan surat-surat perjalanan.

Subdirektorat Paspor Diplomatik dan Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 725, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang konsuler mengenai pembuatan paspor diplomatik dan paspor dinas Republik INDONESIA, pemberian izin ke luar negeri, rekomendasi permintaan visa kepada Perwakilan asing di INDONESIA, pendataan paspor diplomatik dan dinas, serta dokumen dan surat-surat perjalanan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang konsuler mengenai pembuatan paspor diplomatik dan paspor dinas Republik INDONESIA, pemberian izin ke luar negeri, rekomendasi permintaan visa kepada Perwakilan asing di INDONESIA, pendataan paspor diplomatik dan dinas, serta dokumen dan surat-surat perjalanan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konsuler mengenai pembuatan paspor diplomatik dan paspor dinas Republik INDONESIA,

pemberian izin ke luar negeri, rekomendasi permintaan visa kepada Perwakilan asing di INDONESIA, pendataan paspor diplomatik dan dinas, serta dokumen dan surat-surat perjalanan; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsuler mengenai pembuatan paspor diplomatik dan paspor dinas Republik INDONESIA, pemberian izin ke luar negeri, rekomendasi permintaan visa kepada Perwakilan asing di INDONESIA, pendataan paspor diplomatik dan dinas, serta dokumen dan surat-surat perjalanan; dan e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai pembuatan paspor diplomatik dan paspor dinas Republik INDONESIA, pemberian izin ke luar negeri, rekomendasi permintaan visa kepada Perwakilan asing di INDONESIA, pendataan paspor diplomatik dan dinas, serta dokumen dan surat-surat perjalanan.

Subdirektorat Paspor Diplomatik dan Dinas, terdiri atas: a. Seksi Amerika dan Eropa; b. Seksi Asia Pasifik dan Afrika; dan c. Seksi Pendataan.

(1) Seksi Amerika dan Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 727 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai pembuatan paspor diplomatik dan paspor dinas Republik INDONESIA, pemberian izin ke luar negeri, dan rekomendasi permintaan visa kepada Perwakilan asing dari wilayah Amerika dan Eropa di

INDONESIA. (2) Seksi Asia Pasifik dan Afrika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 727 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai pembuatan paspor diplomatik dan paspor dinas Republik INDONESIA, pemberian izin ke luar negeri, dan rekomendasi permintaan visa kepada Perwakilan asing dari wilayah Asia Pasifik dan Afrika di INDONESIA. (3) Seksi Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 727 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai pendataan paspor diplomatik dan dinas, dokumen, serta surat-surat perjalanan.

Subdirektorat Visa Diplomatik dan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsuler mengenai permohonan visa dari Perwakilan asing di INDONESIA dan Perwakilan Republik INDONESIA, permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah Republik INDONESIA, dan pejabat dari organisasi internasional.

Subdirektorat Visa Diplomatik dan Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang konsuler mengenai permohonan visa dari Perwakilan asing di INDONESIA dan Perwakilan Republik INDONESIA, permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah Republik INDONESIA, dan pejabat dari organisasi internasional; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang konsuler mengenai permohonan visa dari Perwakilan asing di INDONESIA dan Perwakilan Republik INDONESIA, permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah Republik INDONESIA, dan pejabat dari organisasi internasional; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konsuler mengenai permohonan visa dari Perwakilan asing di INDONESIA dan Perwakilan Republik INDONESIA, permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah Republik INDONESIA, dan pejabat dari organisasi internasional; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsuler mengenai permohonan visa dari Perwakilan asing di INDONESIA dan Perwakilan Republik INDONESIA, permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah Republik INDONESIA, dan pejabat dari organisasi internasional; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai permohonan visa dari Perwakilan asing di INDONESIA dan Perwakilan Republik INDONESIA, permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah Republik INDONESIA, dan pejabat dari organisasi internasional.

Subdirektorat Visa Diplomatik dan Dinas, terdiri atas: a. Seksi Amerika dan Eropa; b. Seksi Asia Pasifik c. Seksi Afrika dan Timur Tengah; dan d. Seksi Tenaga Ahli Asing dan Organisasi Internasional.

(1) Seksi Amerika dan Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai permohonan visa dari Perwakilan asing di INDONESIA dan Perwakilan

di wilayah Amerika dan Eropa. (2) Seksi Asia Pasifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai permohonan visa dari Perwakilan asing di INDONESIA dan Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia Pasifik. (3) Seksi Afrika dan Timur Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai permohonan visa dari Perwakilan asing di INDONESIA dan Perwakilan

di wilayah Afrika dan Timur Tengah.

(4) Seksi Tenaga Ahli Asing dan Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah

serta pejabat dari organisasi internasional.

Subdirektorat Perizinan Tinggal Diplomatik dan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsuler mengenai perizinan tinggal, keluar dan masuk kembali bagi warga negara asing di INDONESIA, serta warga negara asing di INDONESIA pemegang surat perjalanan laksana paspor PBB.

Subdirektorat Perizinan Tinggal Diplomatik dan Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 733, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang konsuler mengenai perizinan tinggal, keluar dan masuk kembali bagi warga negara asing di INDONESIA, serta warga negara asing di INDONESIA pemegang surat perjalanan laksana paspor PBB; b. penyiapan bahan pelaksanaan di bidang konsuler mengenai perizinan tinggal, keluar dan masuk kembali bagi warga negara asing di INDONESIA, serta warga negara asing di INDONESIA pemegang surat perjalanan laksana paspor PBB; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konsuler mengenai

perizinan tinggal, keluar dan masuk kembali bagi warga negara asing di INDONESIA, serta warga negara asing di INDONESIA pemegang surat perjalanan laksana paspor PBB; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsuler mengenai perizinan tinggal, keluar dan masuk kembali bagi warga negara asing di INDONESIA, serta warga negara asing di INDONESIA pemegang surat perjalanan laksana paspor PBB; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam perizinan tinggal, keluar dan masuk kembali bagi warga negara asing di INDONESIA, serta warga negara asing di INDONESIA pemegang surat perjalanan laksana paspor PBB.

Subdirektorat Perizinan Tinggal Diplomatik dan Dinas, terdiri atas: a. Seksi Amerika dan Eropa; b. Seksi Asia Pasifik dan Afrika; dan c. Seksi Organisasi Internasional.

(1) Seksi Amerika dan Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai perizinan tinggal, keluar dan masuk kembali bagi warga negara asing dari wilayah Amerika dan Eropa. (2) Seksi Asia Pasifik dan Afrika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai perizinan tinggal, keluar dan masuk kembali bagi warga negara asing dari wilayah Asia Pasifik dan Afrika. (3) Seksi Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai perizinan tinggal, keluar dan masuk kembali bagi warga negara asing di INDONESIA dan warga negara asing dari Organisasi Internasional termasuk pemegang surat perjalanan laksana paspor PBB.

Subdirektorat Perizinan Penerbangan, Perkapalan dan Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsuler mengenai perizinan penerbangan asing, perizinan perkapalan asing dan masalah dokumen warga negara asing di INDONESIA, serta masalah dokumen warga

yang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Subdirektorat Perizinan Penerbangan, Perkapalan dan Legalisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 737, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang konsuler mengenai perizinan penerbangan asing, perizinan perkapalan asing dan masalah dokumen warga negara asing di INDONESIA, serta masalah dokumen warga

yang melakukan

perjalanan ke luar negeri; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang konsuler mengenai perizinan penerbangan asing, perizinan perkapalan asing dan masalah dokumen warga negara asing di INDONESIA, serta masalah dokumen warga

yang melakukan perjalanan ke luar negeri; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konsuler mengenai perizinan penerbangan asing, perizinan perkapalan asing dan masalah dokumen warga negara asing di INDONESIA, serta masalah dokumen warga negara INDONESIA yang melakukan perjalanan ke luar negeri; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsuler mengenai perizinan penerbangan asing, perizinan perkapalan asing dan masalah dokumen warga negara asing di INDONESIA, serta masalah dokumen warga negara INDONESIA yang melakukan perjalanan ke luar negeri; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai perizinan penerbangan asing, perizinan perkapalan asing dan masalah dokumen warga negara asing di INDONESIA, serta masalah dokumen warga negara INDONESIA yang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Subdirektorat Perizinan Penerbangan, Perkapalan dan Legalisasi, terdiri atas: a. Seksi Perizinan Penerbangan; b. Seksi Perizinan Perkapalan; dan c. Seksi Legalisasi.

(1) Seksi Perizinan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739 huruf a, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai perizinan penerbangan asing ke INDONESIA dan penerbangan INDONESIA ke luar negeri. (2) Seksi Perizinan Perkapalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai perizinan perkapalan asing ke INDONESIA dan perkapalan INDONESIA ke luar negeri. (3) Seksi Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai pengesahan dokumen warga negara asing di INDONESIA dan warga negara INDONESIA yang ke luar negeri.

Subdirektorat Jasa Konsuler Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsuler mengenai jasa konsuler, pendataan dan penyelesaian warga negara asing bermasalah di INDONESIA.

Subdirektorat Jasa Konsuler Warga Negara Asing dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang konsuler mengenai jasa konsuler, pendataan dan penyelesaian warga negara asing bermasalah di INDONESIA; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang konsuler mengenai jasa konsuler, pendataan dan penyelesaian warga negara asing bermasalah di INDONESIA; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konsuler mengenai jasa konsuler, pendataan dan penyelesaian warga negara asing bermasalah di INDONESIA; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsuler mengenai jasa konsuler, pendataan dan penyelesaian warga negara asing bermasalah di INDONESIA; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai jasa konsuler, pendataan dan penyelesaian warga negara asing bermasalah di INDONESIA.

Subdirektorat Jasa Konsuler Warga Negara Asing terdiri atas: a. Seksi Pidana; b. Seksi Perdata; c. Seksi Non Yudisial; dan d. Seksi Kerja Sama Kekonsuleran.

(1) Seksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai jasa konsuler pendataan dan penyelesaian kasus warga negara asing

bermasalah yang berkaitan dengan masalah pidana. (2) Seksi Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai jasa konsuler pendataan dan penyelesaian kasus warga negara asing bermasalah yang berkaitan dengan masalah perdata. (3) Seksi Non Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai jasa konsuler pendataan dan penyelesaian kasus warga negara asing bermasalah yang berkaitan dengan masalah non yudisial seperti kecelakaan dan bencana alam. (4) Seksi Kerja Sama Kekonsuleran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konsuler mengenai kerja sama kekonsuleran dengan negara asing terkait dengan pendataan dan penyelesaian masalah warga negara asing termasuk mandatory consular notification.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724 huruf f, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Fasilitas Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf d, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang fasilitas diplomatik yang meliputi pemberian fasilitas kendaraan bermotor, fasilitas perpajakan dan pengendalian asas resiprositas, fasilitas pendaftaran, fasilitas kunjungan dan akreditasi, fasilitas perizinan, bangunan, dan monitoring, serta fasilitas importasi atau eksportasi barang.

Direktorat Fasilitas Diplomatik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitas diplomatik yang meliputi pemberian fasilitas kendaraan bermotor, fasilitas perpajakan dan pengendalian asas resiprositas, fasilitas pendaftaran, fasilitas kunjungan dan akreditasi, fasilitas perizinan, bangunan, dan monitoring, serta fasilitas importasi atau eksportasi barang; b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas diplomatik yang meliputi pemberian fasilitas kendaraan bermotor, fasilitas perpajakan dan pengendalian asas resiprositas, fasilitas pendaftaran, fasilitas kunjungan dan akreditasi, fasilitas perizinan, bangunan, dan monitoring, serta fasilitas importasi atau eksportasi barang; c. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang fasilitas diplomatik yang meliputi pemberian fasilitas kendaraan bermotor, fasilitas perpajakan dan pengendalian asas resiprositas, fasilitas pendaftaran, fasilitas kunjungan dan akreditasi, fasilitas perizinan, bangunan, dan monitoring, serta

fasilitas importasi atau eksportasi barang; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas diplomatik yang meliputi pemberian fasilitas kendaraan bermotor, fasilitas perpajakan dan pengendalian asas resiprositas, fasilitas pendaftaran, fasilitas kunjungan dan akreditasi, fasilitas perizinan, bangunan, dan monitoring, serta fasilitas importasi atau eksportasi barang; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitas diplomatik yang meliputi pemberian fasilitas kendaraan bermotor, fasilitas perpajakan dan pengendalian asas resiprositas, fasilitas pendaftaran, fasilitas kunjungan dan akreditasi, fasilitas perizinan, bangunan, dan monitoring, serta fasilitas importasi atau eksportasi barang; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Fasilitas Diplomatik, terdiri atas: a. Subdirektorat Kendaraan Bermotor; b. Subdirektorat Perpajakan dan Pengendalian Asas Resiprositas c. Subdirektorat Pendaftaran, Fasilitas Kunjungan Daerah dan Akreditasi; d. Subdirektorat Perizinan, Bangunan dan Monitoring; e. Subdirektorat Barang; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas diplomatik mengenai perizinan fasilitas kendaraan bermotor milik Perwakilan negara asing dan pejabatnya, pemberian Nomor Polisi kepada organisasi internasional dan

pejabatnya, dan pelaksanaan evaluasi terhadap fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara akreditasi.

Subdirektorat Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 749, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi di bidang fasilitas diplomatik mengenai perizinan fasilitas kendaraan bermotor milik Perwakilan negara asing dan pejabatnya, pemberian Nomor Polisi kepada organisasi internasional dan pejabatnya, dan pelaksanaan evaluasi terhadap fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan

di negara akreditasi; b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas diplomatik mengenai perizinan fasilitas kendaraan bermotor milik Perwakilan negara asing dan pejabatnya, pemberian Nomor Polisi kepada organisasi internasional dan pejabatnya, dan pelaksanaan evaluasi terhadap fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara akreditasi; c. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang fasilitas diplomatik mengenai perizinan fasilitas kendaraan bermotor milik Perwakilan negara asing dan pejabatnya, pemberian Nomor Polisi kepada organisasi internasional dan pejabatnya, dan pelaksanaan evaluasi terhadap fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara akreditasi; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas diplomatik mengenai perizinan fasilitas kendaraan bermotor milik Perwakilan negara asing dan pejabatnya, pemberian Nomor Polisi kepada organisasi internasional dan pejabatnya, dan

pelaksanaan evaluasi terhadap fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan

di negara akreditasi; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik mengenai perizinan fasilitas kendaraan bermotor milik Perwakilan negara asing dan pejabatnya, pemberian Nomor Polisi kepada organisasi internasional dan pejabatnya, dan pelaksanaan evaluasi terhadap fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara akreditasi.

Subdirektorat Kendaraan Bermotor, terdiri atas: a. Seksi Kendaraan Bermotor Wilayah Asia Pasifik dan Afrika; b. Seksi Kendaraan Bermotor Wilayah Amerika dan Eropa; dan c. Seksi Kendaraan Bermotor Organisasi Internasional PBB dan NonPBB.

(1) Seksi Kendaraan Bermotor Wilayah Asia Pasifik dan Afrika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik mengenai perizinan fasilitas kendaraan bermotor termasuk pemasukan, pengeluaran dan pembebasan pajak tahunan, bea cukai kendaraan bermotor milik Perwakilan negara asing dan pejabatnya untuk wilayah Asia Pasifik dan Afrika, dan evaluasi fasilitas kendaraan bermotor yang diberikan kepada Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia Pasifik dan Afrika.

(2) Seksi Kendaraan Bermotor Wilayah Amerika dan Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik mengenai perizinan fasilitas kendaraan bermotor termasuk pemasukan, pengeluaran dan pembebasan pajak tahunan, bea cukai kendaraan bermotor milik Perwakilan negara asing dan pejabatnya untuk wilayah Amerika dan Eropa, dan evaluasi fasilitas kendaraan bermotor yang diberikan kepada Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Amerika dan Eropa. (3) Seksi Kendaraan Bermotor Organisasi Internasional PBB dan Non PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik mengenai perizinan fasilitas kendaraan bermotor termasuk pemasukan, pengeluaran dan pembebasan pajak tahunan, bea cukai kendaraan bermotor milik organisasi internasional dan pejabatnya yang disetarakan dengan Perwakilan negara asing, dan pemberian Nomor Polisi bagi Organisasi Internasional PBB dan Non PBB beserta pejabatnya.

Subdirektorat Perpajakan dan Pengendalian Asas Resiprositas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas diplomatik mengenai pemberian fasilitas perpajakan bagi Perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang disetarakan dengan Perwakilan

negara asing, serta evaluasi fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan

di negara akreditasi dan fasilitas diplomatik yang dapat diberikan bagi Perwakilan negara asing, Kantor nonKedutaan/Konsulat Jenderal/Konsulat, dan organisasi internasional di INDONESIA.

Subdirektorat Perpajakan dan Pengendalian Asas Resiprositas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitas diplomatik mengenai pemberian fasilitas perpajakan bagi Perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang disetarakan dengan Perwakilan negara asing, serta evaluasi fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan

di negara akreditasi dan fasilitas diplomatik yang dapat diberikan bagi Perwakilan negara asing, Kantor nonKedutaan/Konsulat Jenderal/Konsulat, dan organisasi internasional di INDONESIA; b. pelaksana kebijakan pelaksanaan di bidang fasilitas diplomatik mengenai pemberian fasilitas perpajakan bagi Perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang disetarakan dengan Perwakilan negara asing, serta evaluasi fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan

di negara akreditasi dan fasilitas diplomatik yang dapat diberikan bagi Perwakilan negara asing, Kantor nonKedutaan/Konsulat Jenderal/Konsulat, dan organisasi internasional di INDONESIA; c. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang fasilitas diplomatik mengenai pemberian fasilitas perpajakan bagi Perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang disetarakan dengan Perwakilan negara asing, serta evaluasi fasilitas yang diberikan

kepada Perwakilan

di negara akreditasi dan fasilitas diplomatik yang dapat diberikan bagi Perwakilan negara asing, Kantor nonKedutaan/Konsulat Jenderal/Konsulat, dan organisasi internasional di INDONESIA; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas diplomatik mengenai pemberian fasilitas perpajakan bagi Perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang disetarakan dengan Perwakilan negara asing, serta evaluasi fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara akreditasi dan fasilitas diplomatik yang dapat diberikan bagi Perwakilan negara asing, Kantor nonKedutaan/Konsulat Jenderal/Konsulat, dan organisasi internasional di INDONESIA; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik mengenai pemberian fasilitas perpajakan bagi Perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang disetarakan dengan Perwakilan negara asing, serta evaluasi fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan

di negara akreditasi dan fasilitas diplomatik yang dapat diberikan bagi Perwakilan negara asing, Kantor nonKedutaan/Konsulat Jenderal/Konsulat, dan organisasi internasional di INDONESIA.

Subdirektorat Perpajakan dan Pengendalian Asas Resiprositas, terdiri atas: a. Seksi Perpajakan Wilayah Asia Pasifik dan Afrika; b. Seksi Perpajakan Wilayah Amerika dan Eropa; dan c. Seksi Perpajakan Organisasi Internasional dan Pengendalian Asas Resiprositas.

(1) Seksi Perpajakan Wilayah Asia Pasifik dan Afrika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik mengenai pemberian fasilitas perpajakan bagi Perwakilan negara asing wilayah Asia Pasifik dan Afrika dan fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan

di wilayah Asia Pasifik dan Afrika. (2) Seksi Perpajakan Wilayah Amerika dan Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik mengenai pemberian fasilitas perpajakan bagi Perwakilan negara asing wilayah Amerika dan Eropa dan fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan

di wilayah Amerika dan Eropa. (3) Seksi Perpajakan Organisasi Internasional dan Pengendalian Asas Resiprositas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik mengenai pemberian fasilitas perpajakan bagi organisasi internasional yang disetarakan dengan Perwakilan negara asing, fasilitas diplomatik yang diberikan bagi Kantor nonKedutaan/Konsulat Jenderal/Konsulat dan organisasi internasional di INDONESIA, dan pendataan penyeimbangan seluruh

fasilitas berdasarkan asas resiprositas antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah negara sahabat.

Subdirektorat Pendaftaran, Fasilitas Kunjungan Daerah dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas diplomatik mengenai pendaftaran, fasilitas kunjungan daerah, status akreditasi, penerbitan kartu tanda pengenal (Kartu ID), dan penerbitan surat rekomendasi Permohonan Pas Bandara dan Pelabuhan bagi Kantor dan pejabat Perwakilan negara asing dan organisasi internasional di INDONESIA, serta pelaksanaan evaluasi terhadap fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara akreditasi.

Subdirektorat Pendaftaran, Fasilitas Kunjungan Daerah dan Akreditasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 757, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitas diplomatik mengenai pendaftaran, fasilitas kunjungan daerah, status akreditasi, penerbitan kartu tanda pengenal (Kartu ID), dan penerbitan surat rekomendasi Permohonan Pas Bandara dan Pelabuhan bagi Kantor dan pejabat Perwakilan negara asing dan organisasi internasional di INDONESIA, serta pelaksanaan evaluasi terhadap fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara akreditasi; b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas diplomatik mengenai pendaftaran, fasilitas kunjungan daerah, status akreditasi, penerbitan kartu tanda pengenal (Kartu ID), dan penerbitan surat rekomendasi Permohonan Pas Bandara dan Pelabuhan bagi Kantor dan pejabat Perwakilan negara asing dan

organisasi internasional di INDONESIA, serta pelaksanaan evaluasi terhadap fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara akreditasi; c. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang fasilitas diplomatik mengenai pendaftaran, fasilitas kunjungan daerah, status akreditasi, dan penerbitan kartu tanda pengenal (Kartu ID), penerbitan surat rekomendasi Permohonan Pas Bandara dan Pelabuhan bagi Kantor dan pejabat Perwakilan negara asing dan organisasi internasional di INDONESIA, serta pelaksanaan evaluasi terhadap fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara akreditasi; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas diplomatik mengenai pendaftaran, fasilitas kunjungan daerah, status akreditasi, penerbitan kartu tanda pengenal (Kartu ID), dan penerbitan surat rekomendasi Permohonan Pas Bandara dan Pelabuhan bagi Kantor dan pejabat Perwakilan negara asing dan organisasi internasional di INDONESIA, serta pelaksanaan evaluasi terhadap fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan

di negara akreditasi; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik mengenai pendaftaran, fasilitas kunjungan daerah, status akreditasi, penerbitan kartu tanda pengenal (Kartu ID), dan penerbitan surat rekomendasi Permohonan Pas Bandara dan Pelabuhan bagi Kantor dan pejabat Perwakilan negara asing dan organisasi internasional di INDONESIA, serta pelaksanaan evaluasi terhadap fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan

di negara akreditasi.

Subdirektorat Pendaftaran, Fasilitas Kunjungan Daerah dan Akreditasi, terdiri atas: a. Seksi Pendaftaran dan Kartu Tanda Pengenal Wilayah Asia Pasifik dan Afrika dan ASEAN; b. Seksi Pendaftaran dan Kartu Tanda Pengenal Wilayah Amerika dan Eropa dan Organisasi Internasional; dan c. Seksi Fasilitas Kunjungan Daerah dan Akreditasi.

(1) Seksi Pendaftaran dan Kartu Tanda Pengenal Wilayah Asia Pasifik dan Afrika dan ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik mengenai pendaftaran, penerbitan kartu tanda pengenal (Kartu ID), dan penerbitan surat rekomendasi Permohonan Pas Bandara dan Pelabuhan bagi Kantor dan pejabat Perwakilan negara asing pada wilayah Asia, Pasifik dan Afrika, Perwakilan Tetap ASEAN, Misi Diplomatik ASEAN, dan Sekretariat ASEAN, dan pelaksanaan evaluasi terhadap fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia Pasifik dan Afrika. (2) Seksi Pendaftaran dan Kartu Tanda Pengenal Wilayah Amerika dan Eropa dan Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik mengenai pendaftaran, penerbitan kartu tanda pengenal (Kartu ID), dan penerbitan surat rekomendasi Permohonan Pas

Bandara dan Pelabuhan bagi Kantor dan pejabat Perwakilan negara asing pada wilayah Amerika dan Eropa, organisasi internasional PBB dan nonPBB, dan pelaksanaan evaluasi terhadap fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan

di wilayah Amerika dan Eropa. (3) Seksi Kunjungan Daerah dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik mengenai izin kunjungan daerah bagi Perwakilan negara asing dan organisasi internasional, akreditasi Kantor Perwakilan, dan akreditasi pejabat Perwakilan negara asing dan organisasi internasional termasuk pengangkatan Konsul Jenderal, Konsul, Atase Pertahanan, Atase Teknis, Konsul Jenderal Kehormatan, dan Konsul Kehormatan negara asing untuk INDONESIA.

Subdirektorat Perizinan, Bangunan dan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas diplomatik mengenai monitoring dan analisis terhadap pemberian fasilitas diplomatik dan perizinan penggunaan pesawat pemancar, frekuensi radio, izin penggunaan senjata api untuk tamu negara, pengawasan terhadap pembelian dan penjualan properti, dan perizinan renovasi bangunan Perwakilan negara asing dan organisasi internasional.

Subdirektorat Perizinan, Bangunan dan Monitoring dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 761,

menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitas diplomatik mengenai monitoring dan analisis terhadap pemberian fasilitas diplomatik dan perizinan penggunaan pesawat pemancar, frekuensi radio, izin penggunaan senjata api untuk tamu negara, pengawasan terhadap pembelian dan penjualan properti, dan perizinan renovasi bangunan Perwakilan negara asing dan organisasi internasional; b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas diplomatik mengenai monitoring dan analisis terhadap pemberian fasilitas diplomatik dan perizinan penggunaan pesawat pemancar, frekuensi radio, izin penggunaan senjata api untuk tamu negara, pengawasan terhadap pembelian dan penjualan properti, dan perizinan renovasi bangunan Perwakilan negara asing dan organisasi internasional; c. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang fasilitas diplomatik mengenai monitoring dan analisis terhadap pemberian fasilitas diplomatik dan perizinan penggunaan pesawat pemancar, frekuensi radio, izin penggunaan senjata api untuk tamu negara, pengawasan terhadap pembelian dan penjualan properti, dan perizinan renovasi bangunan Perwakilan negara asing dan organisasi internasional; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas diplomatik mengenai monitoring dan analisis terhadap pemberian fasilitas diplomatik dan perizinan penggunaan pesawat pemancar, frekuensi radio, izin penggunaan senjata api untuk tamu negara, pengawasan terhadap pembelian dan penjualan properti, dan perizinan renovasi bangunan Perwakilan negara asing dan organisasi internasional; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik mengenai monitoring dan analisis terhadap pemberian fasilitas diplomatik dan perizinan penggunaan pesawat pemancar, frekuensi radio, izin penggunaan senjata api untuk tamu negara, pengawasan terhadap pembelian dan penjualan properti, dan perizinan renovasi bangunan, pembelian dan penjualan properti Perwakilan negara asing dan organisasi internasional.

Subdirektorat Perizinan, Bangunan dan Monitoring, terdiri atas: a. Seksi Bangunan; b. Seksi Perizinan; dan c. Seksi Monitoring Fasilitas Diplomatik.

(1) Seksi Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik mengenai perizinan terhadap pembelian, penjualan dan penyewaan properti, dan perizinan renovasi bangunan bagi Perwakilan negara asing dan organisasi internasional. (2) Seksi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik mengenai perizinan penggunaan pesawat pemancar, frekuensi radio, izin penggunaan senjata api untuk tamu Negara,

analisis program pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, dan rekomendasi di bidang fasilitas diplomatik kepada Perwakilan negara asing dan organisasi internasional. (3) Seksi Monitoring Fasilitas Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik mengenai monitoring atas pemberian fasilitas diplomatik kepada Perwakilan negara asing dan organisasi internasional, pengaduan dan gangguan keamanan terhadap Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional, analisis program pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, dan rekomendasi di bidang fasilitas diplomatik kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional.

Subdirektorat Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748 huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas diplomatik mengenai monitoring dan perizinan terhadap fasilitas barang, minuman keras dan kantong diplomatik milik Perwakilan negara asing beserta pejabatnya, serta evaluasi fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara akreditasi.

Subdirektorat Barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitas diplomatik mengenai monitoring dan perizinan terhadap fasilitas barang, minuman keras dan kantong

diplomatik milik Perwakilan negara asing beserta pejabatnya, serta evaluasi fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan

di negara akreditasi; b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas diplomatik mengenai monitoring dan perizinan terhadap fasilitas barang, minuman keras dan kantong diplomatik milik Perwakilan negara asing beserta pejabatnya, serta evaluasi fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara akreditasi; c. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang fasilitas diplomatik mengenai monitoring dan perizinan terhadap fasilitas barang, minuman keras dan kantong diplomatik milik Perwakilan negara asing beserta pejabatnya, serta evaluasi fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan

di negara akreditasi; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas diplomatik mengenai monitoring dan perizinan terhadap fasilitas barang, minuman keras dan kantong diplomatik milik Perwakilan negara asing beserta pejabatnya, serta evaluasi fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan

di negara akreditasi; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik mengenai monitoring dan perizinan terhadap fasilitas barang, minuman keras dan kantong diplomatik milik Perwakilan negara asing beserta pejabatnya, serta evaluasi fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan

di negara akreditasi.

Subdirektorat Barang, terdiri atas: a. Seksi Barang Wilayah Asia Pasifik dan Afrika dan

Organisasi Internasional PBB; dan b. Seksi Barang Wilayah Amerika dan Eropa.

(1) Seksi Barang Wilayah Asia Pasifik dan Afrika dan Organisasi Internasional PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 767 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik mengenai pemasukan dan pengeluaran barang milik Perwakilan negara asing beserta pejabat dan keluarganya untuk wilayah Asia Pasifik dan Afrika dan organisasi internasional PBB, dan evaluasi fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia Pasifik dan Afrika dan organisasi internasional PBB. (2) Seksi Barang Wilayah Amerika dan Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 767 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik mengenai pemasukan dan pengeluaran barang milik Perwakilan negara asing beserta pejabat dan keluarganya untuk wilayah Amerika dan Eropa, dan evaluasi fasilitas yang diberikan kepada Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Amerika dan Eropa.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748 huruf f, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Perlindungan Warga Negara INDONESIA dan Badan Hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf e, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, kampanye penyadaran publik, harmonisasi kebijakan dan regulasi, dan pengembangan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.

Direktorat Perlindungan Warga Negara INDONESIA dan Badan Hukum INDONESIA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, kampanye penyadaran publik, harmonisasi kebijakan dan regulasi, dan pengembangan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, kampanye penyadaran publik, harmonisasi kebijakan dan regulasi, dan pengembangan kerja sama bilateral, regional, dan

multilateral; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, kampanye penyadaran publik, harmonisasi kebijakan dan regulasi, dan pengembangan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, kampanye penyadaran publik, harmonisasi kebijakan dan regulasi, dan pengembangan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral; e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, kampanye penyadaran publik, harmonisasi kebijakan dan regulasi, dan pengembangan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral; dan f. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

Direktorat Perlindungan Warga Negara INDONESIA dan Badan Hukum INDONESIA, terdiri atas: a. Subdirektorat Kawasan I; b. Subdirektorat Kawasan II; c. Subdirektorat Kawasan III;

d. Subdirektorat Kawasan IV; e. Subdirektorat Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Kawasan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Amerika Utara.

Subdirektorat Kawasan I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 773, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, dan pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Amerika Utara; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, dan pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Asia Tenggara dan kawasan

Amerika Utara; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, dan pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Amerika Utara; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, dan pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Amerika Utara; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, dan pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Amerika Utara.

Subdirektorat Kawasan I, terdiri atas: a. Seksi Malaysia I; b. Seksi Malaysia II; c. Seksi Amerika Utara dan Asia Tenggara NonMalaysia; dan d. Seksi Pengembangan Kebijakan dan Kerja Sama Bilateral Kawasan I.

(1) Seksi Malaysia I sebagaimana dimaksud pada Pasal 775 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, dan pengawasan kekonsuleran pada wilayah Malaysia I. (2) Seksi Malaysia II sebagaimana dimaksud pada Pasal 775 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, dan pengawasan kekonsuleran pada wilayah Malaysia II. (3) Seksi Amerika Utara dan Asia Tenggara NonMalaysia sebagaimana dimaksud pada Pasal 775 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, dan pengawasan kekonsuleran pada wilayah Amerika Utara dan Asia Tenggara NonMalaysia.

(4) Seksi Pengembangan Kebijakan dan Kerja Sama Bilateral Kawasan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 775 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA mengenai pengembangan kebijakan dan kerja sama bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Amerika Utara.

Subdirektorat Kawasan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Timur Tengah GCC dan Eropa.

Subdirektorat Kawasan II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 777, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Timur Tengah GCC dan Eropa; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan warga

dan badan

hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Timur Tengah GCC dan Eropa; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Timur Tengah GCC dan Eropa; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Timur Tengah GCC dan Eropa; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Timur Tengah GCC dan Eropa.

Subdirektorat Kawasan II, terdiri atas: a. Seksi Arab Saudi I; b. Seksi Arab Saudi II; c. Seksi Eropa dan Timur Tengah GCC NonArab Saudi; dan

d. Seksi Pengembangan Kebijakan dan Kerja Sama Bilateral Kawasan II.

(1) Seksi Arab Saudi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 779 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, dan pengawasan kekonsuleran pada wilayah Arab Saudi I. (2) Seksi Arab Saudi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 779 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, dan pengawasan kekonsuleran pada wilayah Arab Saudi II. (3) Seksi Eropa dan Timur Tengah GCC NonArab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 779 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi

pemulangan, dan pengawasan kekonsuleran pada wilayah Eropa dan Timur Tengah GCC NonArab Saudi. (4) Seksi Pengembangan Kebijakan dan Kerja Sama Bilateral Kawasan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 779 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA mengenai pengembangan kebijakan dan kerja sama bilateral dengan negara-negara di kawasan Eropa dan Timur Tengah GCC.

Subdirektorat Kawasan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, Afrika, Amerika Selatan, Karibia, dan Pasifik.

Subdirektorat Kawasan III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 781, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, Afrika, Amerika

Selatan, Karibia, dan Pasifik; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, Afrika, Amerika Selatan, Karibia, dan Pasifik; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, Afrika, Amerika Selatan, Karibia, dan Pasifik; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, Afrika, Amerika Selatan, Karibia, dan Pasifik; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, Afrika, Amerika Selatan, Karibia, dan Pasifik.

Subdirektorat Kawasan III, terdiri atas: a. Seksi Asia Selatan dan Asia Tengah; b. Seksi Afrika, Amerika Selatan dan Karibia; c. Seksi Pasifik; dan d. Seksi Pengembangan Kebijakan dan Kerja Sama Bilateral Kawasan III.

(1) Seksi Asia Selatan dan Asia Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, dan pengawasan kekonsuleran pada wilayah Asia Selatan dan Asia Tengah. (2) Seksi Afrika, Amerika Selatan dan Karibia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, dan pengawasan kekonsuleran pada wilayah Afrika, Amerika Selatan dan Karibia. (3) Seksi Pasifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, dan pengawasan kekonsuleran pada wilayah Pasifik. (4) Seksi Pengembangan Kebijakan dan Kerja Sama Bilateral Kawasan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA mengenai pengembangan kebijakan dan kerja sama bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, Afrika, Amerika Selatan, Karibia dan Pasifik.

Subdirektorat Kawasan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Asia Timur dan kawasan Timur Tengah NonGCC.

Subdirektorat Kawasan IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 785, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Asia Timur dan kawasan Timur Tengah NonGCC; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Asia Timur dan kawasan Timur Tengah NonGCC; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Asia Timur dan kawasan Timur Tengah NonGCC; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Asia Timur dan kawasan Timur Tengah NonGCC; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian

bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, dan pengembangan kerja sama bilateral di kawasan Asia Timur dan kawasan Timur Tengah NonGCC.

Subdirektorat Kawasan IV, terdiri atas: a. Seksi Republik Rakyat Tiongkok; b. Seksi Asia Timur NonRRT; c. Seksi Timur Tengah NonGCC; dan d. Seksi Pengembangan Kebijakan dan Kerja Sama Bilateral Kawasan IV.

(1) Seksi Republik Rakyat Tiongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 787 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, dan pengawasan kekonsuleran pada wilayah Republik Rakyat Tiongkok. (2) Seksi Asia Timur NonRRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 787 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, dan pengawasan kekonsuleran pada wilayah Asia Timur NonRRT.

(3) Seksi Timur Tengah NonGCC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 787 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, dan pengawasan kekonsuleran pada wilayah Timur Tengah NonGCC. (4) Seksi Pengembangan Kebijakan dan Kerja Sama Bilateral Kawasan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 787 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA mengenai pengembangan kebijakan dan kerja sama bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tengah NonGCC.

Subdirektorat Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA dalam penguatan kelembagaan, pengelolaan basis data, pemberian bantuan hukum, harmonisasi kebijakan dan regulasi, pengembangan kerja sama regional dan multilateral, kampanye penyadaran publik, serta monitoring dan evaluasi pelayanan perlindungan oleh Perwakilan Republik INDONESIA.

Subdirektorat Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA dalam penguatan kelembagaan, pengelolaan basis data, pemberian bantuan hukum, harmonisasi kebijakan dan regulasi, pengembangan kerja sama regional dan multilateral, kampanye penyadaran publik, serta monitoring dan evaluasi pelayanan perlindungan oleh Perwakilan Republik INDONESIA; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA dalam penguatan kelembagaan, pengelolaan basis data, pemberian bantuan hukum, harmonisasi kebijakan dan regulasi, pengembangan kerja sama regional dan multilateral, kampanye penyadaran publik, serta monitoring dan evaluasi pelayanan perlindungan oleh Perwakilan Republik INDONESIA; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA dalam penguatan kelembagaan, pengelolaan basis data, pemberian bantuan hukum, harmonisasi kebijakan dan regulasi, pengembangan kerja sama regional dan multilateral, kampanye penyadaran publik, serta monitoring dan evaluasi pelayanan perlindungan oleh Perwakilan Republik INDONESIA; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA dalam penguatan kelembagaan, pengelolaan basis data, pemberian bantuan hukum, harmonisasi kebijakan dan

regulasi, pengembangan kerja sama regional dan multilateral, kampanye penyadaran publik, serta monitoring dan evaluasi pelayanan perlindungan oleh Perwakilan Republik INDONESIA; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA dalam penguatan kelembagaan, pengelolaan basis data, pemberian bantuan hukum, harmonisasi kebijakan dan regulasi, pengembangan kerja sama regional dan multilateral, kampanye penyadaran publik, serta monitoring dan evaluasi pelayanan perlindungan oleh Perwakilan Republik INDONESIA.

Subdirektorat Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan, terdiri atas: a. Seksi Basis Data, Analisis Kasus dan Bantuan Hukum; b. Seksi Multilateral dan Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi; c. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan d. Seksi Kampanye Penyadaran Publik.

(1) Seksi Basis Data, Analisis Kasus dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA dalam pengembangan sistem basis data, analisis kasus, dan penyediaan bantuan hukum. (2) Seksi Multilateral dan Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791 huruf

b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA dalam pengembangan kerja sama regional dan multilateral, dan harmonisasi kebijakan dan regulasi. (3) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perlindungan oleh Perwakilan Republik INDONESIA. (4) Seksi Kampanye Penyadaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan warga

dan badan hukum INDONESIA dalam pelaksanaan kegiatan kampanye penyadaran publik.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772 huruf f, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler terdiri atas jabatan fungsional diplomat dan jabatan fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan

intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 797, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d. penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Inspektorat Jenderal terdiri atas: a. Sekretariat Inspektorat Jenderal; b. Inspektorat Wilayah I; c. Inspektorat Wilayah II, d. Inspektorat Wilayah III, dan e. Inspektorat Wilayah IV.

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas substansi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 800 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan; b. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran; d. pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, tata usaha pimpinan, dokumentasi, tata persuratan, dan kearsipan; e. penyiapan koordinasi analisis data, basis data, penyusunan kertas kerja, dan pelaporan; f. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik; g. penyiapan pemberian dukungan kerja sama antarlembaga; dan h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Sekretariat Inspektorat Jenderal, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan, Organisasi dan Kertas Kerja; b. Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Pemantauan dan Analisis Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan e. Bagian Kerja Sama Antarlembaga dan Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan, Organisasi dan Kertas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 802 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kegiatan, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyiapan penyusunan peraturan dan ketetapan, analisis jabatan, evaluasi jabatan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Bagian Perencanaan, Organisasi dan Kertas Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 803, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan; b. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyusunan peraturan dan ketetapan, penelaahan, serta pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan; c. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan; dan d. penyiapan bahan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja dan pelaporan.

Bagian Perencanaan, Organisasi dan Kertas Kerja terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja; dan d. Subbagian Analisis Data, Penyusunan Kertas Kerja dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan. (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyusunan peraturan dan ketetapan, penelaahan, serta pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan. (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja dimaksud dalam Pasal 805 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan. (4) Subbagian Analisis Data, Penyusunan Kertas Kerja dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja dan pelaporan.

Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 802 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha pimpinan, tata persuratan, dokumentasi, dan kearsipan, serta pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.

Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 807, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelayanan administrasi dan keprotokolan Inspektur Jenderal; b. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan pelantikan eselon III dan IV, serah terima jabatan, pemantapan substansi, pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan disiplin pegawai; c. pelaksanaan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan, penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara, pemeliharaan inventaris, pemeliharaan gedung dan Barang Milik Negara, serta urusan dalam perkantoran; dan d. pengelolaan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan.

Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; b. Subbagian Kepegawaian; c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan d. Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan.

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 809 huruf a, mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan keprotokolan Inspektur Jenderal. (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 809 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan pelantikan eselon III dan IV, serah terima

jabatan, pemantapan substansi, pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan disiplin pegawai. (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 809 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan, penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara, pemeliharaan inventaris, pemeliharaan gedung dan Barang Milik Negara, serta urusan dalam perkantoran. (4) Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 809 huruf d, mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 802 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 811, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, pengendalian anggaran dan perhitungan anggaran; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, administrasi dan pembayaran perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, tagihan lainnya, dan verifikasi anggaran; dan c. pelaksanaan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Anggaran; b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Anggaran.

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, pengendalian anggaran dan perhitungan anggaran. (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, administrasi dan pembayaran perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, tagihan lainnya, dan verifikasi anggaran. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813 huruf c, mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Bagian Pemantauan dan Analisis Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 802 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis dan pelaporan terhadap hasil pengawasan intern dan ekstern, serta tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

Bagian Pemantauan dan Analisis Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 815, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pelaporan terhadap hasil pengawasan intern dan ekstern, pengelolaan basis data, serta tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pada Satuan/Unit Kerja pada Wilayah I yang meliputi Perwakilan

di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Perutusan Tetap Republik INDONESIA untuk ASEAN serta unit organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pelaporan terhadap hasil pengawasan intern dan ekstern, pengelolaan basis data, serta tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pada Satuan/Unit Kerja pada Wilayah II yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Eropa Barat dan Selatan, Eropa Utara dan Tengah, dan Eropa Timur, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional; c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pelaporan terhadap hasil pengawasan intern dan ekstern, pengelolaan basis data, serta tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pada Satuan/Unit Kerja pada Wilayah III yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Afrika, Timur Tengah, serta unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal; dan d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pelaporan terhadap hasil pengawasan intern dan ekstern, pengelolaan basis data, serta tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pada Satuan/Unit Kerja pada Wilayah IV yang meliputi

Perwakilan

di wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

Bagian Pemantauan dan Analisis Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, terdiri atas: a. Subbagian Wilayah I; b. Subbagian Wilayah II; c. Subbagian Wilayah III; dan d. Subbagian Wilayah IV

(1) Subbagian Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pelaporan terhadap hasil pengawasan intern dan ekstern, pengelolaan basis data, serta tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pada Satuan/Unit Kerja pada Wilayah I yang meliputi Perwakilan

di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Perutusan Tetap

untuk ASEAN, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. (2) Subbagian Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pelaporan terhadap hasil pengawasan intern dan ekstern, pengelolaan basis data,

serta tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pada Satuan/Unit Kerja pada Wilayah II yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Eropa Barat dan Selatan, Eropa Utara dan Tengah, dan Eropa Timur, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. (3) Subbagian Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pelaporan terhadap hasil pengawasan intern dan ekstern, pengelolaan basis data, serta tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pada Satuan/Unit Kerja pada Wilayah III yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Afrika, Timur Tengah, serta unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. (4) Subbagian Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pelaporan terhadap hasil pengawasan intern dan ekstern, pengelolaan basis data, serta tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pada Satuan/Unit Kerja pada Wilayah IV yang meliputi Perwakilan

di wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

Bagian Kerja Sama Antarlembaga dan Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 802 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian dukungan konsultasi dan informasi pengawasan, pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan, pemantauan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta dukungan kerja sama antarlembaga pemerintah dan nonpemerintah terkait bidang pengawasan.

Bagian Kerja Sama Antarlembaga dan Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 819, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pemberian dukungan konsultasi dan informasi pengawasan; b. penyiapan bahan pengelolaan pengaduan, serta analisis, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pegawai; c. penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan d. penyiapan bahan pemberian dukungan dukungan fasilitasi dan dan kerja sama antarlembaga, koordinasi dan penatausahaan pelaksanaan laporan akuntabilitas pegawai Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan

yang mencakup Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, dan Laporan Pajak Pribadi.

Bagian Kerja Sama Antarlembaga dan Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik terdiri atas:

a. Subbagian Dukungan Konsultasi dan Informasi Pengawasan; b. Subbagian Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Pegawai; c. Subbagian Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi; dan d. Subbagian Kerja Sama Antarlembaga.

(1) Subbagian Dukungan Konsultasi dan Informasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 821 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyiapan bahan pemberian dukungan konsultasi dan informasi pengawasan. (2) Subbagian Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 821 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan pengaduan, serta analisis, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pegawai. (3) Subbagian Pemantauan Implementasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 821 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. (4) Subbagian Kerja Sama Antarlembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 821 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan dukungan fasilitasi dan dan kerja sama antarlembaga, koordinasi dan penatausahaan pelaksanaan laporan akuntabilitas pegawai Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA yang mencakup Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, dan Laporan Pajak Pribadi.

Inspektorat Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Wilayah I yang meliputi Perwakilan

di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Perutusan Tetap Republik INDONESIA untuk ASEAN, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

Inspektorat Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 823, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern pada Wilayah I yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Perutusan Tetap

untuk ASEAN, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; b. penyusunan rencana program pengawasan intern pada Wilayah I, yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Perutusan Tetap

untuk ASEAN, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;

c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Wilayah I yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Perutusan Tetap

untuk ASEAN, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; e. pelaporan hasil pengawasan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

Inspektorat Wilayah I terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 825 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Inspektorat.

Inspektorat Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Wilayah II yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Eropa Barat dan Selatan, Eropa Utara dan Tengah, dan Eropa Timur, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, dan

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.

Inspektorat Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 827, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern pada Wilayah II yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Eropa Barat dan Selatan, Eropa Utara dan Tengah, dan Eropa Timur, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional; b. penyusunan rencana program pengawasan intern pada Wilayah II yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Eropa Barat dan Selatan, Eropa Utara dan Tengah, dan Eropa Timur, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional; c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Wilayah II yang meliputi Perwakilan

di wilayah Eropa Barat dan Selatan, Eropa Utara dan Tengah, dan Eropa Timur, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional; d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; e. pelaporan hasil pengawasan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

Inspektorat Wilayah II terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 829 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Inspektorat.

Inspektorat Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Wilayah III yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Afrika, Timur Tengah, dan unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Inspektorat Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 831, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern pada Wilayah III yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Afrika, Timur Tengah, dan unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal; b. penyusunan rencana program pengawasan intern pada Wilayah III yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Afrika, Timur Tengah, dan unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal; c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lainnya pada Wilayah III yang meliputi Perwakilan

di wilayah Afrika, Timur Tengah, dan unit organisasi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal; d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; e. pelaporan hasil pengawasan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

Inspektorat Wilayah III terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Inspektorat.

Inspektorat Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Wilayah IV yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

Inspektorat Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 835, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern pada Wilayah IV yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional; b. penyusunan rencana program pengawasan intern pada Wilayah IV yang meliputi Perwakilan Republik INDONESIA di wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional; c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Wilayah IV yang meliputi Perwakilan

di wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional; d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; e. pelaporan hasil pengawasan; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

Inspektorat Wilayah IV terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 837 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Inspektorat.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Jenderal terdiri atas jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dipimpin oleh Kepala.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 842 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri; b. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri; d. pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, terdiri atas: a. Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; b. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika; c. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa; dan d. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral.

Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 844 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas substansi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 845 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan; b. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran;

d. pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, tata usaha pimpinan, dokumentasi, tata persuratan, kearsipan, dan perpustakaan; e. penyiapan koordinasi analisis data, penyusunan kertas kerja dan pelaporan; f. penyiapan koordinasi pelaksanaan publikasi dan diseminasi informasi; dan g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan.

Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha, Perencanaan dan Organisasi; b. Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Perpustakaan, Publikasi dan Diseminasi Informasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha, Perencanaan dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kegiatan, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyiapan penyusunan peraturan dan ketetapan, analisis jabatan, evaluasi jabatan, monitoring dan evaluasi, analisis data, kertas kerja, dan pelaporan serta pengelolaan tata persuratan, dokumentasi, tata usaha pimpinan, dan kearsipan.

Bagian Tata Usaha, Perencanaan dan Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 848, menyelenggarakan fungsi:

a. pelayanan administrasi dan keprotokolan Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, serta pengelolaan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan; b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan, analisis data, kertas kerja, monitoring dan evaluasi, serta laporan perkembangan, laporan mingguan dan laporan tahunan; dan c. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyusunan peraturan dan ketetapan, penelaahan, serta pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan.

Bagian Tata Usaha, Perencanaan, dan Organisasi, terdiri atas: a. Subbagian Tata Persuratan, Dokumentasi dan Kearsipan; b. Subbagian Perencanaan, Analisis Data, Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaporan; dan c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Tata Persuratan, Dokumentasi dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 850 huruf a, mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan keprotokolan Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, serta pengelolaan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan. (2) Subbagian Perencanaan, Analisis Data, Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 850 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan, analisis data, kertas kerja, monitoring dan evaluasi, serta laporan perkembangan, laporan mingguan dan laporan tahunan.

(3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 850 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyusunan peraturan dan ketetapan, penelaahan, dan pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan.

Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.

Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan, penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara; b. pelaksanaan urusan pemeliharaan inventaris, pemeliharaan gedung dan Barang Milik Negara serta urusan dalam perkantoran; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan pelantikan pejabat eselon III dan IV, serah terima jabatan, pemantapan substansi, pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan disiplin pegawai.

Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri atas: a. Subbagian Perlengkapan; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Kepegawaian.

(1) Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 854 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan, penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara. (2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 854 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan inventaris, pemeliharaan gedung dan Barang Milik Negara serta urusan dalam perkantoran. (3) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 854 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan pelantikan pejabat eselon III dan IV, serah terima jabatan, pemantapan substansi, pengembangan kompetensi, kesejahteraan dan disiplin pegawai.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 856, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, pengendalian anggaran dan perhitungan anggaran; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, administrasi dan pembayaran perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, tagihan lainnya, dan verifikasi anggaran; dan c. pelaksanaan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Bagian Keuangan, terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Anggaran; b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Anggaran.

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 858 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, pengendalian anggaran dan perhitungan anggaran. (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 858 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, administrasi dan pembayaran perjalanan dinas, gaji dan tunjangan, tagihan lainnya, dan verifikasi anggaran. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 858 huruf c, mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Bagian Perpustakaan, Publikasi dan Diseminasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan Perpustakaan Ali Alatas serta penyiapan koordinasi dan penyusunan publikasi dan diseminasi informasi.

Bagian Perpustakaan, Publikasi dan Diseminasi Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860, menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan perpustakaan Ali Alatas; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan publikasi; dan c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan diseminasi informasi.

Bagian Perpustakaan, Publikasi dan Diseminasi Informasi terdiri atas: a. Subbagian Perpustakaan; b. Subbagian Publikasi; dan c. Subbagian Diseminasi Informasi.

(1) Subbagian Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 862 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan Ali Alatas. (2) Subbagian Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 862 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan publikasi. (3) Subbagian Diseminasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 862 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan diseminasi informasi.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 844 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 864 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika; b. pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika terdiri atas: a. Bidang Asia Timur dan Pasifik; b. Bidang Asia Selatan dan Tengah; c. Bidang Afrika dan Timur Tengah; d. Bidang Kerja Sama ASEAN, Kerja Sama Intrakawasan dan Kerja Sama Antarkawasan; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Asia Timur dan Pasifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 866 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Bidang Asia Timur dan Pasifik, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik; b. penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik; dan c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Bidang Asia Timur dan Pasifik, terdiri atas: a. b. c. Subbidang Kajian Wilayah Asia Tenggara; Subbidang Kajian Wilayah Asia Timur; dan Subbidang Kajian Wilayah Pasifik.

(1) Subbidang Kajian Wilayah Asia Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 869 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk wilayah Asia Tenggara. (2) Subbidang Kajian Wilayah Asia Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 869 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk wilayah Asia Timur. (3) Subbidang Kajian Wilayah Pasifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 869 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk wilayah Pasifik.

Bidang Asia Selatan dan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 866 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Asia Selatan dan Tengah.

Bidang Asia Selatan dan Tengah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 871, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Asia Selatan dan Tengah; b. penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Asia Selatan dan Tengah; dan c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Asia Selatan dan Tengah.

Bidang Asia Selatan dan Tengah, terdiri atas: a. Subbidang Kajian Wilayah Asia Selatan; dan b. Subbidang Kajian Wilayah Asia Tengah.

(1) Subbidang Kajian Wilayah Asia Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 873 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk wilayah Asia Selatan. (2) Subbidang Kajian Wilayah Asia Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 873 huruf b mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk wilayah Asia Tengah.

Bidang Afrika dan Timur Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 866 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Afrika dan Timur Tengah.

Bidang Afrika dan Timur Tengah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Afrika dan Timur Tengah; b. penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Afrika dan Timur Tengah; dan c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Afrika dan Timur Tengah.

Bidang Afrika dan Timur Tengah terdiri atas: a. Subbidang Kajian Wilayah Afrika Sub Sahara; b. Subbidang Kajian Wilayah Asia Barat dan Arab Maghribi; dan c. Subbidang Kajian Wilayah Arab Kawasan Teluk.

(1) Subbidang Kajian Wilayah Afrika Sub Sahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 877 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk wilayah Afrika Sub Sahara. (2) Subbidang Kajian Wilayah Asia Barat dan Arab Maghribi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 877 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk wilayah Asia Barat dan Arab Maghribi. (3) Subbidang Kajian Wilayah Arab Kawasan Teluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 877 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk wilayah Arab Kawasan Teluk.

Bidang Kerja Sama ASEAN, Kerja Sama Intrakawasan dan Kerja Sama Antarkawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 866 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kerja sama ASEAN, kerja sama intrakawasan, dan kerja sama antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Bidang Kerja Sama ASEAN, Kerja Sama Intrakawasan dan Kerja Sama Antarkawasan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kerja sama ASEAN, kerja sama intrakawasan dan kerja sama antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika; b. penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kerja sama ASEAN, kerja sama intrakawasan dan kerja sama antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika; dan c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri untuk kerja sama ASEAN, kerja sama intrakawasan dan kerja sama antarkawasan Asia, Pasifik dan Afrika.

Bidang Kerja Sama ASEAN, Kerja Sama Intrakawasan dan Kerja Sama Antarkawasan, terdiri atas: a. Subbidang Kajian Kerja Sama ASEAN; dan b. Subbidang Kajian Kerja Sama Intrakawasan dan Kerja Sama Antarkawasan.

(1) Subbidang Kajian Kerja Sama ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 881 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk Kerja Sama ASEAN. (2) Subbidang Kajian Kerja Sama Intrakawasan dan Kerja Sama Antarkawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 881 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang

luar negeri untuk kerja sama intrakawasan dan kerja sama antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 866 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Pusat.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 844 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 884, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa; b. pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk Kawasan Amerika dan Eropa; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, terdiri atas: a. Bidang Amerika; b. Bidang Eropa I; c. Bidang Eropa II; d. Bidang Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Amerika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 886 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Amerika.

Bidang Amerika, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 887, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Amerika; b. penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Amerika; dan c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Amerika.

Bidang Amerika terdiri atas: a. Subbidang Kajian Wilayah Amerika Utara; dan b. Subbidang Kajian Wilayah Amerika Selatan.

(1) Subbidang Kajian Wilayah Amerika Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 889 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk wilayah Amerika Utara. (2) Subbidang Kajian Wilayah Amerika Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 889 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk Wilayah Amerika Selatan.

Bidang Eropa I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 886 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Eropa Utara, Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Bidang Eropa I, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Eropa Utara, Eropa Tengah dan Eropa Timur; b. penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Eropa Utara, Eropa Tengah dan Eropa Timur; dan c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Eropa Utara, Eropa Tengah

dan Eropa Timur.

Bidang Eropa I terdiri atas: a. Subbidang Kajian Wilayah Eropa Utara dan Balkan; dan b. Subbidang Kajian Wilayah Eropa Tengah dan Timur.

(1) Subbidang Kajian Wilayah Eropa Utara dan Balkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 893 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk wilayah Eropa Utara (Nordik) dan Balkan. (2) Subbidang Kajian Wilayah Eropa Tengah dan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 893 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk wilayah Eropa Tengah dan Timur.

Bidang Eropa II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 886 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Eropa Barat dan Selatan.

Bidang Eropa II, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 895, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Eropa Barat dan Selatan;

b. penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Eropa Barat dan Selatan; dan c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kawasan Eropa Barat dan Selatan.

Bidang Eropa II terdiri atas: a. Subbidang Kajian Wilayah Eropa Barat; dan b. Subbidang Kajian Wilayah Eropa Selatan.

(1) Subbidang Kajian Wilayah Eropa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 897 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk wilayah Eropa Barat. (2) Subbidang Kajian Wilayah Eropa Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 897 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk wilayah Eropa Selatan.

Bidang Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 886 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kerja sama intrakawasan dan kerja sama antarkawasan Amerika dan Eropa.

Bidang Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 899 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kerja sama intrakawasan dan kerja sama antarkawasan Amerika dan Eropa; b. penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kerja sama intrakawasan dan kerja sama antarkawasan Amerika dan Eropa; dan c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri untuk kerja sama intrakawasan dan kerja sama antarkawasan Amerika dan Eropa.

Bidang Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan terdiri atas: a. Subbidang Kajian Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika; dan b. Subbidang Kajian Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Eropa.

(1) Subbidang Kajian Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 901 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kerja sama intrakawasan dan kerja sama antarkawasan Amerika. (2) Subbidang Kajian Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 901 huruf b mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri untuk kerja sama intrakawasan dan kerja sama antarkawasan Eropa.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 886 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Pusat.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 844 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 904 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral; b. pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral terdiri atas: a. Bidang Politik dan Keamanan; b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan; c. Bidang Sosial Budaya, Isu-isu Terkini dan Isu Khusus Lainnya; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Politik dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 906 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai politik dan keamanan.

Bidang Politik dan Keamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 907 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai politik dan keamanan; b. penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai politik dan keamanan; dan c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai politik dan keamanan.

Bidang Politik dan Keamanan terdiri atas: a. Subbidang Kajian Hak Asasi Manusia; b. Subbidang Kajian Keamanan dan Perdamaian Internasional; c. Subbidang Kajian Penanggulangan Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara; dan d. Subbidang Kajian Isu-isu Kemanusiaan.

(1) Subbidang Kajian Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 909 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, hak pembangunan kelompok rentan, dan isu- isu hak asasi manusia terkait lainnya. (2) Subbidang Kajian Keamanan dan Perdamaian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 909 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai perlucutan senjata, konflik antarnegara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, kelembagaan keamanan internasional, dan isu-isu keamanan dan perdamaian internasional terkait lainnya. (3) Subbidang Kajian Penanggulangan Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 909 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang

luar negeri pada lingkup multilateral mengenai penanggulangan terorisme, kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas, penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba serta isu-isu penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas negara terkait lainnya. (4) Subbidang Kajian Isu-isu Kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 909 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai isu humaniter, lembaga bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan Internally Displaced Persons (IDPs), dampak kemanusiaan konflik internal, dan isu-isu kemanusiaan terkait lainnya.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 906 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai ekonomi dan pembangunan.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 911 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai ekonomi dan pembangunan;

b. penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai ekonomi dan pembangunan; dan c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai ekonomi dan pembangunan.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri atas: a. Subbidang Kajian Kerja Sama Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Internasional; b. Subbidang Kajian Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan hidup; c. Subbidang Kajian Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup; d. Subbidang Kajian Perdagangan, Perindustrian dan Investasi; dan e. Subbidang Kajian Komoditi dan Hak Kekayaan Intelektual.

(1) Subbidang Kajian Kerja Sama Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 913 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai kerja sama pembangunan, ekonomi dan keuangan internasional. (2) Subbidang Kajian Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 913 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai pembangunan berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan, lingkungan hidup dan pemukiman, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, pendanaan global program lingkungan hidup, dan isu- isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup terkait lainnya. (3) Subbidang Kajian Perdagangan, Perindustrian dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 913 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai isu-isu perdagangan internasional, pembangunan industri, kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi dan perdagangan, perindustrian, dan investasi terkait lainnya. (4) Subbidang Kajian Komoditi dan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 913 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai perdagangan produk pertanian, pengembangan produksi pangan, kerja sama internasional di bidang komoditi, peningkatan penerapan standardisasi barang dan jasa, penyelesaian sengketa dan pengamanan perdagangan, hambatan teknis perdagangan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan isu-isu komoditi dan HKI terkait lainnya.

Bidang Sosial Budaya, Isu-isu Terkini dan Isu Khusus Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 906 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai sosial budaya, isu- isu terkini dan isu khusus lainnya.

Bidang Sosial Budaya, Isu-isu Terkini dan Isu Khusus Lainnya, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 915, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai ekonomi dan pembangunan; b. penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai ekonomi dan pembangunan; dan c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai sosial budaya, isu-isu terkini, dan isu khusus lainnya.

Bidang Sosial Budaya, Isu-isu Terkini dan Isu Khusus Lainnya terdiri atas: a. Subbidang Kajian Pembangunan Sosial; b. Subbidang Kajian Sosial Budaya dan Lembaga Nonpemerintah; c. Subbidang Kajian Isu-isu Terkini; dan d. Subbidang Kajian Isu-isu Khusus Lainnya.

(1) Subbidang Kajian Pembangunan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 917 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai isu-isu kependudukan dan pembangunan di forum Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial, badan-badan bawahannya, dan organisasi internasional lainnya, serta isu-isu pembangunan sosial terkait lainnya. (2) Subbidang Kajian Sosial Budaya dan Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 917 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai kesehatan global, pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, ketenagakerjaan internasional, lembaga antarnegara, dan organisasi internasional nonpemerintah, serta isu- isu sosial budaya dan lembaga nonpemerintah terkait lainnya. (3) Subbidang Kajian Isu-isu Terkini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 917 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai penanganan isu-isu Sains dan Teknologi, termasuk isu-isu kloning dan angkasa luar, serta isu- isu terkini terkait lainnya. (4) Subbidang Kajian Isu-isu Khusus Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 917 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan

teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang luar negeri pada lingkup multilateral mengenai demokratisasi dan tata kepemerintahan, termasuk pemilihan umum dan pelaksanaan prinsip tata kepemerintahan yang baik, serta isu-isu khusus terkait lainnya.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 906 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Pusat.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan terdiri atas jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 923 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana, pengembangan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan; b. penyiapan koordinasi, penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan; c. penyiapan koordinasi pengembangan organisasi dan pengkajian kebutuhan pendidikan dan pelatihan; d. penyiapan pengembangan kompetensi tenaga pengajar di bidang diplomatik dan nondiplomatik; e. penyiapan urusan akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan;

f. penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diplomatik, nondiplomatik, dan teknis; g. penyiapan pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan; h. penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan i. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas: a. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi; b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nondiplomatik; c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis; d. Bidang Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan; e. Bagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 925 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, monitoring, evaluasi program dan kegiatan, penyusunan dan pengembangan kurikulum, pengembangan organisasi dan pengkajian kebutuhan pendidikan dan pelatihan, serta penyiapan akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 926, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan kurikulum; b. penyiapan bahan koordinasi pengembangan organisasi, pengkajian kebutuhan pendidikan dan pelatihan, serta urusan akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan

c. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan rencana, program, dan kegiatan.

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi, terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan; b. Subbidang Pengembangan; dan c. Subbidang Evaluasi.

(1) Subbidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 928 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan kurikulum. (2) Subbidang Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 928 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengembangan organisasi, pengkajian kebutuhan pendidikan dan pelatihan, serta urusan akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan. (3) Subbidang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 928 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana, program dan kegiatan.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nondiplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 925 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kurikulum, program dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan kompetensi jabatan fungsional nondiplomatik di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nondiplomatik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 930, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kurikulum, program dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan kompetensi jabatan fungsional di bidang kekanseleraian; b penyiapan bahan penyusunan kurikulum, program dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan kompetensi jabatan fungsional di bidang teknologi informasi dan komunikasi diplomatik; dan c. penyiapan bahan penyusunan kurikulum, program dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan kompetensi jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nondiplomatik, terdiri atas: a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Nondiplomatik I; b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Nondiplomatik II; dan c. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Nondiplomatik III.

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Nondiplomatik I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kurikulum, program dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan kompetensi jabatan fungsional di bidang kekanseleraian. (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Nondiplomatik II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 huruf b,

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kurikulum, program dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan kompetensi jabatan fungsional di bidang teknologi informasi dan komunikasi diplomatik. (3) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Nondiplomatik III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kurikulum, program dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan kompetensi jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 925 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kurikulum, program dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan teknis bahasa asing, keterampilan teknis pendukung diplomasi, dan teknis manajemen.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 934, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kurikulum, program dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis bahasa asing; dan b. penyiapan bahan penyusunan kurikulum, program dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis pendukung diplomasi dan teknis manajemen.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis, terdiri atas: a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis I; dan b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis II.

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 936 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kurikulum, program dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis bahasa asing. (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 936 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kurikulum, program dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis pendukung diplomasi dan teknis manajemen.

Bidang Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 925 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi internasional, dan lembaga lainnya baik nasional maupun internasional, pembinaan dan pengawasan Sekolah INDONESIA di Luar Negeri, serta pelaksanaan urusan tugas belajar.

Bidang Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 938, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penjajakan, pelaksanaan, dan pengembangan kerja sama pendidikan dan pelatihan

dengan berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta, organisasi internasional, serta lembaga-lembaga lainnya; b. penyiapan bahan penyelenggaraan dan monitoring pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan nongelar, serta pembinaan dan pengawasan Sekolah INDONESIA di Luar Negeri; dan c. penyiapan bahan koordinasi dan monitoring urusan tugas belajar.

Bidang Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas: a. Subbidang Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan I; b. Subbidang Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan II; dan c. Subbidang Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan III.

(1) Subbidang Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 940 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penjajakan, pelaksanaan, dan pengembangan kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta, organisasi internasional, serta lembaga-lembaga lainnya. (2) Subbidang Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 940 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan dan monitoring pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan nongelar, serta pembinaan dan pengawasan Sekolah INDONESIA di Luar Negeri. (3) Subbidang Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 940 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan monitoring urusan tugas belajar.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 925 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian layanan teknis dan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 942, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran; b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, tata persuratan, serta pengelolaan perpustakaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan c. pengelolaan dokumentasi dan penyiapan bahan pemberian dukungan teknologi informasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Bidang Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Subbagian Dokumentasi dan Teknologi Informasi.

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 944 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran. (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 944 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, tata persuratan, serta pengelolaan perpustakaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

(3) Subbagian Dokumentasi dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 944 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan penyiapan bahan pemberian dukungan teknologi informasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pendidikan dan pelatihan Diplomatik diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis SEKDILU, SESDILU dan SESPARLU.

(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(1) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan dipimpin oleh Kepala.

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi dan persandian, teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem komunikasi berita pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 950, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pengkajian dan penyusunan kebijakan teknis dan rencana, program dan kegiatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;

b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi dan persandian diplomatik; c. penyiapan pembangunan, pengembangan, pengujian, pemeliharaan, dan pemulihan pusat data, jaringan komputer, sistem komunikasi terpadu, sistem dan jaringan telepon, dan sistem pengamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; d. penyiapan perancangan, pembangunan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem informasi dan basis data; e. penyiapan kebijakan teknis, pengembangan, pengelolaan, pengendalian, dan operasionalisasi sistem komunikasi berita Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; f. penyiapan penyelenggaraan sistem kepemerintahan elektronik; g. penyiapan penyelenggaraan layanan dan dukungan teknis; h. penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan i. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan terdiri atas: a. Bidang Perencanaan dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi; b. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Diplomatik; c. Bidang Infrastruktur; d. Bidang Sistem Informasi; e. Bidang Sistem Komunikasi; f. Bagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perencanaan dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 952 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, arsitektur, penyusunan dan pembinaan kepatuhan kebijakan dan standar, pengelolaan pustaka, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Bidang Perencanaan dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 953 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan pemberian bimbingan teknis teknologi informasi dan komunikasi; b. penyiapan bahan pengkajian dan perancangan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi; c. penyiapan bahan penyusunan standar dan prosedur operasional infrastruktur, sistem informasi dan basis data; d. penyiapan bahan pembinaan kepatuhan kebijakan dan standar teknologi informasi dan komunikasi; e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan; f. pengelolaan pustaka kebijakan dan standar teknologi informasi dan komunikasi; dan g. penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.

Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam pasal 952 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis,

pengembangan dan pengelolaan sistem, pembinaan kepatuhan kebijakan, standardisasi dan manajemen risiko, pengelolaan sistem dan fasilitas, pustaka, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan informasi dan persandian diplomatik.

Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Diplomatik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 955, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, layanan dan dukungan teknis, dan pengembangan sistem keamanan informasi dan persandian diplomatik; b. penyiapan bahan pembinaan kepatuhan kebijakan, standardisasi, dan manajemen risiko keamanan informasi; c. penyiapan bahan manajemen sistem dan fasilitas persandian diplomatik; d. pengelolaan pustaka keamanan informasi dan persandian diplomatik; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan informasi dan persandian diplomatik.

Bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 952 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan, pengembangan, pengujian, pemeliharaan, dan pemulihan pusat data, jaringan komputer, sistem komunikasi terpadu, sistem dan jaringan telepon, dan sistem pengamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta pemberian layanan dan dukungan teknis, helpdesk, pengelolaan pustaka, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Bidang Infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pembangunan, pengembangan, pengujian, pemeliharaan, dan pemulihan pusat data, jaringan komputer, sistem komunikasi terpadu, sistem dan jaringan telepon, serta sistem pengamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; b. penyiapan bahan monitoring kinerja infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; c. penyiapan bahan pemberian layanan dan dukungan teknis infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; d. penyiapan bahan penyelenggaraan helpdesk di bidang teknologi informasi dan komunikasi; e. pengelolaan pustaka infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Bidang Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 952 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perancangan, pembangunan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem informasi dan basis data, tata laksana, layanan dan dukungan teknis sistem informasi, pustaka, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi.

Bidang Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 959, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengujian, integrasi,

penerapan, dan pemeliharaan sistem informasi dan basis data; b. penyiapan bahan tata laksana sistem informasi; c. penyiapan pemberian layanan dan dukungan teknis sistem informasi; d. pengelolaan pustaka sistem informasi dan basis data; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi.

Bidang Sistem Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 952 huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pengembangan, pengelolaan, pengendalian, dan operasionalisasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem komunikasi berita Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

Bidang Sistem Komunikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 961 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sistem komunikasi berita; b. penyiapan bahan pelaksanaan operasional dan pengendalian kegiatan komunikasi berita Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; c. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi antara Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA dengan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah; d. penyiapan bahan pelaksanaan operasional sistem komunikasi berita darurat; e. pengelolaan kearsipan dan pustaka, serta pemberian layanan dan dukungan teknis; dan f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan di bidang sistem komunikasi berita.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 952 huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian layanan teknis dan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan.

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 963, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kegiatan, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyiapan penyusunan peraturan dan ketetapan, analisis jabatan, evaluasi jabatan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, tata persuratan, dokumentasi, dan kearsipan; dan c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan, dan pelaporan anggaran, serta urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Program dan Evaluasi; b. Subbagian Kepegawaian dan Naskah Dinas; dan c. Subbagian Perbendaharaan dan Kerumahtanggaan.

(1) Subbagian Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 965 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kegiatan, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyiapan

penyusunan peraturan dan ketetapan, analisis jabatan, evaluasi jabatan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 965 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, tata persuratan, dokumentasi, dan kearsipan. (3) Subbagian Perbendaharaan dan Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 965 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran, serta urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf r mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 970, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan, perencanaan dan pertimbangan pengangkatan jabatan fungsional tertentu; b. pelaksanaan sertifikasi, akreditasi dan pemberdayaan jabatan fungsional tertentu; c. pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu yang menjadi kewenangan Instansi Pembina; d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan analisis kompetensi dan kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan fungsional;

e. pelaksanaan layanan informasi, monitoring dan evaluasi jabatan fungsional tertentu; f. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional tertentu; dan g. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional terdiri atas: a. Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat; b. Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Nondiplomatik I; c. Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Nondiplomatik II; d. Bagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud dalam pasal 972 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit, penyiapan rumusan dan pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi, penyiapan rumusan pertimbangan pengangkatan, serta penyiapan koordinasi, analisis dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional diplomat.

Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 973 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi jabatan fungsional diplomat; b. penyiapan bahan penilaian serta penetapan angka kredit, inventarisasi, pemetaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi, serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan jabatan fungsional diplomat; dan

c. penyiapan bahan rumusan pertimbangan pengangkatan dan penyiapan bahan koordinasi, analisis, serta pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional diplomat.

Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat, terdiri atas: a. Subbidang Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi; b. Subbidang Penilaian Angka Kredit, Pengolahan Data, Informasi, dan Pelaporan; dan c. Subbidang Peningkatan Kompetensi.

(1) Subbidang Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 975 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi jabatan fungsional diplomat. (2) Subbidang Penilaian Angka Kredit, Pengolahan Data, Informasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 975 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian serta penetapan angka kredit, inventarisasi, pemetaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan jabatan fungsional diplomat. (3) Subbidang Peningkatan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 975 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan pertimbangan pengangkatan dan penyiapan bahan koordinasi, analisis, serta pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional diplomat.

Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Nondiplomatik I sebagaimana dimaksud dalam pasal 972 huruf b, mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit, penyiapan rumusan dan pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi, penyiapan rumusan pertimbangan pengangkatan, serta penyiapan koordinasi, analisis dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional Nondiplomatik I.

Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Nondiplomatik I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 977 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi jabatan fungsional; b. penyiapan bahan penilaian serta penetapan angka kredit, inventarisasi, pemetaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi, serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan jabatan fungsional; dan c. penyiapan bahan rumusan pertimbangan pengangkatan serta penyiapan bahan rumusan, koordinasi, analisis, serta pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional.

Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Nondiplomatik I, terdiri atas: a. Subbidang Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi; b. Subbidang Penilaian Angka Kredit, Pengolahan Data, Informasi, dan Pelaporan; dan c. Subbidang Peningkatan Kompetensi.

(1) Subbidang Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

rumusan dan pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi jabatan fungsional. (2) Subbidang Penilaian Angka Kredit, Pengolahan Data, Informasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian serta penetapan angka kredit, inventarisasi, pemetaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi, serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan jabatan fungsional. (3) Subbidang Peningkatan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan pertimbangan pengangkatan serta penyiapan bahan rumusan, koordinasi, serta pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional.

Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Nondiplomatik II sebagaimana dimaksud dalam pasal 972 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit, penyiapan rumusan dan pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi, penyiapan rumusan pertimbangan pengangkatan, serta penyiapan koordinasi, analisis dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional Nondiplomatik II.

Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Nondiplomatik II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 981 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi jabatan fungsional; b. penyiapan bahan penilaian dan penetapan angka kredit, inventarisasi, pemetaan, pengelolaan dan

pengembangan sistem informasi, serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan jabatan fungsional; dan c. penyiapan bahan rumusan pertimbangan pengangkatan dan penyiapan bahan rumusan, koordinasi, analisis, serta pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional.

Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Nondiplomatik II, terdiri atas: a. Subbidang Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi; b. Subbidang Penilaian Angka Kredit, Pengolahan Data, Informasi, dan Pelaporan; dan c. Subbidang Peningkatan Kompetensi.

(1) Subbidang Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 983 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi jabatan fungsional. (2) Subbidang Penilaian Angka Kredit, Pengolahan Data, Informasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 983 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian dan penetapan angka kredit, inventarisasi, pemetaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi, serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan jabatan fungsional. (3) Subbidang Peningkatan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 983 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan pertimbangan pengangkatan dan penyiapan bahan rumusan, koordinasi, analisis, serta pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 972 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian layanan teknis dan dukungan administrasi di lingkungan Pusat.