PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA KAWASAN SUAKA ALAM,

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru adalah pemanfaatan kondisi lingkungan berupa pemanfaatan potensi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis, dan peninggalan budaya yang berada dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru, yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pengusahaan taman buru, pemanfaatan jasa lingkungan angin, pemanfaatan jasa lingkungan panas matahari,

pemanfaatan jasa lingkungan karbon. 2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 4. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. 5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 6. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. 7. Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru yang selanjutnya disebut Persetujuan Prinsip adalah persetujuan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dengan Rencana

Pengelolaan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru yang lokasi usaha di darat.
8. Persetujuan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 11. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 12. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 13. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 14. Suaka Margasatwa yang selanjutnya disingkat SM adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. 15. Taman Nasional yang selanjutnya disingkat TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan.
16. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan.
17. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, penunjang

budidaya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan, terutama untuk wisata alam. 18. Taman Buru yang selanjutnya disingkat TB adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur dan dapat dimanfaatkan untuk tempat wisata berburu serta pemanfaatan air dan energi air.
19. Rencana Pengelolaan adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan TN, Tahura, TWA, dan TB. 20. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi. 21. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi yang selanjutnya disebut PJL-PB adalah pemanfaatan kondisi lingkungan berupa pemanfaatan energi panas yang dihasilkan melalui proses ekstraksi dengan sistem siklus tertutup (close loop) yaitu dari bumi kembali ke bumi, dan tidak ada material yang diambil selain energi panas, yang berada dalam kawasan pelestarian alam. 22. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi yang selanjutnya disebut PB-PJLPB adalah Perizinan Berusaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan Panas Bumi di TN, Tahura, dan TWA guna kebutuhan listrik. 23. Areal Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi yang selanjutnya disebut AKE Panas Bumi adalah areal dengan batas-batas koordinat tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi tahap eksplorasi di TN, Tahura, dan TWA. 24. Areal Kegiatan Usaha Panas Bumi yang selanjutnya disebut AKU Panas Bumi adalah areal dengan batas-batas koordinat tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk melakukan kegiatan usaha PJL-PB tahap eksploitasi dan pemanfaatan di TN, Tahura, dan TWA.
25. Survei Pendahuluan adalah kegiatan pengumpulan, analisis dan penyajian data untuk mendapatkan informasi letak dan keberadaan potensi jasa lingkungan. 26. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran sumur uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi. 27. Studi Kelayakan Panas Bumi adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.

28. Eksploitasi dan Pemanfaatan adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi Panas Bumi sampai dengan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.

29. Rencana Kegiatan Eksplorasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi yang selanjutnya disebut
    RKE-PJLPB adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan tahap Eksplorasi yang disusun oleh pemegang PB-PJLPB
    tahap Eksplorasi selama jangka waktu izin dan didasarkan pada Rencana Pengelolaan.

30. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang selanjutnya disebut RP-PJLPB adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha PJLPB yang disusun oleh pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaataan selama jangka waktu izin dan disusun secara periodik 5 (lima) tahunan, serta didasarkan pada Rencana Pengelolaan.

31. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi selanjutnya disebut Iuran PB-PJLPB adalah iuran yang dikenakan kepada pemohon PB-PJLPB untuk melakukan pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi pada kawasan TN, Tahura, TWA yang dikenakan 1 (satu) kali sebelum Perizinan Berusaha terbit.

32. Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selanjutnya disebut PSPE adalah penugasan yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.

33. Pungutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi selanjutnya disebut Pungutan PB-PJLPB adalah pungutan yang dikenakan secara berkala kepada pemegang PB-PJLPB yang melakukan kegiatan usaha Eksploitasi dan Pemanfaatan pada kawasan TN, Tahura, dan TWA.

34. Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi yang selanjutnya disebut Simaksi adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai legalitas bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk memasuki KPA, KSA, dan TB.

35. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang selanjutnya disebut PB-PJLA adalah Perizinan Berusaha yang diberikan untuk memanfaatkan massa air yang terdapat pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dan sumber air permukaan lainnya, yang berada di dalam TN, Tahura, TWA, dan TB untuk tujuan komersial.

36. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air yang selanjutnya disebut PB-PJLEA adalah Perizinan Berusaha yang diberikan memanfaatkan jasa aliran air yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas permukaan tanah untuk menghasilkan energi listrik, yang berada di dalam TN, Tahura, TWA, dan TB untuk tujuan komersial.

37. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada dan di atas permukaan tanah.

38. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

39. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di KPA yang selanjutnya disebut Persetujuan KKPRL adalah persetujuan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dengan Rencana Pengelolaan di KPA yang lokasi usahanya di laut.

40. Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air adalah persetujuan yang diberikan untuk menggunakan massa air yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas permukaan tanah, dan sumber air permukaan lainnya, yang berada dalam SM, TN, Tahura, TWA, dan TB untuk tujuan nonkomersial.

41. Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air adalah persetujuan yang diberikan untuk menggunakan jasa aliran air yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas permukaan tanah untuk menghasilkan energi listrik, yang berada dalam SM, TN, Tahura, TWA, dan TB untuk tujuan nonkomersial.

42. Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air adalah areal di dalam zona atau blok yang menunjukan titik Sumber Air dan batasan areal pembangunan sarana prasarana yang dapat dibangun untuk kegiatan pemanfaatan dan penggunaan jasa lingkungan air dan energi air di dalam SM, TN, Tahura, TWA, dan TB.

43. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air adalah rencana kegiatan untuk mencapai tujuan pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan air atau energi air yang disusun oleh pemohon PB-PJLA atau PB-PJLEA dan didasarkan pada Rencana Pengelolaan.

44. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang selanjutnya disebut Iuran PB-PJLA adalah iuran yang dikenakan kepada pemohon PB-PJLA 1 (satu) kali sebelum Perizinan Berusaha diberikan.

45. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air yang selanjutnya disebut Iuran PB-PJLEA adalah iuran yang dikenakan kepada pemohon PB-PJLEA
    1 (satu) kali sebelum Perizinan Berusaha diberikan.

46. Pungutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang selanjutnya disebut Pungutan PB- PJLA adalah pungutan yang dikenakan secara berkala kepada pemegang PB-PJLA.

47. Pungutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air yang selanjutnya disebut Pungutan PB-PJLEA adalah pungutan yang dikenakan secara berkala kepada pemegang PB-PJLEA.

48. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam serta memberikan pengalaman bagi tubuh, jiwa, dan pikiran di kawasan SM, TN, Tahura, dan TWA.

49. Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada KPA yang selanjutnya disebut PB-PSWA adalah Perizinan Berusaha yang diberikan untuk pengusahaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam di TN, Tahura, dan TWA.

50. Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada KSA dan KPA yang selanjutnya disebut PB-PJWA adalah Perizinan Berusaha yang diberikan untuk penyediaan jasa Wisata Alam pada kegiatan pariwisata alam di SM, TN, Tahura, dan TWA.

51. Rencana Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada KPA yang selanjutnya disebut RPSWA adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata alam yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada Rencana Pengelolaan TN, Tahura, dan TWA.

52. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari SM, Tahura, dan TWA yang ditetapkan karena letak, kondisi, dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pemanfaatan kondisi lingkungan.

53. Blok Pemanfaatan TB adalah bagian dari TB yang ditetapkan untuk pembangunan sarana yang menunjang wisata berburu.

54. Zona Pemanfaatan adalah bagian dari TN yang ditetapkan karena letak, kondisi, dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pemanfaatan kondisi lingkungan.

55. Ruang Usaha Wisata Alam yang selanjutnya disebut Ruang Usaha adalah bagian dari Zona Pemanfaatan TN, Blok Pemanfaatan Tahura, dan Blok Pemanfaatan TWA, yang karena letak, kondisi, dan potensinya dimanfaatkan bagi pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam.

56. Ruang Publik Wisata Alam yang selanjutnya disebut Ruang Publik adalah bagian dari Zona Pemanfaatan TN, Blok Pemanfaatan Tahura, dan Blok Pemanfaatan TWA, yang karena letak, kondisi dan potensinya dimanfaatkan untuk kepentingan pengunjung, pengelolaan dan usaha penyediaan jasa wisata alam serta sarana pendukung wisata alam.

57. Iuran Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada KPA yang selanjutnya disebut Iuran PB-PSWA adalah iuran yang dikenakan kepada pemohon PB-PSWA 1 (satu) kali selama periode Perizinan Berusaha.

58. Iuran Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada KSA dan KPA yang selanjutnya disebut Iuran PB- PJWA adalah iuran yang dikenakan kepada pemohon PB- PJWA 1 (satu) kali selama periode Perizinan Berusaha.

59. Pungutan Hasil Usaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada KPA yang selanjutnya disebut PHU-PSWA adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang PB-PSWA atas pengusahaan yang dilakukan.

60. Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada KSA dan KPA yang selanjutnya disebut PHU-PJWA adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang PB-PJWA atas penyediaan jasa yang dilakukan.

61. Wisata Berburu adalah kegiatan wisata yang berkaitan dengan kegiatan perburuan di TB.

62. Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru yang selanjutnya disebut PB-PTB adalah Perizinan Berusaha untuk mengusahakan sarana dan prasarana penunjang Wisata Berburu di TB.

63. Rencana Pengusahaan Taman Buru yang selanjutnya disingkat RPTB adalah suatu rencana kegiatan untuk mengusahakan sarana prasarana penunjang Wisata Berburu di TB.

64. Iuran Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru yang selanjutnya disebut Iuran PB-PTB adalah iuran yang dikenakan kepada pemohon PB-PTB 1 (satu) kali selama periode Perizinan Berusaha.

65. Pungutan Hasil Usaha Pengusahaan Taman Buru yang selanjutnya disebut PHU-PTB adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang PB-PTB atas pengusahaan TB yang dilakukan.

66. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin yang selanjutnya disebut PJL Angin adalah pemanfaatan kondisi lingkungan berupa angin sebagai sumber tenaga untuk menghasilkan listrik.

67. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin yang selanjutnya disebut PB-PJL Angin adalah Perizinan Berusaha yang diberikan untuk memanfaatkan energi angin yang berada di dalam kawasan TN, Tahura, dan TWA untuk memenuhi kebutuhan listrik.

68. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

69. Areal Kegiatan Eksplorasi Angin yang selanjutnya disebut AKE Angin adalah areal dengan batas-batas koordinat tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan untuk melakukan kegiatan PJL Angin tahap eksplorasi di TN, Tahura, dan TWA.

70. Areal Kegiatan Usaha Angin yang selanjutnya disebut AKU Angin adalah areal dengan batas-batas koordinat tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan untuk melakukan kegiatan usaha PJL Angin tahap pemanfaatan di TN, Tahura, dan TWA.

71. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin yang selanjutnya disebut Iuran PB-PJL Angin adalah iuran yang dikenakan terhadap Perizinan Berusaha yang diberikan dalam melakukan usaha komersial pada usaha PJL Angin di TN, Tahura, dan TWA kepada badan usaha yang dikenakan 1 (satu) kali sebelum Perizinan Berusaha terbit.

72. Pungutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin yang selanjutnya disebut Pungutan PB- PJL Angin adalah pungutan yang dikenakan secara berkala kepada pemegang PJL Angin yang melakukan PJL Angin di areal kegiatan usaha.

73. Rencana Kegiatan Eksplorasi Jasa Lingkungan Angin yang selanjutnya disebut RKE-PJL Angin adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan pada tahap eksplorasi yang disusun oleh pemegang PB-PJL Angin tahap Eksplorasi selama jangka waktu Perizinan Berusaha dan didasarkan pada Rencana Pengelolaan.

74. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin yang selanjutnya disebut RP-PJL Angin adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha PJL Angin yang disusun oleh pemegang PB- PJL Angin tahap pemanfaatan selama jangka waktu Perizinan Berusaha dan disusun secara periodik 5 (lima) tahunan, serta didasarkan pada Rencana Pengelolaan.

75. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari yang selanjutnya disebut PJL Panas Matahari adalah pemanfaatan energi panas matahari untuk menghasilkan energi listrik melalui sistem pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik.

76. Areal Kegiatan Usaha Panas Matahari yang selanjutnya disebut AKU Panas Matahari adalah areal dengan batas- batas koordinat tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan untuk melakukan kegiatan usaha PJL Panas Matahari di TN, Tahura, dan TWA.

77. Studi Kelayakan Panas Matahari adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan PJL Panas Matahari yang diusulkan.

78. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari yang selanjutnya disebut PB-PJL Panas Matahari adalah Perizinan Berusaha yang diberikan untuk dapat melakukan usaha pemanfaatan panas matahari yang berada di dalam TN, Tahura, dan TWA untuk memenuhi kebutuhan listrik.

79. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari yang selanjutnya disebut Iuran PB-PJL Panas Matahari adalah iuran yang dikenakan terhadap Perizinan Berusaha yang diberikan dalam melakukan usaha PJL Panas Matahari di TN, Tahura, dan TWA kepada badan usaha yang dikenakan 1 (satu) kali sebelum Perizinan Berusaha terbit.

80. Pungutan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari selanjutnya disebut Pungutan PJL Panas Matahari adalah pungutan yang dikenakan secara berkala kepada pemegang PB-PJL Panas Matahari yang melakukan PJL Panas Matahari di TN, Tahura, dan TWA.

81. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari yang selanjutnya disebut RP-PJL Panas Matahari adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha PJL Panas Matahari yang disusun oleh pemegang PB-PJL Panas Matahari selama jangka waktu Perizinan Berusaha dan disusun secara periodik 5 (lima) tahunan, serta didasarkan pada Rencana Pengelolaan.

82. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon pada TN, TWA, Tahura, dan TB yang selanjutnya disebut PJL Karbon adalah kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan berupa pemanfaatan potensi ekosistem dalam menyerap dan menyimpan karbon di TN, TWA, Tahura, dan TB.

83. Konservasi Stok Karbon adalah upaya mempertahankan stok karbon agar tetap tersimpan, tidak berkurang, dan bertambah sesuai dengan siklus hidup ekosistem hutan secara alami.

84. Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.

85. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

86. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi emisi GRK meningkatkan serapan karbon, dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.

87. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi GRK melalui kegiatan jual beli unit karbon.

88. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

89. Pengimbangan Emisi GRK yang selanjutnya disebut Offset Emisi GRK adalah pengurangan Emisi GRK yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.

90. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon yang selanjutnya disebut RP-PJL Karbon adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha PJL Karbon yang dibuat oleh pemegang PB- PJL Karbon selama jangka waktu Perizinan Berusaha dan disusun secara periodik (lima) tahunan, serta didasarkan pada Rencana Pengelolaan.

91. Unit Karbon adalah hasil pengurangan dan/atau penyerapan emisi yang disertifikatkan melalui skema sertifikasi domestik, sertifikasi internasional, atau kuota Emisi GRK yang dinyatakan dalam satuan ton karbon dioksida ekuivalen.

92. Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut DRAM adalah dokumen yang menjelaskan desain proyek, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, menguraikan rincian pengurangan dan/atau penyerapan Emisi GRK dalam rangka memperoleh Unit Karbon sertifikat pengurangan emisi GRK.

93. Dokumen Perencanaan Proyek yang selanjutnya disingkat DPP adalah dokumen yang menjelaskan desain proyek, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh standar internasional, menguraikan rincian pengurangan dan/atau penyerapan Emisi GRK dalam rangka memperoleh Unit Karbon non-sertifikat pengurangan emisi GRK.

94. Sertifikasi Enviromental, Social, dan Governance yang selanjutnya disebut Sertifikasi ESG adalah sertifikasi yang merujuk pada proses verifikasi dan pengakuan bahwa suatu perusahaan telah menerapkan prinsip keberlanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan dalam menjalankan praktik bisnisnya.

95. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon yang selanjutnya disebut PB-PJL Karbon adalah perizinan berusaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan karbon yang berada di dalam TN, Tahura, TWA, dan TB untuk meningkatkan pendanaan dan dukungan publik dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan fungsi pengaturan ekosistem.

96. Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification yang selanjutnya disebut MRV adalah kegiatan untuk memastikan bahwa data dan/atau informasi aksi mitigasi dan aksi adaptasi telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan/atau standar yang telah ditetapkan serta dijamin kebenaran dan keakuratannya.

97. Sistem Registri Unit Karbon yang selanjutnya disingkat SRUK adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi terkait Unit Karbon pada tingkat penyelenggaraan instrumen NEK.

98. Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang selanjutnya disebut SPE GRK adalah bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui MRV, serta tercatat dalam SRUK dalam bentuk nomor dan/atau kode registri.

99. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

100. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

101. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

102. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

103. Direktur adalah pejabat tinggi pratama yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan, pengembangan, dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan cagar alam, SM, TN, TWA, TB, dan pembinaan pengelolaan Tahura.

104. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang kehutanan.

105. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang kehutanan.

106. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

107. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

108. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPT Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang mengelola Tahura.

(1) Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB dilakukan melalui: a. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB; atau b. persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB. (2) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar. (3) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses secara elektronik melalui Sistem OSS yang terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga terkait.
(4) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dilakukan melalui tahapan: a. memulai usaha; dan b. menjalankan usaha.

(5) Tahapan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk kegiatan nonkomersial. (7) Persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa: a. Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air; dan b. Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air.

(1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB dilakukan berdasarkan tingkat risiko. (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menengah tinggi; dan b. tinggi. (3) Tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Perizinan Berusaha penyediaan jasa Wisata Alam.
(4) Tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Perizinan Berusaha: a. PJL-PB tahap Eksplorasi; b. PJL-PB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan; c. pemanfaatan jasa lingkungan air; d. pemanfaatan jasa lingkungan energi air; e. pengusahaan sarana jasa lingkungan Wisata Alam; f. pengusahaan TB;
g. PJL Angin tahap eksplorasi; h. PJL Angin tahap pemanfaatan;
i. PJL Panas Matahari; dan j. PJL Karbon. (5) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. (6) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a. NIB; dan b. Izin.

(1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Pelaku Usaha: a. orang perseorangan; b. badan usaha; atau c. badan usaha luar negeri.
(2) Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

(1) Permohonan NIB diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS. (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi paling sedikit berupa data pemohon, kode dan judul KBLI. (3) Kode dan judul KBLI sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan bidang usaha dengan kode 02209 dan dengan judul usaha kehutanan lainnya. (4) Dalam hal terdapat perubahan kode dan judul KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kode dan judul KBLI yang terbaru bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA dan TB. (5) Tata cara permohonan NIB oleh Pelaku Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam proses permohonan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pelaku Usaha harus memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha berupa: a. Persetujuan Prinsip;
b. Persetujuan KKPRL; dan/atau c. PL atau pernyataan kesanggupan pemenuhan dokumen PL.
(2) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tehadap kegiatan yang dilakukan di dalam KSA, KPA dan TB. (3) Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan di ruang laut di dalam KPA. (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Persetujuan Prinsip

Paragraf 1 Umum

Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan: a. pendaftaran; b. verifikasi; dan c. penerbitan Persetujuan Prinsip.

Paragraf 2 Pendaftaran

(1) Pendaftaran permohonan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui Sistem OSS yang disertai dengan dokumen persyaratan permohonan.
(2) Dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rencana kegiatan usaha; b. peta usulan areal usaha dengan ukuran skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile; c. pertimbangan teknis; dan d. pakta integritas.
(3) Untuk PB-PJWA, peta usulan areal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak menjadi persyaratan. (4) Selain dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk dokumen persyaratan PB- PJWA disertai dengan surat keterangan keahlian atau surat keterangan pernah mengikuti pelatihan pemandu Wisata Alam bagi pemohon PB-PJWA pemandu Wisata Alam. (5) Selain dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dokumen persyaratan PB- PJL Karbon disertai dengan peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dan dilampiri dengan salinan digital.

(1) Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a memuat paling sedikit profil pemohon, uraian kegiatan, dan rencana areal Perizinan Berusaha.
(2) Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf c untuk PB-PJLPB tahap Eksplorasi diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan ditembuskan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS.

(3) Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual. (4) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. salinan: 1. dokumen yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri atas: a) izin Panas Bumi; b) penugasan pengusahaan Panas Bumi; c) PSPE; d) penugasan penambahan data; atau
e) kuasa pengusahaan Panas Bumi; atau 2. kontrak operasi bersama,
atas nama pemohon; b. rencana kegiatan usaha permohonan pertimbangan teknis PB-PJLPB tahap Eksplorasi;
c. peta usulan AKE Panas Bumi; d. rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi AKE Panas Bumi yang dimohon; e. dokumen hasil kajian potensi dampak dan rencana mitigasi dampak; f. persetujuan dari masyarakat terdampak yang dituangkan dalam berita acara persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (free, prior, and informed consent); dan g. hasil rapat konsultasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dalam hal lokasi yang dimohon berada di TN atau TWA.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan menerbitkan: a. pertimbangan teknis atas permohonan PB-PJLPB tahap Eksplorasi; atau b. surat penolakan permohonan pertimbangan teknis PJL-PB tahap Eksplorasi dengan disertai alasan. (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. data Pelaku Usaha;
b. data modal atau finansial Pelaku Usaha untuk menjalankan Perizinan Berusaha; c. data rencana luas dan lokasi PB-PJLPB; d. data rencana pembangunan sarana prasarana tahap Eksplorasi; e. data kondisi kawasan pada areal yang dimohon; f. data dan informasi aspek sosial, ekonomi, dan budaya; dan

g. prakiraan dampak lingkungan pada semua tahap kegiatan. (3) Pertimbangan teknis dan surat penolakan permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf c untuk PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan ditembuskan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual. (4) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. salinan: 1. dokumen yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri atas: a) izin Panas Bumi;
b) penugasan pengusahaan Panas Bumi; atau c) kuasa pengusahaan Panas Bumi; 2. kontrak operasi bersama; atau 3. kontrak jual beli energi, atas nama pemohon; b. rencana kegiatan usaha permohonan pertimbangan teknis PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan;
c. peta lokasi rencana AKU; d. rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi AKU Panas Bumi yang dimohon; e. dokumen hasil kajian potensi dampak dan rencana mitigasi dampak;
f. persetujuan dari masyarakat terdampak yang dituangkan dalam berita acara persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (free, prior, and informed consent); dan g. hasil rapat konsultasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dalam hal lokasi yang dimohon berada di TN atau TWA.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 90

(sembilan puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan menerbitkan: a. pertimbangan teknis atas permohonan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan; atau b. surat penolakan permohonan pertimbangan teknis PJL-PB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan dengan disertai alasan. (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. data Pelaku Usaha;
b. data modal atau finansial Pelaku Usaha untuk menjalankan Perizinan Berusaha; c. data rencana luas dan lokasi PB-PJLPB; d. data rencana pembangunan sarana prasarana tahap Eksplorasi; e. data kondisi kawasan pada areal yang dimohon; f. data dan informasi aspek sosial, ekonomi, dan budaya; dan g. prakiraan dampak lingkungan pada semua tahap kegiatan. (3) Pertimbangan teknis dan surat penolakan permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf c untuk PB-PJLA dan PB-PJLEA meliputi: a. pertimbangan teknis dari kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan b. pertimbangan teknis dari:
1. kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten/kota, atau pimpinan instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang membidangi sumber daya air untuk PB-PJLA; atau
2. kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten/kota, atau pimpinan instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang membidangi ketenagalistrikan untuk PB-PJLEA. (2) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pemohon kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS. (3) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh pemohon kepada: a. kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten/kota, atau pimpinan instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang membidangi sumber daya air untuk PB-PJLA; atau

b. kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten/kota, atau pimpinan instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang membidangi ketenagalistrikan untuk PB-PJLEA,
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS. (4) Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara manual. (5) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan: a. rencana kegiatan usaha; dan b. peta usulan lokasi yang dimohon. (6) Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diterbitkan oleh kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten/kota, atau pimpinan instansi terkait yang membidangi sumber daya air atau yang membidangi ketenagalistrikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak permohonan diterima, kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota dianggap telah memberikan pertimbangan teknis.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan atau kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten/kota, atau pimpinan instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang membidangi sumber daya air untuk PB-PJLA atau kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten/kota, atau atau pimpinan instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang membidangi ketenagalistrikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan menerbitkan: a. pertimbangan teknis atas permohonan PB-PJLA atau PB-PJLEA; atau b. surat penolakan permohonan pertimbangan teknis PB-PJLA atau PB-PJLEA disertai dengan alasan. (2) Pertimbangan teknis dari kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. data Pelaku Usaha; b. data luas dan lokasi yang direkomendasikan atau tidak direkomendasikan;
c. data debit air yang dimohon; d. rencana pembangunan sarana dan prasarana;
e. pertimbangan ekologis;
f. pertimbangan keberadaan obyek daya tarik Wisata Alam;
g. pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya setempat; h. rencana investasi; dan i. kesimpulan.

(3) Selain memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertimbangan teknis PB-PJLEA harus memuat rencana kapasitas pembangkit listrik.
(4) Pertimbangan teknis kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota dan surat penolakan permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf c untuk PB-PSWA meliputi:
a. pertimbangan teknis dari kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan b. pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang membidangi kepariwisataan. (2) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pemohon kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS. (3) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh pemohon kepada kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan sesuai dengan kewenangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS. (4) Dalam hal Sistem OSS belum tersedia permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara manual. (5) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan: a. rencana kegiatan usaha; b. peta usulan lokasi yang dimohon dengan dengan skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile; dan
c. surat pernyataan komitmen kelola sosial. (6) Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diterbitkan oleh kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi kepariwisataan sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak permohonan diterima, kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dianggap telah memberikan pertimbangan teknis.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan atau kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan menerbitkan: a. pertimbangan teknis atas permohonan PB-PSWA; atau b. surat penolakan permohonan pertimbangan teknis PB-PSWA disertai dengan alasan.
(2) Pertimbangan teknis permohonan PB-PSWA dari kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. data Pelaku Usaha; b. data luas dan lokasi yang direkomendasikan atau tidak direkomendasikan;
c. pertimbangan ekologis;
d. pertimbangan pengembangan pariwisata alam di kawasan;
e. pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya setempat; f. rencana pemberdayaan masyarakat; g. rekening koran; dan h. kesimpulan. (3) Rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan indikasi kemampuan finansial dan komitmen dalam melakukan pengusahaan PB-PSWA sesuai besaran modal yang disetor. (4) Pertimbangan teknis dan surat penolakan permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penentuan luas areal usaha sebagai dasar pemohon untuk menentukan nilai yang tertuang dalam rekening koran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g.
(2) Nilai rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. luas areal usaha yang dimohon <5 ha (kurang dari lima hektar), nilai yang tertuang dalam rekening koran paling sedikit Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah); b. luas areal usaha yang dimohon 5 ha (lima hektar) sampai dengan 20 ha (dua puluh hektar), nilai yang tertuang dalam rekening koran paling sedikit Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

c. luas areal usaha yang dimohon >20 ha (lebih dari dua puluh hektar) sampai dengan 50 ha (lima puluh hektar), nilai yang tertuang dalam rekening koran paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah); dan d. luas areal usaha yang dimohon >50 ha (lebih dari lima puluh hektar), nilai yang tertuang dalam rekening koran paling sedikit Rp10.000.000.000
(sepuluh miliar rupiah). (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk badan usaha yang berbentuk koperasi dan badan usaha milik desa setempat yang berlokasi dan beralamat di sekitar ruang usaha yang dimohon.

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf c untuk PB-PJWA diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan berdasarkan permohonan.
(2) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS.
(3) Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual. (4) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rencana kegiatan usaha.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan menerbitkan: a. pertimbangan teknis atas permohonan PB-PJWA; atau b. surat penolakan permohonan pertimbangan teknis
PB-PJWA disertai dengan alasan. (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. data Pelaku Usaha; dan b. data kegiatan usaha yang direkomendasikan. (3) Pertimbangan teknis dan surat penolakan permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf c untuk PB-PTB meliputi: a. pertimbangan teknis dari direktur yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi spesies dan genetik;
b. pertimbangan teknis dari kepala UPT; dan c. pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan sesuai dengan kewenangan. (2) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh pemohon kepada direktur yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi spesies dan genetik, dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS.
(3) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh pemohon kepada kepala UPT sesuai dengan kewenangan, dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS. (4) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh pemohon kepada kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan sesuai dengan kewenangan, dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS. (5) Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilakukan secara manual. (6) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan: a. rencana kegiatan usaha; dan b. peta usulan lokasi yang dimohon dengan skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile. (7) Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diterbitkan oleh kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak permohonan diterima, kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dianggap telah memberikan pertimbangan teknis.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), kepala UPT dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan menerbitkan: a. pertimbangan teknis atas permohonan PB-PTB; atau b. surat penolakan permohonan pertimbangan teknis PB-PTB disertai dengan alasan. (2) Pertimbangan teknis dari kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a. data Pelaku Usaha; b. data luas dan lokasi yang direkomendasikan atau tidak direkomendasikan;
c. pertimbangan ekologis;
d. pertimbangan pengembangan pariwisata alam di kawasan;
e. pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya setempat; f. rencana pemberdayaan masyarakat; g. rekening koran; dan h. kesimpulan. (3) Rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan indikasi kemampuan finansial dan komitmen dalam melakukan pengusahaan PB-PTB sesuai besaran modal yang disetor. (4) Pertimbangan teknis dan surat penolakan permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penentuan luas areal usaha sebagai dasar pemohon untuk menentukan nilai yang tertuang dalam rekening koran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g. (2) Nilai rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
a. luas areal usaha yang dimohon <5 ha (kurang dari lima hektar), nilai yang tertuang dalam rekening koran paling sedikit Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah); b. luas areal usaha yang dimohon 5 ha (lima hektar) sampai dengan 20 ha (dua puluh hektar), nilai yang tertuang dalam rekening koran paling sedikit Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah); c. luas areal usaha yang dimohon >20 ha (lebih dari dua puluh hektar) sampai dengan 50 ha (lima puluh hektar), nilai yang tertuang dalam rekening koran paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah); dan d. luas areal usaha yang dimohon >50 ha (lebih dari lima puluh hektar), nilai yang tertuang dalam rekening koran paling sedikit Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk badan usaha yang berbentuk koperasi dan badan usaha milik desa setempat yang berlokasi dan beralamat di sekitar ruang usaha yang dimohon.

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c untuk PB-PJL Angin tahap eksplorasi diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan ditembuskan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual. (4) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. rencana kegiatan usaha; b. peta usulan areal usaha yang dimohon dengan ukuran skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile; c. rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi areal usaha yang dimohon; dan d. hasil kajian potensi dampak dan rencana mitigasi dampak.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan menerbitkan: a. pertimbangan teknis atas permohonan PJL Angin tahap eksplorasi; atau b. surat penolakan permohonan pertimbangan teknis PJL Angin tahap eksplorasi disertai dengan alasan. (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. data Pelaku Usaha; b. data modal atau finansial Pelaku Usaha untuk menjalankan usaha; c. data rencana luas dan lokasi PJL Angin tahap eksplorasi; d. data rencana pembangunan sarana dan prasarana tahap eksplorasi; e. data kondisi kawasan pada areal yang dimohon; f. data dan informasi aspek sosial, ekonomi, dan budaya; dan

g. prakiraan dampak lingkungan pada semua tahap kegiatan. (3) Pertimbangan teknis dan surat penolakan permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c untuk PB-PJL Angin tahap pemanfaatan diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan ditembuskan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual. (4) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. rencana kegiatan usaha; b. peta usulan areal usaha yang dimohon dengan ukuran skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dilampiri dengan data peta digital dengan format shapefile; c. rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi areal usaha yang dimohon; d. hasil kajian potensi dampak dan rencana mitigasi dampak; e. persetujuan dari masyarakat terdampak yang dituangkan dalam berita acara persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (free, prior, and informed consent); dan f. hasil rapat konsultasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dalam hal lokasi yang dimohon berada di TN atau TWA.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan menerbitkan: a. pertimbangan teknis atas permohonan PJL Angin tahap pemanfaatan; atau b. surat penolakan permohonan pertimbangan teknis PJL Angin tahap pemanfaatan disertai dengan alasan. (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. data Pelaku Usaha;

b. data modal atau finansial Pelaku Usaha untuk menjalankan usaha; c. data rencana luas dan lokasi PJL Angin tahap pemanfaatan; d. data rencana pembangunan sarana dan prasarana tahap pemanfaatan; e. data kondisi kawasan pada areal yang dimohon;

f. data dan informasi aspek sosial, ekonomi, dan budaya; dan g. perkiraan dampak lingkungan pada semua tahap kegiatan. (3) Pertimbangan teknis dan surat penolakan permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c untuk PB-PJL Panas Matahari diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan ditembuskan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual. (4) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. rencana kegiatan usaha; b. peta usulan areal kegiatan usaha yang dimohon dengan ukuran skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile; c. rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi areal usaha yang dimohon; d. hasil kajian potensi dampak dan rencana mitigasi dampak; e. persetujuan dari masyarakat terdampak yang dituangkan dalam berita acara persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (free, prior, and informed consent); dan f. hasil rapat konsultasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dalam hal lokasi yang dimohon berada di TN atau TWA.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 60

(enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan menerbitkan: a. pertimbangan teknis atas permohonan PJL Panas Matahari; atau b. surat penolakan permohonan pertimbangan teknis PJL Panas Matahari disertai dengan alasan. (2) Pertimbangan teknis sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. data Pelaku Usaha; b. data modal atau finansial Pelaku Usaha untuk menjalankan usaha; c. data rencana luas dan lokasi PJL Panas Matahari; d. data rencana pembangunan sarana dan prasarana PJL Panas Matahari; e. data kondisi kawasan pada areal yang dimohon; f. data dan informasi aspek sosial, ekonomi, dan budaya; dan g. prakiraan dampak lingkungan pada semua tahap kegiatan.
(3) Pertimbangan teknis dan surat penolakan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c untuk PB-PJL Karbon diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan ditembuskan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual. (4) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. rencana kegiatan usaha; b. peta usulan areal kegiatan usaha yang dimohon dengan ukuran skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile; dan c. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dan dilampiri dengan salinan digital. (5) Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan rencana kegiatan usaha PJL Karbon yang diusulkan oleh pemohon.

(6) Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat: a. profil pemohon dan/atau kondisi umum perusahaan; b. usulan areal usaha PJL Karbon yang di dalamnya memuat informasi kondisi umum biofisik meliputi kondisi tutupan lahan, keanekaragaman hayati, potensi pemanfaatan jasa lingkungan karbon, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat di sekitar KPA atau TB; dan c. maksud, tujuan, rencana PJL Karbon, tata laksana perdagangan karbon, Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang akan dilaksanakan selama pengusahaan, skema sertifikasi Unit Karbon, rencana investasi, pelibatan masyarakat setempat, pembiayaan/cash flow, rencana transaksi, dan perlindungan dan pengamanan hutan. (7) Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan menerbitkan: a. pertimbangan teknis atas permohonan PB-PJL Karbon; atau b. surat penolakan permohonan pertimbangan teknis PB-PJL Karbon disertai dengan alasan.
(2) Pertimbangan teknis sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. data Pelaku Usaha; b. data modal atau finansial Pelaku Usaha untuk menjalankan usaha; c. data rencana luas dan lokasi PJL Karbon; d. data rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; e. data skema sertifikasi Unit Karbon dan metodologinya; f. data jenis vegetasi yang akan ditanam dalam kegiatan pemulihan ekosistem; g. data rencana pembangunan sarana dan prasarana PJL Karbon; h. data kondisi kawasan pada areal yang dimohon; dan i. data dan informasi aspek sosial, ekonomi, dan budaya. (3) Pertimbangan teknis dan surat penolakan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam memberikan pertimbangan teknis dapat melakukan pengecekan lapangan dan/atau pembahasan dengan pihak terkait.

(1) Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus memperhatikan: a. keselarasan antara rencana pemanfaatan jasa lingkungan

yang dimohon dengan Rencana Pengelolaan kawasan; b. kesesuaian letak dan lokasi areal yang dimohon dengan zona atau blok yang sudah ditetapkan; c. luas areal yang dimohon dan informasi ada tidaknya perizinan atau persetujuan pada areal yang dimohon;
d. potensi jasa lingkungan: e. jalur lintasan atau aktivitas satwa; f. lokasi cagar budaya atau situs sejarah; g. keberadaan dan potensi konflik tenurial dan/atau sosial;
h. kemampuan finansial Pelaku Usaha; dan i. prakiraan dampak lingkungan pada semua tahap kegiatan. (2) Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penerbitan pertimbangan teknis PB- PJLPB, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan juga mempertimbangkan hasil kajian kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati. (3) Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penerbitan pertimbangan teknis PB- PJL Karbon, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan juga mempertimbangkan kesesuaian jenis vegetasi yang akan ditanam berupa tumbuhan endemik dan/atau tumbuhan asli setempat. (4) Kajian kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menggunakan metode baku yang diakui secara ilmiah.

Pertimbangan teknis dari kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

(1) Pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan: a. pakta integritas bermaterai untuk pemohon orang perseorangan, koperasi, dan/atau badan usaha milik desa; dan b. pakta integritas dalam bentuk akta notaris untuk pemohon badan usaha selain koperasi dan badan usaha milik desa. (2) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban; b. untuk tidak melaksanakan kegiatan sebelum terbitnya Perizinan Berusaha; c. kesanggupan melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. kesanggupan melaksanakan pemulihan ekosistem pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan dan areal terdampak tanpa menunggu selesainya jangka waktu Perizinan Berusaha;
e. kesanggupan membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. kesanggupan melaksanakan kegiatan pelibatan/pemberdayaan masyarakat pada kegiatan Perizinan Berusaha; dan g. jaminan dan tanggung jawab terhadap semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar dan sah.

Paragraf 3 Verifikasi Teknis

(1) Berdasarkan permohonan pendaftaran Persetujuan Prinsip yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan melalui Sistem OSS kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal melakukan verifikasi teknis. (2) Direktur Jenderal melaksanakan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak dokumen persyaratan diterima melalui Sistem OSS.

(1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) berupa: a. persetujuan jika hasil verifikasi teknis permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan dan memenuhi kesesuian ketentuan teknis; b. perbaikan jika hasil verifikasi teknis permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dan memenuhi kesesuian ketentuan teknis; atau c. penolakan jika permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dan/atau tidak memenuhi ketentuan teknis.

(2) Direktur Jenderal menyampaikan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.

(1) Direktur Jenderal menyampaikan persetujuan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a melalui Sistem OSS. (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak hasil verifikasi disampaikan melalui Sistem OSS.

(1) Direktur Jenderal menyampaikan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b kepada pemohon melalui Sistem OSS. (2) Pemohon menyampaikan perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) Hari terhitung sejak penyampaian perbaikan diterima oleh pemohon. (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali. (4) Direktur Jenderal melakukan verifikasi teknis dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) Hari terhitung sejak penyampaian dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). (5) Ketentuan mengenai tata cara verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan verifikasi teknis dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (6) Dalam hal jangka waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlampaui dan pemohon belum menyampaikan perbaikan persyaratan, permohonan dinyatakan batal.

(1) Direktur Jenderal menyampaikan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c kepada pemohon melalui Sistem OSS disertai dengan alasan. (2) Penyampaian penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak permohonan Persetujuan Prinsip dinyatakan ditolak melalui Sistem OSS.

Paragraf 4 Penerbitan Persetujuan Prinsip

(1) Berdasarkan persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Lembaga OSS atas nama Menteri:
a. menerbitkan Persetujuan Prinsip; atau

b. menyampaikan penolakan permohonan Persetujuan Prinsip disertai dengan alasan. (2) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal Lembaga OSS telah menerbitkan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, pemegang Persetujuan Prinsip melanjutkan ke tahap selanjutnya. (2) Dalam hal Lembaga OSS menolak Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, pemohon dapat mengajukan permohonan baru melalui Sistem OSS.

(1) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
(2) Dalam hal jangka waktu Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Persetujuan Prinsip dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Pelestarian Alam

Paragraf 1

Umum

(1) Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha yang memanfaatkan ruang laut di KPA yang telah ditetapkan Menteri, atas Persetujuan KKPRL didahului dengan rekomendasi pemanfaatan KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas pada Blok Pemanfaatan/Zona Pemanfaatan KPA sebagaimana diatur dalam Undang- Undang mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan Pelaku Usaha kepada Menteri.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Rekomendasi

(1) Permohonan rekomendasi kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) disertai dengan persyaratan:
a. rencana kegiatan usaha;

b. peta usulan areal usaha dengan ukuran skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile; c. pertimbangan teknis kepala UPT; dan d. pakta integritas. (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan disertai dengan dokumen pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan sesuai dengan kewenangan, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB-PSWA dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal.

(1) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian rekomendasi pemanfaatan jasa lingkungan di KPA.
(2) Pemberian rekomendasi pemanfaatan jasa lingkungan di KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak dokumen persyarataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Rekomendasi pemanfaatan KPA dari Kementerian dipersamakan sebagai Persetujuan Prinsip pemanfaatan jasa lingkungan.

Bagian Keempat
Penerbitan Persetujuan Lingkungan

(1) PL atau pernyataan kesanggupan pemenuhan dokumen PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c wajib dipenuhi paling lama dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak diterbitkannya: a. Persetujuan Prinsip; atau b. Persetujuan KKPRL.
(2) PL sebagaimana pada ayat (1) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) PJL-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dan huruf b pada KPA dilaksanakan pada kawasan: a. TN; b. Tahura; dan c. TWA. (2) PJL-PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan: a. Eksplorasi; dan b. Eksploitasi dan Pemanfaatan. (3) PJL-PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan kegiatan Survei Pendahuluan Panas Bumi yang dilakukan di kawasan TN, Tahura, dan TWA, kecuali zona inti TN dan blok perlindungan Tahura dan TWA. (4) PJL-PB tahap Eksplorasi serta PJL-PB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Zona Pemanfaatan atau Blok Pemanfaatan yang telah ditetapkan pada kawasan TN, Tahura, dan TWA, dan belum dibebani Perizinan Berusaha. (5) Kegiatan PJL-PB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimungkinkan mengambil air dari Sumber Air yang berada dalam areal Perizinan Berusaha. (6) Pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan: a. hanya untuk Air Permukaan; b. paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit minimal; c. hanya untuk keperluan domestik atau penunjang sarana dan prasarana PJL-PB; dan d. tidak menutup akses masyarakat untuk memanfaatkan Sumber Air. (7) Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi mata air, air sungai, danau, waduk, rawa, dan sumber Air Permukaan lainnya. (8) Kegiatan pengeboran sumur tidak menggunakan air dari Sumber Air yang berada dalam AKE Panas Bumi dan/atau AKU Panas Bumi. (9) Dalam hal kegiatan PJLPB mengambil air dari Sumber Air yang berada di luar area Perizinan Berusahanya untuk keperluan domestik/penunjang sarana dan prasarana PJLPB dan untuk kegiatan pengeboran sumur harus mengajukan permohonan PB-PJLA.

Bagian Kedua Survei Pendahuluan Panas Bumi

(1) Survei Pendahuluan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) merupakan kegiatan pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia serta penginderaan jauh dan/atau survei geoteknik. (2) Survei Pendahuluan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. memperkirakan letak Panas Bumi; b. mendapatkan informasi ada atau tidak adanya sumber daya energi Panas Bumi; dan c. mendapatkan informasi kondisi topografi, tutupan lahan, dan karakteristik tanah. (3) Survei Pendahuluan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat Simaksi. (4) Pengajuan Simaksi untuk kegiatan Survei Pendahuluan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik atau nonelektronik.

(1) Simaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Simaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohon oleh: a. badan usaha; b. pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; c. lembaga penelitian; atau d. perguruan tinggi. (3) Permohonan Simaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dengan disertai: a. proposal Survei Pendahuluan Panas Bumi; b. peta rencana areal kegiatan Survei Pendahuluan Panas Bumi dengan skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile; c. salinan penugasan atau keputusan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, surat kuasa pengusahaan Panas Bumi, atau kontrak operasi bersama; dan d. surat pernyataan komitmen Survei Pendahuluan Panas Bumi untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan. (4) Dalam hal Survei Pendahuluan menggunakan peralatan yang memerlukan izin khusus, permohonan Simaksi melampirkan juga surat izin dari instansi berwenang.

(5) Simaksi untuk kegiatan Survei Pendahuluan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan komitmen Survei Pendahuluan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan permohonan Simaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan diterima. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan permohonan; dan b. penelaahan teknis termasuk penelaahan areal dan peta. (3) Dalam proses verifikasi dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mempresentasikan proposal Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. memenuhi kelengkapan dan kesesuaian; atau b. tidak memenuhi kelengkapan dan kesesuaian.

(1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari menerbitkan Simaksi. (2) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi kelengkapan dan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak penyampaian penolakan permohonan Simaksi kepada pemohon dengan disertai alasan. (3) Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan Simaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Simaksi diterbitkan.

(4) Pemohon permohonan Simaksi yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan baru kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

(1) Simaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali. (2) Jangka waktu setiap perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Permohonan perpanjangan diajukan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) Hari sebelum jangka waktu Simaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir. (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan persyaratan paling sedikit: a. laporan hasil kegiatan Survei Pendahuluan Panas Bumi sebelumnya;
b. proposal Survei Pendahuluan Panas Bumi perpanjangan; c. peta rencana areal kegiatan Survei Pendahuluan Panas Bumi dengan skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) disertai data peta digital dengan format shapefile;
d. surat penugasan atau keputusan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, surat kuasa pengusahaan Panas Bumi atau kontrak operasi bersama; dan e. surat pernyataan komitmen Survei Pendahuluan Panas Bumi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal Survei Pendahuluan Panas Bumi menggunakan peralatan berupa pesawat tanpa awak/drone yang memerlukan izin khusus, permohonan perpanjangan Simaksi melampirkan surat izin dari instansi berwenang.

Ketentuan tata cara permohonan Simaksi untuk kegiatan Survei Pendahuluan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara perpanjangan Simaksi untuk kegiatan Survei Pendahuluan Panas Bumi.

(1) Kegiatan Survei Pendahuluan Panas Bumi dan perpanjangan kegiatan Survei Pendahuluan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 55 dikenakan PNBP pungutan atas kegiatan Survei

Pendahuluan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Survei Pendahuluan Panas Bumi dan perpanjangan Survei Pendahuluan Panas Bumi
diperlukan pengambilan sampel dan/atau penggunaan drone/pesawat tanpa awak untuk kegiatan Survei Pendahuluan Panas Bumi, pemohon dikenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga Eksplorasi Panas Bumi

Paragraf 1

Umum

(1) PJL-PB tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dilakukan dengan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS. (2) PJL-PB tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan PB-PJLPB tahap Eksplorasi. (3) PB-PJLPB tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha yang bergerak di bidang Panas Bumi dan telah memiliki NIB dan persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. perseroan terbatas; d. koperasi; atau e. Bentuk Usaha Tetap.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi

(1) Permohonan PB-PJLPB tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri melalui Sistem OSS disertai dengan dokumen persyaratan. (2) Dokumen Persyaratan PB-PJLPB tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Persetujuan Prinsip; b. salinan: 1. dokumen yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri atas: a) izin Panas Bumi; b) penugasan pengusahaan Panas Bumi; c) PSPE;

d) penugasan penambahan data; atau e) kuasa pengusahaan Panas Bumi; 2. kontrak operasi bersama,
atas nama pemohon; c. berita acara pemberian tanda batas usulan AKE Panas Bumi yang ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT atau UPTD dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dilampiri peta tanda batas AKE Panas Bumi yang dimohon; d. peta usulan AKE Panas Bumi dan dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile; e. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan salinan digital; f. RKE-PJLPB; dan g. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLPB tahap Eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Lokasi yang dimohon PB-PJLPB tahap Eksplorasi merupakan lokasi yang telah dilakukan Survei Pendahuluan Panas Bumi yang dilakukan oleh pemohon PB-PJLPB tahap Eksplorasi atau pihak lain.

(1) Berita acara pemberian tanda batas usulan AKE Panas Bumi yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c merupakan hasil pemberian tanda batas areal yang dimohon. (2) Pemberian tanda batas AKE Panas Bumi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemohon bersama kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (3) Hasil pemberian tanda batas AKE Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemberian tanda batas AKE Panas Bumi yang dilengkapi dengan salinan cetak dan salinan digital peta tanda batas AKE Panas Bumi dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu). (4) Pembiayaan pemberian tanda batas AKE Panas Bumi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pihak pemohon. (5) Pedoman pemberian tanda batas AKE Panas Bumi yang dimohon dan format berita acara pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Peta usulan AKE Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d merupakan peta areal

dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu). (2) Peta usulan AKE Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandangani oleh pemohon dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile.

(1) Setelah memperoleh berita acara pemberian tanda batas, pemohon mengajukan permohonan pengesahan peta usulan AKE Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d dan dokumen RKE-PJLPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf f kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. Persetujuan Prinsip; b. PL dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. konsep RKE-PJLPB; d. peta usulan AKE Panas Bumi dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile; e. salinan: 1. dokumen yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri atas: a) izin Panas Bumi; b) penugasan pengusahaan Panas Bumi; c) PSPE; d) penugasan penambahan data; atau e) kuasa pengusahaan Panas Bumi; atau 2. kontrak operasi bersama, atas nama pemohon; f. berita acara pemberian tanda batas areal yang ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT atau UPTD dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dilampiri peta tanda batas AKE Panas Bumi yang dimohon; dan g. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan salinan digital. (2) RKE-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana: a. Eksplorasi; b. pembangunan sarana dan prasarana; c. konservasi keanekaragaman hayati; d. pengelolaan limbah sesuai dengan dokumen PL; e. pengamanan dan perlindungan TN, TWA, atau Tahura; dan f. kelola sosial dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Penyusunan RKE-PJLPB harus dikonsultasikan dan dibahas dengan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (4) RKE-PJLPB dan penjelasan substansi RKE-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan permohonan pengesahan dokumen
RKE-PJLPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap RKE-PJLPB. (2) Penilaian RKE-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelaahan hukum dan teknis.
(3) Dalam melakukan penilaian RKE-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat melibatkan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, pihak terkait, dan pemohon pengesahan RKE-PJLPB. (4) Dalam hal diperlukan untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat melakukan pengecekan lapangan dan/atau pembahasan. (5) Penilaian RKE-PJLPB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterima permohonan pengesahan RKE-PJLPB.

(1) Berdasarkan hasil penilaian dan/atau pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdapat ketidaklengkapan dokumen persyaratan dan/atau perbaikan konsep RKE-PJLPB, permohonan dikembalikan kepada pemohon. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan kelengkapan dokumen dan/atau perbaikan konsep RKE-PJLPB dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya pengembalian permohonan. (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, permohonan pengesahan RKE-PJLPB dinyatakan batal. (4) Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap dokumen yang telah dilengkapi dan/atau konsep
RKE-PJLPB yang telah diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak diterimanya perbaikan permohonan. (5) Direktur Jenderal melakukan pengesahan RKE-PJLPB dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan.

(1) Dalam hal RKE-PJLPB sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan/atau kebutuhan akan pemanfaatan Panas Bumi, pemegang PB-PJLPB dapat mengajukan revisi RKE- PJLPB kepada Direktur Jenderal; (2) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan RKE-PJLPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara revisi RKE-PJLPB.

(1) Permohonan PB-PJLPB tahap Eksplorasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f harus melakukan pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLPB tahap Eksplorasi dengan ketentuan: a. berdasarkan surat perintah pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLPB tahap Eksplorasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, pemohon melakukan pembayaran Iuran PB-PJLPB tahap Eksplorasi dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Hari terhitung sejak diterimanya surat perintah pembayaran Iuran PB-PJLPB tahap Eksplorasi; dan b. bukti pembayaran Iuran PB-PJLPB tahap Eksplorasi dianggap sah jika kode pembayaran yang tercantum pada bukti penerimaan negara berupa bukti transfer atau bukti setor melalui bank sesuai dengan kode pembayaran yang terdapat pada aplikasi sistem informasi PNBP. (2) Dalam hal PNBP berupa Iuran PB-PJLPB tahap Eksplorasi telah dibayarkan dan kemudian permohonan PB-PJLPB tahap Eksplorasi ditolak, pengembalian Iuran PB-PJLPB tahap Eksplorasi kepada pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyampaian Dokumen Persyaratan Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi

(1) Pemohon PB-PJLPB tahap Eksplorasi yang telah menyelesaikan kelengkapan dokumen persyaratan harus menyampaikan persyaratan kepada Menteri melalui Sistem OSS. (2) Penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Persetujuan Prinsip diterbitkan. (3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen persyaratan melalui Sistem OSS dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Persetujuan Prinsip batal.

(4) Berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ke Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS meneruskan kepada Menteri untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 4

Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi

(1) Berdasarkan penyampaian dokumen persyaratan melalui Sistem OSS kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan verifikasi teknis. (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan diterima.

(1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (2) berupa: a. persetujuan, jika dokumen lengkap dan sesuai; b. perbaikan, jika dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai; atau c. penolakan jika: 1. pemohon melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 2. kawasan yang dimohon ditetapkan sebagai kebijakan strategis pemerintah. (2) Direktur Jenderal menyampaikan hasil verifikasi teknis melalui Sistem OSS kepada: a. sekretaris jenderal, untuk persetujuan; b. pemohon, untuk perbaikan; atau c. sekretaris jenderal, untuk penolakan. (3) Pemohon menyampaikan perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak notifikasi perbaikan diterima. (4) Dalam hal jangka waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan pemohon belum menyampaikan perbaikan persyaratan, permohonan dinyatakan batal.

(1) Dalam hal hasil verifikasi teknis berupa persetujuan, sekretaris jenderal melakukan telaah hukum terhadap permohonan PB-PJLPB tahap Eksplorasi. (2) Hasil telaah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

(1) Berdasarkan hasil telaah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan PB-PJLPB tahap Eksplorasi.

(2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh sekretaris jenderal kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Berdasarkan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), Lembaga OSS atas nama Menteri: a. menerbitkan persetujuan PB-PJLPB tahap Eksplorasi; atau
b. menyampaikan penolakan permohonan PB-PJLPB tahap Eksplorasi disertai dengan alasan.

(1) Dalam hal Lembaga OSS telah menerbitkan persetujuan PB-PJLPB tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi langsung menjalankan kegiatan usaha. (2) Dalam hal Lembaga OSS menolak permohonan PB-PJLPB tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, pemohon dapat mengajukan permohonan baru melalui Sistem OSS.

Bagian Keempat Eksploitasi dan Pemanfaatan Panas Bumi

Paragraf 1
Umum

(1) PJL-PB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilakukan dengan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS. (2) PJL-PB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan PB- PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan. (3) PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha yang bergerak di bidang Panas Bumi dan telah memiliki NIB dan persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. (4) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. perseroan terbatas; d. koperasi; atau e. Bentuk Usaha Tetap.

Paragraf 2
Tata Cara Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan

(1) Permohonan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat (3) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri melalui Sistem OSS dengan disertai dengan dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan permohonan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Persetujuan Prinsip; b. salinan: 1. dokumen yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri atas: a) izin Panas Bumi;
b) penugasan pengusahaan Panas Bumi; atau c) kuasa pengusahaan Panas Bumi;
2. kontrak operasi bersama; atau 3. kontrak jual beli energi, atas nama pemohon;
c. berita acara pemberian tanda batas areal yang ditandatangani oleh pemohon dan personel UPT UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan dilampiri peta tanda batas AKU Panas Bumi yang dimohon; d. peta usulan AKU Panas Bumi dan dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile; e. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan salinan digital;
f. RP-PJLPB; g. hasil Studi Kelayakan Panas Bumi dan laporan hasil Eksplorasi; dan h. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Lokasi yang dimohon PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan merupakan lokasi yang telah dilakukan Survei Pendahuluan Panas Bumi dan/atau Eksplorasi yang dilakukan oleh pemohon PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan atau pihak lain.

(1) Berita acara pemberian tanda batas usulan AKU Panas Bumi yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c merupakan hasil pemberian tanda batas areal yang dimohon.

(2) Pemberian tanda batas usulan AKU Panas Bumi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemohon bersama kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (3) Hasil pemberian tanda batas usulan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemberian tanda batas yang dilengkapi dengan salinan cetak dan salinan digital peta tanda batas usulan AKU Panas Bumi dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu). (4) Pembiayaan pemberian tanda batas usulan AKU Panas Bumi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pihak pemohon. (5) Pemberian tanda batas usulan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format dan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Peta usulan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf d merupakan peta areal dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu). (2) Peta usulan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandangani oleh pemohon dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile.

(1) Setelah memperoleh berita acara pemberian tanda batas, pemohon mengajukan permohonan pengesahan peta usulan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf d dan dokumen RP-PJLPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf f kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. Persetujuan Prinsip; b. PL dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. konsep RP-PJLPB 5 (lima) tahunan pertama; d. peta usulan AKU Panas Bumi dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan dilampiri salinan peta digital dengan format shapefile; e. salinan: 1. dokumen yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri atas:

a) izin Panas Bumi;
b) penugasan pengusahaan Panas Bumi; atau c) kuasa pengusahaan Panas Bumi; 2. kontrak operasi bersama; atau 3. kontrak jual beli energi, atas nama pemohon; f. berita acara pemberian tanda batas usulan AKU Panas Bumi yang ditandatangani oleh pemohon dan personel UPT atau UPTD dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dilampiri peta tanda batas AKU Panas Bumi yang dimohon; g. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan salinan digital; dan h. hasil Studi Kelayakan Panas Bumi dan laporan hasil Eksplorasi. (2) RP-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana: a. Eksploitasi dan Pemanfaatan; b. pembangunan sarana dan prasarana; c. konservasi keanekaragaman hayati; d. pengelolaan limbah sesuai dengan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. pengamanan dan perlindungan di dalam dan sekitar areal kerja; f. pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat; dan g. areal kerja yang dikembalikan. (3) Penyusunan RP-PJLPB harus dikonsultasikan dan dibahas dengan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (4) RP-PJLPB dan penjelasan substansi RP-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan permohonan pengesahan dokumen
RP-PJLPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap RP- PJLPB. (2) Penilaian RP-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelaahan hukum dan teknis. (3) Dalam melakukan penilaian RP-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat melibatkan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, pihak terkait, dan pemohon pengesahan RP-PJLPB.

(4) Dalam hal diperlukan untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat melakukan pengecekan lapangan dan/atau pembahasan. (5) Penilaian RP-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan pengesahan RP- PJLPB diterima. (6) Ketentuan mengenai tata cara penilaian RKE PB-PJLPB tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penilaian RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan.

(1) Permohonan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g harus melakukan pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan dengan ketentuan: a. berdasarkan surat perintah pembayaran Iuran PB- PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, pemohon melakukan pembayaran PNBP berupa Iuran PB- PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Hari terhitung sejak diterimanya surat perintah pembayaran Iuran PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan; dan b. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan dianggap sah jika kode pembayaran yang tercantum pada bukti penerimaan negara berupa bukti transfer atau bukti setor melalui bank sesuai dengan kode pembayaran yang terdapat pada aplikasi sistem informasi PNBP. (2) Dalam hal PNBP berupa Iuran PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan telah dibayarkan dan kemudian permohonan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan ditolak, pengembalian PNBP berupa Iuran PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan kepada pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penyampaian Dokumen Persyaratan Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan

(1) Pemohon PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang telah menyelesaikan kelengkapan dokumen persyaratan harus menyampaikan persyaratan kepada Menteri melalui Sistem OSS.

(2) Penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Persetujuan Prinsip PJL-PB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan diterbitkan. (3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen persyaratan melalui Sistem OSS dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Persetujuan Prinsip PJL-PB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan batal. (4) Berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ke Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS meneruskan kepada Menteri untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 4
Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PJLPB tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 72 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan.

(1) Dalam hal RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan/atau kebutuhan PJL-PB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan, pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan dapat mengajukan revisi RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan kepada Direktur Jenderal. (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan, penilaian, dan pengesahan RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara revisi RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan.

Bagian Kelima Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Administratif Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi

Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi

Pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi berhak: a. melakukan kegiatan dan memanfaatkan hasil kegiatan usaha;
b. menggunakan data dan informasi dari UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan setempat terkait potensi keanekaragaman hayati untuk mendukung perlindungan dan pengamanan

KPA dengan seizin kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan c. mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Direktur Jenderal, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan.

(1) Pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi wajib: a. menyelenggarakan kegiatan PB-PJLPB tahap Eksplorasi dengan menerapkan kaidah konservasi di bidang geologi, kelestarian sumber daya alam hayati, konservasi tanah dan air sesuai dengan PL dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
b. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan tahunan yang disahkan Direktur yang merupakan penjabaran per tahun dari RKE-PJLPB; c. melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan dan potensinya bersama UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan pada dan di sekitar AKE Panas Bumi; d. tidak melakukan penebangan pohon dan apabila terpaksa melakukan penebangan pohon harus mengganti pohon yang ditebang, dengan perbandingan 1:100 (satu berbanding seratus) anakan pohon jenis lokal atau endemik untuk ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, dan dipelihara sampai umur 5 (lima) tahun dan/atau akhir Perizinan Berusaha; e. melaksanakan penanaman dan pemeliharaan sampai berumur 5 (lima) tahun pada lokasi AKE Panas Bumi yang sudah tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan infrastruktur milik negara; g. memiliki sumber daya manusia dan menggunakan tenaga ahli di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam melaksanakan kegiatan terkait konservasi keanekaragaman hayati dan restorasi kawasan;
h. mendukung pemangku kawasan dalam pengelolaan kawasan dan kegiatan konservasi alam lainnya;
i. melaksanakan pemulihan ekosistem pada AKE Panas Bumi jika terdapat areal yang sudah tidak dipergunakan atau tidak melanjutkan ke tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan; j. mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kewajiban di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya untuk kegiatan: 1. pemberdayaan masyarakat di sekitar AKE Panas Bumi;

2. perlindungan dan pengamanan di dalam dan sekitar AKE Panas Bumi;
3. pelestarian keanekaragaman hayati;
4. pengelolaan limbah; dan
5. kegiatan lain yang mendukung pengelolaan bidang konservasi; k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan PB-PJLPB tahap Eksplorasi secara berkala berupa laporan semester I dan laporan tahunan kepada Menteri dengan tembusan:
6. sekretaris jenderal;
7. Direktur Jenderal;
8. direktur jenderal yang membidangi Panas Bumi;
9. gubernur atau bupati/wali kota setempat sesuai dengan kewenangan; dan
10. kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; l. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala dengan UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; m. memiliki pas masuk KPA termasuk bagi karyawan dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
    n. menyelesaikan konflik sosial dan/atau tenurial secara persuasif; o. melaksanakan ketentuan sebagaimana termuat dalam dokumen PL; dan p. memelihara aset hasil pelaksanaan kegiatan eksplorasi sampai dengan adanya kepastian tindak lanjut ke tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan.
    (2) Selain wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi harus: a. memelihara tanda batas yang telah dipasang di lapangan; dan b. melakukan pengecekan ulang batas AKE Panas Bumi paling sedikit 2 (dua) tahun sekali berkoordinasi dengan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk memastikan tanda batas tidak berubah.

Paragraf 2
Larangan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi

Pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi dilarang: a. menjadikan AKE PB-PJLPB sebagai hak kepemilikan atas tanah dan/atau penguasaan hak atas tanah;
b. mengalihkan PB-PJLPB kepada pihak lain;

c. menjadikan PB-PJLPB sebagai jaminan atau agunan; dan d. membangun sarana dan prasarana di luar areal usaha pada PB-PJLPB.

Paragraf 3
Sanksi Administratif Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi

(1) Setiap pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi dikenai sanksi administratif berupa: a. pembekuan Perizinan Berusaha bagi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf l; dan/atau b. pengenaan paksaan pemerintah bagi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf e, huruf i, huruf n, huruf o, dan huruf p.

Setiap pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dan huruf k dikenai sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif.

Setiap pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

Bagian Keenam Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Administratif Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan

Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan

Pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan berhak: a. melakukan kegiatan dan memanfaatkan hasil kegiatan usaha;

b. menggunakan data dan informasi dari UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan setempat terkait potensi keanekaragaman hayati untuk mendukung perlindungan dan pengamanan KPA dengan seizin kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan c. mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Direktur Jenderal, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan.

(1) Pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan wajib: a. menyelenggarakan PJL-PB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan dengan menerapkan kaidah konservasi di bidang geologi, kelestarian sumber daya alam hayati, konservasi tanah dan air sesuai dengan PL dan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
b. menyusun dan menyampaikan RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang disahkan Direktur Jenderal dalam masa eksploitasi setiap 5 (lima) tahunan kedua dan berikutnya; c. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan tahunan yang disahkan Direktur yang merupakan penjabaran per tahun dari RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan;
d. membayar PNBP berupa Pungutan PB-PJLPB secara berkala terhadap luas AKU Panas Bumi setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan dan potensinya bersama UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan pada dan di sekitar AKU Panas Bumi; f. tidak melakukan penebangan pohon dan apabila terpaksa melakukan penebangan pohon harus mengganti pohon yang ditebang tersebut dengan perbandingan 1:100 (satu berbanding seratus) anakan pohon jenis lokal atau endemik untuk ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan dipelihara sampai umur 5 (lima) tahun dan/atau akhir Perizinan Berusaha; g. melaksanakan penanaman dan pemeliharaan sampai berumur 5 (lima) tahun pada lokasi AKU Panas Bumi yang sudah tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. memelihara aset negara bagi pemegang Perizinan Berusaha yang memanfaatkan infrastruktur milik negara;

i. memiliki sumber daya manusia dan menggunakan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan ekosistem, di dalam melaksanakan kegiatan terkait konservasi keanekaragaman hayati dan restorasi kawasan; j. mendukung pemangku kawasan dalam pengelolaan kawasan dan kegiatan konservasi alam lainnya;
k. melaksanakan pemulihan ekosistem pada AKU Panas Bumi yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu Perizinan Berusaha; l. mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kewajiban di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya untuk kegiatan: 1. pemberdayaan masyarakat di sekitar AKU Panas Bumi; 2. perlindungan dan pengamanan di dalam dan sekitar AKU Panas Bumi;
3. pelestarian keanekaragaman hayati;
4. pengelolaan limbah; dan 5. kegiatan lain yang mendukung pengelolaan konservasi; m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan secara berkala berupa laporan semester I dan laporan tahunan kepada Menteri dengan tembusan: 1. sekretaris jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan di bidang Panas Bumi;
4. gubernur atau bupati/wali kota setempat sesuai dengan kewenangan; dan
5. kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. n. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala dengan UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
o. memiliki pas masuk KPA termasuk bagi karyawan dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
p. menyelesaikan konflik sosial dan/atau tenurial akibat adanya kegiatan usaha secara persuasif; q. melaksanakan ketentuan sebagaimana termuat dalam dokumen PL; dan
r. memelihara aset kegiatan Eksploitasi dan Pemanfaatan sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha. (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan harus: a. memelihara tanda batas yang telah dipasang di lapangan; dan

b. melakukan pengecekan ulang batas AKU Panas Bumi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun oleh pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan berkoordinasi dengan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk memastikan tanda batas tidak berubah.

Paragraf 2
Larangan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan

Pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan dilarang: a. menjadikan AKU PB-PJLPB sebagai hak kepemilikan atas tanah dan/atau penguasaan hak atas tanah;
b. mengalihkan PB-PJLPB kepada pihak lain; c. menjadikan PB-PJLPB sebagai jaminan atau agunan; dan d. membangun sarana dan prasarana di luar areal usaha pada PB-PJLPB.

Paragraf 3
Sanksi Administratif Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan

(1) Setiap pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, dan huruf r dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan dikenai sanksi administratif berupa: a. pembekuan Perizinan Berusaha bagi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, dan huruf n; dan/atau b. pengenaan paksaan pemerintah bagi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d, huruf g, huruf k, huruf p, huruf q, dan huruf r.

Setiap pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf m dikenai sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif.

Setiap pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

Bagian Ketujuh Penyusunan Rencana Kegiatan dan Laporan Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

Dalam menjalankan PB-PJLPB, pemegang PB-PJLPB harus menyusun: a. rencana kegiatan tahunan PB-PJLPB tahap Eksplorasi atau rencana kegiatan tahunan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan; dan b. RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya.

Paragraf 2

Rencana Kegiatan

(1) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a meliputi: a. rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode RKE-PJLPB dan RP-PJLPB 5 (lima) tahunan pertama;
b. rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode RP-PJLPB 5 (lima) tahunan kedua dan seterusnya; dan c. rencana kegiatan tahunan tahun kedua dan seterusnya. (2) Rencana kegiatan tahunan tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibahas dan dinilai oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota dan disampaikan oleh pemegang PB-PJLPB kepada Direktur dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak PB- PJLPB tahap Eksplorasi atau PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan terbit. (3) Rencana kegiatan tahunan tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. rencana kegiatan Eksplorasi atau rencana pengusahaan tahun berjalan; c. rencana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana; d. rencana kegiatan konservasi keanekaragaman hayati;

e. rencana kegiatan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; f. rencana kegiatan pengamanan dan perlindungan KPA; g. areal kerja yang akan dikembalikan untuk pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan; dan h. rencana kegiatan kelola sosial dan pemberdayaan masyarakat. (4) Rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode RP-PJLPB 5 (lima) tahunan kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibahas dan dinilai oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota dan disampaikan oleh pemegang PB-PJLPB kepada Direktur paling lambat 2 (dua) bulan setelah RP-PJLPB 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya disahkan. (5) Rencana kegiatan tahunan PB-PJLPB untuk tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibahas dan dinilai oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan disampaikan oleh pemegang PB-PJLPB kepada Direktur paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kegiatan tahunan tahun berjalan berakhir atau tanggal 31 Oktober tahun berjalan. (6) Rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode RP-PJLPB 5 (lima) tahunan kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan rencana kegiatan tahunan PB-PJLPB tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat: a. substansi kegiatan yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. realisasi pelaksanaan rencana kegiatan tahunan PJLPB tahun sebelumnya. (7) Periode atau jangka waktu rencana kegiatan tahunan PB- PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. (8) Penyusunan rencana kegiatan tahunan PB-PJLPB disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Rencana kegiatan tahunan PB-PJLPB disusun oleh pemegang PB-PJLPB dan disampaikan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan penilaian.

(2) Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenanganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya dokumen rencana kegiatan tahunan PB-PJLPB. (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal rencana kegiatan tahunan PB-PJLPB: a. telah sesuai, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menandatangani lembar pengesahan dan menyampaikan kepada pemegang PB-PJLPB untuk disampaikan kepada Direktur untuk disahkan; atau b. belum sesuai, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan kepada pemegang PB-PJPB untuk memperbaiki dan menyerahkannya kembali kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan penilaian kembali.

(1) RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b dibahas dan dinilai oleh Direktur. (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya dokumen RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya. (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan periode (lima) tahun kedua dan seterusnya: a. telah sesuai, Direktur menandatangani lembar pengesahan dan menyampaikan kepada pemegang PB-PJLPB; atau b. belum sesuai, Direktur menyampaikan kepada pemegang PB-PJLPB untuk memperbaiki dan menyerahkannya kembali kepada Direktur untuk dilakukan penilaian kembali. (4) RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang telah dinilai dan ditandatangani oleh Direktur disampaikan kepada pemegang PB-PJLPB, selanjutnya pemegang PB- PJLPB menyampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 4 (empat) bulan sebelum RP-PJLPB sebelumnya berakhir atau tanggal 31 Agustus untuk disahkan.
(5) RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. substansi kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada 5 (lima) tahunan berikutnya; dan b. realisasi pelaksanaan RP-PJLPB periode sebelumnya.

(6) Penyusunan RP-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dan dibahas dengan kepala UPT,
kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (7) Periode atau jangka waktu RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya mengikuti tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. (8) Penyusunan RP-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Penyusunan Laporan Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

(1) Laporan kegiatan PB-PJLPB berupa laporan semester I dan laporan tahunan kegiatan PB-PJLPB. (2) Laporan semester I dan laporan tahunan kegiatan PB- PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pencapaian berdasarkan rencana dan target kegiatan dalam rencana kegiatan tahunan PB-PJLPB yang telah disahkan; b. permasalahan/kendala dan upaya tindak lanjut; c. data tenaga kerja; d. data penambahan atau pengurangan nilai investasi; dan e. data kecelakaan kerja, jika ada. (3) Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan tahunan juga memuat: a. realisasi produksi listrik; b. realisasi pembayaran PNBP; dan c. penambahan atau pengurangan nilai investasi. (4) Laporan semester I dan laporan tahunan kegiatan PB- PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Periode atau jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) untuk: a. laporan semester I, dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni; dan b. laporan tahunan, dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat: a. tanggal 31 Juli tahun berjalan, untuk laporan semester I; dan b. tanggal 31 Januari tahun berikutnya, untuk laporan tahunan.

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Direktur Jenderal melakukan pencermatan. (2) Dalam hal tertentu Direktur Jenderal dapat membentuk tim untuk menindaklanjuti hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan
Jangka Waktu dan Berakhirnya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

(1) PB-PJLPB tahap Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan.

(1) PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun setiap kali perpanjangan.

(1) PB-PJLPB berakhir dalam hal: a. jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi; b. dicabut;
c. dikembalikan secara sukarela; d. badan usaha atau Bentuk Usaha Tetap dinyatakan bubar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau e. badan usaha atau Bentuk Usaha Tetap dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (2) Berakhirnya PB-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Berakhirnya PB-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemegang PB-PJLPB untuk: a. melunasi kewajiban pembayaran PNBP;
b. melaksanakan pemulihan ekosistem; dan c. melaksanakan kewajiban lainnya yang belum dipenuhi. (4) Dalam hal PB-PJLPB telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, sarana dan fasilitas PJL-PB yang tidak bergerak dilakukan proses pengalihan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kajian rencana pemulihan ekosistem.

(1) Kepastian kelanjutan kegiatan Eksplorasi ke tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan harus disampaikan oleh pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum PB-PJLPB tahap Eksplorasi berakhir. (2) Kepastian kelanjutan kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berdasarkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. (3) Dalam hal kegiatan Eksplorasi akan dilanjutkan ke tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan, permohonan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan diajukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah PB-PJLPB tahap Eksplorasi berakhir. (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada pengajuan permohonan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan, pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi sebelumnya harus melakukan pemulihan ekosistem. (5) Pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah tersusunnya kajian rencana pemulihan ekosistem oleh pemegang PB PJLPB tahap Eksplorasi bersama kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (6) Dalam hal kegiatan Eksplorasi akan dilanjutkan ke tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan, pemeliharaan aset hasil pelaksanaan kegiatan Eksplorasi menjadi tanggung jawab pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi sampai ditetapkannya pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan.

Bagian Kesembilan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

(1) Pembangunan sarana PJL Panas Bumi tahap Eksplorasi yang dibangun paling sedikit berupa: a. akses jalan Eksplorasi; b. tapak sumur termasuk fasilitas penunjang; c. pemipaan pasokan air; dan
d. rambu peringatan, larangan, himbauan dan informasi yang terlihat jelas dan mudah terbaca. (2) Pembangunan sarana PJL Panas Bumi tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang dibangun paling sedikit berupa: a. akses jalan Eksploitasi dan Pemanfaatan; b. fasilitas produksi uap; c. tapak sumur termasuk fasilitas penunjang:
d. fasilitas pembangkit listrik: dan
e. rambu peringatan, larangan, himbauan dan informasi yang terlihat jelas dan mudah terbaca.

(3) Pembangunan sarana PJL Panas Bumi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembangunan sarana PJL Panas Bumi tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. tidak menutup atau menghilangkan jalur lintas tradisional masyarakat, kecuali dengan persetujuan tertulis dari masyarakat dan UPT atau UPTD dengan membuat jalur pengganti; b. tidak memotong jalur lintas satwa liar atau memotong kawasan; c. pipa dibangun di atas permukaan tanah dengan ketinggian yang tidak mengganggu lalu lintas satwa; d. dalam hal ditemui satu atau sekelompok vegetasi endemik atau yang dilindungi, agar ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat untuk kelestarian fungsi setempat; e. tidak memasukkan atau introduksi vegetasi asal luar baik secara langsung maupun tidak langsung ke kawasan untuk kepentingan apapun; f. bahan bangunan tidak diambil dari dalam kawasan; g. pembangunan dilakukan dengan penggunaan ruang yang minimal dan efisien; h. penggunaan alat berat dalam pembangunan sarana prasarana harus mengacu pada Persetujuan Lingkungan; i. dalam hal terdapat hal yang tidak dapat dihindari dan terjadi penebangan pohon maka terhadap pohon yang ditebang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan dan selanjutnya diserahkan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dengan berita acara serah terima;
j. tidak membawa keluar material yang berasal dari dalam kawasan kecuali atas persetujuan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan k. pembangunan sarana PJL Panas Bumi dilakukan di bawah pengawasan kepala UPT, kepala UPTD kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan

Bagian Kesepuluh Adendum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

Paragraf 1

Umum

(1) Dalam pelaksanaan Eksploitasi dan Pemanfaatan, pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan dapat mengajukan permohonan adendum: a. penambahan sarana dan prasarana dalam AKU Panas Bumi;

b. perubahan AKU Panas Bumi; atau c. perubahan pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan. (2) Penambahan sarana dan prasarana pada AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. penambahan sumur pada AKU Panas Bumi; b. penambahan tapak sumur pada AKU Panas Bumi; c. penambahan sarana dan prasarana produksi pada AKU Panas Bumi; dan/atau d. penambahan sarana pendukung pada AKU Panas Bumi. (3) Perubahan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengurangan atau penambahan AKU Panas Bumi. (4) Perubahan pemegang PB-PJLB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimungkinkan dalam hal terjadi perubahan kebijakan pemerintah. (5) Perubahan pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Permohonan pengurangan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan: a. harus melaksanakan pemulihan ekosistem pada AKU Panas Bumi yang sudah tidak dipergunakan; dan b. tidak menuntut pengembalian PNBP yang telah dibayarkan. (7) Permohonan penambahan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal perubahan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas AKU Panas Bumi. (8) Penambahan sarana dan prasarana pada AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui perubahan RP-PJLPB setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal. (9) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan mekanisme persetujuan Menteri melalui penerbitan adendum PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Adendum Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

(1) Permohonan penambahan sarana dan prasarana dalam AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a diajukan oleh pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi persyaratan. (2) Permohonan perubahan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b dan perubahan pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107

ayat (1) huruf c diajukan oleh pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan kepada Menteri melalui Sistem OSS disertai dengan persyaratan.
(3) Dalam hal perubahan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas AKU Panas Bumi maka dilakukan permohonan persyaratan dasar dan Perizinan Berusaha.

(1) Persyaratan permohonan penambahan sarana dan prasarana pada AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) terdiri atas: a. konsep revisi RP-PJLPB tahun berjalan; b. konsep revisi rencana kegiatan tahunan tahun berjalan; c. peta dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang menggambarkan penambahan sarana dan prasarana pada AKU Panas Bumi; d. kajian teknis penambahan sarana dan prasarana pada AKU Panas Bumi; e. kajian potensi dampak dan rencana mitigasi dampak penambahan sarana dan prasarana pada AKU Panas Bumi; dan f. hasil sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah. (2) Persyaratan permohonan perubahan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) terdiri atas: a. salinan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan; b. kajian teknis perubahan AKU Panas Bumi; c. kajian potensi dampak dan rencana mitigasi dampak perubahan AKU Panas Bumi; d. pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; e. berita acara pemberian tanda batas perubahan luas AKU yang dimohon dan ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dilampiri peta tanda batas perubahan AKU dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan dilampiri salinan peta digital dengan format shapefile; f. peta perubahan AKU Panas Bumi dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dengan dilampiri salinan peta digital dengan format shapefile;

g. revisi RP-PJLPB tahun berjalan yang telah disahkan Direktur Jenderal; h. revisi rencana kegiatan tahunan tahun berjalan; i. bukti pembayaran PNBP berupa pungutan PB-PJLPB terakhir; j. perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLPB tahap Ekploitasi dan Pemanfaatan, untuk perubahan AKU Panas Bumi berupa penambahan. (3) Persyaratan permohonan perubahan pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) terdiri atas: a. keterangan yang memuat alasan perubahan pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang lama kepada calon pemegang PB- PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang baru beserta dokumen pendukungnya; b. NIB calon pemegang PB-PJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan; c. salinan: 1. dokumen yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri atas: a) izin Panas Bumi;
b) penugasan pengusahaan Panas Bumi; atau c) kuasa pengusahaan Panas Bumi; 2. kontrak operasi bersama; atau
3. kontrak jual beli energi, atas nama pemohon; d. perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. revisi RP-PJLPB tahun berjalan yang telah disahkan Direktur Jenderal; dan f. pakta integritas dalam bentuk akta notaris berisi paling sedikit: 1. kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban; 2. tidak melaksanakan kegiatan sebelum keluarnya adendum PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan; 3. melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. melaksanakan pemulihan ekosistem pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin; dan 5. membayar PNBP berupa Pungutan PB-PJLPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 3

Penyampaian Dokumen Persyaratan Adendum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan

(1) Pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang mengajukan permohonan penambahan sarana dan prasarana yang telah menyelesaikan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) harus menyampaikan persyaratan kepada Direktur Jenderal. (2) Berdasarkan permohonan penambahan sarana dan prasarana pada AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari. (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat melibatkan kepala UPT,
kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, pihak terkait, dan pemohon.

(1) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2), Direktur Jenderal: a. menyetujui permohonan dengan menerbitkan surat persetujuan; atau b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan dengan disertai alasan. (2) Penerbitan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil penilaian dikeluarkan.

(1) Pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang mengajukan permohonan perubahan AKU Panas Bumi yang telah menyelesaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) harus menyampaikan persyaratan melalui Sistem OSS. (2) Berdasarkan pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS meneruskan kepada Menteri untuk dilakukan verifikasi.

(1) Pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang mengajukan permohonan perubahan pemegang PB- PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang telah menyelesaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) harus menyampaikan persyaratan melalui Sistem OSS.

(2) Berdasarkan pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh pemegang PB-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS meneruskan kepada Menteri untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 4

Penerbitan Adendum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PJLPB tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 72 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan adendum PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan.

Dalam hal permohonan perubahan AKU Panas Bumi dan perubahan pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan ditolak, PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang berjalan tetap berlaku.

(1) Setelah adendum PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan mengenai perubahan pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan diterbitkan, hak dan kewajiban pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan lama beralih pada pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang baru. (2) Masa berlaku PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah perubahan pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan dihitung sebanyak sisa masa berlaku PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebelumnya.

Bagian Kesebelas Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

Paragraf 1

Umum

Perpanjangan PB-PJLPB tahap Eksplorasi atau PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan dilakukan berdasarkan permohonan kepada Menteri melalui Sistem OSS.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

(1) Perpanjangan PB-PJLPB tahap Eksplorasi atau PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diajukan:

a. paling cepat 1 (satu) tahun; dan b. paling lambat 6 (enam) bulan,
sebelum PB-PJLPB tahap Eksplorasi atau PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan berakhir dengan dilengkapi persyaratan. (2) Persyaratan permohonan perpanjangan PB-PJLPB tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. RKE-PJLPB selama 1 (satu) tahun perpanjangan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal; b. laporan akhir kegiatan PB-PJLPB tahap Eksplorasi; c. hasil evaluasi pemanfaatan kawasan oleh pengelola kawasan; d. dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLPB tahap Eksplorasi untuk perpanjangan. (3) Persyaratan permohonan perpanjangan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. RP-PJLPB lanjutan; b. tanda bukti setor Pungutan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan 3 (tiga) tahun terakhir; c. laporan akhir kegiatan usaha PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan; d. hasil evaluasi pemanfaatan kawasan oleh pengelola kawasan; e. perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan untuk perpanjangan. (4) Dalam hal permohonan perpanjangan diajukan kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menolak proses permohonan perpanjangan.

Paragraf 3

Penyampaian Dokumen Persyaratan Permohonan Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

(1) Pemohon perpanjangan PB -PJLPB tahap Eksplorasi yang telah menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) harus menyampaikan persyaratan melalui Sistem OSS.

(2) Pemohon perpanjangan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang telah menyelesaikan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) harus menyampaikan persyaratan melalui Sistem OSS.

Paragraf 4

Penerbitan Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

Berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pemohon melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Sistem OSS meneruskan kepada Menteri untuk dilakukan verifikasi.

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PJLPB tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 72 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan perpanjangan PB-PJLPB tahap Eksplorasi.

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PJLPB tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan perpanjangan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan.

Dalam hal Lembaga OSS telah menerbitkan perpanjangan PB- PJLPB tahap Eksplorasi atau perpanjangan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan, pemegang perpanjangan PB- PJLPB tahap Eksplorasi atau pemegang perpanjangan PB- PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan langsung melanjutkan kegiatan usaha.

(1) Pemanfaatan jasa lingkungan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dan pemanfaatan jasa lingkungan energi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d dilaksanakan pada kawasan: a. TN; b. Tahura; c. TWA; atau d. TB. (2) Pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan jasa lingkungan energi air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada Air Permukaan.

(3) Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi mata air, air sungai, danau, waduk, rawa, dan sumber Air Permukaan lainnya. (4) Pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan jasa lingkungan energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada: a. Zona Pemanfaatan TN; atau
b. Blok Pemanfaatan Tahura, TWA, atau TB.

Pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan jasa lingkungan energi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dilaksanakan berdasarkan penataan Zona Pemanfaatan/Blok Pemanfaatan, Rencana Pengelolaan, hasil inventarisasi jasa lingkungan air dan energi air, dan Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air yang telah ditetapkan.

(1) Inventarisasi jasa lingkungan air dan energi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dilakukan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk mengumpulkan data dan informasi kondisi jasa lingkungan air. (2) Hasil inventarisasi jasa lingkungan air dan energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan: a. debit minimal Sumber Air untuk pemanfaatan, penggunaan jasa lingkungan air dan energi air; dan b. dasar pengusulan penetapan Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air. (3) Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air dan debit minimal Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (4) Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air dan debit minimal Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Berdasarkan hasil inventarisasi jasa lingkungan air dan energi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, mengusulkan kepada Direktur Jenderal dan dilampiri dokumen usulan Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air. (2) Dokumen usulan Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laporan hasil inventarisasi jasa lingkungan air dan energi air; b. peta Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air dengan dilampiri salinan peta digital dengan format shapefile; dan

c. matriks informasi Sumber Air termasuk debit minimal Sumber Air. (3) Peta Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat dengan memperhatikan: a. areal bukan merupakan habitat tumbuhan endemik atau jalur lintas satwa liar endemik atau yang dilindungi Undang-Undang; b. dalam hal Sumber Air berada dalam Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air, pemanfaatan air tersebut tidak boleh dikuasai secara penuh oleh pemegang Perizinan Berusaha atau persetujuan dan tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar; c. sarana dan prasarana pemanfaatan dan penggunaan jasa lingkungan air dan energi air yang sudah ada; dan d. lokasi rencana pembangunan sarana dan prasarana, termasuk jalan akses. (4) Pengusulan Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan dokumen usulan Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari melakukan penelaahan terhadap dokumen usulan Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air. (2) Dalam melakukan penelaahan terhadap dokumen usulan Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat melibatkan pihak terkait.

(1) Hasil penelaahan terhadap dokumen usulan Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal berupa pernyataan: a. telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian; atau b. tidak memenuhi kelengkapan dan/atau kesesuaian. (2) Dalam hal hasil penelaahan terhadap dokumen usulan Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air berupa pernyataan telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal menerbitkan keputusan penetapan Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air termasuk penetapan debit minimal Sumber Air dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penelaahan selesai dan disampaikan kepada kepala UPT atau kepala UPTD sesuai dengan kewenangan. (3) Dalam hal hasil penelaahan terhadap dokumen usulan Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air berupa pernyataan tidak memenuhi kelengkapan dan/atau

kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Direktur Jenderal mengembalikan dokumen usulan Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air kepada kepala UPT atau kepala UPTD sesuai dengan kewenangan paling lama 4 (empat) Hari sejak penelaahan selesai dan dilakukan perbaikan kembali. (4) Perbaikan kembali dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penelaahan kembali dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak penerimaan pengembalian dokumen usulan Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air.

(1) Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air dilaksanakan dengan ketentuan debit yang dapat dimanfaatkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari debit minimal Sumber Air yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2). (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan terpenuhinya kepentingan nonkomersial. (3) Dalam hal pemanfaatan jasa lingkungan air untuk kepentingan komersial, debit yang dapat dimanfaatkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit minimal Sumber Air yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2).

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan energi air dilaksanakan dengan mengendalikan ketersediaan debit air di lokasi Sumber Air paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari debit air minimal Sumber Air yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2).

(1) Dalam hal debit air dalam kawasan berkurang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari debit minimal Sumber Air yang ditetapkan, kepala UPT atau kepala UPTD sesuai dengan kewenangan melakukan tindakan: a. pembatasan debit pemanfaatan jasa lingkungan air; atau b. pembekuan Perizinan Berusaha pemanfaatan jasa lingkungan air. (2) Dalam hal pemanfaatan jasa lingkungan air yang bersumber dari laut, pemanfaatan air hanya dihitung berdasarkan debit air yang dimanfaatkan.

Paragraf 2

Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1) Pemanfaatan jasa lingkungan air terdiri atas kegiatan:
a. pemenuhan kebutuhan air bersih dan/atau air minum;

b. pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum dalam kemasan; dan/atau
c. penunjang kebutuhan air untuk kegiatan usaha atau industri pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, tambak, pariwisata, Panas Bumi, pertambangan, farmasi, dan industri lainnya.
(2) Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. skala mikro, untuk pemanfaatan massa air dengan debit kurang dari 10 (sepuluh) liter per detik; b. skala kecil, untuk pemanfaatan massa air dari 10 (sepuluh) liter per detik sampai dengan 30 (tiga puluh) liter per detik; c. skala menengah, untuk pemanfaatan massa air lebih dari 30 (tiga puluh) liter per detik sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) liter per detik; atau d. skala besar, untuk pemanfaatan massa air lebih dari 75 (tujuh puluh lima) liter per detik.

(1) Pemanfaatan jasa lingkungan energi air merupakan pemanfaatan untuk pemenuhan listrik yang sifatnya untuk memperoleh keuntungan. (2) Pemanfaatan jasa lingkungan energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga: a. mikrohidro, dengan kapasitas kurang dari 1.000 (seribu) kilowatt; atau b. minihidro, dengan kapasitas antara 1.000 (seribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) kilowatt. (3) Pemanfaatan jasa lingkungan energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pemenuhan kebutuhan untuk listrik rumah tangga; dan/atau; b. pemenuhan kebutuhan listrik industri atau usaha.

Bagian Kedua Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

Paragraf 1

Tata Cara Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1) Pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan jasa lingkungan energi air pada TN, TWA, Tahura, dan TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dilakukan dengan dengan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS. (2) Pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan jasa lingkungan energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan PB-PJLA atau PB-PJLEA. (3) PB-PJLA atau PB-PJLEA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha di bidang pemanfaatan air

dan energi air dan telah memiliki NIB dan persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. perseroan terbatas; d. persekutuan komanditer; e. badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama; atau f. koperasi.

Permohonan PB-PJLA atau PB-PJLEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) diajukan oleh: a. Pelaku Usaha penanam modal dalam negeri kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan; atau b. Pelaku Usaha penanam modal asing kepada Menteri, melalui Sistem OSS disertai dengan dokumen persyaratan.

Dokumen persyaratan permohonan PB-PJLA atau PB-PJLEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 terdiri atas: a. Persetujuan Prinsip; b. berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT, UPTD Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan diketahui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; c. desain fisik sarana dan prasarana yang ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT, UPTD Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan diketahui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; d. peta usulan areal usaha dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dan salinan peta digital dengan format shapefile; e. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air; dan f. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLA, PNBP berupa Iuran PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau retribusi PB-PJLEA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b disusun berdasarkan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon.

(2) Pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diterbitkan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan dilakukan bersama UPT, UPTD Dinas Provinsi, atau Dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan. (3) Pembiayaan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pihak pemohon.

(1) Peta usulan areal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf d mencakup titik Sumber Air, luas sarana dan prasarana, dan fasilitas penunjang untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana. (2) Penyusunan peta usulan areal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dan dibahas bersama kepala UPT atau kepala UPTD sesuai dengan kewenangan. (3) Peta usulan areal usaha disusun dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan disetujui disahkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan dengan dilampiri salinan peta digital dengan format shapefile.

(1) Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf e disahkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Penyusunan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dan dibahas bersama oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (3) Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemohon mengajukan permohonan pengesahan dokumen Rencana Pengusahaan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dengan melampirkan: a. Persetujuan Prinsip;
b. berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas yang disahkan oleh kepala UPT, kepala UPTD,

kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; c. desain fisik sarana dan prasarana, yang diketahui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; d. dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. peta usulan areal usaha dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dan salinan peta digital dengan format shapefile; dan f. peta tanda batas dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dan salinan peta digital dengan format shapefile. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan penilaian Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air. (3) Dalam hal diperlukan untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dapat melakukan pengecekan lapangan. (4) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari terhitung sejak diterima permohonan pengesahan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air.

(1) Berdasarkan hasil penilaian dan/atau pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 terdapat ketidaklengkapan dokumen dan/atau perbaikan konsep Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air, permohonan dikembalikan kepada pemohon. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan kelengkapan dokumen dan/atau perbaikan konsep Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya pengembalian permohonan. (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, permohonan pengesahan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air dinyatakan batal. (4) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan penilaian terhadap dokumen yang telah dilengkapi dan/atau konsep Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air yang telah diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak diterimanya perbaikan permohonan.

(5) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan pengesahan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan.

(1) Bukti pembayaran PNBP berupa iuran atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf f merupakan bukti pembayaran: a. Iuran PB-PJLA dan Iuran PB-PJLEA di TN, TWA, dan TB; atau b. retribusi PB-PJLA dan retribusi PB-PJLEA di Tahura. (2) Pemohon PB-PJLA atau PB-PJLEA yang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a sampai dengan huruf e harus melakukan pembayaran Iuran PB-PJLA, Iuran PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau retribusi PB-PJLEA dengan ketentuan: a. berdasarkan surat perintah pembayaran Iuran PB- PJLA, Iuran PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau retribusi PB-PJLEA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, pemohon melakukan pembayaran Iuran PB-PJLA, Iuran PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau retribusi PB-PJLEA dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Hari terhitung sejak diterimanya surat perintah pembayaran Iuran PB-PJLA, Iuran PB- PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau retribusi PB-PJLEA; dan b. bukti pelunasan Iuran PB-PJLA, Iuran PB-PJLEA, untuk TN, TWA, dan TB dianggap sah apabila kode pembayaran yang tercantum pada bukti penerimaan negara berupa bukti transfer atau bukti setor melalui bank sesuai dengan kode pembayaran yang terdapat pada aplikasi sistem informasi PNBP.
(3) Dalam hal Iuran PB-PJLA, Iuran PB-PJLEA, retribusi PB- PJLA, atau retribusi PB-PJLEA telah dibayarkan dan kemudian permohonan PB-PJLA atau PB-PJLEA ditolak, pengembalian Iuran PB-PJLA, Iuran PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau retribusi PB-PJLEA kepada pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyampaian Dokumen Persyaratan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1) Pemohon PB-PJLA atau PB-PJLEA yang telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan permohonan harus menyampaikan dokumen persyaratan kepada Menteri,

gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS. (2) Penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Persetujuan Prinsip pemanfaatan jasa lingkungan pada TN, TWA, TB, atau Tahura terbit. (3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen persyaratan melalui Sistem OSS dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Persetujuan Prinsip pemanfaatan jasa lingkungan pada TN, TWA, TB, atau Tahura batal. (4) Berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pemohon ke Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS meneruskan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 3

Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1) Berdasarkan penyampaian dokumen persyaratan melalui Sistem OSS kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (4), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi teknis. (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen persyaratan diterima melalui sistem OSS.

(1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) berupa: a. persetujuan, jika dokumen lengkap dan sesuai; b. perbaikan, jika dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai; atau c. penolakan jika: 1. pemohon melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 2. kawasan yang dimohon ditetapkan sebagai kebijakan strategis pemerintah.
(2) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan hasil verifikasi teknis melalui Sistem OSS kepada: a. sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan, untuk persetujuan; b. pemohon, untuk perbaikan; atau

c. sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan, untuk penolakan. (3) Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak hasil verifikasi teknis diterima.
(4) Dalam hal jangka waktu perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan pemohon belum menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan batal.

(1) Berdasarkan hasil verifikasi teknis berupa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) huruf a, sekretaris jenderal, pimpinan unit kerja yang membidangi perizinan pada DPMPTSP provinsi, atau pimpinan unit kerja yang membidangi perizinan pada DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan melakukan telaah hukum terhadap permohonan PB-PJLA atau PB- PJLEA. (2) Hasil telaah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan.

(1) Menteri, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) memberikan persetujuan atau penolakan. (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh sekretaris jenderal, pimpinan unit kerja yang membidangi perizinan pada DPMPTSP provinsi, atau pimpinan unit kerja yang membidangi perizinan pada DPMPTSP kabupaten/kota kepada Pelaku Usaha sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS.

Berdasarkan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2), Lembaga OSS atas nama Menteri, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan: a. menerbitkan persetujuan PB-PJLA atau PB-PJLEA; atau
b. menyampaikan penolakan permohonan PB-PJLA atau PB- PJLEA disertai dengan alasan.

(1) Dalam hal Lembaga OSS telah menerbitkan persetujuan PB-PJLA atau PB-PJLEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf a, pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA langsung menjalankan kegiatan usaha. (2) Dalam hal Lembaga OSS menolak permohonan PB-PJLA atau PB-PJLEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b, pemohon dapat mengajukan permohonan baru melalui Sistem OSS.

(1) Dalam hal Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan/atau kebutuhan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air, pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA dapat mengajukan revisi Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Revisi Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah pemohon mendapatkan PB-PJLA atau PB-PJLEA. (3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. tidak mengubah debit pemanfaatan; b. tidak mengubah kapasitas energi listrik; c. tidak mengubah luas areal usaha PB-PJLA atau PB- PJLEA; dan d. berada dalam areal usaha PB-PJLA atau PB-PJLEA. (4) Permohonan revisi Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air diajukan dengan melampirkan: a. perubahan dokumen Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air; b. pertimbangan teknis dari kepala UPT atau kepala UPTD sesuai dengan kewenangan;
c. perubahan peta tata letak sarana dan prasarana dalam areal usaha; dan/atau d. perubahan desain fisik sarana dan prasarana.
(5) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan, penilaian, dan pengesahan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 142 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara revisi Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air.

Bagian Ketiga Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

Pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA berhak: a. melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air atau pemanfaatan jasa lingkungan energi air sesuai Perizinan Berusaha yang diberikan; dan

b. mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Direktur Jenderal, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan.

(1) Pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA wajib: a. menjaga agar kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air atau pemanfaatan jasa lingkungan energi air tidak menimbulkan kerusakan di TN, TWA, Tahura, dan TB serta ekosistemnya; b. merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air atau pemanfaatan jasa lingkungan energi air; c. menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam; d. memberikan kemudahan bagi petugas baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada saat melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi; e. melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya air di TN, TWA, Tahura, dan TB;
f. melaksanakan pengamanan di areal usaha pemanfaatan jasa lingkungan air atau pemanfaatan jasa lingkungan energi air; g. melaksanakan pemberdayaan masyarakat; h. menyampaikan data spasial dan/atau nonspasial terkait kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air atau pemanfaatan jasa lingkungan energi air; i. melakukan kegiatan di lapangan setelah Perizinan Berusaha diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan; j. melakukan pembangunan sarana dan prasarana utama setelah terbit PB-PJLA paling lambat 2 (dua) tahun atau PB-PJLEA paling lambat 3 (tiga) tahun; k. menyampaikan laporan debit pemanfaatan air dan/atau produksi listrik per 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, dengan ketentuan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya yang telah disahkan oleh kepala kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; l. menyampaikan rencana kerja tahunan yang telah disahkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun sebelumnya kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; m. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan yang telah disahkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan

kewenangan paling lambat tanggal 25 Januari pada tahun berikutnya;
n. membayar PNBP atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. memasang meter air untuk PB-PJLA atau meter listrik untuk PB-PJLEA minimal sesuai dengan standar nasional Indonesia dan melakukan kalibrasi secara berkala disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari instansi yang berwenang; p. memelihara tanda batas yang telah dipasang di lapangan; dan q. memiliki pas masuk bagi karyawan dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Rencana kerja tahunan, laporan tahunan, laporan debit pemanfaatan air, dan/atau produksi listrik per 3 (tiga) bulan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Larangan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

Pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA dilarang: a. menjadikan areal usaha dan Sumber Air sebagai hak kepemilikan atau penguasaan;

b. mengalihkan PB-PJLA atau PB-PJLEA kepada pihak lain; c. mengambil debit air melebihi kuota yang ditetapkan dalam PB-PJLA atau PB-PJLEA;
d. menjadikan PB-PJLA atau PB-PJLEA sebagai jaminan atau agunan; dan e. membangun sarana dan prasarana di luar areal usaha pada PB-PJLA atau PB-PJLEA.

Paragraf 3

Sanksi Administratif Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1) Setiap pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf n, huruf o, dan huruf p dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Dalam hal pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA tidak menindaklanjuti sanksi adminitratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA dikenai sanksi administratif berupa: a. pembekuan Perizinan Berusaha bagi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf o, dan huruf p; dan/atau b. pengenaan paksaan pemerintah bagi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf b dan huruf n.

(1) Setiap pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf j dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Setiap pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf k, huruf l, dan huruf m dikenai sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif. (3) Setiap pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf q dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(1) Setiap pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Setiap pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.

Bagian Keempat Pembangunan Sarana dan Prasarana Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1) Setiap pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA harus membangun sarana dan prasarana utama pemanfaataan pemanfaatan jasa lingkungan air atau pemanfaatan jasa lingkungan energi air serta fasilitas penunjang. (2) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana desain fisik bangunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air atau pemanfaatan jasa lingkungan energi air.

(1) Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dibangun dengan ketentuan: a. memperhatikan dampak ekologis, aspek teknis dan kondisi geografis kawasan; b. meminimalisir perubahan bentang alam sesuai dengan fungsi kawasan hutan;
c. tidak menutup atau menghilangkan jalur lintas tradisional masyarakat; d. memperhatikan jalur lintas satwa liar; e. meminimalisir penebangan pohon dan apabila terpaksa melakukan penebangan pohon harus mengganti pohon yang ditebang, dengan perbandingan 1:100 (satu berbanding seratus) anakan pohon jenis lokal atau endemik untuk ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, dan dipelihara sampai umur 5 (lima) tahun dan/atau berakhirnya Perizinan Berusaha; f. tidak memasukkan atau mengintroduksi jenis tumbuhan dan satwa liar asing untuk keperluan apapun; g. merancang konstruksi bangunan yang aman dari banjir, gaya guling, gaya gesek, rembesan, gempa bumi, dan gaya angkat air; h. tidak menggunakan bahan atau material konstruksi dari TN, TWA, Tahura, dan/atau TB; dan i. menghindari warna mencolok pada sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibangun. (2) Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. kaidah konservasi; b. kesehatan dan keselamatan kerja; c. nilai estetika dan ramah lingkungan; d. sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan kelestarian lingkungan; dan e. efisiensi dalam penggunaan lahan dan energi. (3) Pembangunan sarana dan prasarana utama serta fasilitas penunjang dapat menggunakan peralatan berdasarkan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air.

(1) Sarana dan prasarana utama yang dibangun dalam pemanfaatan jasa lingkungan air terdiri atas: a. bangunan sadap air (water intake); b. jaringan perpipaan atau saluran pembawa; dan c. bak penampungan. (2) Sarana dan prasarana utama yang dibangun dalam pemanfaatan jasa lingkungan energi air terdiri atas: a. bangunan bendung paling tinggi 10 (sepuluh) meter dari dasar fondasi bangunan;

b. saluran pembawa (waterway); c. bak penampung; d. pipa pesat; e. rumah pembangkit; dan f. jaringan transmisi dan/atau distribusi listrik.

Selain sarana dan prasarana utama pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan jasa lingkungan energi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 perlu dibangun fasilitas penunjang dapat berupa: a. jalan akses paling lebar 6 (enam) meter termasuk bahu jalan; b. papan petunjuk/papan informasi; c. pos pengawas;
d. sarana mitigasi/sarana penanggulangan bencana, kebakaran/keadaan darurat;
e. meter air untuk pemanfaatan jasa lingkungan air atau meter listrik untuk pemanfaatan jasa lingkungan energi air; dan/atau
f. kantor pengelola.

Bagian Kelima Jangka Waktu Perizinan Berusaha, Berakhirnya Perizinan Berusaha, dan Peralihan Kepemilikan Aset Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

Paragraf 1

Jangka Waktu dan Berakhirnya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1) PB-PJLA diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) PB-PJLEA diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

(1) PB-PJLA dan PB-PJLEA, berakhir dalam hal: a. jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi; b. dicabut; c. dikembalikan secara sukarela;
d. badan usaha pemegang Perizinan Berusaha dinyatakan bubar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau e. badan usaha dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (2) Berakhirnya PB-PJLA dan PB-PJLEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan dengan keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

(3) Berakhirnya PB-PJLA dan PB-PJLEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemegang Perizinan Berusaha untuk: a. melunasi seluruh kewajiban keuangan serta memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. merehabilitasi, merestorasi dan/atau mereklamasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air; c. melakukan usaha pengamanan terhadap benda maupun bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum; d. memindahkan benda dan peralatan yang menjadi hak pemegang Perizinan Berusaha yang masih terdapat di bekas areal kerjanya, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Perizinan Berusaha berakhir; dan e. mengembalikan seluruh areal kerja dan menyerahkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 2

Peralihan Kepemilikan Aset Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

Dalam hal PB-PJLA dan PB-PJLEA telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, sarana prasarana dan fasilitas yang tidak bergerak dilakukan proses pengalihan ke negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1) Perpanjangan PB-PJLA dan PB-PJLEA dilakukan berdasarkan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali Kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan: a. paling cepat 1 (satu) tahun; dan b. paling lambat 6 (enam) bulan;
sebelum Perizinan Berusaha berakhir dilengkapi dengan dokumen persyaratan. (3) Dalam hal permohonan perpanjangan diajukan kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS menolak proses permohonan perpanjangan.

(1) Persyaratan permohonan perpanjangan PB-PJLA dan PB- PJLEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) terdiri atas: a. laporan akhir atas kegiatan PB-PJLA atau PB-PJLEA; b. bukti pembayaran PNBP berupa Pungutan PB-PJLA, Pungutan PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau retribusi PB-PJLEA selama 1 (satu) tahun terakhir; c. pakta integritas dalam bentuk akta notaris; d. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air lanjutan yang disahkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
e. dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT, UPTD Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan diketahui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan salinan peta digital dengan format shapefile g. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLA, Iuran PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau retribusi PB-PJLEA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal perpanjangan PB-PJLA diajukan oleh badan usaha milik daerah yang menangani air baku dan air minum kabupaten/kota, skala Perizinan Berusaha menyesuaikan dengan Perizinan Berusaha yang sebelumnya diperoleh. (3) Perpanjangan dapat mengurangi luas areal izin dan debit pemanfaatan air dalam hal: a. terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan yang menyebabkan perubahan kondisi KSA,KPA, dan TB; dan/atau b. terdapat rekomendasi hasil evaluasi. (4) Dalam hal dilakukan perpanjangan dengan pengurangan luar areal izin dan pengurangan debit air maka, persyaratan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyertakan:
a. pertimbangan teknis dari Kepala UPT, kepala UPTD,
kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; b. peta areal usaha; dan c. berita acara penandaan batas.

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PJLA dan PB- PJLEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 151 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan perpanjangan PB-PJLA dan PB-PJLEA.

Bagian Ketujuh Adendum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

Paragraf 1

Umum

(1) Pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA dapat mengajukan permohonan adendum terhadap PB-PJLA atau PB-PJLEA dalam hal terdapat perubahan berupa: a. perluasan areal usaha; b. pengurangan areal usaha;
c. penambahan debit air; d. pengurangan debit air;
e. penambahan kapasitas energi listrik; atau f. pengurangan kapasitas energi listrik. (2) Permohonan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS disertai dengan dokumen persyaratan.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Adendum Perluasan Areal Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1) Permohonan adendum perluasan areal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal perubahan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas areal usaha PB-PJLA atau PB- PJLEA. (2) Dalam hal pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA memohon adendum perluasan areal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan ulang permohonan persyaratan dasar. (3) Persyaratan permohonan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. peta rencana perluasan areal usaha PB-PJLA atau PB-PJLEA dan salinan peta digital dalam format shapefile yang ditandatangani oleh pemohon dan disetujui oleh kepala UPT atau kepala UPTD sesuai dengan kewenangan; b. pertimbangan teknis kepala UPT atau kepala UPTD sesuai dengan kewenangan; c. revisi Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air yang disahkan oleh Direktur Jenderal; d. perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada penambahan luas areal yang dimohonkan; e. berita acara pemberian tanda batas dan peta hasil penandaan batas pada penambahan areal yang dimohonkan yang disahkan oleh kepala UPT atau

kepala UPTD sesuai dengan kewenangan; dan f. bukti pembayaran Iuran PB-PJLA, Iuran PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau retribusi PB-PJLEA untuk tambahan luas areal usaha. (4) Dalam hal pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA sudah beroperasi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga melampirkan bukti pembayaran PNBP berupa Pungutan PB-PJLA, Pungutan PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau retribusi PB-PJLEA.

Paragraf 3

Tata Cara Permohonan Adendum Pengurangan Areal Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1) Permohonan adendum pengurangan areal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf b diajukan berdasarkan: a. usulan dari pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA; atau b. kebijakan strategis pemerintah. (2) Persyaratan permohonan adendum pengurangan areal usaha karena usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. proposal pengurangan areal usaha; b. pertimbangan teknis kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; c. revisi Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air PB-PJLA atau PB- PJLEA yang disahkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; d. peta rencana pengurangan areal usaha PB-PJLA atau PB-PJLEA dan salinan peta digital dalam format shapefile yang ditandatangani oleh pemohon dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan (3) berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas pada pengurangan areal yang dimohonkan yang disahkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (4) Dalam hal pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA sudah beroperasi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga melampirkan bukti pembayaran PNBP berupa Pungutan PB-PJLA, Pungutan PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau retribusi PB-PJLEA.

(1) Adendum pengurangan areal usaha PB-PJLA atau PB- PJLEA karena adanya kebijakan strategis pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf b

dilakukan setelah menteri atau pimpinan lembaga yang ditetapkan sebagai pelaksana kebijakan strategis pemerintah mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan menugaskan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk melakukan pengecekan pada areal usaha PB-PJLA atau PB-PJLEA yang terdampak. (3) Dalam melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan membentuk tim dengan melibatkan pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA. (4) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan. (5) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pertimbangan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan untuk memberikan persetujuan permohonan.

(1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171
ayat (5) disampaikan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS. (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan PB-PJLA atau PB- PJLEA adendum pengurangan areal usaha berdasarkan kebijakan strategis pemerintah. (3) Lembaga OSS menyampaikan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA terdampak melalui Sistem OSS. (4) Berdasarkan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menerbitkan surat perintah untuk menyusun revisi peta areal usaha dan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air kepada pemegang PB- PJLA atau PB-PJLEA terdampak.

(1) Terhadap pengurangan areal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a, pemegang PB- PJLA atau PB-PJLEA tidak dapat menuntut pengembalian Iuran PB-PJLA, Iuran PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau retribusi PB-PJLEA yang telah dibayarkan.

(2) Dalam hal pengurangan areal usaha berdasarkan usulan pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang PB-PJLA atau PB- PJLEA juga harus melaksanakan pemulihan ekosistem pada areal usaha yang sudah tidak dipergunakan.

Paragraf 4

Tata Cara Permohonan Adendum Penambahan Debit Air Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1) Permohonan adendum penambahan debit air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan: a. untuk PB-PJLA paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit minimal Sumber Air yang telah ditetapkan; dan b. untuk PB-PJLEA paling banyak sebesar debit minimal Sumber Air yang telah ditetapkan. (2) Persyaratan permohonan adendum penambahan debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pertimbangan teknis kepala UPT atau kepala UPTD sesuai dengan kewenangan; b. revisi Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air yang disahkan oleh Direktur Jenderal; c. perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. dalam hal penambahan debit merubah skala usaha yang lebih tinggi, bukti pembayaran Iuran PB-PJLA, Iuran PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau retribusi PB-PJLEA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA sudah beroperasi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga melampirkan bukti pembayaran PNBP berupa Pungutan PB-PJLA, Pungutan PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau retribusi PB-PJLEA.

Paragraf 5

Tata Cara Permohonan Adendum Pengurangan Debit Air Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1) Persyaratan permohonan pengurangan debit air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf d terdiri atas: a. pertimbangan teknis kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan

b. revisi Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air yang disahkan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Dalam hal pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA sudah beroperasi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga melampirkan bukti pembayaran PNBP berupa Pungutan PB-PJLA, Pungutan PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau retribusi PB-PJLEA.

Paragraf 6

Tata Cara Permohonan Adendum Penambahan Kapasitas Energi Listrik Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1) Permohonan penambahan kapasitas energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan paling tinggi 10.000 (sepuluh ribu) kilowatt. (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pertimbangan teknis kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; b. revisi Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air yang disahkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan c. perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. revisi peta areal usaha dengan skala 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan salinan peta digital dengan format shapefile yang ditandatangani oleh pemohon dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan e. revisi desain fisik sarana dan prasarana yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota provinsi sesuai dengan kewenangan. (3) Dalam hal pemegang PB-PJLEA sudah beroperasi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga melampirkan bukti pembayaran Pungutan PB-PJLEA atau retribusi PB- PJLEA.

Paragraf 7

Tata Cara Permohonan Adendum Pengurangan Kapasitas Energi Listrik Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1) Persyaratan permohonan pengurangan kapasitas energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf f terdiri atas: a. pertimbangan teknis kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; b. revisi Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air yang disahkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
c. revisi peta areal usaha dengan skala 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan salinan peta digital dengan format shapefile yang ditandatangani oleh pemohon dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan sesuai dengan kewenangan; dan d. revisi desain fisik sarana dan prasarana yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan provinsi sesuai dengan kewenangan. (2) Dalam hal pemegang PB-PJLEA sudah beroperasi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga melampirkan bukti pembayaran Pungutan PB-PJLEA atau retribusi PB- PJLEA.

Paragraf 8

Penerbitan Adendum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PJLA dan PB- PJLEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 151 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan adendum PB-PJLA atau PB-PJLEA.

Pertimbangan teknis adendum PB-PJLA atau PB-PJLEA sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Revisi Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air adendum PB-PJLA atau PB-PJLEA disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemanfaatan jasa lingkungan Wisata Alam pada KSA dan KPA dilakukan untuk tujuan operasional dan komersial yang terdiri atas kegiatan: a. pengusahaan sarana jasa lingkungan Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e; dan b. penyediaan jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (2) Pengusahaan sarana jasa lingkungan Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada kawasan: a. TN; b. TWA; dan c. Tahura. (3) Penyediaan jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada kawasan: a. SM; b. TN; c. TWA; dan d. Tahura.

(1) Direktur Jenderal menyusun petunjuk teknis untuk memastikan kegiatan operasional pemanfaatan jasa lingkungan Wisata Alam berjalan baik dan terjaga mutu layanannya. (2) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan: a. Wisata Alam; b. pemanduan Wisata Alam; c. keamanan dan keselamatan pengunjung; dan d. penerapan hutan untuk kesehatan (forest healing).

(1) Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menerapkan sistem informasi dan pemesanan tiket elektronik Wisata Alam untuk mempermudah pengunjung

dalam mendapatkan informasi dan cara pemesanan tiket kunjungan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan Wisata Alam. (2) Sistem informasi dan pemesanan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. aplikasi informasi Wisata Alam; b. aplikasi pemesanan daring; dan c. penerapan tiket elektronik. (3) Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam menerapkan sistem informasi dan pemesanan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menetapkan jumlah kuota kunjungan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan Wisata Alam berdasarkan hasil kajian daya dukung dan daya tampung kawasan.

Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam keadaan tertentu dapat melakukan penutupan SM, TN, TWA, dan Tahura dari kunjungan Wisata Alam.

Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan harus memiliki fasilitas dan sarana penanganan kesehatan.

(1) Pemanfaatan jasa lingkungan Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dilakukan sesuai dengan desain tapak pengelolaan Wisata Alam. (2) Penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembagian ruang pengelolaan Wisata Alam pada penataan Zona Pemanfaatan TN atau Blok Pemanfaatan pada Tahura dan TWA yang merupakan Ruang Usaha atau Ruang Publik.
(3) Penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Blok Pemanfaatan pada SM yang merupakan Ruang Publik.
(4) Desain tapak pengelolaan Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setelah penataan blok atau zonasi dan Rencana Pengelolaan.
(5) Desain tapak pengelolaan Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh tim yang dibentuk oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan disahkan oleh Direktur Jenderal. (6) Penyusunan penataan blok atau zonasi dan Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. (7) Penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

(1) Pengusahaan sarana jasa lingkungan Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) dilakukan pada Ruang Usaha di: a. Zona Pemanfaatan pada TN; atau b. Blok Pemanfaatan pada Tahura dan TWA. (2) Penyediaan jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) dengan ketentuan: a. dilakukan pada Zona Pemanfaatan TN atau Blok Pemanfaatan pada SM, Tahura, atau TWA; dan b. bukan merupakan Ruang Usaha. (3) Penyediaan jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada lebih dari 1 (satu) pemohon untuk jenis kegiatan usaha yang sama dalam 1 (satu) areal.

Paragraf 2

Kegiatan Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

(1) Pengusahaan sarana jasa lingkungan Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) meliputi pengusahaan:
a. wisata tirta; b. wisata petualangan alam;
c. akomodasi; d. transportasi wisata; dan/atau e. transportasi khusus. (2) Pengusahaan wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. olah raga air; b. pemandian; c. taman air;
d. tempat sandar/tempat berlabuh/jetty; dan/atau e. wisata tirta lainnya. (3) Pengusahaan wisata petualangan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. mancakrida (outbound); b. jembatan antar tajuk pohon (canopy trail); c. jembatan gantung d. kabel luncur (flying fox); e. kegiatan balon udara dan paralayang; f. jalan hutan (jungle track); g. kegiatan penerapan hutan untuk kesehatan (forest healing); dan/atau h. petualangan alam lainnya. (4) Pengusahaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penginapan/pondok wisata/pondok apung/rumah pohon;

b. glamping/tenda; c. tempat singgah karavan; dan/atau d. akomodasi lainnya. (5) Pengusahaan transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. kereta gantung; b. kereta listrik;
c. kereta mini;
d. mobil wisata; dan/atau e. sarana transportasi lainnya. (6) Pengusahaan transportasi wisata khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. helikopter; b. pesawat amfibi (seaplane); c. pesawat ultra ringan (ultralight); d. kapal selam (submarine); dan e. transportasi khusus lainnya. (7) Kegiatan penerapan hutan untuk kesehatan (forest healing) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilaksanakan dengan:
a. penyediaan sarana dan prasarana dalam penerapan hutan untuk kesehatan tidak mengganggu kondisi alami ruang dimana kegiatan penerapan hutan untuk kesehatan dilakukan; b. penyediaan sarana dan prasarana dalam penerapan hutan untuk kesehatan untuk meningkatkan kenyamanan dan memperhatikan keamanan pengunjung; c. sarana dan prasarana dapat berupa bangunan untuk meditasi, yoga, jogging track, papan atau alas untuk meditasi dan yoga di ruang terbuka, shelter, hammock dan sarana prasarana lain yang sesuai dengan prinsip penerapan hutan untuk kesehatan; dan d. sarana dan prasarana penerapan hutan untuk kesehatan ditempatkan pada areal yang dapat diakses dengan nyaman dan aman oleh segala kelas usia.

(1) Pengusahaan sarana jasa lingkungan Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 terdiri atas: a. sarana dasar; dan b. sarana minimum untuk setiap jenis kegiatan pengusahaan. (2) Sarana dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a harus dimiliki oleh setiap jenis pengusahaan meliputi: a. kantor pengelola; b. call center pelayanan dan tanggap darurat; c. tempat ibadah; d. toilet; e. sarana keamanan dan keselamatan pengunjung; f. sarana pelayanan informasi; g. sarana kebersihan dan pengelolaan sampah; h. sarana pelayanan kesehatan; i. sarana komunikasi;

j. sarana air bersih; dan k. sarana mitigasi/sarana penanggulangan bencana, kebakaran/keadaan darurat, gangguan satwa liar. (3) Sarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dimiliki pengusahaan sarana wisata tirta meliputi: a. peralatan/wahana wisata tirta; b. kamar bilas/kamar ganti pakaian; c. tempat penitipan barang; d. pelampung (life vest); e. ruang perbaikan, penyimpanan dan pemajangan peralatan kegiatan wisata tirta; dan f. ruang medis dilengkapi oksigen, tempat tidur, pertolongan pertama pada kecelakaan. (4) Sarana minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yang harus dimiliki pengusahaan petualangan alam meliputi:
a. peralatan wisata petualangan alam;
b. ruang medis dilengkapi oksigen, tempat tidur, pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
c. ruang penyimpanan peralatan wisata petualangan alam. (5) Sarana minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yang harus dimiliki pengusahaan sarana akomodasi meliputi:
a. area pelayanan tamu;
b. kamar tidur;
c. ruang dan pelayanan makan dan minum/ area makan dan minum;
d. dapur/pantry;
e. pengelolaan sampah dan limbah;
f. jaringan drainase; dan
g. tempat parkir. (6) Sarana minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yang harus dimiliki pengusahaan transportasi wisata meliputi: a. alat transportasi wisata;
b. terminal/halte/stasiun; dan
c. tempat parkir alat transportasi wisata. (7) Sarana minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yang harus dimiliki pengusahaan transportasi khusus meliputi:
a. alat transportasi khusus;
b. helipad/jalur landasan/tempat pendaratan/tempat berlabuh; dan
c. tempat parkir alat transportasi khusus.

(1) Untuk mendukung pengelolaan Wisata Alam, kegiatan pengusahaan Wisata Alam dapat memanfaatkan air yang berasal dari Sumber Air di areal usahanya. (2) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. hanya untuk Air Permukaan; b. paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit minimal Sumber Air;

c. hanya untuk keperluan domestik/penunjang sarana dan prasarana PB-PSWA; dan d. tidak menutup akses masyarakat untuk memanfaatkan Sumber Air. (3) Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi mata air, air sungai, danau, waduk, rawa, dan sumber Air Permukaan lainnya.
(4) Dalam hal kegiatan pengusahaan Wisata Alam mengambil air dari Sumber Air yang berada di luar area Perizinan Berusaha untuk keperluan domestik/penunjang sarana dan prasarana kegiatan pengusahaan Wisata Alam harus mengajukan permohonan PB-PJLA.

Paragraf 3

Kegiatan Penyediaan Jasa Wisata Alam

(1) Penyediaan jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) meliputi kegiatan:
a. jasa pengambilan gambar Wisata Alam; b. jasa layanan jaringan data komunikasi Wisata Alam; c. jasa pemandu/interpreter Wisata Alam; d. jasa transportasi Wisata Alam; e. jasa perjalanan Wisata Alam; f. penyediaan cinderamata Wisata Alam; g. penyediaan makanan dan minuman; dan h. jasa persewaan peralatan Wisata Alam.
(2) Penyediaan jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha untuk tiap jenis kegiatan. (3) Pelaku Usaha memiliki paling banyak 3 (tiga) jenis kegiatan penyediaan jasa Wisata Alam. (4) Khusus pada SM hanya dapat dilakukan usaha penyediaan jasa Wisata Alam terbatas meliputi kegiatan jasa: a. pengambilan gambar Wisata Alam; b. layanan jaringan data komunikasi Wisata Alam; c. pemandu/interpreter Wisata Alam; d. transportasi Wisata Alam; dan/atau e. perjalanan Wisata Alam. (5) Wisata Alam terbatas sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) merupakan suatu kegiatan untuk mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam di Blok Pemanfaatan SM.

(1) Jasa pengambilan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a pada SM, TN, TWA, dan Tahura berupa usaha atau layanan yang mencakup kegiatan pengambilan, fitur dan/atau data visual dan audio-visual dalam bentuk foto, fotografi, video, dan videografi mengenai Wisata Alam.

(2) Jasa layanan jaringan data komunikasi Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf b pada SM, TN, TWA, dan Tahura berupa penyediaan akses telekomunikasi untuk peningkatan layanan kegiatan Wisata Alam.

Jasa pemandu/interpreter Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf c berupa penyediaan tenaga pemandu/interpreter Wisata Alam untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

(1) Jasa transportasi Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf d pada SM berupa usaha penyediaan sepeda, perahu bermesin atau tidak bermesin untuk transportasi laut, danau, dan sungai disesuaikan dengan karakteristik objek wisata alamnya, serta alat transportasi berdasarkan kreativitas masyarakat setempat yang tidak mengganggu ekosistem dan sudah direkomendasi keamanannya oleh instansi terkait. (2) Selain jasa transportasi Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus TN, TWA, dan Tahura, jasa transportasi Wisata Alam berupa kendaraan darat bermesin paling besar 3000cc (tiga ribu cubic centimeters). (3) Kendaraan darat bermesin lebih dari 3000cc (tiga ribu cubic centimeters) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan, dengan pertimbangan: a. hanya dapat dilakukan di Blok Pemanfaatan pada TWA dan Tahura, atau Zona Pemanfaatan TN; dan
b. tidak mengganggu jalur pendakian atau trekking.

Jasa perjalanan Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf e berupa penyediaan jasa pengaturan perjalanan Wisata Alam dan penyediaan jasa paket Wisata Alam.

Penyediaan cinderamata Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf f berupa usaha jasa penyediaan cinderamata untuk keperluan wisatawan.

Penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf g berupa usaha jasa penyediaan makanan dan/atau minuman.

Jasa persewaan peralatan Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf h merupakan usaha jasa persewaan peralatan wisata berupa peralatan snorkeling, diving, canoing, kemah, peralatan pendakian, paralayang, atau peralatan wisata lainnya.

Penyediaan cinderamata Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, dan jasa persewaan peralatan Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dapat didukung dengan perlengkapan berupa kios usaha atau kedai makanan dan minuman yang difasilitasi oleh UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangan dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diutamakan memenuhi unsur keunikan dari TN, TWA, dan Tahura, kekhasan budaya setempat atau kearifan lokal, estetika, dan keamanan.

Standar kegiatan usaha: a. jasa pengambilan gambar dan layanan digital Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193; b. jasa pemandu/interpreter Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194; c. jasa transportasi Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195; d. jasa perjalanan Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196; e. penyediaan cinderamata Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197; f. penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198; dan
g. jasa persewaan peralatan Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penyediaan jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat setempat yang tinggal atau bermukim di sekitar SM, TN, TWA, dan Tahura. (2) Pemberian penyediaan jasa Wisata Alam untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (3) Setiap kegiatan penyediaan jasa Wisata Alam dikenai tarif PNBP atau retribusi sesuai jumlah jenis kegiatan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

Paragraf 1

Tata Cara Permohonan Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

(1) Pengusahaan sarana jasa lingkungan Wisata Alam pada TN, TWA, dan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) dilakukan dengan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS. (2) Pengusahaan sarana jasa lingkungan Wisata Alam pada TN, Tahura dan TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan PB-PSWA. (3) PB-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha di bidang pengusahaan sarana jasa lingkungan Wisata Alam, telah memiliki NIB dan persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. perseroan terbatas; d. persekutuan komanditer; e. badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama; atau f. koperasi. (5) Permohonan PB-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh: a. Pelaku Usaha penanam modal dalam negeri kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan; atau b. Pelaku usaha penanam modal asing kepada Menteri, melalui Sistem OSS disertai dokumen persyaratan.

(1) PB-PSWA diberikan sebagian atau seluruh jenis kegiatan pengusahaan Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1). (2) PB-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan: a. bukan sebagai hak kepemilikan atau penguasaan atas kawasan TN, TWA, atau Tahura; b. tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan; dan c. tidak dapat dipindahtangankan.

(1) Luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana Wisata Alam paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam PB-PSWA.

(2) Dalam hal areal usaha berada pada 2 (dua) atau lebih pulau atau hamparan, luas areal terbangun pada setiap pulau atau hamparan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas setiap pulau atau hamparan tersebut.

(1) Permohonan PB-PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (3) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS disertai dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan permohonan PB-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Persetujuan Prinsip; b. berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas areal yang dimohon; c. peta usulan areal kegiatan usaha dengan skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dan salinan peta digital dengan format shapefile; d. RPSWA yang ditandatangani oleh pemohon, disahkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; e. desain fisik dan tata letak sarana dan prasarana yang ditandatangani oleh pemohon dan disahkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang merupakan bagian dari RPSWA; dan
f. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PSWA atau retribusi PB-PSWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Direktur Jenderal mendelegasikan pengesahan desain fisik dan tata letak sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e kepada Direktur.

(1) Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) huruf b merupakan hasil pemberian tanda batas areal yang dimohon. (2) Pemberian tanda batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemohon bersama UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (3) Hasil pemberian tanda batas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemberian tanda batas yang dilengkapi dengan salinan cetak dan salinan peta digital tanda batas areal yang dimohon dengan skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu).
(4) Berita acara pemberian tanda batas areal dan peta tanda batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pemohon dan personel UPT, UPTD, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan disahkan oleh kepala UPT,

kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan (5) Pembiayaan pemberian tanda batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pihak pemohon. (6) Berita acara pemberian tanda batas areal PB-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Peta usulan areal kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) huruf c, ditandatangani oleh pihak pemohon dan disahkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Peta usulan areal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan salinan peta digital dengan format shapefile.

(1) Permohonan pengesahan RPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) huruf d, diajukan setelah memperoleh laporan berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas areal usaha. (2) Permohonan pengesahan RPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dengan melampirkan: a. desain fisik sarana dan prasarana pengusahaan sarana jasa lingkungan Wisata Alam; dan b. tata letak sarana dan prasarana pengusahaan sarana jasa lingkungan Wisata Alam. (3) RPSWA, desain fisik, dan tata letak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikonsultasikan dan dibahas bersama kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan penilaian RPSWA, desain fisik, dan tata letak. (5) Dalam hal diperlukan untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan pengecekan lapangan. (6) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari terhitung sejak diterima permohonan pengesahan RPSWA.

(1) RPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. data umum perusahaan; c. data umum areal yang diusahakan; d. rencana kegiatan pengusahaan; e. rencana investasi, rencana biaya, dan perkiraan pendapatan; f. analisis investasi meliputi net present value, internal rate of return, benefit cost ratio, dan payback period; dan
g. lampiran. (2) Format penyusunan RPSWA, desain fisik, dan tata letak sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan hasil penilaian dan/atau pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 terdapat ketidaklengkapan persyaratan dokumen dan/atau perbaikan konsep RPSWA, desain fisik, dan tata letak, permohonan dikembalikan kepada pemohon. (2) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan dokumen dan/atau perbaikan konsep RPSWA, desain fisik dan tata letak kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya pengembalian permohonan. (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, permohonan pengesahan RPSWA, desain fisik, dan tata letak dinyatakan batal. (4) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan pengesahan RPSWA, yang dilampiri dengan desain fisik dan tata letak yang telah dilakukan penilaian dan/atau pengecekan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan pengesahan diterima.

(1) RPSWA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (4) dapat dilakukan revisi setelah pemohon mendapatkan PB-PSWA. (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan: a. adanya kebijakan strategis pemerintah; b. perubahan luas areal; dan/atau c. perubahan rencana pengusahaan. (3) Permohonan revisi dokumen RPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan: a. perubahan desain fisik sarana dan prasarana pengusahaan jasa lingkungan Wisata Alam; dan/atau

b. perubahan tata letak sarana dan prasarana pengusahaan jasa lingkungan Wisata Alam.

Permohonan penilaian dan pengesahan RPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 211 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan penilaian dan pengesahan revisi RPSWA.

(1) Bukti pembayaran Iuran PB-PSWA atau retribusi PB- PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) huruf f merupakan bukti pembayaran a. Iuran PB-PSWA di TN dan TWA; atau b. retribusi PB-PSWA di Tahura. (2) Pemohon PB-PSWA yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 206 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e harus melakukan pembayaran Iuran PB- PSWA dengan ketentuan: a. berdasarkan surat perintah pembayaran Iuran PB- PSWA yang diterbitkan Direktur Jenderal, pemohon melakukan pembayaran Iuran PB-PSWA dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Hari terhitung sejak diterimanya surat perintah pembayaran Iuran PB-PSWA; dan
b. bukti pembayaran Iuran PB-PSWA dianggap sah jika kode pembayaran yang tercantum pada bukti PNBP berupa bukti transfer atau bukti setor melalui bank sesuai dengan kode pembayaran yang terdapat pada aplikasi sistem informasi PNBP. (3) Retribusi PB-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal Iuran PB-PSWA atau retribusi PB-PSWA telah dibayarkan dan kemudian permohonan PB-PSWA ditolak, pengembalian Iuran PB-PSWA atau retribusi PB-PSWA kepada pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyampaian Dokumen Persyaratan Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

(1) Pemohon PB-PSWA yang telah menyelesaikan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan harus menyampaikan persyaratan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS. (2) Penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Persetujuan Prinsip terbit. (3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen persyaratan melalui Sistem OSS dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui,

Persetujuan Prinsip dinyatakan batal. (4) Berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pemohon ke Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS meneruskan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan verifikasi teknis.
Paragraf 3

Penerbitan Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

(1) Berdasarkan dokumen persyaratan melalui Sistem OSS kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi teknis. (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan diterima.

(1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, berupa: a. persetujuan, jika dokumen lengkap dan sesuai; b. perbaikan, jika dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai; atau c. penolakan, jika: 1. pemohon melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau 2. kawasan yang dimohon ditetapkan sebagai kebijakan strategis pemerintah.
(2) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan hasil verifikasi teknis melalui Sistem OSS kepada: a. sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan, untuk persetujuan; b. pemohon, untuk perbaikan; atau c. sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan, untuk penolakan. (3) Pemohon menyampaikan perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak perbaikan diterima. (4) Dalam hal jangka waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan pemohon belum menyampaikan perbaikan persyaratan, permohonan dinyatakan batal.

(1) Berdasarkan hasil verifikasi teknis berupa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (2) huruf a, sekretaris jenderal, pimpinan unit kerja yang membidangi perizinan pada DPMPTSP provinsi, atau pimpinan unit kerja yang membidangi perizinan pada DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan melakukan telaah hukum terhadap permohonan PB-PSWA. (2) Hasil telaah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan.

(1) Menteri, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) memberikan persetujuan atau penolakan. (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh sekretaris jenderal, pimpinan unit kerja yang membidangi perizinan pada DPMPTSP provinsi, atau pimpinan unit kerja yang membidangi perizinan pada DPMPTSP kabupaten/kota kepada Pelaku Usaha sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS.

Berdasarkan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2), Lembaga OSS atas nama Menteri, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan: a. menerbitkan persetujuan PB-PSWA; atau b. menyampaikan penolakan permohonan PB-PSWA disertai dengan alasan.

(1) Dalam hal Lembaga OSS telah menerbitkan persetujuan PB-PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf a, pemegang PB-PSWA langsung menjalankan usaha. (2) Dalam hal Lembaga OSS menolak permohonan PB-PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf b, pemohon dapat mengajukan permohonan PB-PSWA baru
melalui Sistem OSS.

Bagian Ketiga Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

Paragraf 1

Tata Cara Permohonan Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

(1) Penyediaan jasa Wisata Alam pada SM, TN, TWA, dan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) dilakukan dengan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.

(2) Penyediaan jasa Wisata Alam pada SM, TN, TWA, dan Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan PB-PJWA. (3) PB-PJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha dan telah memiliki NIB dan persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas orang perseorangan dan badan usaha. (5) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan warga negara Indonesia. (6) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. perseroan terbatas; b. persekutuan komanditer; c. persekutuan firma; d. persekutuan perdata; e. koperasi; f. perusahaan umum; g. perusahaan umum daerah; h. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; atau i. badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. (7) Permohonan PB-PJWA yang berlokasi di SM hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan.

(1) Permohonan PB-PJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus disertai dengan pernyataan kesanggupan pemenuhan standar kegiatan penyediaan jasa Wisata Alam. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.

Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (1) meliputi:
a. Persetujuan Prinsip; dan b. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJWA atau retribusi PB-PJWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJWA atau retribusi PB-PJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 huruf b merupakan bukti pembayaran: a. Iuran PB-PJWA di SM, TN, dan TWA; atau b. retribusi PB-PJWA di Tahura. (2) Pemohon PB-PJWA yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 huruf a harus melakukan pembayaran Iuran PB-PJWA dengan ketentuan: a. berdasarkan surat perintah pembayaran Iuran PB- PJWA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, pemohon melakukan pembayaran Iuran PB-PJWA,

paling lambat 24 (dua puluh empat) Hari setelah diterimanya surat perintah pembayaran Iuran PB- PJWA; dan b. bukti pelunasan pembayaran Iuran PB-PJWA untuk SM, TN dan TWA dianggap sah jika kode pembayaran yang tercantum pada bukti PNBP berupa bukti transfer atau bukti setor melalui bank sesuai dengan kode pembayaran sistem informasi PNBP. (3) Retribusi PB-PJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal Iuran PB-PJWA atau retribusi PB-PJWA telah dibayarkan dan kemudian permohonan PB-PJWA ditolak, pengembalian Iuran PB-PJWA atau retribusi PB-PJWA kepada pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Iuran PB-PJWA untuk jasa pengambilan gambar dan layanan digital dilakukan melalui penyampaian komitmen kesanggupan untuk melakukan pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJWA untuk jasa pengambilan gambar dan layanan digital diterbitkan, dan dituangkan dalam bentuk pakta integritas.

Paragraf 2

Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

(1) Pemohon PB-PJWA yang telah menyelesaikan kelengkapan pemenuhan standar Sertifikat Standar yang belum terverifikasi harus menyampaikan pemenuhan standar kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS. (2) Pemohon harus melakukan pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. (3) Dalam hal pemohon tidak memenuhi standar dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.

Paragraf 3

Penerbitan Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

(1) Berdasarkan pemenuhan persyaratan melalui Sistem OSS kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi teknis. (2) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melaksanakan verifikasi teknis dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) Hari terhadap permohonan dan persyaratan terhitung sejak diterimanya pemenuhan

persyaratan. (3) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 sampai dengan Pasal 221 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan PB-PJWA.

Bagian Keempat Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

(1) Pemegang PB-PSWA berhak:
a. menjalankan kegiatan usaha sesuai Perizinan Berusaha; b. bermitra dengan Pelaku Usaha lainnya dalam pengusahaan jasa lingkungan Wisata Alam; dan c. mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Direktur Jenderal, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan. (2) Dalam bermitra dengan Pelaku Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemegang PB-PSWA melakukan kemitraan dengan ketentuan: a. tidak mengurangi pungutan; b. tidak menghilangkan kewajiban sebagai pemegang PB-PSWA;
c. tidak mengurangi hak publik;
d. tidak untuk kegiatan strategis pemerintah; dan e. harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

(1) Pemegang PB-PSWA wajib: a. menyusun dan menyerahkan rencana karya 5 (lima) tahunan dan rencana karya tahunan yang disahkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; b. merealisasikan pembangunan sarana Wisata Alam sesuai dengan rencana karya tahunan yang telah disahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah PB- PSWA diterbitkan; c. melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal PB-PSWA; d. menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah; e. merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan PB-PSWA;

f. memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan PB-PSWA; g. memelihara aset negara apabila memanfaatkan sarana milik pemerintah; h. melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan PB-PSWA sesuai Perizinan Berusaha yang diberikan; i. membuat laporan kegiatan pengusahaan sarana Wisata Alam secara periodik kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan berupa laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik; j. membuat laporan kegiatan pengusahaan sarana Wisata Alam secara periodik kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan berupa laporan triwulan; k. membayar PHU-PSWA atau retribusi PHU-PSWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; l. merealisasikan pembangunan sarana wisata sesuai rencana karya tahunan yang telah disahkan dan mengoperasionalkannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha; m. memiliki pas masuk TN, TWA, dan Tahura bagi pemegang PB-PSWA, seluruh karyawan, dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan disahkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; n. merealiasasikan membayar PHU-PSWA dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun terhitung sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha; o. pemegang perpanjangan PB-PSWA wajib merealisasikan membayar PHU-PSWA dalam tahun yang sama dengan penerbitan perpanjangan PB- PSWA; p. memenuhi kelaikan operasional sarana dan prasarana sesuai standar di KPA yang ditetapkan oleh Menteri; q. membuat standar operasional pelaksanaan kegiatan;
r. memelihara tanda batas yang telah dipasang di lapangan; dan s. menyelesaikan konflik sosial akibat adanya kegiatan usaha.
(2) Pelaksanaan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal PB-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk penyediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan.

Paragraf 2

Larangan Pemegang Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

Pemegang PB-PSWA dilarang: a. menjadikan areal usaha atau areal kegiatan sebagai hak kepemilikan atau penguasaan;
b. mengalihkan PB-PSWA kepada pihak lain; c. menjadikan PB-PSWA sebagai jaminan atau agunan; dan d. melakukan kemitraan dengan Pelaku Usaha lain tanpa persetujuan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 3

Sanksi Administratif Pemegang Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

(1) Pemegang PB-PSWA yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf s dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Pemegang PB-PSWA yang tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. pembekuan Perizinan Berusaha bagi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf o, huruf p, huruf q, dan huruf r; dan/atau b. pengenaan paksaan pemerintah bagi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf e dan huruf s.

(1) Pemegang PB-PSWA yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf a dan huruf i dikenai sanksi administratif berupa denda. (2) Pemegang PB-PSWA yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf l dan huruf n dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha. (3) Pemegang PB-PSWA yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf m dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pemegang PB-PSWA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf a, huruf b, dan huruf c
dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

(1) Pemegang PB-PSWA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf d dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Pemegang PB-PSWA yang tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

Bagian Kelima Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

Pemegang PB-PJWA berhak:
a. melakukan kegiatan usaha sesuai Perizinan Berusaha; dan b. mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, kepala Dinas Kabupaten/Kota, kepala UPT, atau kepala UPTD sesuai dengan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan.

(1) Pemegang PB-PJWA wajib: a. melaksanakan pengamanan kawasan, potensi, dan/atau pengunjung; b. menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan/atau sampah; c. memelihara aset negara bagi pemegang Perizinan Berusaha yang memanfaatkan sarana milik pemerintah; d. menyusun laporan kegiatan usaha setiap bulan Juni dan bulan Desember tahun berjalan dan disampaikan kepada kepala UPT, kepala UPTD, Kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
e. membayar PNBP berupa PHU-PJWA atau retribusi PHU-PJWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. melakukan kegiatan penyediaan jasa Wisata Alam dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PB-PJWA diterbitkan;
g. memiliki pas masuk bagi pemegang Perizinan Berusaha, seluruh karyawan, dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan h. membuat standar operasional pelaksaan kegiatan sesuai dengan jasa yang diberikan.

(2) PHU-PJWA untuk jasa pengambilan gambar dan layanan digital dilakukan melalui penyampaian komitmen kesanggupan untuk melakukan pembayaran PNBP berupa PHU-PJWA untuk jasa pengambilan gambar dan layanan digital diterbitkan, dan dituangkan dalam bentuk pakta integritas.

Paragraf 2

Larangan Pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

Pemegang PB-PJWA dilarang: a. menjadikan areal kegiatan sebagai hak kepemilikan atau penguasaan;
b. mengalihkan PB-PJWA kepada pihak lain; dan c. menjadikan PB-PJWA sebagai jaminan atau agunan.

Paragraf 3

Sanksi Administratif Pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

(1) Pemegang PB-PJWA yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Pemegang PB-PJWA yang tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha.

(1) Pemegang PB-PJWA yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) huruf g dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Pemegang PB-PJWA yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) huruf d dikenai sanksi administratif berupa denda. (3) Pemegang PB-PJWA yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) huruf f dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

Pemegang PB-PJWA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

Bagian Keenam Penyusunan Rencana Karya 5 (lima) Tahunan, Rencana Karya Tahunan, dan Laporan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Karya 5 (Lima) Tahunan Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

(1) Rencana karya 5 (lima) tahunan merupakan rencana yang berisi penjabaran dari RPSWA yang telah disahkan. (2) Periode rencana karya 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk: a. tahap pertama dimulai sejak tanggal terbitnya PB- PSWA sampai dengan tanggal 31 Desember selama 5 (lima) tahun berikutnya; dan
b. tahap kedua dan seterusnya mengikuti tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember, setelah rencana karya 5 (lima) tahunan tahap pertama berakhir.
(3) Rencana karya 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk: a. tahap pertama disahkan melalui keputusan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diperoleh PB-PSWA; dan b. tahap kedua dan seterusnya disahkan melalui keputusan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan paling lambat tanggal 30 November pada tahun terakhir periode rencana karya 5 (lima) tahunan tahap pertama dan seterusnya.

(1) Rencana karya (lima) tahunan tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. rencana kegiatan pengusahaan; dan c. rencana investasi dan rencana biaya dan perkiraan pendapatan.
(2) Rencana karya 5 (lima) tahunan tahap kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. realisasi pelaksanaan rencana karya 5 (lima) tahun periode sebelumnya; c. kendala dan upaya penyelesaian; d. rencana kegiatan pengusahaan; dan e. rencana investasi dan rencana biaya dan perkiraan pendapatan.

(3) Rencana karya 5 (lima) tahunan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Rencana Karya 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 disampaikan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan penilaian. (2) Penilaian rencana karya 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima usulan rencana karya 5 (lima) tahunan.

(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, untuk: a. rencana karya 5 (lima) tahunan yang telah sesuai, tim penilai menyampaikan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk disahkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan sesuai oleh tim penilai; atau b. rencana karya 5 (lima) tahunan yang belum sesuai, tim penilai menyampaikan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk mengembalikan usulan rencana karya 5 (lima) tahunan kepada pemegang PB-PSWA untuk diperbaiki. (2) Pemegang PB-PSWA dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya pengembalian usulan rencana karya 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyampaikan kembali hasil perbaikan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, ditelaah dan disahkan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) Hari terhitung sejak hasil perbaikan diterima.

Rencana karya 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) huruf a disampaikan pemegang PB-PSWA kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk: a. rencana karya (lima) tahunan tahap pertama disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah diperoleh PB-PSWA; dan

b. rencana karya 5 (lima) tahunan tahap kedua dan seterusnya disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun pertama.

Paragraf 2

Rencana Karya Tahunan Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

(1) Rencana karya tahunan merupakan rencana yang berisi penjabaran dari rencana karya 5 (lima) tahunan. (2) Periode rencana karya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk: a. tahun pertama pada rencana karya 5 (lima) tahunan tahap pertama, dimulai sejak tanggal terbitnya PB- PSWA sampai dengan 31 Desember;
b. tahun pertama pada rencana karya 5 (lima) tahunan tahap kedua dan seterusnya, mengikuti tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember; dan c. tahun kedua dan seterusnya pada rencana karya 5 (lima) tahunan tahap kedua dan seterusnya, mengikuti tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. (3) Rencana karya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk: a. tahun pertama pada rencana karya 5 (lima) tahunan tahap pertama, disahkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diperoleh PB-PSWA;
b. tahun pertama rencana karya 5 (lima) tahunan tahap kedua dan seterusnya, disahkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan; dan c. tahun kedua dan seterusnya disahkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling lambat tanggal 30 September sebelum berakhirnya rencana karya tahunan berjalan.

(1) Rencana karya tahunan tahap pertama paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. rencana kegiatan pengusahaan; dan c. rencana investasi dan rencana biaya dan perkiraan pendapatan.
(2) Rencana karya tahunan tahap kedua dan seterusnya paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. realisasi pelaksanaan rencana karya tahunan periode sebelumnya;

c. kendala dan upaya penyelesaian; d. rencana kegiatan pengusahaan; dan e. rencana investasi dan rencana biaya dan perkiraan pendapatan.
(3) Rencana karya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Tata cara permohonan dan pengesahan rencana karya 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 sampai dengan Pasal 245 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan dan pengesahan rencana karya tahunan.

Rencana karya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) disampaikan pemegang PB-PSWA kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk: a. rencana karya tahunan tahun pertama pada rencana karya 5 (lima) tahunan tahap pertama, disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah diperoleh PB-PSWA; b. rencana karya tahunan tahun kedua dan seterusnya pada rencana karya (lima) tahunan tahap pertama, disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berjalan; dan
c. rencana karya tahunan tahun kedua dan seterusnya pada rencana karya 5 (lima) tahunan tahap kedua dan seterusnya disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berjalan.

(1) Rencana karya 5 (lima) tahunan dan rencana karya tahunan dapat dilakukan revisi dengan ketentuan: a. sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau b. dilakukan pada rencana karya 5 (lima) tahunan dan rencana karya tahunan yang sama dengan tidak mengubah yang sudah tercantum pada RPSWA. (2) Revisi rencana karya 5 (lima) tahunan dan revisi rencana karya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang PB-PSWA kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

(1) Berdasarkan permohonan revisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan membentuk tim yang anggotanya dapat berasal dari UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan kajian atau evaluasi terhadap usulan revisi rencana karya 5 (lima) tahunan dan rencana karya

tahunan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak usulan revisi diterima. (3) Berdasarkan kajian atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila: a. hasil kajian atau evaluasi dianggap tidak perlu melakukan revisi, permohonan revisi dikembalikan kepada pemegang PB-PSWA oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; atau b. hasil kajian atau evaluasi sesuai dengan kondisi lapangan dan dianggap perlu melakukan revisi, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan mengesahkan revisi rencana karya 5 (lima) tahunan dan rencana karya tahunan paling lama 8 (delapan) Hari. (4) Revisi rencana karya 5 (lima) tahunan dan rencana karya tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 3

Laporan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

(1) Laporan pelaksanaan PB-PSWA terdiri atas: a. laporan triwulan; b. laporan tahunan; dan c. laporan keuangan. (2) Periode atau jangka waktu laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk: a. laporan triwulan 1, dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret; b. laporan triwulan 2, dari tanggal 1 April sampai dengan sampai dengan tanggal 30 Juni; c. laporan triwulan 3, dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 30 September; dan

d. laporan triwulan 4, dari tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember. (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, yang ditembuskan kepada kepala UPT atau kepala UPTD sesuai dengan kewenangan paling lama: a. tanggal 5 bulan April tahun berjalan untuk laporan triwulan 1; b. tanggal 5 bulan Juli tahun berjalan untuk triwulan 2; c. tanggal 5 bulan Oktober tahun berjalan untuk triwulan 3; dan d. tanggal 5 Januari tahun berikutnya untuk triwulan 4.

(4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. data pengunjung yang terdiri atas asal pengunjung, kegiatan pengunjung, dan jumlah pengunjung; b. data penjualan paket kegiatan atau wisata, jenis paket kegiatan atau wisata, harga dengan satuan rupiah atau paket, volume, jumlah, dan lainnya; c. pemeliharaan aset negara bagi pemegang PB-PSWA yang di areal usahanya terdapat aset negara; d. pengamanan pengunjung; e. data kecelakaan pengunjung; f. pengamanan kawasan dan pengelolaan keanekaragaman hayati; g. kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah; dan pengelolaan lingkungan. (5) Laporan triwulan pemegang PB-PSWA disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Periode atau jangka waktu laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) huruf b mengikuti tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir 31 Desember; (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. data jumlah dan kegiatan pengunjung; b. data realisasi penjualan paket atau kegiatan wisata; c. data realisasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas Wisata Alam termasuk jumlah dan nilai investasi; d. pemeliharaan aset negara atau barang milik negara yang digunakan dalam hal menggunakan aset negara atau barang milik negara; e. data jumlah pegawai dan tenaga kerja yang terdiri atas pegawai tetap dan tenaga lepas; f. pengamanan kawasan dan pengelolaaan keanekaragaman hayati; g. kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah; h. pengelolaan lingkungan yang terdiri atas uraian kegiatan, frekuensi, lokasi dan keterangan sesuai dengan dokumen lingkungan yang disahkan; i. pengembangan sumber daya manusia; dan j. pemberdayaan masyarakat.
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan, dengan tembusan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

(4) Laporan tahunan pemegang PB-PSWA disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Periode atau jangka waktu laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) huruf c mengikuti tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir 31 Desember. (2) Dalam hal PB-PSWA terbit setelah 1 Januari, periode jangka waktu laporan keuangan pada tahun pertama dibuat mengikuti tahun takwim yang berawal dari tanggal terbitnya PB-PSWA dan berakhir 31 Desember. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan, dengan tembusan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik berisi informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja PB-PSWA pada tahun berkenaan, meliputi: a. laporan untung atau rugi; b. laporan perubahan ekuitas; c. posisi keuangan dalam bentuk neraca; d. catatan atas laporan keuangan; dan
e. kegiatan yang sudah termuat dalam RPSWA atau rencana karya tahunan.

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 disusun sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Komponen yang tidak dapat menjadi beban biaya dalam laporan keuangan PB-PSWA tahun berjalan meliputi:
a. investasi dan/atau pengadaan aset tetap perusahaan (modal), kecuali penyusutan tahun berjalan; b. beban penyusutan yang overstated dari yang seharusnya; dan
c. PHU-PSWA yang telah dibayarkan tahun sebelumnya. (3) Laporan keuangan PB-PSWA diaudit oleh inspektorat jenderal setiap 3 (tiga) tahun.
(4) Dalam hal pemegang PB-PSWA memiliki usaha lain, laporan keuangan PB-PSWA disusun terpisah dari kegiatan usaha lain yang dijalankan. (5) Dalam hal pemegang PB-PSWA bermitra dengan Pelaku Usaha lainnya, pendapatan pengusahaan yang dilaporkan pada laporan keuangan PB-PSWA merupakan pendapatan sebelum pembagian keuntungan.

Dalam hal laporan keuangan sudah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (3) belum disampaikan hingga batas waktu yang ditentukan, Pemegang PB-PSWA dikenai sanksi administratif berupa denda.

Paragraf 4

Laporan Kegiatan Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

(1) Laporan pelaksanaan PB-PJWA berupa laporan semester. (2) Periode atau jangka waktu laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. laporan semester 1, dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni; dan
b. laporan semester 2, dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Desember; (3) Laporan semester sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan setiap tahun paling lambat: a. tanggal 10 bulan Juli tahun berjalan untuk laporan semester 1; dan b. tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan semester 2. (4) Laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh Pembangunan Sarana dan Prasarana Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

Untuk mendukung PB-PSWA, pemegang PB-PSWA harus membangun sarana dasar dan sarana minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190.

(1) Pembangunan sarana Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 dibangun dengan ketentuan: a. menyesuaikan dengan kondisi alam dengan sedapat mungkin menghindari mengubah karakteristik bentang alam; b. bentuk bangunan memperhatikan budaya lokal dengan material dan konstruksi sarana Wisata Alam yang ramah lingkungan; c. bangunan sarana yang diperkenankan paling banyak 2 (dua) lantai; d. bahan bangunan untuk pembangunan sarana Wisata Alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan disesuaikan dengan kondisi setempat dan diutamakan menggunakan bahan-bahan dari daerah setempat;

e. bangunan sarana Wisata Alam harus memperhatikan sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan;
f. bangunan sarana Wisata Alam harus memperhatikan dan memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah; g. bangunan sarana Wisata Alam harus memperhatikan konstruksi yang memenuhi persyaratan bagi keselamatan; h. bangunan sarana Wisata Alam harus memperhatikan aspek hemat energi; dan i. bangunan sarana Wisata Alam harus memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari instansi yang berwenang.
(2) Pembangunan sarana Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dampak ekologis terhadap kawasan, aspek teknis, dan kondisi geografis. (3) Dalam hal pembangunan sarana Wisata Alam tidak dapat dihindarkan adanya penebangan atau perusakan pohon, pemegang PB-PSWA diwajibkan melakukan penggantian terhadap pohon yang ditebang atau dirusak. (4) Pemegang PB-PSWA tidak melakukan penebangan pohon dan apabila terpaksa melakukan penebangan pohon harus mengganti pohon yang ditebang, dengan perbandingan 1:100 (satu berbanding seratus) anakan pohon jenis lokal atau endemik untuk ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan, dan dipelihara sampai umur 5 (lima) tahun dan/atau sampai dengan PB-PSWA berakhir.

Untuk mendukung sarana dasar dan sarana minumum sebagaimana dimaksud dalam pasal 190 ayat (1), perlu didukung dengan: a. fasilitas parkir; b. jaringan listrik; c. jaringan air bersih; d. jaringan telekomunikasi; dan/atau e. jaringan drainase/saluran.

(1) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf a dibangun dengan ketentuan: a. dibangun di areal terluar lokasi PB-PSWA; dan b. pengerasan areal harus dilakukan dengan konstruksi yang tidak mengganggu penyerapan air dalam tanah. (2) Dalam hal pembangunan fasilitas parkir tidak dapat dihindarkan adanya penebangan atau perusakan pohon, pemegang PB-PSWA diwajibkan melakukan penggantian terhadap pohon yang ditebang atau dirusak.

(1) Fasilitas jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf b, jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf c, dan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf d dibangun dengan ketentuan: a. dibangun dalam tanah; dan b. pelaksanaan pembangunannya berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang. (2) Fasilitas jaringan drainase/saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf e dibangun dengan ketentuan: a. dibangun dengan cara terbuka dan menggunakan pengerasan; atau b. dalam hal tidak memungkinkan dibangun dengan cara terbuka dapat dilakukan dengan sistem tertutup atau pengerasan dengan memperhatikan kaidah konservasi.

Bagian Kedelapan Jangka Waktu, Berakhirnya, dan Peralihan Aset Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam dan Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

Paragraf 1

Jangka Waktu Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam dan Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

(1) PB-PSWA diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

PB-PJWA diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Paragraf 2

Berakhirnya Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam dan Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

(1) PB-PSWA atau PB-PJWA berakhir dalam hal:
a. jangka waktu berakhir dan/atau tidak diperpanjang untuk PB-PSWA;
b. dicabut;
c. dikembalikan secara sukarela;
d. badan usaha pemegang Perizinan Berusaha bubar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atau orang perseorangan pemegang Perizinan Berusaha meninggal dunia; atau

e. badan usaha dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(2) Berakhirnya PB-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan dengan keputusan Menteri. (3) Berakhirnya PB-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemegang Perizinan Berusaha untuk: a. melunasi seluruh kewajiban keuangan serta memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. merehabilitasi, merestorasi, dan/atau mereklamasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sarana wisata alam; c. melakukan usaha pengamanan terhadap benda maupun bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum; d. memindahkan benda dan peralatan yang menjadi hak pemegang Perizinan Berusaha yang masih terdapat di bekas areal kerjanya, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung setelah tanggal Perizinan Berusaha berakhir; dan e. mengembalikan seluruh areal kerja dan menyerahkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 3

Peralihan Kepemilikan Aset Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

Dalam hal PB-PSWA telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, sarana dan fasilitas yang tidak bergerak dilakukan proses pengalihan ke negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Perpanjangan Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

Paragraf 1

Umum

(1) Perpanjangan PB-PSWA dilakukan berdasarkan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS. (2) Permohonan perpanjangan PB-PSWA diajukan: a. paling cepat 3 (tiga) tahun; dan b. paling lambat 2 (dua) tahun,

sebelum berakhirnya PB-PSWA kepada Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal permohonan perpanjangan diajukan kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS menolak proses permohonan perpanjangan.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Perpanjangan Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

(1) Permohonan perpanjangan PB-PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 diajukan oleh pemohon yang memiliki hasil evaluasi pelaksanaan PB-PSWA dengan hasil minimal berkinerja baik dan telah menyetorkan PHU-PSWA selama 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan perpanjangan.
(2) Permohonan perpanjangan PB-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan: a. RPSWA lanjutan; b. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PSWA atau retribusi PB-PSWA; c. laporan akhir kegiatan usaha; dan d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada 5 (lima) tahun terakhir, dengan melampirkan bukti setor PHU-PSWA 5 (lima) tahun terakhir. (3) RPSWA lanjutan dan laporan akhir kegiatan usaha disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam lampiran Menteri ini.

Paragraf 3

Penyampaian Dokumen Persyaratan Permohonan Perpanjangan

Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

Pemohon perpanjangan PB-PSWA yang telah menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) harus menyampaikan dokumen persyaratan melalui Sistem OSS.

Paragraf 4

Penerbitan Perpanjangan Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

Berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pemohon melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Sistem OSS meneruskan kepada Menteri untuk dilakukan verifikasi.

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 sampai dengan Pasal 221 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan perpanjangan PB-PSWA.

Dalam hal Lembaga OSS telah menerbitkan perpanjangan PB- PSWA, pemegang perpanjangan PB-PSWA langsung melanjutkan kegiatan.

Bagian Kesepuluh Adendum Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

Paragraf 1

Umum

Pemegang PB-PSWA dapat mengajukan permohonan adendum terhadap PB-PSWA dalam hal terdapat perubahan berupa: a. perluasan areal usaha; b. pengurangan areal usaha; dan/atau c. perubahan sebagian lokasi areal usaha.

Permohonan adendum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS disertai dengan dokumen persyaratan.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Adendum Perluasan Areal Usaha

(1) Permohonan adendum perluasan areal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan telah menjalankan kegiatan pengusahaan paling singkat 5 (lima) tahun. (2) Dalam hal pemegang PB-PSWA memohon addendum perluasan areal usaha harus mengajukan permohonan ulang persyaratan dasar.

Persyaratan permohonan perluasan areal usaha PB-PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 terdiri atas: a. laporan hasil evaluasi pelaksanaan PB-PSWA berkinerja baik; b. proposal usaha perluasan areal usaha PB-PSWA;
c. pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; d. berita acara pemberian tanda batas perluasan areal usaha yang dimohon dan ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangan;

e. peta perluasan areal usaha dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan disahkan oleh kepala UPT atau UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan salinan peta digital dengan format shapefile; f. perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. revisi dokumen RPSWA yang disahkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi dan/atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; h. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada 3 (tiga) tahun terakhir dengan melampirkan bukti pembayaran PHU-PSWA atau retribusi PHU-PSWA; dan i. bukti pembayaran Iuran PB-PSWA atau retribusi PB- PSWA untuk penambahan luas areal usaha.

Paragraf 3

Tata Cara Permohonan Adendum Pengurangan Areal Usaha

Permohonan pengurangan areal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 huruf b diajukan berdasarkan: a. usulan dari pemegang PB-PSWA; atau b. kebijakan strategis pemerintah.

Permohonan pengurangan areal usaha berdasarkan usulan dari pemegang PB-PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf a disertai dengan dokumen persyaratan: a. laporan hasil evaluasi pelaksanaan PB-PSWA berkinerja baik; b. proposal usaha pengurangan areal usaha PB-PSWA; c. pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh kepala UPT atau UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; d. berita acara pemberian tanda batas pengurangan areal usaha yang dimohon dan ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; e. peta pengurangan areal usaha dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan disahkan oleh kepala UPT atau UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan salinan peta digital dengan format shapefile; f. revisi RPSWA yang disahkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai; dan g. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada 3 (tiga) tahun terakhir.

(1) Adendum pengurangan areal usaha berdasarkan kebijakan strategis pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf b dilakukan setelah menteri atau pimpinan lembaga yang ditetapkan sebagai pelaksana kebijakan strategis pemerintah mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melakukan pengecekan ke lapangan pada areal usaha PB-PSWA yang terdampak. (3) Dalam melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangan menugaskan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (4) Dalam melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dapat membentuk tim dengan melibatkan pemegang PB-PSWA yang terdampak.

(1) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 disampaikan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan. (2) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan untuk memberikan persetujuan pengurangan areal usaha PB- PSWA.

(1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (2) disampaikan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS. (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan adendum PB-PSWA pengurangan areal usaha. (3) Lembaga OSS menyampaikan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemegang PB-PSWA terdampak melalui Sistem OSS. (4) Berdasarkan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menerbitkan surat perintah untuk menyusun: a. revisi peta areal usaha; dan
b. revisi RPSWA, kepada pemegang PB-PSWA terdampak. (5) Pembiayaan revisi peta areal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan pemberian tanda batas dibebankan kepada Pemerintah atau pemegang PB- PSWA terdampak.

(6) Dalam hal pengurangan luas areal PB-PSWA sebagai akibat kebijakan strategis pemerintah mengakibatkan realisasi pembangunan pada areal usaha PB-PSWA melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam adendum pengurangan areal usaha, kelebihan luas areal usaha yang dibangun tetap diakui.

Terhadap pengurangan areal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pemegang PB-PSWA tidak dapat menuntut pengembalian Iuran PB-PSWA atau retribusi PB-PSWA yang telah dibayarkan.

Paragraf 4

Tata Cara Permohonan Adendum Perubahan Sebagian Lokasi Areal Usaha

(1) Permohonan perubahan sebagian lokasi areal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan: a. perubahan sebagian lokasi areal usaha tidak menambah atau mengurangi luas areal usaha; b. belum pernah melakukan perubahan areal usaha; c. Ruang Usaha tersedia dalam Blok Pemanfaatan/Zona Pemanfaatan yang sama; d. belum ada pembangunan sarana dan prasarana wisata pada areal usaha yang akan diubah atau pada Ruang Usaha tersedia; dan e. pengusahaan paling singkat 5 (lima) tahun. (2) Permohonan perubahan sebagian lokasi areal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan: a. laporan hasil evaluasi pelaksanaan PB-PSWA berkinerja baik; b. rencana kegiatan usaha perubahan lokasi areal usaha PB-PSWA; c. pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; d. berita acara pemberian tanda batas perubahan areal usaha yang dimohon ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; e. peta perubahan areal pengusahaan dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan disahkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan dan salinan peta digital dengan format shapefile; f. perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. revisi RPSWA yang telah disahkan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan h. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada 3 (tiga) tahun terakhir dengan melampirkan bukti pembayaran PNBP berupa PHU- PSWA atau retribusi PB-PSWA.

Paragraf 5

Pemenuhan Dokumen Persyaratan Adendum Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

Ketentuan mengenai tata cara pemenuhan dokumen persyaratan PB-PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara pemenuhan persyaratan adendum PB-PSWA.

Paragraf 6

Penerbitan Adendum Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 sampai dengan Pasal 221 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan adendum PB-PSWA untuk adendum perluasan areal usaha, adendum pengurangan areal usaha, dan adendum perubahan sebagian areal usaha.

Pengusahaan TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f dilaksanakan pada Blok Pemanfaatan TB.

Paragraf 2

Kegiatan Pengusahaan Taman Buru

Pengusahaan TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 terdiri atas kegiatan: a. penyediaan sarana untuk menunjang Wisata Berburu; dan b. penyediaan pelayanan kegiatan berburu.

(1) Penyediaan sarana untuk menunjang Wisata Berburu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf a, paling sedikit meliputi: a. kantor pengelola; b. call center pelayanan dan tanggap darurat; c. tempat ibadah; d. toilet; e. sarana keamanan dan keselamatan pengunjung; f. sarana pelayanan informasi; g. sarana kebersihan dan pengelolaan sampah; h. sarana pelayanan kesehatan; i. sarana komunikasi; j. sarana air bersih; k. sarana mitigasi/sarana penanggulangan bencana, kebakaran/keadaan darurat, gangguan satwa liar;
l. area pelayanan tamu;
m. kamar tidur;
n. ruang dan pelayanan makan dan minum/area makan dan minum;
o. dapur/pantry;
p. pengelolaan sampah dan limbah; q. jaringan drainase; dan
r. tempat parkir. (2) Penyediaan sarana untuk menunjang Wisata Berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan ketentuan:
a. menyesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah karakteristik bentang alam;
b. bangunan menampilkan ornamen yang terkait budaya lokal dengan material dan konstruksi sarana Wisata Berburu yang ramah lingkungan;
c. bangunan sarana yang diperkenankan paling tinggi 2 (dua) lantai;
d. bahan bangunan untuk pembangunan sarana untuk menunjang Wisata Berburu disesuaikan dengan kondisi setempat dan diutamakan menggunakan bahan-bahan dari daerah setempat;
e. bangunan sarana untuk menunjang Wisata Berburu harus memperhatikan sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan;
f. bangunan sarana untuk menunjang Wisata Berburu harus memperhatikan dan memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah;
g. bangunan sarana untuk menunjang Wisata Berburu harus memperhatikan konstruksi yang memenuhi persyaratan bagi keselamatan;
h. bangunan sarana untuk menunjang Wisata Berburu harus memperhatikan aspek hemat energi; dan i. bangunan sarana untuk menunjang Wisata Berburu harus memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari instansi yang berwenang.

Penyediaan pelayanan kegiatan berburu sebagaimana dalam Pasal 286 huruf b, paling sedikit meliputi:
a. penangkaran satwa buru untuk kepentingan perburuan yang diusahakan;
b. pemandu buru;
c. fasilitas pemanfaatan hasil buru; dan d. transportasi dari dan menuju lokasi berburu.

(1) Pengusahaan TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 dilaksanakan melalui Perizinan Berusaha.
(2) Pengusahaan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan PB-PTB.
(3) PB-PTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan:
a. bukan memberikan hak pemilikan dan penguasaan atas kawasan TB; b. tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan; dan c. tidak dapat dipindahtangankan.

(1) Luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana untuk menunjang Wisata Berburu paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam PB-PTB. (2) Dalam hal areal usaha berada pada 2 (dua) atau lebih pulau atau hamparan, luas areal terbangun pada setiap pulau atau hamparan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas setiap pulau atau hamparan tersebut.

(1) PB-PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilakukan sesuai dengan desain tapak pengusahaan TB. (2) Penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembagian ruang pengusahaan TB pada Blok Pemanfaatan TB sebagai ruang publik dan/atau Ruang Usaha. (3) Desain tapak pengusahaan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setelah penataan blok dan Rencana Pengelolaan jangka panjang. (4) Desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh tim yang dibentuk oleh kepala UPT dan disahkan Direktur Jenderal. (5) Penyusunan penataan blok dan rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk mendukung PB-PTB, kegiatan pengusahaan TB dapat memanfaatkan air yang berasal dari Sumber Air di areal usahanya.

(2) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. hanya untuk Air Permukaan; b. paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit minimal; c. hanya untuk keperluan domestik atau penunjang sarana dan prasarana PB-PTB; dan d. tidak menutup akses masyarakat untuk memanfaatkan Sumber Air. (3) Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi mata air, air sungai, danau, waduk, rawa, dan sumber Air Permukaan lainnya. (4) Dalam hal kegiatan PB-PTB mengambil air dari Sumber Air yang berada di luar area Perizinan Berusahanya untuk keperluan domestik/penunjang sarana dan prasarana PB- PTB, harus mengajukan permohonan PB-PJLA.

Bagian Kedua Tata Cara Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

(1) PB-PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilaksanakan dengan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS. (2) PB-PTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha di bidang pengusahaan TB, telah memiliki NIB dan persyaratan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. perseroan terbatas; d. persekutuan komanditer; e. badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama; atau f. koperasi.

Bagian Ketiga Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

Paragraf 1

Tata Cara Permohonan Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

(1) Permohonan PB-PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (2) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri melalui Sistem OSS disertai dengan dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Persetujuan Prinsip; b. berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas yang ditandatangani oleh pemohon dan

personel UPT dan diketahui oleh kepala UPT; c. peta usulan areal kegiatan dengan skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dan salinan peta digital dalam format shapefile; d. RPTB yang ditandatangani oleh pemohon, diketahui oleh kepala UPT, dan disahkan oleh Direktur Jenderal;
e. Desain fisik dan tata letak sarana dan prasarana yang ditandatangani oleh pemohon dan disahkan oleh Direktur Jenderal yang merupakan bagian dari RPTB; dan f. bukti pembayaran PNBP berupa iuran PB-PTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon. (2) Pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diterbitkan pertimbangan teknis dan dilakukan oleh pemohon dan personel dari UPT. (3) Hasil pemberian tanda batas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemberian tanda batas yang dilengkapi dengan salinan cetak dan salinan peta digital tanda batas areal yang dimohon dengan skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu). (4) Berita acara pemberian tanda batas areal dan peta tanda batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pemohon dan personel UPT dan disahkan oleh kepala UPT. (5) Pembiayaan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pihak pemohon. (6) Berita acara pemberian tanda batas areal PB-PTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Peta usulan areal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) huruf c ditandatangani oleh pihak pemohon dan disahkan oleh kepala UPT. (2) Peta usulan areal rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai salinan peta digital dengan format shapefile.

(1) Setelah memperoleh berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas areal usaha, pemohon mengajukan permohonan pengesahan dokumen RPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) huruf d kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. desain fisik sarana dan prasarana pengusahaan TB; dan b. tata letak sarana dan prasarana pengusahaan TB. (2) Penyusunan RPTB, desain fisik dan tata letak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dan dibahas bersama kepala UPT. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian RPTB. (4) Dalam hal diperlukan untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melakukan pengecekan lapangan. (5) Direktur Jenderal melakukan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari terhitung sejak diterima permohonan pengesahan RPTB.

(1) RPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. data umum perusahaan; c. data umum areal yang diusahakan; d. rencana kegiatan pengusahaan TB, termasuk rencana pelaksanaan penangkaran satwa buru, dan
pemantauan dan penanggulangan penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis; e. rencana investasi, rencana biaya, perkiraan pendapatan; f. analisis investasi meliputi net present value, internal rate of return, benefit cost ratio dan payback period; dan
g. lampiran. (2) Penyusunan RPTB, desain fisik tata letak, dan tata letak sarana dan prasarana disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan hasil penilaian dan/atau pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 terdapat ketidaklengkapan dokumen dan/atau perbaikan konsep RPTB, desain fisik dan tata letak, permohonan dikembalikan kepada pemohon. (2) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan dokumen dan/atau perbaikan konsep RPTB, desain fisik dan tata letak, paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya pengembalian permohonan.

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, permohonan pengesahan RPTB, desain fisik dan tata letak dinyatakan batal. (4) Direktur Jenderal melakukan pengesahan RPTB, desain fisik dan tata letak yang telah dilakukan penilaian dan/atau pengecekan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan pengesahan diterima.

(1) RPTB yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4) dapat dilakukan revisi setelah pemohon mendapatkan PB-PTB. (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan: a. adanya kebijakan strategis Pemerintah; b. perubahan luas areal; dan/atau c. perubahan rencana pengusahaan. (3) Permohonan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan: a. perubahan desain fisik sarana dan prasarana pengusahaan TB; dan/atau b. perubahan tata letak sarana dan prasarana pengusahaan TB.

Permohonan penilaian dan pengesahan RPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 sampai dengan Pasal 299 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan penilaian dan pengesahan revisi RPTB.

(1) Bukti pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) huruf f merupakan bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PTB. (2) Pemohon PB-PTB yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e harus melakukan pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PTB dengan ketentuan: a. berdasarkan surat perintah pembayaran Iuran PB- PTB yang diterbitkan Direktur Jenderal, pemohon melakukan pembayaran iuran PB-PTB paling lambat (dua puluh empat) Hari terhitung sejak diterimanya surat perintah pembayaran iuran PB- PTB; dan;
b. bukti pelunasan iuran PB-PTB dianggap sah apabila kode pembayaran yang tercantum pada bukti penerimaan negara berupa bukti transfer atau bukti setor melalui bank sesuai dengan kode pembayaran
yang terdapat pada sistem informasi PNBP. (3) Dalam hal iuran PB-PTB telah dibayarkan dan kemudian permohonan PB-PTB ditolak, pengembalian iuran PB-PTB kepada pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyampaian Dokumen Persyaratan Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

(1) Pemohon PB-PTB yang telah menyelesaikan kelengkapan persyaratan harus menyampaikan dokumen persyaratan kepada Menteri melalui Sistem OSS. (2) Penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Persetujuan Prinsip terbit. (3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen persyaratan melalui Sistem OSS dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Persetujuan Prinsip dinyatakan batal.
(4) Berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pemohon ke Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS meneruskan kepada Menteri untuk dilakukan verifikasi teknis.

Paragraf 3

Penerbitan Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

(1) Berdasarkan dokumen persyaratan melalui Sistem OSS kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Direktur Jenderal melakukan verifikasi teknis. (2) Direktur Jenderal melaksanakan verifikasi teknis terhadap permohonan dan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen persyaratan diterima melalui sistem OSS.

(1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, berupa: a. persetujuan, jika dokumen lengkap dan sesuai; b. perbaikan, jika dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai; atau c. penolakan jika: 1. pemohon melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau 2. kawasan yang dimohon ditetapkan sebagai kebijakan strategis Pemerintah. (2) Direktur Jenderal, menyampaikan hasil verifikasi teknis melalui Sistem OSS kepada: a. sekretaris jenderal, untuk persetujuan; b. pemohon, untuk perbaikan; atau c. sekretaris jenderal, untuk penolakan. (3) Pemohon menyampaikan perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak perbaikan diterima.

(4) Dalam hal jangka waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan pemohon belum menyampaikan perbaikan persyaratan, permohonan dinyatakan batal.

(1) Berdasarkan hasil verifikasi teknis berupa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (2) huruf a, sekretaris jenderal melakukan telaah hukum terhadap permohonan PB-PTB. (2) Hasil telaah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

(1) Berdasarkan hasil telaah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan PB-PTB. (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh sekretaris jenderal melalui Sistem OSS.

Berdasarkan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 ayat (2), Lembaga OSS atas nama Menteri: a. menerbitkan persetujuan PB-PTB; atau b. menyampaikan penolakan permohonan PB-PTB disertai dengan alasan.

(1) Dalam hal Lembaga OSS telah menerbitkan persetujuan PB-PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 huruf a, pemegang PB-PTB langsung menjalankan kegiatan usaha. (2) Dalam hal Lembaga OSS menyampaikan penolakan permohonan PB-PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 huruf b, pemohon dapat mengajukan permohonan PB-PTB baru melalui Sistem OSS.

Bagian Keempat Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Administratif Pemegang Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

(1) Pemegang PB-PTB berhak:
a. melakukan kegiatan usaha sesuai Perizinan Berusaha; b. bermitra dengan Pelaku Usaha lainnya dalam pengusahaan TB; dan c. mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Direktur Jenderal atau kepala UPT untuk pelaksanaan kegiatan.

(2) Dalam bermitra dengan Pelaku Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemegang PB-PTB melakukan kemitraan dengan ketentuan: a. tidak mengurangi pungutan; b. tidak menghilangkan kewajiban sebagai pemegang PB-PTB;
c. tidak mengurangi hak publik;
d. tidak untuk kegiatan strategis Pemerintah; dan e. harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

(1) Pemegang PB-PTB wajib:
a. menyusun rencana karya 5 (lima) tahunan dan rencana karya tahunan yang disahkan oleh kepala UPT; b. merealisasikan pembangunan sarana penunjang Wisata Berburu sesuai dengan rencana karya tahunan yang telah disahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah PB-PTB diterbitkan; c. melaksanakan kegiatan secara nyata dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak PT-PTB diberikan;
d. menyediakan sarana dan prasarana penunjang Wisata Berburu sesuai dengan rencana karya yang telah disahkan;
e. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dikelolanya; f. mengikutsertakan masyarakat di sekitar TB dalam kegiatan usahanya;
g. membuat laporan kegiatan pengusahaan TB secara periodik kepada Direktur Jenderal berupa laporan triwulan;
h. membuat laporan kegiatan pengusahaan TB secara periodik kepada Direktur Jenderal berupa laporan tahunan;
i. menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat pada tanggal 30 bulan Juni tahun berikutnya; j. membayar pungutan hasil usaha pengusahaan TB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; k. merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya; l. menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung;
m. turut menjaga kelestarian fungsi TB dan satwa yang terdapat di dalamnya;
n. melaksanakan penangkaran satwa buru untuk memenuhi kepentingan perburuan yang diusahakan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. memantau dan menanggulangi adanya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis serta melaporkan kepada instansi yang berwenang; p. memberi kemudahan bagi aparat kehutanan melakukan pengawasan dan pembinaan di lapangan;

q. merealisasikan pembangunan sarana penunjang Wisata Berburu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak terbitnya PB-PTB;
r. membayar pungutan hasil usaha pengusahaan TB dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun terhitung sejak terbitnya PB-PTB; s. pemegang perpanjangan PB-PTB wajib merealisasikan membayar PHU-PTB dalam tahun yang sama dengan penerbitan perpanjangan PB-PTB; t. memenuhi kelaikan operasional sarana dan prasarana sesuai standar kegiatan usaha yang ditetapkan oleh Menteri; u. membuat standar operasional pelaksanaan kegiatan;
v. memelihara tanda batas yang telah dipasang di lapangan; w. menyelesaikan konflik sosial akibat adanya kegiatan usaha; dan x. memiliki pas masuk TB bagi pemegang PB-PTB, seluruh karyawan, dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan disahkan oleh kepala UPT. (2) Kewajiban menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung pada areal PB-PTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l termasuk penyediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan.

Paragraf 2

Larangan Pemegang Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

Pemegang PB-PTB dilarang: a. menjadikan areal usaha atau areal kegiatan sebagai hak kepemilikan atau penguasaan;
b. mengalihkan PB-PTB kepada pihak lain; c. menjadikan PB-PTB sebagai jaminan atau agunan; dan d. melakukan kemitraan dengan Pelaku Usaha lain tanpa persetujuan Direktur Jenderal.

Paragraf 3

Sanksi Administratif Pemegang Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

(1) Setiap Pemegang PB-PTB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf t, huruf u, huruf v, dan huruf w dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Pemegang PB-PTB yang tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. pembekuan Perizinan Berusaha bagi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 311 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf t, huruf u, dan huruf v; dan/atau b. pengenaan paksaan pemerintah bagi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) huruf k dan huruf w.

(1) Pemegang PB-PTB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) huruf a, huruf h dan huruf i dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. (2) Pemegang PB-PTB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) huruf q dan huruf r dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha. (3) Pemegang PB-PTB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) huruf s dan huruf x dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(1) Pemegang PB-PTB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf d dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Pemegang PB-PTB yang tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha. (3) Pemegang PB-PTB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a, huruf b, dan huruf c dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

Bagian Kelima Penyusunan Rencana Karya 5 (Lima) Tahunan, Rencana Karya Tahunan, dan Laporan Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Karya 5 (Lima) Tahunan Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

(1) Rencana karya 5 (lima) tahunan merupakan rencana yang berisi penjabaran dari RPTB yang telah disahkan. (2) Rencana karya 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk: a. tahap pertama dimulai sejak tanggal terbitnya PB- PTB sampai dengan tanggal 31 Desember selama 5 (lima) tahun berikutnya; dan
b. tahap kedua dan seterusnya mengikuti tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember, setelah rencana karya 5 (lima) tahunan tahap pertama berakhir.

(3) Rencana karya 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. tahap pertama disahkan melalui keputusan kepala UPT, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diperoleh PB-PTB; dan b. tahap kedua dan seterusnya disahkan melalui keputusan kepala UPT, paling lambat tanggal 30 November pada tahun terakhir periode rencana karya 5 (lima) tahunan tahap pertama dan seterusnya.

(1) Rencana karya (lima) tahunan tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. rencana kegiatan pengusahaan; dan c. rencana investasi, rencana biaya, dan perkiraan pendapatan.
(2) Rencana karya 5 (lima) tahunan tahap kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. realisasi pelaksanaan rencana karya 5 (lima) tahun periode sebelumnya; c. kendala dan upaya penyelesaian; d. rencana kegiatan pengusahaan; dan e. rencana investasi, rencana biaya, dan perkiraan pendapatan. (3) Rencana karya 5 (lima) tahunan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Rencana Karya 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 disampaikan kepada kepala UPT untuk dilakukan penilaian. (2) Penilaian rencana karya 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh kepala UPT dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima usulan rencana karya 5 (lima) tahunan.

(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, untuk: a. rencana karya 5 (lima) tahunan yang telah sesuai, tim penilai menyampaikan kepada kepala UPT untuk disahkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan sesuai oleh tim penilai ; atau b. rencana karya 5 (lima) tahunan yang belum sesuai, tim penilai menyampaikan kepada kepala UPT untuk mengembalikan usulan rencana karya 5 (lima) tahunan kepada pemegang PB-PTB untuk diperbaiki.

(2) Pemegang PB-PTB paling lambat 15 (lima belas) Hari
terhitung sejak diterimanya pengembalian usulan rencana karya 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyampaikan kembali hasil perbaikan kepada kepala UPT untuk ditelaah dan disahkan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) Hari terhitung sejak hasil perbaikan diterima.

Rencana karya 5 (lima) tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (1) disampaikan pemegang PB-PTB kepada Direktur Jenderal untuk: a. rencana karya (lima) tahunan tahap pertama disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah diperoleh PB-PTB; dan
b. rencana karya 5 (lima) tahunan tahap kedua dan seterusnya disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun pertama.

Paragraf 2

Rencana Karya Tahunan Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

(1) Rencana karya tahunan merupakan rencana yang berisi penjabaran dari rencana karya 5 (lima) tahunan. (2) Rencana karya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. tahun pertama pada rencana karya 5 (lima) tahunan tahap pertama, disahkan oleh kepala UPT, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diperoleh PB-PTB; b. tahun pertama rencana karya 5 (lima) tahunan tahap kedua dan seterusnya, disahkan oleh kepala UPT paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan; dan c. tahun kedua dan seterusnya disahkan oleh kepala UPT, paling lambat tanggal 30 September sebelum berakhirnya rencana karya tahunan berjalan. (3) Periode rencana karya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. tahun pertama pada rencana karya 5 (lima) tahunan tahap pertama, dimulai sejak tanggal terbitnya PB- PSWA sampai dengan 31 Desember;
b. tahun pertama pada rencana karya 5 (lima) tahunan tahap kedua dan seterusnya, mengikuti tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember; dan c. tahun kedua dan seterusnya pada rencana karya 5 (lima) tahunan tahap kedua dan seterusnya, mengikuti tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

(1) Rencana karya tahunan tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. rencana kegiatan pengusahaan; dan c. rencana investasi, rencana biaya, dan perkiraan pendapatan.
(2) Rencana karya tahunan tahap kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. realisasi pelaksanaan rencana karya tahunan periode sebelumnya; c. kendala dan upaya penyelesaian; d. rencana kegiatan pengusahaan; dan e. rencana investasi, rencana biaya, dan perkiraan pendapatan.
(3) Rencana karya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Tata cara permohonan dan pengesahan rencana karya 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 dan Pasal 319 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan dan pengesahan rencana karya tahunan.

Rencana karya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1) disampaikan pemegang PB-PTB kepada Direktur Jenderal, untuk: a. rencana karya tahunan tahun pertama pada rencana karya 5 (lima) tahunan tahap pertama, disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah diperoleh PB-PTB; b. rencana karya tahunan tahun kedua dan seterusnya pada rencana karya (lima) tahunan tahap pertama, disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun berjalan; dan
c. rencana karya tahunan tahun kedua dan seterusnya pada rencana karya 5 (lima) tahunan tahap kedua dan seterusnya disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berjalan.

Paragraf 3

Revisi Rencana Karya 5 (Lima) Tahunan dan Rencana Karya Tahunan Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

(1) Rencana karya 5 (lima) tahunan dan rencana karya tahunan dapat dilakukan revisi dengan ketentuan: a. sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

b. dilakukan pada rencana karya 5 (lima) tahunan dan rencana karya tahunan yang sama dengan tidak mengubah yang sudah tercantum pada RPTB.
(2) Revisi rencana karya 5 (lima) tahunan dan revisi rencana karya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang PB-PTB kepada kepala UPT.

(1) Berdasarkan permohonan revisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, kepala UPT membentuk tim yang anggotanya dapat berasal dari UPT. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan kajian atau evaluasi terhadap usulan revisi rencana karya 5 (lima) tahunan dan rencana karya tahunan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak usulan revisi diterima. (3) Berdasarkan kajian atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila: a. hasil kajian atau evaluasi dianggap tidak perlu melakukan revisi, permohonan revisi dikembalikan kepada pemegang PB-PTB oleh kepala UPT; atau b. hasil kajian atau evaluasi sesuai dengan kondisi lapangan dan dianggap perlu melakukan revisi, kepala UPT mengesahkan revisi rencana karya 5 (lima) tahunan dan rencana karya tahunan paling lama 8 (delapan) Hari. (4) Revisi rencana karya 5 (lima) tahunan dan rencana karya tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Paragraf 4

Laporan Triwulan, Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

(1) Laporan pelaksanaan PB-PTB terdiri atas: a. laporan triwulan; b. laporan tahunan; dan c. laporan keuangan (2) Periode atau jangka waktu laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk: a. laporan triwulan 1, dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret; b. laporan triwulan 2, dari tanggal 1 April sampai dengan sampai dengan tanggal 30 Juni; c. laporan triwulan 3, dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 30 September; dan d. laporan triwulan 4, dari tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember. (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal yang ditembuskan kepada kepala UPT paling lama:
a. tanggal 5 bulan April tahun berjalan untuk laporan triwulan 1; b. tanggal 5 bulan Juli tahun berjalan untuk triwulan

2; c. tanggal 5 bulan Oktober tahun berjalan untuk triwulan 3; dan d. tanggal 5 Januari tahun berikutnya untuk triwulan 4. (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. data pengunjung yang terdiri atas asal pengunjung, kegiatan pengunjung, dan jumlah pengunjung; b. data penjualan paket kegiatan atau wisata, jenis paket kegiatan atau wisata, harga dengan satuan rupiah atau paket volume, jumlah, dan lainnya; c. pemeliharaan aset negara bagi pemegang PB-PTB yang di areal usahanya terdapat aset negara; d. pengamanan pengunjung; e. data kecelakaan pengunjung; f. pengamanan kawasan dan pengelolaan keanekaragaman hayati; g. kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah; h. pengelolaan lingkungan; i. pelaksanaan penangkaran satwa buru; dan j. pemantauan dan penanggulangan penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis. (5) Laporan triwulan pemegang PB-PTB disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Periode atau jangka waktu laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (2) mengikuti tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir 31 Desember. (2) Dalam hal PB-PTB terbit setelah 1 Januari, periode jangka waktu laporan keuangan pada tahun pertama dibuat mengikuti tahun takwim yang berawal dari tanggal terbitnya PB-PTB dan berakhir 31 Desember (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. data jumlah dan kegiatan pengunjung; b. data realisasi penjualan paket atau kegiatan wisata; c. data realisasi pembangunan sarana penunjang Wisata Berburu serta fasilitas Wisata Alam termasuk jumlah dan nilai investasi; d. pemeliharaan aset negara atau barang milik negara yang digunakan dalam hal menggunakan aset negara atau barang milik negara; e. data jumlah pegawai dan tenaga kerja yang terdiri atas pegawai tetap dan tenaga lepas; f. pengamanan kawasan dan pengelolaaan keanekaragaman hayati; g. kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah;

h. pengelolaan lingkungan yang terdiri atas uraian kegiatan, frekuensi, lokasi dan keterangan sesuai dengan dokumen lingkungan yang disahkan; i. pengembangan sumber daya manusia; j. pemberdayaan masyarakat; k. pelaksanaan penangkaran satwa buru; dan l. pemantauan dan penanggulangan penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala UPT paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya. (5) Laporan tahunan pemegang PB-PTB disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Periode atau jangka waktu laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) huruf c mengikuti tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir 31 Desember. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal, paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik berisi informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja PB-PTB pada tahun berkenaan meliputi: a. laporan untung atau rugi; b. laporan perubahan ekuitas; c. posisi keuangan dalam bentuk neraca; d. catatan atas laporan keuangan; dan
e. kegiatan yang sudah termuat dalam RPPTB atau rencana karya tahunan.

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 disusun sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Komponen yang tidak dapat menjadi beban biaya dalam laporan keuangan PB-PTB tahun berjalan meliputi:
a. investasi dan/atau pengadaan aset tetap perusahaan (modal), kecuali penyusutan tahun berjalan; b. beban penyusutan yang overstated dari yang seharusnya; dan
c. pungutan hasil usaha PB-PTB yang telah dibayarkan tahun sebelumnya. (3) Laporan keuangan PB-PTB diaudit oleh inspektorat jenderal setiap 3 (tiga) tahun.
(4) Dalam hal pemegang PB-PTB memiliki usaha lain, laporan keuangan PB-PTB disusun terpisah dari kegiatan usaha lain yang dijalankan.

(5) Dalam hal pemegang PB-PTB bermitra dengan Pelaku Usaha lainnya, pendapatan pengusahaan yang dilaporkan pada laporan keuangan PB-PTB merupakan pendapatan sebelum pembagian keuntungan.

Dalam hal laporan keuangan sudah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat (4) belum disampaikan hingga batas waktu yang ditentukan, pemegang PB-PTB dikenai sanksi administratif berupa denda.

Bagian Keenam Jangka Waktu, Berakhirnya, dan Peralihan Aset Perizinan Berusaha dan Peralihan Aset Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

Paragraf 1

Jangka Waktu Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

(1) Jangka waktu PB-PTB diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 20 (dua) puluh tahun.

Paragraf 2

Berakhirnya Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

(1) PB-PTB berakhir dalam hal:
a. jangka waktu berakhir dan tidak diperpanjang;
b. dicabut;
c. dikembalikan secara sukarela;
d. badan usaha pemegang Perizinan Berusaha bubar; atau e. badan usaha dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (2) Berakhirnya PB-PTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dengan keputusan Menteri. (3) Berakhirnya PB-PTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemegang Perizinan Berusaha untuk: a. melunasi seluruh kewajiban keuangan serta memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. melakukan pemulihan ekosistem kerusakan kawasan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan; c. melakukan usaha pengamanan terhadap benda maupun bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;

d. memindahkan benda dan peralatan yang menjadi hak pemegang Perizinan Berusaha yang masih terdapat di bekas areal kerjanya, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung setelah tanggal Perizinan Berusaha berakhir; dan e. mengembalikan seluruh areal kerja dan menyerahkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri.

Paragraf 3

Peralihan Kepemilikan Aset Pengusahaan Taman Buru

Dalam hal PB-PTB telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, sarana dan fasilitas yang tidak bergerak dilakukan proses pengalihan ke negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Perpanjangan Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

Paragraf 1

Tata Cara Permohonan Perpanjangan Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

(1) Permohonan perpanjangan PB-PTB diajukan paling cepat 3 (tiga) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya PB-PTB kepada Menteri melalui Sistem OSS. (2) Permohonan perpanjangan PB-PTB sebagaimana ayat (1) diajukan oleh pemohon yang memiliki hasil evaluasi pelaksanaan PB-PTB dengan hasil minimal berkinerja baik dan telah menyetorkan PHU-PTB selama 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan perpanjangan. (3) Permohonan perpanjangan PB-PTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan: a. RPTB lanjutan; b. bukti pembayaran PNBP berupa iuran PB-PTB; c. laporan akhir kegiatan usaha; dan d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada 5 (lima) tahun terakhir, dengan melampirkan bukti setor pungutan PB-PTB selama 5 (lima) tahun terakhir. (4) Dalam hal permohonan perpanjangan diajukan kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menolak proses permohonan perpanjangan. (5) RPTB lanjutan dan laporan akhir kegiatan usaha disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam lampiran Menteri ini

Paragraf 2

Pemenuhan Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

Ketentuan mengenai tata cara pemenuhan dokumen persyaratan PB-PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara pemenuhan persyaratan perpanjangan PB-PTB.

Paragraf 3

Penerbitan Perpanjangan Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

Tata cara penerbitan PB-PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 sampai dengan Pasal 309 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan perpanjangan PB-PTB.

Bagian Kedelapan Adendum Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

Paragraf 1

Umum

Pemegang PB-PTB dapat mengajukan permohonan adendum PB-PTB dalam hal terdapat perubahan berupa: a. perluasan areal usaha; b. pengurangan areal usaha; dan c. perubahan sebagian lokasi areal usaha.

Permohonan adendum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 diajukan kepada Menteri melalui Sistem OSS disertai
dengan dokumen persyaratan.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Adendum Perluasan Areal Usaha

(1) Permohonan adendum perluasan areal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan telah menjalankan kegiatan pengusahaan paling singkat 5 (lima) tahun. (2) Dalam hal pemegang PB-PTB memohon adendum perluasan areal usaha harus mengajukan permohonan ulang persyaratan dasar.

Persyaratan permohonan perluasan areal usaha PB-PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 terdiri atas: a. laporan hasil evaluasi pelaksanaan PB-PTB berkinerja baik; b. proposal usaha perluasan areal usaha PB-PTB;

c. pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh kepala UPT; d. berita acara pemberian tanda batas perluasan areal usaha yang dimohon dan ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT; e. peta perluasan areal usaha dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan disahkan oleh kepala UPT dan salinan peta digital dengan format shapefile; f. perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. revisi dokumen RPTB yang disahkan oleh Direktur Jenderal; h. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan melampirkan bukti pembayaran pungutan PB-PTB; dan i. bukti pembayaran iuran PB-PTB untuk penambahan luas areal usaha.

Paragraf 3

Tata Cara Permohonan Adendum Pengurangan Areal Usaha

Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 huruf b diajukan berdasarkan: a. usulan dari pemegang PB-PTB; atau b. kebijakan strategis pemerintah.

Permohonan pengurangan areal usaha berdasarkan usulan dari pemegang PB-PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 huruf a disertai dengan dokumen persyaratan: a. laporan hasil evaluasi pelaksanaan PB-PTB berkinerja baik; b. proposal usaha pengurangan areal usaha PB-PTB; c. pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh kepala UPT; d. berita acara pemberian tanda batas pengurangan areal usaha yang dimohon dan ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT; e. peta pengurangan areal usaha dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan disahkan oleh kepala UPT dan salinan peta digital dengan format shapefile; f. revisi RPTB yang disahkan oleh Direktur Jenderal; dan g. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 3 (tiga) tahun terakhir.

(1) Adendum pengurangan areal usaha berdasarkan kebijakan strategis pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 huruf b dilakukan setelah menteri atau pimpinan lembaga yang ditetapkan sebagai pelaksana kebijakan strategis pemerintah mengajukan permohonan kepada Menteri. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pengecekan ke lapangan pada areal usaha PB-PTB yang terdampak.

(3) Dalam melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menugaskan Direktur Jenderal. (4) Dalam melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat membentuk tim dengan melibatkan pemegang PB-PTB yang terdampak.

(1) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (2) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri. (2) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan Menteri untuk memberikan persetujuan pengurangan areal usaha PB-PTB.

(1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2) disampaikan Menteri melalui Sistem OSS. (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan adendum PB-PTB pengurangan areal usaha. (3) Lembaga OSS menyampaikan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemegang PB-PTB terdampak melalui Sistem OSS. (4) Berdasarkan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan surat perintah untuk menyusun: a. revisi peta areal usaha; dan
b. revisi RPTB,
kepada pemegang PB-PTB terdampak. (5) Pembiayaan revisi peta areal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan pemberian tanda batas dibebankan kepada Pemerintah atau pemegang PB- PTB terdampak. (6) Dalam hal pengurangan luas areal PB-PTB sebagai akibat kebijakan strategis pemerintah mengakibatkan realisasi pembangunan pada areal usaha PB-PTB melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam adendum pengurangan areal usaha, kelebihan luas areal usaha yang dibangun tetap diakui.

Terhadap pengurangan areal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, pemegang PB-PTB tidak dapat menuntut pengembalian Iuran PB-PTB yang telah dibayarkan.

Paragraf 4

Tata Cara Permohonan Adendum Perubahan Sebagian Lokasi Areal Usaha

(1) Permohonan perubahan sebagian lokasi areal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan: a. perubahan sebagian lokasi areal usaha tidak menambah atau mengurangi luas areal usaha; b. belum pernah melakukan perubahan areal usaha;

c. Ruang Usaha tersedia dalam Blok Pemanfaatan yang sama; d. belum ada pembangunan sarana dan prasarana wisata; dan/atau e. pengusahaan paling singkat 5 (lima) tahun. (2) Permohonan perubahan sebagian lokasi areal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan: a. laporan hasil evaluasi pelaksanaan PB-PTB berkinerja baik; b. rencana kegiatan usaha perubahan lokasi areal usaha PB-PTB; c. pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh kepala UPT; d. berita acara pemberian tanda batas perubahan areal usaha yang dimohon ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT; e. peta perubahan areal pengusahaan dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan disahkan oleh kepala UPT dan salinan peta digital dengan format shapefile; f. perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. revisi RPTB yang telah disahkan Direktur Jenderal; dan h. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada 3 (tiga) tahun terakhir dengan melampirkan bukti pembayaran pungutan PB-PTB.

Paragraf 5

Pemenuhan Persyaratan Adendum Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

Ketentuan mengenai tata cara pemenuhan persyaratan PB- PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara pemenuhan persyaratan adendum PB-PTB.

Paragraf 6

Penerbitan Adendum Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 sampai dengan Pasal 309 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan adendum PB-PTB.

(1) PJL Angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g dan huruf h dilaksanakan pada kawasan:
a. TN;
b. TWA; dan
c. Tahura. (2) PJL Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan kegiatan: a. eksplorasi; dan b. pemanfaatan. (3) PJL Angin sebagaimana ayat (2) didahului dengan kegiatan Survei Pendahuluan angin dilakukan di kawasan TN, TWA, dan Tahura, kecuali zona inti TN dan blok perlindungan TWA dan Tahura. (4) Eksplorasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Zona Pemanfaatan atau Blok Pemanfaatan yang sudah ditetapkan pada kawasan TN, TWA, dan Tahura, dan belum dibebani Perizinan Berusaha. (5) Kegiatan PJL Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimungkinkan mengambil air dari Sumber Air yang berada dalam areal Perizinan Berusaha untuk keperluan domestik/penunjang sarana dan prasarana. (6) Pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan: a. hanya untuk Air Permukaan; b. paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit minimal; c. hanya untuk keperluan domestik/penunjang sarana dan prasarana PJL Angin; dan d. tidak menutup akses masyarakat untuk memanfaatkan Sumber Air. (7) Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi mata air, air sungai, danau, waduk, rawa, dan sumber Air Permukaan lainnya. (8) Dalam hal kegiatan PJL Angin mengambil air dari Sumber Air yang berada di luar area Perizinan Berusahanya untuk keperluan domestik/penunjang sarana dan prasarana PJL Angin, harus mengajukan permohonan PB-PJLA. (9) PJL Angin dilaksanakan dengan ketentuan: a. usaha berada di KPA yang lokasinya di darat; b. berada pada area yang terbuka dan bukan merupakan jalur lintasan satwa serta bukan habitat tumbuhan yang dilindungi;
c. bukan merupakan habitat alami burung dan/atau satwa terbang lainnya yang endemik, langka dan/atau dilindungi; d. bukan wilayah persinggahan/perlintasan burung migran;

e. tidak terdapat obyek daya tarik wisata di lokasi yang dimohon; f. area yang akan dimanfaatkan memiliki tingkat kelerengan kurang dari 15 % (lima belas persen); g. terdapat akses jalan ke lokasi area yang dimohon; h. bahan bangunan tidak diambil dari dalam kawasan;
i. tidak menutup atau menghilangkan jalur lintas tradisional masyarakat; j. apabila ditemui satu atau sekelompok vegetasi endemik atau yang dilindungi, agar ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat; k. tidak diperbolehkan memasukkan atau introduksi vegetasi asal luar baik secara langsung maupun tidak langsung ke kawasan untuk keperluan apapun; l. pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung di dalam KPA dilakukan dengan dengan prinsip penggunaan ruang yang minimal dan efisien; m. tidak membawa keluar material yang berasal dari dalam kawasan kecuali atas persetujuan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan n. pembangunan sarana PJL angin dilakukan di bawah pengawasan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

(1) Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi ketersediaan sumber daya angin untuk menentukan kelayakan pembangunan pembangkit listrik tenaga angin. (2) Pemanfaatan angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat (2) huruf b merupakan tindak lanjut tahap Eksplorasi yang dilaksanakan untuk kegiatan operasi produksi listrik. (3) Survei Pendahuluan angin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 350 ayat (3) merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui lokasi yang sesuai untuk kegiatan Eksplorasi angin dengan tanpa melakukan pembangunan infrastruktur berupa: a. kondisi topografi; b. tutupan lahan;
c. kondisi tanah; d. kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar; dan e. keanekaragaman hayati.

Bagian Kedua Survei Pendahuluan Angin

(1) Survei Pendahuluan angin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 351 ayat (3) dilakukan setelah mendapat Simaksi.

(2) Pengajuan Simaksi untuk kegiatan Survei Pendahuluan angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau nonelektronik. (3) Survei Pendahuluan dan pengambilan sampel Survei Pendahuluan dikenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Simaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Simaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohon oleh: a. badan usaha; b. pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; c. lembaga penelitian; atau d. perguruan tinggi. (3) Permohonan Simaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dengan melampirkan: a. proposal Survei Pendahuluan angin; b. peta rencana areal kegiatan survei pendahuluan angin dengan skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) disertai salinan peta digital dengan format shapefile; dan c. surat pernyataan komitmen Survei Pendahuluan angin untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan. (4) Dalam hal Survei Pendahuluan angin menggunakan peralatan yang memerlukan izin khusus, permohonan Simaksi melampirkan juga surat izin dari instansi berwenang. (5) Simaksi untuk kegiatan Survei Pendahuluan angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan komitmen Survei Pendahuluan angin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan permohonan Simaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat (3), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan dengan kewenangan melakukan verifikasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan diterima. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan permohonan; dan b. penelaahan teknis termasuk penelaahan rencana kegiatan dan peta.

(3) Dalam proses verifikasi dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mempresentasikan proposal survei pendahuluan angin kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan dengan kewenangan. (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. memenuhi kelengkapan dan kesesuaian; atau b. tidak memenuhi kelengkapan dan/atau kesesuaian.

(1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi kelengkapan
dan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (4) huruf a, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari menerbitkan Simaksi. (2) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi kelengkapan dan/atau kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (4) huruf b, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari menyampaikan penolakan permohonan Simaksi kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan. (3) Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan Simaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Simaksi diterbitkan. (4) Pemohon permohonan Simaksi yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan baru kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

(1) Simaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali. (2) Jangka waktu setiap perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Permohonan perpanjangan diajukan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling lambat 15 (lima belas) Hari sebelum jangka waktu Simaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir. (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan dokumen persyaratan paling sedikit terdiri atas: a. laporan hasil kegiatan Survei Pendahuluan angin sebelumnya;
b. proposal Survei Pendahuluan angin perpanjangan;

c. peta rencana areal kegiatan survei pendahuluan angin dengan skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) disertai salinan peta digital dengan format shapefile; dan d. surat pernyataan komitmen Survei Pendahuluan angin untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tata cara permohonan Simaksi untuk kegiatan Survei Pendahuluan angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 sampai dengan Pasal 356 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara perpanjangan Simaksi untuk kegiatan Survei Pendahuluan angin.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin Tahap Eksplorasi

Paragraf 1

Umum

(1) PJL Angin tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat (2) huruf a dilakukan dengan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS. (2) PJL Angin tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan PB-PJL Angin tahap eksplorasi. (3) PB-PJL Angin tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha yang bergerak di bidang angin dan telah memiliki NIB dan persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
(4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. perseroan terbatas; atau
d. koperasi.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin Tahap Eksplorasi

(1) Permohonan PB-PJL Angin tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 ayat (3) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui sistem OSS dengan dilengkapi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Persetujuan Prinsip; b. dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PL;

c. berita acara pemberian tanda batas areal dan peta tanda batas areal yang dimohon; d. peta usulan areal PB-PJL Angin tahap eksplorasi yang dimohon dan salinan peta digital dengan format shapefile; e. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan salinan digital; f. dokumen RKE-PJL Angin; dan g. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJL Angin tahap eksplorasi atau retribusi PB-PJL Angin tahap eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Berita acara pemberian tanda batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat (2) huruf c merupakan hasil pemberian tanda batas areal yang dimohon.
(2) Pemberian tanda batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemohon bersama kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (3) Hasil pemberian tanda batas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemberian tanda batas yang dilengkapi dengan salinan cetak dan salinan digital peta tanda batas areal Eksplorasi dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu). (4) Berita acara pemberian tanda batas areal dan peta tanda batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (5) Pembiayaan pemberian tanda batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemohon. (6) Pedoman pemberian tanda batas areal yang dimohon dan berita acara pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Peta usulan areal PB-PJL Angin tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat (2) huruf d merupakan peta areal dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu).

(2) Peta usulan areal PB-PJL Angin tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan dengan dilampiri salinan peta digital dengan format shapefile.

(1) Dokumen RKE-PJL Angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat (2) huruf f paling sedikit memuat: a. tahapan dan tata waktu kegiatan Eksplorasi; b. rencana pembangunan sarana dan prasarana; c. rencana kegiatan pengamanan dan perlindungan kawasan; d. rencana kegiatan pengelolaan limbah sesuai dengan dokumen PL; dan e. rencana kegiatan konservasi keanekaragaman hayati.
(2) Penyusunan RKE-PJL Angin harus dikonsultasikan dan dibahas dengan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (3) RKE-PJL Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dokumen RKE-PJL Angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 disahkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melalui permohonan dengan dilampiri persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Persetujuan Prinsip; b. konsep RKE-PJL Angin; c. peta usulan areal Eksplorasi angin dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile; d. berita acara pemberian tanda batas areal dilampiri peta tanda batas areal yang dimohon; e. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan salinan digital; dan f. PL dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Berdasarkan permohonan pengesahan dokumen
RKE-PJL Angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363,
Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan penilaian terhadap RKE-PJL Angin. (2) Penilaian RKE-PJL Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelaahan hukum dan teknis.

(3) Dalam melakukan penilaian RKE-PJL Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dapat melibatkan UPT, UPTD, dinas provinsi terkait, dinas kabupaten/kota terkait, pihak terkait, dan/atau pemohon pengesahan RKE-PJL Angin. (4) Dalam hal diperlukan untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dapat melakukan pengecekan lapangan dan/atau pembahasan. (5) Penilaian RKE-PJL Angin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterima permohonan pengesahan RKE-PJL Angin.

(1) Berdasarkan hasil penilaian dan/atau pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, apabila terdapat ketidaksesuaian dokumen dan/atau perbaikan konsep RKE-PJL Angin, permohonan dikembalikan kepada pemohon. (2) Pengembalian berupa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya pengembalian permohonan. (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, permohonan pengesahan RKE-PJL Angin dinyatakan batal. (4) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan penilaian terhadap dokumen yang telah dilengkapi dan/atau konsep RKE-PJL Angin yang telah diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak diterimanya perbaikan permohonan. (5) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan pengesahan RKE-PJL Angin yang telah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

(1) Dalam hal RKE-PJL Angin sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan/atau kebutuhan, pemegang PB-PJL Angin dapat mengajukan revisi RKE-PJL Angin kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan RKE-PJL Angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 sampai dengan Pasal 365 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengesahan revisi RKE-PJL Angin.

(1) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat (2) huruf g merupakan bukti pembayaran: a. Iuran PB-PJL Angin tahap Eksplorasi di TN atau TWA; atau b. retribusi PB-PJL Angin tahap Eksplorasi di Tahura. (2) Pemohon PB-PJL Angin tahap Eksplorasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f harus melakukan pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJL Angin tahap Eksplorasi dengan ketentuan: a. berdasarkan surat perintah pembayaran Iuran
PB-PJL Angin tahap Eksplorasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, pemohon melakukan pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJL Angin tahap Eksplorasi paling lambat 24 (dua puluh empat) Hari setelah diterimanya surat perintah pembayaran Iuran PB- PJL Angin tahap Eksplorasi; dan b. bukti pelunasan PNBP berupa Iuran PB-PJL Angin tahap Eksplorasi dianggap sah jika kode pembayaran yang tercantum pada bukti PNBP berupa bukti transfer atau bukti setor melalui bank sesuai dengan kode pembayaran yang terdapat pada aplikasi sistem informasi PNBP. (3) Retribusi PB-PJL Angin tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (4) Dalam hal Iuran PB-PJL Angin tahap Eksplorasi atau retribusi PB-PJL Angin tahap Eksplorasi telah dibayarkan dan kemudian permohonan PB-PJL Angin ditolak, pengembalian Iuran PB-PJL Angin tahap Eksplorasi atau retribusi PB-PJL Angin tahap Eksplorasi kepada pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal belum ada ketentuan yang mengatur mengenai jenis dan tarif PNBP berupa iuran PB-PJL Angin tahap Eksplorasi atau retribusi PB-PJL Angin tahap Eksplorasi, Pelaku Usaha mencantumkan komitmen kesanggupan untuk melakukan pembayaran PNBP berupa iuran PB- PJL Angin tahap Eksplorasi atau retribusi PB-PJL Angin tahap Eksplorasi, dan dituangkan dalam bentuk pakta integritas

Paragraf 3

Pemenuhan Dokumen Persyaratan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin Tahap Eksplorasi

(1) Pemohon PB-PJL Angin tahap eksplorasi yang telah menyelesaikan kelengkapan dokumen persyaratan harus menyampaikan pemenuhan persyaratan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS.

(2) Penyampaian pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Persetujuan Prinsip diterbitkan. (3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan melalui Sistem OSS dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Persetujuan Prinsip batal. (4) Berdasarkan pemenuhan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ke Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem OSS meneruskan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan verifikasi teknis.

Paragraf 4

Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin Tahap Eksplorasi

(1) Berdasarkan pemenuhan persyaratan melalui Sistem OSS kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
368, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi teknis. (2) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi teknis paling lama 14 (empat belas) Hari terhadap permohonan dan persyaratan sejak diterimanya pemenuhan persyaratan.

(1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 369 ayat (1) berupa: a. persetujuan, jika hasil verifikasi teknis telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian; b. perbaikan, jika hasil verifikasi teknis tidak memenuhi kelengkapan dan/atau tidak memenuhi kesesuaian; atau c. penolakan, jika: 1. pemohon melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 2. kawasan yang dimohon ditetapkan sebagai kebijakan strategis pemerintah. (2) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan hasil verifikasi teknis melalui Sistem OSS. (3) Apabila notifikasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan kepada sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan untuk tahap persetujuan permohonan PB-PJL Angin tahap eksplorasi.

(4) Apabila notifikasi berupa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan kepada pemohon. (5) Apabila notifikasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan kepada sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan untuk proses penolakan permohonan PB-PJL Angin tahap eksplorasi. (6) Pemohon menyampaikan perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak notifikasi perbaikan diterima. (7) Dalam hal jangka waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan pemohon belum menyampaikan perbaikan persyaratan, permohonan dinyatakan batal.

(1) Berdasarkan hasil verifikasi teknis berupa persetujuan atau penolakan, sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan melakukan telaah hukum terhadap permohonan PB-PJL Angin tahap eksplorasi. (2) Hasil telaah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

(1) Berdasarkan hasil telaah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan PB-PJL Angin tahap eksplorasi. (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS.

Berdasarkan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Lembaga OSS atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan: a. menerbitkan PB-PJL Angin tahap eksplorasi; atau b. menyampaikan penolakan permohonan PB-PJL Angin tahap eksplorasi.

(1) Dalam hal Lembaga OSS telah menerbitkan PB-PJL Angin tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 huruf a, pemegang PB-PJL Angin tahap eksplorasi dapat langsung menjalankan kegiatan usaha. (2) Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan, pemegang PB-PJL Angin harus melakukan kegiatan pembangunan di lapangan. (3) Dalam hal Lembaga OSS menolak permohonan PB-PJL Angin tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b, pemohon dapat mengajukan permohonan baru melalui Sistem OSS.

Bagian Keempat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin Tahap Pemanfaatan

Paragraf 1

Umum

(1) PJL Angin tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat (2) huruf b dilakukan dengan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS. (2) PJL Angin tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan PB-PJL Angin tahap pemanfaatan. (3) PB-PJL Angin tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha yang bergerak di bidang angin dan telah memiliki NIB dan persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. perseroan terbatas; atau
d. koperasi.

(1) PJL Angin tahap pemanfaatan pada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ditujukan untuk penyediaan tenaga listrik dengan kapasitas terpasang maksimum 50 (lima puluh) megawatt selama masa Perizinan Berusaha. (2) PJL Angin tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kegiatan pembangkitan tenaga listrik.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin Tahap Pemanfaatan

(1) Permohonan PB-PJL Angin tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (3) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui

Sistem OSS dengan dilengkapi persyaratan. (2) Persyaratan permohonan PB-PJL Angin tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Persetujuan Prinsip; b. salinan IUPTL; c. dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. berita acara pemberian tanda batas areal dan peta tanda batas areal yang dimohon; e. peta usulan AKU Angin yang dimohon dan dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile; f. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan salinan digital;
g. dokumen RP-PJL Angin; h. hasil Studi Kelayakan Angin; dan i. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJL Angin tahap pemanfaatan atau retribusi PB-PJL Angin tahap pemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau komitmen kesanggupan untuk melakukan pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJL Angin atau retribusi PB-PJL Angin, dan dituangkan dalam bentuk pakta integritas.

(1) Berita acara pemberian tanda batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) huruf d merupakan hasil pemberian tanda batas areal yang dimohon. (2) Pemberian tanda batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemohon bersama kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (3) Hasil pemberian tanda batas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemberian tanda batas yang dilengkapi dengan salinan cetak dan salinan digital peta tanda batas areal eksplorasi dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu). (4) Berita acara pemberian tanda batas areal dan peta tanda batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (5) Pembiayaan pemberian tanda batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pihak pemohon. (6) Pedoman pemberian tanda batas areal yang dimohon dan berita acara pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Peta usulan AKU Angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) huruf e merupakan peta areal dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu). (2) Peta usulan AKU Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile.

(1) RP-PJL Angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) huruf g paling sedikit memuat: a. kegiatan pemanfaatan; b. pembangunan sarana dan prasarana; c. konservasi keanekaragaman hayati; d. pengelolaan limbah sesuai dengan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. pengamanan dan perlindungan di dalam dan sekitar areal kerja; f. pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat; dan g. areal kerja yang dikembalikan. (2) Penyusunan RP-PJL Angin harus dikonsultasikan dan dibahas dengan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (3) RP-PJL Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dokumen RP-PJL Angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 disahkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melalui permohonan dengan dilampiri persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Persetujuan Prinsip; b. konsep RP-PJL Angin 5 (lima) tahunan pertama; c. peta usulan AKU Angin dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile; d. salinan IUPTL;
e. berita acara pemberian tanda batas areal dilampiri peta tanda batas areal yang dimohon; f. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan salinan digital;
g. hasil Studi Kelayakan Angin dan laporan hasil eksplorasi; dan

h. PL dan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Berdasarkan permohonan pengesahan dokumen
RP-PJL Angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381
ayat (1), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan penilaian terhadap RP-PJL Angin. (2) Penilaian RP-PJL Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelaahan hukum dan teknis. (3) Dalam melakukan penilaian RP-PJL Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dapat melibatkan UPT, UPTD, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, pihak terkait, dan/atau pemohon pengesahan RP-PJL Angin. (4) Dalam hal diperlukan untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dapat melakukan pengecekan lapangan. (5) Penilaian RP-PJL Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterima permohonan pengesahan RP-PJL Angin.

(1) Berdasarkan hasil penilaian dan/atau pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, apabila terdapat ketidaksesuaian dokumen dan/atau perbaikan konsep RP-PJL Angin, permohonan dikembalikan kepada pemohon.
(2) Pengembalian berupa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya pengembalian permohonan. (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, permohonan pengesahan RP-PJL Angin dinyatakan batal. (4) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan penilaian terhadap dokumen yang telah dilengkapi dan/atau konsep RP-PJL Angin yang telah diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya perbaikan permohonan. (5) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan pengesahan RP-PJL Angin yang telah dilakukan penilaian dan/atau pengecekan sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

(1) Dalam hal RP-PJL Angin sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan/atau kebutuhan akan PJL Angin, pemegang PB-PJL Angin dapat mengajukan revisi RP-PJL Angin kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan, penilaian, dan pengesahan RP-PJL Angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 sampai dengan Pasal 383 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara pengesahan revisi RP-PJL Angin.

(1) Bukti pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) huruf i merupakan bukti pembayaran: a. Iuran PB-PJL Angin tahap pemanfaatan di TN atau TWA; atau b. retribusi PB-PJL Angin tahap pemanfaatan di Tahura. (2) Pemohon PB-PJL Angin tahap pemanfaatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h harus melakukan pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJL Angin tahap pemanfaatan dengan ketentuan: a. berdasarkan surat perintah pembayaran Iuran
PB-PJL Angin tahap pemanfaatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, pemohon melakukan pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJL Angin tahap pemanfaatan paling lambat 24 (dua puluh empat) Hari setelah diterimanya surat perintah pembayaran Iuran PB-PJL Angin tahap pemanfaatan; dan b. bukti pelunasan PNBP berupa Iuran PB-PJL Angin tahap pemanfaatan dianggap sah jika kode pembayaran yang tercantum pada bukti PNBP berupa bukti transfer atau bukti setor melalui bank sesuai dengan kode pembayaran yang terdapat pada aplikasi sistem informasi PNBP. (3) Retribusi PB-PJL Angin tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal Iuran PB-PJL Angin tahap pemanfaatan atau retribusi PB-PJL Angin tahap pemanfaatan telah dibayarkan dan kemudian permohonan PB-PJL Angin ditolak, pengembalian PNBP berupa Iuran PB-PJL Angin tahap pemanfaatan atau retribusi PB-PJL Angin tahap pemanfaatan kepada pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal belum ada ketentuan yang mengatur mengenai jenis dan tarif PNBP berupa iuran PB-PJL Angin tahap pemanfaatan atau retribusi PB-PJL Angin tahap pemanfaatan, Pelaku Usaha mencantumkan komitmen kesanggupan untuk melakukan pembayaran PNBP berupa iuran PB-PJL Angin tahap pemanfaatan atau retribusi PB-PJL Angin tahap pemanfaatan, dan dituangkan dalam bentuk pakta integritas.

Paragraf 3

Pemenuhan Dokumen Persyaratan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin Tahap Pemanfaatan

(1) Pemohon PB-PJL Angin tahap pemanfaatan yang telah menyelesaikan kelengkapan dokumen persyaratan harus menyampaikan pemenuhan persyaratan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS. (2) Penyampaian pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Persetujuan Prinsip PJL Angin tahap pemanfaatan diterbitkan. (3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan melalui Sistem OSS dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Persetujuan Prinsip dibatalkan. (4) Berdasarkan pemenuhan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ke Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS meneruskan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan verifikasi teknis.

Paragraf 4

Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin Tahap Pemanfaatan

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PJL Angin tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 sampai dengan Pasal 374 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan PB-PJL Angin tahap pemanfaatan.

(1) Dalam hal Lembaga OSS telah menerbitkan PB-PJL Angin tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 389, pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan dapat langsung menjalankan kegiatan usaha. (2) Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak PB-PJL Angin tahap pemanfaatan diterbitkan, pemegang PB-PJL Angin harus melakukan kegiatan pembangunan di lapangan.

(3) Dalam hal Lembaga OSS menolak permohonan PB-PJL Angin tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Bagian Kelima Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Administratif Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin Tahap Eksplorasi

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin Angin Tahap Eksplorasi

Pemegang PB-PJL Angin tahap eksplorasi berhak: a. melakukan kegiatan dan memanfaatkan hasil kegiatan usaha;
b. menggunakan data dan informasi dari UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan setempat terkait potensi keanekaragaman hayati untuk mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan pelestarian alam dengan seizin kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan c. mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Direktur Jenderal, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan.

(1) Pemegang PB-PJL Angin tahap eksplorasi wajib: a. menyelenggarakan PB-PJL Angin tahap eksplorasi dengan menerapkan kaidah konservasi, kelestarian sumber daya alam hayati, konservasi tanah dan air sesuai dengan PL dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
b. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan tahunan yang disahkan Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangan yang merupakan penjabaran per tahun dari RKE-PJL Angin; c. melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan dan potensinya bersama UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangan pada dan di sekitar AKE Angin; d. tidak melakukan penebangan pohon dan apabila terpaksa melakukan penebangan pohon harus mengganti pohon yang ditebang, dengan perbandingan 1:100 (satu berbanding seratus) anakan pohon jenis lokal atau endemik untuk ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau

kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangan, dan dipelihara sampai umur 5 (lima) tahun dan/atau akhir Perizinan Berusaha; e. memelihara aset negara bagi pemegang Perizinan Berusaha yang memanfaatkan infrastruktur milik negara; f. memiliki sumber daya manusia dan menggunakan tenaga ahli di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
g. mendukung pemangku kawasan dalam pengelolaan kawasan dan kegiatan konservasi alam lainnya;
h. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan: 1. perlindungan dan pengamanan di dalam dan sekitar AKE Angin;
2. pelestarian keanekaragaman hayati;
3. pengelolaan limbah; dan 4. kegiatan lain yang mendukung pengelolaan bidang konservasi; i. melakukan pemulihan ekosistem setelah kegiatan eksplorasi selesai dilaksanakan sebelum Perizinan Berusaha berakhir dan tidak melanjutkan ke tahap pemanfaatan; j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan PB-PJL Angin tahap eksplorasi berupa laporan hasil pemanfaatan kawasan termasuk data lainnya secara berkala berupa laporan semester I dan laporan tahunan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan dengan tembusan: 1. Direktur Jenderal; dan 2. kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangan; k. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala dengan UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangan;
l. memiliki pas masuk kawasan pelestarian alam termasuk bagi karyawan dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangan; dan m. melaksanakan ketentuan sebagaimana termuat dalam dokumen PL. (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Perizinan Berusaha harus menyelesaikan konflik sosial atau tenurial secara persuasif.

Paragraf 2

Larangan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin Tahap Eksplorasi

Pemegang PB-PJL Angin tahap eksplorasi dilarang: a. menjadikan AKE PB-PJL Angin sebagai hak kepemilikan

atau penguasaan hak atas tanah; b. mengalihkan PB-PJL Angin kepada pihak lain;
c. menjadikan PB-PJL Angin sebagai jaminan atau agunan; d. melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lain tanpa persetujuan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan e. membangun sarana dan prasarana di luar areal usaha pada PB-PJL Angin.

Paragraf 3

Sanksi Administratif Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin Tahap Eksplorasi

(1) Setiap pemegang PB-PJL Angin tahap eksplorasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, dan huruf m dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal pemegang PB-PJL Angin tahap eksplorasi tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang PB-PJL Angin tahap eksplorasi dikenai sanksi administratif berupa: a. pembekuan Perizinan Berusaha bagi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf k; dan/atau b. pengenaan paksaan pemerintah bagi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (1) huruf i dan huruf m.

Setiap pemegang PB-PJL Angin tahap eksplorasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (1) huruf b dan huruf j dikenai sanksi administratif berupa denda.

Setiap pemegang PB-PJL Angin tahap eksplorasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (1) huruf l dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Setiap pemegang PB-PJL Angin tahap eksplorasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PB-PJL Angin tahap eksplorasi.

Bagian Keenam Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Administratif Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin Tahap Pemanfaatan

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin Tahap Pemanfaatan

Pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan berhak: a. melakukan kegiatan dan memanfaatkan hasil kegiatan usaha;
b. menggunakan data dan informasi dari UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan setempat terkait potensi keanekaragaman hayati untuk mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan pelestarian alam dengan seizin kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan c. mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, kepala Dinas Kabupaten/Kota, kepala UPT, atau kepala UPTD sesuai dengan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan.

(1) Pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan wajib: a. menyelenggarakan PJL Angin tahap pemanfaatan dengan menerapkan kaidah konservasi, kelestarian sumber daya alam hayati, konservasi tanah dan air sesuai dengan PL dan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
b. menyusun dan menyampaikan RP-PJL Angin tahap pemanfaatan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan dalam masa pemanfaatan setiap 5 (lima) tahunan kedua dan berikutnya; c. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan tahunan yang disahkan Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan yang merupakan penjabaran per tahun dari RP-PJL Angin tahap pemanfaatan;
d. membayar PNBP berupa Pungutan PB-PJL Angin tahap pemanfaatan atau retribusi PB-PJL Angin setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan dan potensinya bersama UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota setempat
sesuai dengan kewenangan pada dan di sekitar AKU Angin; f. tidak melakukan penebangan pohon dan apabila terpaksa melakukan penebangan pohon harus mengganti pohon yang ditebang tersebut dengan

perbandingan 1:100 (satu berbanding seratus) anakan pohon jenis lokal atau endemik untuk ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota

sesuai dengan kewenangannya dan dipelihara sampai umur 5 (lima) tahun dan/atau akhir perizinan berusaha; g. melaksanakan penanaman dan pemeliharaan sampai berumur 5 (lima) tahun pada lokasi AKU Angin yang sudah tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. memelihara aset negara bagi pemegang perizinan berusaha yang memanfaatkan infrastruktur milik negara; i. memiliki sumber daya manusia dan menggunakan tenaga ahli di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; j. mendukung pemangku kawasan dalam pengelolaan kawasan dan kegiatan konservasi alam lainnya;
k. melaksanakan pemulihan ekosistem pada AKU Angin yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu perizinan berusaha; l. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan: 1. pemberdayaan masyarakat di sekitar AKU Angin; 2. perlindungan dan pengamanan di dalam dan sekitar AKU Angin;
3. pelestarian keanekaragaman hayati;
4. pengelolaan limbah; dan 5. kegiatan lain yang mendukung pengelolaan bidang konservasi; m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan PB-PJL Angin tahap pemanfaatan secara berkala berupa laporan semester I dan laporan tahunan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan dengan tembusan: 1. Direktur Jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan 2. kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; n. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala dengan UPT, UPTD, Dinas Provinsi,
atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; o. memiliki pas masuk kawasan pelestarian alam termasuk bagi karyawan dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; p. melaksanakan ketentuan sebagaimana termuat dalam dokumen PL;
q. memelihara aset kegiatan sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha; dan

r. memelihara tanda batas yang telah dipasang di lapangan dan melakukan pengecekan ulang batas AKU Angin paling sedikit 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun dengan berkoordinasi dengan UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk memastikan tanda batas tidak berubah. (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Perizinan Berusaha harus menyelesaikan konflik sosial atau tenurial secara persuasif.

Paragraf 2

Larangan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin Tahap Pemanfaatan

Pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan dilarang: a. menjadikan AKU PB-PJL Angin sebagai hak kepemilikan dan/atau penguasaan hak atas tanah;
b. mengalihkan PB-PJL Angin kepada pihak lain; c. menjadikan PB-PJL Angin sebagai jaminan atau agunan; dan d. membangun sarana dan prasarana di luar areal usaha pada PB-PJL Angin.

Paragraf 3

Sanksi Administratif Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin Tahap Pemanfaatan

(1) Setiap pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf n, huruf p, dan huruf q dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan dikenai sanksi administratif berupa: a. pembekuan Perizinan Berusaha bagi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, dan huruf n; dan/atau b. paksaan pemerintah bagi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (1) huruf d, huruf g, huruf k, huruf p, dan huruf q.

Setiap pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf m dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.

Setiap pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 ayat (1) huruf o dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(1) Setiap pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 ayat (1) huruf r dikenai sanksi administratif berupa paksaan pemerintah. (2) Dalam hal pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha.

Setiap pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PB-PJL Angin tahap pemanfaatan.

Bagian Ketujuh Penyusunan Rencana Kegiatan dan Laporan Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin

Dalam menjalankan PB-PJL Angin, pemegang PB-PJL Angin harus menyusun: a. rencana kegiatan tahunan PB-PJL Angin tahap Eksplorasi atau rencana kegiatan tahunan PB-PJL Angin tahap Pemanfaatan; dan b. RP-PJL Angin tahap Pemanfaatan pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya.

(1) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 huruf a meliputi: a. rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode RKE-PJL Angin atau periode RP-PJL Angin 5 (lima) tahunan pertama; b. rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode RP-PJL Angin 5 (lima) tahunan kedua dan seterusnya; dan

c. rencana kegiatan tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya. (2) Rencana kegiatan tahunan tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibahas dan dinilai oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan disampaikan oleh pemegang PB-PJL Angin kepada Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah PB-PJL Angin tahap eksplorasi atau PB-PJL Angin tahap Pemanfaatan terbit. (3) Rencana kegiatan tahunan tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. rencana kegiatan eksplorasi atau rencana pengusahaan tahun berjalan; c. rencana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana; d. rencana kegiatan konservasi keanekaragaman hayati; e. rencana kegiatan pengelolaan limbah sesuai dengan PL; f. rencana kegiatan pengamanan dan perlindungan kawasan pelestarian alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. rencana kegiatan kelola sosial dan pemberdayaan masyarakat; dan (4) Areal kerja yang dikembalikan khusus untuk Pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan. Rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode RP-PJL Angin 5 (lima) tahunan kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibahas dan dinilai oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan disampaikan oleh pemegang PB-PJL Angin kepada Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah RP-PJL Angin 5 (lima) tahunan kedua dan seterusnya disahkan. (5) Rencana kegiatan tahunan PB-PJL Angin untuk tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibahas dan dinilai oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan disampaikan oleh pemegang PB-PJL Angin kepada Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kegiatan tahunan tahun berjalan berakhir atau tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

(6) Rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode RP-PJL Angin 5 (lima) tahunan kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Rencana kegiatan tahunan PB-PJL Angin untuk tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat: a. substansi kegiatan yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. realisasi pelaksanaan rencana kegiatan tahunan
tahun sebelumnya. (7) Periode atau jangka waktu rencana kegiatan tahunan PB- PJL Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. (8) Penyusunan rencana kegiatan tahunan PB-PJL Angin disusun sesuai format sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Rencana kegiatan tahunan PB-PJL Angin disusun oleh pemegang PB-PJL Angin dan disampaikan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan penilaian. (2) Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya dokumen rencana kegiatan tahunan PB-PJL Angin. (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa: a. telah sesuai, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan menandatangani lembar pengesahan dan menyampaikan kepada pemegang PB-PJL Angin untuk disampaikan kepada Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk disahkan; atau b. belum sesuai, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan menyampaikan kepada pemegang PB-PJL Angin untuk memperbaiki dan menyerahkannya kembali kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan untuk dilakukan penilaian kembali.

(1) RP-PJL Angin tahap Pemanfaatan pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 huruf b dibahas dan dinilai oleh Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.

(2) Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya dokumen RP-PJL Angin tahap pemanfaatan periode (lima) tahun kedua dan seterusnya. (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal RP-PJL Angin tahap pemanfataan periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya: a. telah sesuai, Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menandatangani lembar pengesahan sesuai dengan kewenangan dan menyampaikan kepada pemegang PB-PJL Angin; atau b. belum sesuai, Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan kepada pemegang PB- PJL Angin untuk memperbaiki dan menyerahkan kembali hasil perbaikan kepada Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan penilaian kembali. (4) RP-PJL Angin tahap pemanfaatan yang telah dinilai dan ditandatangani oleh Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan disampaikan kepada pemegang RP-PJL Angin tahap pemanfaatan, selanjutnya pemegang RP-PJL Angin tahap pemanfaatan menyampaikan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
paling lambat 4 (empat) bulan sebelum RP-PJL Angin tahap pemanfaatan sebelumnya berakhir atau tanggal 31 Agustus untuk disahkan. (5) RP-PJL Angin tahap Pemanfaatan pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. substansi kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada periode (lima) tahunan berikutnya; dan b. realisasi pelaksanaan RP-PJL Angin periode sebelumnya.
(6) Penyusunan RP-PJL Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dan dibahas dengan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (7) Periode atau jangka waktu RP-PJL Angin tahap pemanfaatan pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya mengikuti tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. (8) Penyusunan RP-PJL Angin disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Penyusunan Laporan Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin

(1) Laporan kegiatan PB-PJL Angin terdiri atas: a. laporan semester I; dan
b. laporan tahunan. (2) Laporan kegiatan PB-PJL Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pencapaian berdasarkan rencana dan target kegiatan dalam rencana kegiatan tahunan PB-PJL Angin yang telah disahkan; b. permasalahan atau kendala dan upaya tindak lanjut; c. data tenaga kerja;
d. data penambahan atau pengurangan nilai investasi; dan e. data kecelakaan kerja, jika ada. (3) Selain memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PB PJL-Angin tahap pemanfaatan juga memuat data realisasi produksi listrik dan data realisasi pembayaran PNBP. (4) Laporan semester I dan format laporan tahunan kegiatan PB-PJL Angin disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Periode atau jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) untuk: a. laporan semester I, dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni; dan b. laporan tahunan, dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan paling lambat: a. tanggal 31 Juli tahun berjalan, untuk laporan semester I; dan b. tanggal 31 Januari tahun berikutnya, untuk laporan tahunan.

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan pencermatan sebagai bahan pengawasan dan evaluasi. (2) Dalam hal tertentu Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dapat membentuk tim untuk menindaklanjuti.

Bagian Kedelapan Jangka Waktu dan Berakhirnya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin

(1) Jangka waktu PB-PJL Angin tahap Eksplorasi diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan.

(1) Jangka waktu PB-PJL Angin tahap Pemanfaatan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun setiap kali perpanjangan.

(1) PB-PJL Angin berakhir dalam hal: a. jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi; b. dicabut; c. dikembalikan secara sukarela. d. badan usaha dinyatakan bubar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau e. badan usaha dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (2) Berakhirnya PB-PJL Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Berakhirnya PB-PJL Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemegang PB-PJL Angin untuk: a. melunasi kewajiban pembayaran PNBP;
b. melaksanakan pemulihan ekosistem; dan c. melaksanakan kewajiban lainnya yang belum dipenuhi. (4) Dalam hal PB-PJL Angin telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, sarana dan fasilitas pemanfaatan jasa lingkungan angin yang tidak bergerak dilakukan proses pengalihan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kajian rencana pemulihan ekosistem.

(1) Kepastian kelanjutan kegiatan eksplorasi ke tahap pemanfaatan harus disampaikan oleh pemegang PB-PJL Angin tahap eksplorasi kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum PB-PJL Angin tahap eksplorasi berakhir.

(2) Kepastian kelanjutan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berdasarkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. (3) Dalam hal kegiatan eksplorasi akan dilanjutkan ke tahap pemanfaatan, permohonan PB-PJL Angin tahap pemanfaatan diajukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah PB-PJL Angin tahap eksplorasi berakhir. (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada pengajuan permohonan PB-PJL Angin tahap pemanfaatan, pemegang PB-PJL Angin tahap eksplorasi sebelumnya harus melakukan pemulihan ekosistem. (5) Pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah tersusunnya kajian rencana pemulihan ekosistem oleh pemegang PB-PJL Angin tahap eksplorasi bersama kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan. (6) Dalam hal kegiatan eksplorasi akan dilanjutkan ke tahap pemanfaatan, pemeliharaan aset hasil pelaksanaan kegiatan eksplorasi menjadi tanggung jawab pemegang PB-PJL Angin tahap eksplorasi sampai ditetapkannya pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan.

Bagian Kesembilan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin

(1) Pembangunan sarana prasarana PJL Angin tahap eksplorasi yang dapat dibangun paling sedikit berupa: a. sarana pengamatan angin;
b. sarana pengendalian kebakaran hutan; dan c. papan informasi. (2) Pembangunan sarana prasarana dalam PJL Angin tahap pemanfaatan yang dibangun paling sedikit berupa:
a. turbin angin; b. sistem kontrol dan monitor; c. sarana pendukung produksi listrik lainnya; d. sarana pengendalian kebakaran hutan;
e. sarana pendukung berupa gudang atau kantor; dan f. papan informasi.
(3) Ketentuan sarana prasarana yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada dokumen PL.

Bagian Kesepuluh Adendum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin

Paragraf 1

Umum

(1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan, pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan dapat mengajukan permohonan

adendum: a. penambahan sarana prasarana di dalam AKU Angin; b. perubahan AKU Angin; atau c. perubahan pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan. (2) Penambahan sarana prasarana pada AKU Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. penambahan turbin angin di dalam AKU Angin; b. penambahan sarana prasarana pembangkitan listrik pada AKU Angin; dan/atau c. penambahan sarana pendukung berupa gudang atau kantor pada AKU Angin. (3) Perubahan AKU Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengurangan atau penambahan luas AKU Angin. (4) Perubahan pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal terjadi perubahan kebijakan pemerintah. (5) Perubahan pemegang PB-PJL Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Permohonan penambahan luas AKU Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal perubahan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas AKU Angin. (7) Permohonan pengurangan luas AKU Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan: a. harus melaksanakan pemulihan ekosistem pada AKU Angin yang sudah tidak dipergunakan; dan b. tidak menuntut pengembalian PNBP yang telah dibayarkan. (8) Penambahan sarana prasarana di dalam AKU Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui perubahan RP-PJL Angin setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (9) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan dengan mekanisme persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui penerbitan adendum PB-PJL Angin tahap pemanfaatan.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Adendum Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin

(1) Permohonan penambahan sarana prasarana dalam AKU Angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 ayat (1) huruf a diajukan oleh pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dengan dilengkapi persyaratan. (2) Permohonan perubahan AKU Angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 ayat (1) huruf b dan perubahan pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 ayat (1) huruf c, diajukan oleh pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota melalui Sistem OSS dengan dilengkapi persyaratan. (3) Dalam hal perubahan AKU Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas AKU Angin maka dilakukan permohonan persyaratan dasar dan perizinan berusaha.

(1) Persyaratan permohonan penambahan sarana prasarana dalam AKU Angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. konsep revisi RP-PJL Angin tahun berjalan;
b. konsep revisi rencana kegiatan tahunan tahun berjalan; c. peta dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang menggambarkan penambahan sarana prasarana dalam AKU Angin; d. kajian teknis penambahan sarana prasarana dalam AKU Angin; e. kajian potensi dampak dan rencana mitigasi dampak penambahan sarana prasarana dalam AKU Angin; dan f. hasil sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah. (2) Persyaratan permohonan perubahan AKU Angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. salinan PB-PJL Angin tahap pemanfaatan; b. kajian teknis perubahan AKU Angin; c. kajian potensi dampak dan rencana mitigasi dampak perubahan AKU Angin; d. pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; e. berita acara pemberian tanda batas perubahan luas AKU yang dimohon dan ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT, UPTD, Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota

sesuai dengan kewenangan dilampiri peta tanda batas perubahan AKU Angin dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) beserta salinan peta digital dengan format shapefile; f. peta perubahan AKU Angin dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dengan dilampiri salinan peta digital dengan format shapefile;

g. revisi RP-PJL Angin tahun berjalan yang telah disahkan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; h. revisi rencana kegiatan tahunan tahun berjalan; i. bukti pembayaran PNBP pungutan PB-PJL Angin atau retribusi PB-PJL Angin terakhir; j. perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJL Angin tahap pemanfaatan atau retribusi PB-PJL Angin tahap pemanfaatan untuk perubahan AKU Angin berupa penambahan. (3) Persyaratan permohonan perubahan pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 416 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. keterangan yang memuat alasan perubahan pemegang PB-PJL Angin yang lama kepada calon pemegang PB-PJL Angin yang baru beserta dokumen pendukung; b. NIB calon pemegang PB-PJL Angin yang baru; c. salinan IUPTL;
d. perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. revisi RP-PJL Angin tahun berjalan yang telah disahkan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan f. pakta integritas dalam bentuk akta notaris berisi paling sedikit: 1. kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban; 2. tidak melaksanakan kegiatan sebelum keluarnya adendum PB-PJL Angin tahap pemanfaatan; 3. melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. melaksanakan pemulihan ekosistem pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin; dan 5. membayar PNBP berupa Pungutan PB-PJL Angin atau retribusi PB-PJL Angin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 3

Pemenuhan Persyaratan Adendum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin Tahap Pemanfaatan

(1) Pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan yang mengajukan permohonan penambahan sarana dan prasarana pada AKU Angin yang telah menyelesaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 418 ayat (1) harus menyampaikan persyaratan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Berdasarkan permohonan penambahan sarana prasarana pada AKU Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan penilaian dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan. (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dapat melibatkan kepala UPT atau kepala UPTD sesuai dengan kewenangan, pihak terkait, dan/atau pemohon.

(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 ayat (2), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan: a. menyetujui permohonan dengan menerbitkan surat persetujuan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; atau b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan disertai alasan. (2) Penerbitan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil penilaian dikeluarkan.

(1) Pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan yang mengajukan permohonan perubahan AKU Angin yang telah menyelesaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 ayat (2) harus menyampaikan persyaratan melalui Sistem OSS. (2) Berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS meneruskan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan untuk dilakukan verifikasi.

(1) Pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan yang mengajukan permohonan perubahan pemegang PB-PJL Angin yang telah menyelesaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 ayat (3) menyampaikan persyaratan melalui Sistem OSS. (2) Berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS meneruskan kepada Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 4

Penerbitan Adendum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin Tahap Pemanfaatan

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PJL Angin tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 sampai dengan Pasal 374 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan adendum PB-PJL Angin tahap pemanfaatan.

Dalam hal permohonan perubahan AKU Angin atau perubahan pemegang PB-PJL Angin ditolak, PB-PJL Angin tahap pemanfaatan yang berjalan tetap berlaku.

(1) Setelah adendum PB-PJL Angin tahap pemanfaatan mengenai perubahan pemegang PB-PJL Angin diterbitkan, hak dan kewajiban pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan lama beralih kepada pemegang PB-PJL Angin tahap pemanfaatan yang baru. (2) Masa berlaku PB-PJL Angin tahap pemanfaatan yang baru setelah perubahan pemegang PB-PJL Angin dihitung sebanyak sisa masa berlaku PB-PJL Angin tahap pemanfaatan sebelumnya.

Bagian Kesebelas Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin

Paragraf 1

Umum

Perpanjangan PB-PJL Angin tahap eksplorasi atau PB-PJL Angin tahap pemanfaatan dilakukan berdasarkan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan melalui Sistem OSS.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin

(1) Perpanjangan PB-PJL Angin tahap eksplorasi atau PB-PJL Angin tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 diajukan dengan ketentuan: a. paling cepat 1 (satu) tahun; dan b. paling lambat 6 (enam) bulan,
sebelum PB-PJL Angin tahap eksplorasi atau PB-PJL Angin tahap pemanfaatan berakhir disertai dengan dokumen persyaratan.

(2) Dokumen persyaratan permohonan perpanjangan PB-PJL Angin tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. RKE-PJL Angin selama 1 (satu) tahun perpanjangan; b. laporan akhir kegiatan PB-PJL Angin tahap eksplorasi; c. hasil evaluasi pemanfaatan kawasan oleh pengelola kawasan; d. dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJL Angin tahap eksplorasi atau retribusi PB-PJL Angin tahap eksplorasi untuk perpanjangan. (3) Dokumen persyaratan permohonan perpanjangan PB-PJL Angin tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. RP-PJL Angin lanjutan; b. bukti pembayaran PNBP berupa Pungutan PB-PJL Angin tahap pemanfaatan atau retribusi PB-PJL Angin tahap pemanfaatan 3 (tiga) tahun terakhir; c. laporan akhir kegiatan usaha PB-PJL Angin tahap pemanfaatan; d. hasil evaluasi pemanfaatan kawasan oleh pengelola kawasan; e. dokumen persetujuan PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJL Angin tahap pemanfaatan atau retribusi PB-PJL Angin tahap pemanfaatan untuk perpanjangan. (4) Dalam hal permohonan perpanjangan diajukan kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menolak proses permohonan perpanjangan.

Paragraf 3

Penyampaian Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin

(1) Pemohon perpanjangan PB-PJL Angin tahap Eksplorasi yang telah menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 ayat (2) harus menyampaikan dokumen persyaratan melalui Sistem OSS. (2) Pemohon perpanjangan PB-PJL Angin tahap pemanfaatan yang telah menyelesaikan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 ayat (3) harus menyampaikan dokumen persyaratan melalui Sistem OSS.

Paragraf 4

Penerbitan Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin

(1) Berdasarkan permohonan perpanjangan PB-PJL Angin tahap eksplorasi dan PB-PJL Angin tahap pemanfaatan

kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi teknis. (2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PJL Angin tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 sampai dengan Pasal 374 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan perpanjangan PB-PJL Angin tahap eksplorasi dan PB-PJL Angin tahap pemanfaatan.

Dalam hal Lembaga OSS telah menerbitkan perpanjangan PB- PJL Angin tahap eksplorasi atau perpanjangan PB-PJL Angin tahap pemanfaatan, pemegang perpanjangan PB-PJL Angin tahap eksplorasi atau pemegang perpanjangan PB-PJL Angin tahap pemanfaatan langsung melanjutkan kegiatan.

(1) PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf i dilaksanakan pada kawasan:
a. TN;
b. TWA; dan
c. Tahura. (2) PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan survei pendahuluan PJL Panas Matahari yang dilakukan di kawasan TN, Tahura, dan TWA, kecuali zona inti dan blok perlindungan Tahura dan TWA. (3) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi potensi panas matahari dan menentukan lokasi yang sesuai untuk PJL Panas Matahari. (4) PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Zona Pemanfaatan TN atau Blok Pemanfaatan Tahura dan TWA yang telah ditetapkan dan belum dibebani Perizinan Berusaha. (5) Kegiatan PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimungkinkan mengambil air dari Sumber Air yang berada dalam areal kegiatan usaha panas matahari untuk keperluan domestik atau penunjang sarana dan prasarana. (6) Pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan: a. hanya untuk Air Permukaan; b. paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit minimal; c. hanya untuk keperluan domestik/penunjang sarana dan prasarana PJL Panas Matahari; dan

d. tidak menutup akses masyarakat untuk memanfaatkan Sumber Air. (7) Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi mata air, air sungai, danau, waduk, rawa, dan sumber Air Permukaan lainnya. (8) Dalam hal mengambil air dari Sumber Air yang berada di luar Areal Kegiatan Usaha panas matahari, harus mengajukan permohonan PB-PJLA.

Bagian Kedua Survei Pendahuluan Panas Matahari

(1) Survei pendahuluan panas matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan Simaksi. (2) Survei pendahuluan panas matahari harus memperhatikan rencana pengelolaan kawasan dan areal perizinan pemanfaatan jasa lingkungan lainnya. (3) Pengajuan Simaksi untuk kegiatan survei pendahuluan panas matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau nonelektronik. (4) Survei pendahuluan dan pengambilan sampel survei pendahuluan dikenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Simaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 432 ayat (1) diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Simaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohon oleh: a. badan usaha; b. pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; c. lembaga penelitian; atau d. perguruan tinggi. (3) Permohonan Simaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dengan disertai: a. proposal survei pendahuluan panas matahari; b. peta area rencana kegiatan survei pendahuluan panas matahari dengan skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile; dan c. surat pernyataan komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal survei pendahuluan panas matahari menggunakan peralatan antara lain berupa drone yang memerlukan izin khusus, permohonan Simaksi melampirkan surat izin dari instansi berwenang.

(5) Simaksi untuk kegiatan survei pendahuluan panas matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan permohonan Simaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (3), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi teknis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan diterima. (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan; dan b. penelaahan teknis, termasuk penelaahan rencana kegiatan dan peta. (3) Dalam proses verifikasi dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mempresentasikan proposal servei pendahuluan panas matahari kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (4) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. memenuhi kelengkapan dan kesesuaian; atau b. tidak memenuhi kelengkapan dan kesesuaian.

(1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 ayat (4) huruf a, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari menerbitkan Simaksi. (2) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi kelengkapan dan kesesuaian Pasal 434 ayat (4) huruf b, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari menyampaikan penolakan permohonan Simaksi kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan. (3) Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan Simaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Simaksi diterbitkan. (4) Pemohon permohonan Simaksi yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan baru kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

(1) Simaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali. (2) Jangka waktu setiap perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Permohonan perpanjangan diajukan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling lambat 15 (lima belas) Hari sebelum jangka waktu Simaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir. (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan persyaratan paling sedikit: a. laporan hasil kegiatan survei pendahuluan panas matahari sebelumnya; b. proposal survei pendahuluan panas matahari perpanjangan; c. peta area rencana kegiatan survei pendahuluan panas matahari dan dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile; dan d. surat pernyataan komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal survei pendahuluan panas matahari perpanjangan menggunakan peralatan antara lain berupa drone yang memerlukan izin khusus, permohonan Simaksi melampirkan surat izin dari instansi berwenang.

Ketentuan tata cara permohonan Simaksi untuk kegiatan survei pendahuluan panas matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 435 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara perpanjangan Simaksi untuk kegiatan survei pendahuluan panas matahari.

Bagian Ketiga Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

Paragraf 1

Umum

(1) PJL Panas Matahari pada TN, TWA, dan Tahura dilaksanakan untuk Pembangkitan Tenaga Listrik. (2) PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS. (3) PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha PJL Panas Matahari. (4) Perizinan Berusaha PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha yang bergerak di bidang panas matahari dan telah memiliki NIB

dan persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. (5) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. perseroan terbatas; atau d. koperasi.

(1) PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 ayat (1) ditujukan untuk Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kapasitas maksimum 25 (dua puluh lima) megawatt. (2) PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. berada pada area yang terbuka dan bukan merupakan jalur lintasan satwa serta bukan habitat tumbuhan yang dilindungi; b. area yang akan dimanfaatkan memiliki tingkat kelerengan kurang dari 15% (lima belas persen); c. dalam hal area yang akan dimanfaatkan berupa savana, luas area yang dapat dimanfaatkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari luas savana di Zona Pemanfaatan/Blok Pemanfaatan; d. dalam hal area yang akan dimanfaatkan berupa danau, luas area yang dapat dimanfaatkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari luas permukaan danau di Zona Pemanfaatan /Blok Pemanfaatan; e. dalam hal ditemui satu atau sekelompok vegetasi endemik atau yang dilindungi, agar ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat untuk kelestarian fungsi setempat dan tidak melakukan penebangan pohon; f. tidak diperbolehkan memasukkan atau introduksi vegetasi asal luar baik secara langsung maupun tidak langsung ke kawasan untuk keperluan apapun; g. bahan bangunan tidak diambil dari dalam kawasan; h. pembangunan sarana prasarana dan fasilitas pendukung di dalam kawasan pelestarian alam dilakukan dengan dengan prinsip penggunaan ruang yang minimal dan efisien; i. dalam hal pembangunan sarana prasarana dan fasilitas pendukung pemanfaatan jasa lingkungan panas matahari terdapat hal yang tidak bisa dihindari dan terjadi penebangan pohon, terhadap pohon yang ditebang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan, dan untuk selanjutnya diserahkan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dengan berita acara serah terima; j. dalam hal terpaksa melakukan penebangan pohon harus mengganti pohon yang ditebang dengan perbandingan 1:100 (satu berbanding seratus) anakan pohon jenis lokal atau endemik untuk ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh kepala

UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan dipelihara sampai dengan umur 5 (lima) tahun dan/atau berakhirnya Perizinan Berusaha; k. tidak menutup atau menghilangkan jalur lintas tradisional masyarakat; l. tidak membawa keluar material yang berasal dari dalam kawasan kecuali atas persetujuan kepala UPT, kepala UPTD kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan m. pembangunan sarana PJL panas matahari dilakukan di bawah pengawasan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

(1) Permohonan PB-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 ayat (4) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS dengan disertai dengan dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan permohonan PB-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Persetujuan Prinsip; b. salinan IUPTL; c. PL dan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. berita acara pemberian tanda batas areal yang ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT atau UPTD dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dilampiri peta tanda batas AKU Panas Matahari yang dimohon; e. peta usulan AKU Panas Matahari dan dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile; f. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan salinan digital; g. RP-PJL Panas Matahari; h. hasil Studi Kelayakan Panas Matahari; dan i. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJL Panas Matahari atau retribusi PB-PJL Panas Matahari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atau komitmen kesanggupan untuk melakukan pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJL Panas Matahari atau retribusi PB-PJL Panas Matahari, dan dituangkan dalam bentuk pakta integritas.

(3) Lokasi yang dimohon untuk PB-PJL Panas Matahari merupakan lokasi yang telah dilakukan Survei Pendahuluan yang dilakukan oleh pemohon PB-PJL Panas Matahari atau pihak lain.

(1) Berita acara pemberian tanda batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (2) huruf d merupakan hasil pemberian tanda batas areal yang dimohon. (2) Pemberian tanda batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemohon bersama kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (3) Hasil pemberian tanda batas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemberian tanda batas yang dilengkapi dengan salinan cetak dan digital peta tanda batas areal yang dimohon dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu). (4) Berita acara pemberian tanda batas areal dan peta tanda batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (5) Pembiayaan pemberian tanda batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pihak pemohon. (6) Pedoman pemberian tanda batas areal yang dimohon dan berita acara pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Peta usulan AKU Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (2) huruf e dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu). (2) Peta usulan AKU Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile.

(1) RP-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (2) huruf g paling sedikit memuat rencana: a. kegiatan pemanfaatan; b. pembangunan sarana prasarana; c. konservasi keanekaragaman hayati; d. pengelolaan limbah sesuai dengan dokumen lingkungan hidup;

e. pengamanan dan perlindungan di dalam dan di sekitar areal kerja; f. pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat; dan
g. areal kerja yang dikembalikan. (2) Penyusunan RP-PJL Panas Matahari harus dikonsultasikan dan dibahas dengan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (3) RP-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dokumen RP-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 disahkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melalui permohonan dengan dilampiri persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Persetujuan Prinsip; b. konsep RP-PJL Panas Matahari 5 (lima) tahunan pertama; c. peta usulan AKU Panas Matahari dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile; d. salinan IUPTL; e. berita acara pemberian tanda batas areal dilampiri peta tanda batas areal yang dimohon; f. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan salinan digital; g. hasil studi kelayakan Panas Matahari; dan h. PL dan/atau dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Berdasarkan permohonan pengesahan dokumen RP-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 ayat (1), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan penilaian terhadap RP-PJL Panas Matahari. (2) Penilaian RP-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelaahan hukum dan teknis. (3) Dalam melakukan penilaian RP-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dapat melibatkan UPT, UPTD, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, pihak terkait, dan/atau pemohon pengesahan RP-PJL Panas Matahari. (4) Dalam hal diperlukan, untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dapat melakukan pengecekan lapangan.

(5) Penilaian RP-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterima permohonan pengesahan RP-PJL Panas Matahari.

(1) Berdasarkan hasil penilaian dan/atau pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445 apabila terdapat ketidaksesuaian dokumen dan/atau perbaikan konsep RP-PJL Panas Matahari, permohonan dikembalikan kepada pemohon. (2) Pengembalian berupa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya pengembalian permohonan. (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, permohonan pengesahan RP-PJL Panas Matahari dinyatakan batal. (4) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan penilaian terhadap dokumen yang telah dilengkapi dan/atau konsep RP-PJL Panas Matahari yang telah diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya perbaikan permohonan. (5) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan pengesahan RP-PJL Panas Matahari yang telah dilakukan penilaian dan/atau pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

(1) Bukti pembayaran PNBP berupa iuran atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (2) huruf i merupakan bukti pembayaran: a. Iuran PB-PJL Panas Matahari di TN atau TWA; atau b. retribusi PB-PJL Panas Matahari di Tahura. (2) Pemohon PB-PJL Panas Matahari yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h harus melakukan pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJL Panas Matahari dengan ketentuan: a. berdasarkan surat perintah pembayaran Iuran PB- PJL Panas Matahari yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, pemohon melakukan pembayaran Iuran PB-PJL Panas Matahari paling lambar 24 (dua puluh empat) Hari setelah diterimanya surat perintah pembayaran Iuran PB-PJL Panas Matahari; dan b. bukti pelunasan Iuran PB-PJL Panas Matahari dianggap sah jika kode pembayaran yang tercantum pada bukti PNBP berupa bukti transfer atau bukti setor melalui bank sesuai dengan kode pembayaran yang terdapat pada aplikasi sistem informasi PNBP.

(3) Retribusi PB-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal Iuran PB-PJL Panas Matahari atau retribusi PB- PJL Panas Matahari telah dibayarkan dan kemudian permohonan PB-PJL Panas Matahari ditolak, pengembalian PNBP berupa Iuran PB-PJL Panas Matahari atau retribusi PB-PJL Panas Matahari kepada pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal belum ada ketentuan yang mengatur mengenai jenis dan tarif PNBP berupa iuran PB-PJL Panas Matahari atau retribusi PB-PJL Panas Matahari, Pelaku Usaha mencantumkan komitmen kesanggupan untuk melakukan pembayaran PNBP berupa iuran PB-PJL Panas Matahari atau retribusi PB-PJL Panas Matahari, dan dituangkan dalam bentuk pakta integritas

Paragraf 3

Pemenuhan Dokumen Persyaratan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

(1) Pemohon PB-PJL Panas Matahari yang telah menyelesaikan kelengkapan dokumen persyaratan harus menyampaikan pemenuhan persyaratan kepada Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS. (2) Penyampaian pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Persetujuan Prinsip PJL Panas Matahari diterbitkan. (3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan melalui Sistem OSS dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Persetujuan Prinsip PJL Panas Matahari dibatalkan. (4) Berdasarkan pemenuhan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ke Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS meneruskan kepada Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan verifikasi teknis.

Paragraf 4

Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

(1) Berdasarkan pemenuhan dokumen persyaratan melalui Sistem OSS kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (1), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi teknis.

(2) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi teknis paling lama 14 (empat belas) Hari terhadap permohonan dan persyaratan sejak diterimanya pemenuhan persyaratan.

(1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (1) berupa: a. persetujuan jika hasil verifikasi teknis telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian; b. perbaikan jika hasil verifikasi teknis tidak memenuhi kelengkapan dan/atau tidak memenuhi kesesuaian; atau c. penolakan jika: 1. pemohon melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 2. kawasan yang dimohon ditetapkan sebagai kebijakan strategis pemerintah. (2) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan hasil verifikasi teknis melalui Sistem OSS. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan kepada sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan untuk proses persetujuan permohonan PB-PJL Panas Matahari. (4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan kepada pemohon. (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan kepada sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan untuk proses penolakan permohonan PB-PJL Panas Matahari. (6) Pemohon menyampaikan perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak notifikasi perbaikan diterima. (7) Dalam hal jangka waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan pemohon belum menyampaikan perbaikan persyaratan, permohonan dinyatakan batal.

(1) Berdasarkan hasil verifikasi teknis berupa persetujuan atau penolakan, sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan melakukan telaah hukum terhadap permohonan PB-PJL Panas Matahari.

(2) Hasil telaah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

(1) Berdasarkan hasil telaah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan PB-PJL Panas Matahari. (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS.

Berdasarkan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 ayat (2), Lembaga OSS atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan: a. menerbitkan PB-PJL Panas Matahari; b. menyampaikan penolakan permohonan PB-PJL Panas Matahari.

(1) Dalam hal Lembaga OSS telah menerbitkan PB-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 huruf a, pemegang PB-PJL Panas Matahari dapat langsung menjalankan kegiatan usaha. (2) Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan, pemegang PB-PJL Panas Matahari harus melakukan kegiatan pembangunan di lapangan. (3) Dalam hal Lembaga OSS menolak permohonan PB-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 huruf b, pemohon dapat mengajukan permohonan baru melalui Sistem OSS.

(1) Dalam hal RP-PJL Panas Matahari sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan/atau kebutuhan PJL Panas Matahari, pemegang PB-PJL Panas Matahari dapat mengajukan revisi RP-PJL Panas Matahari kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan, penilaian, dan pengesahan RP-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 sampai dengan Pasal 446 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara revisi RP-PJL Panas Matahari.

Bagian Keempat Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Administratif Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

Pemegang PB-PJL Panas Matahari berhak: a. melakukan kegiatan usaha dan memanfaatkan hasil kegiatan usaha; b. menggunakan data dan informasi dari kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan setempat terkait potensi keanekaragaman hayati untuk mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan pelestarian alam dengan seizin kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan c. mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, kepala Dinas Kabupaten/Kota, kepala Dinas Kabupaten/Kota, kepala UPT, atau kepala UPTD sesuai dengan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan.

(1) Pemegang PB-PJL Panas Matahari wajib: a. menyelenggarakan PJL Panas Matahari dengan menerapkan kaidah konservasi, kelestarian sumber daya alam hayati, konservasi tanah dan air sesuai dengan PL dan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem; b. menyusun dan menyampaikan RP-PJL Panas Matahari setiap 5 (lima) tahunan kedua dan berikutnya, dengan ketentuan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum rencana 5 (lima) tahunan sebelumnya berakhir; c. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan tahunan, yang merupakan penjabaran per tahun dari RP-PJL Panas Matahari; d. membayar PNBP berupa pungutan PB-PJL Panas Matahari atau retribusi pungutan PB-PJL Panas Matahari secara berkala terhadap luas AKU Panas Matahari setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan dan potensinya bersama UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan pada dan di sekitar Areal Kegiatan Usaha Panas Matahari;

f. tidak melakukan penebangan pohon dan apabila terpaksa melakukan penebangan pohon harus mengganti pohon yang ditebang tersebut dengan perbandingan 1:100 (satu berbanding seratus) anakan pohon jenis lokal atau endemik untuk ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan dipelihara sampai umur 5 (lima) tahun dan/atau akhir Perizinan Berusaha; g. melaksanakan penanaman dan pemeliharaan sampai berumur 5 tahun pada lokasi AKU Panas Matahari yang sudah tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. memelihara aset negara bagi pemegang perizinan berusaha yang memanfaatkan infrastruktur milik negara; i. memiliki sumber daya manusia dan menggunakan tenaga ahli di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di dalam melaksanakan kegiatan terkait konservasi keanekaragaman hayati dan pemulihan ekosistem kawasan; j. mendukung pemangku kawasan dalam pengelolaan kawasan dan kegiatan konservasi alam lainnya; k. melaksanakan pemulihan ekosistem pada AKU Panas Matahari yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu perizinan berusaha; l. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan: 1. pemberdayaan masyarakat di sekitar AKU Panas Matahari; 2. perlindungan dan pengamanan di dalam dan di sekitar AKU Panas Matahari; 3. pelestarian keanekaragaman hayati; 4. pengelolaan limbah; dan 5. kegiatan lain yang mendukung pengelolaan konservasi; m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan PB-PJL Panas Matahari secara berkala berupa laporan semester I dan laporan tahunan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan dengan tembusan: 1. Direktur Jenderal; dan 2. kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangan; n. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala dengan UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangan; o. memiliki pas masuk TN, TWA, dan Tahura termasuk bagi karyawan dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangan;

p. melaksanakan ketentuan sebagaimana termuat dalam dokumen persetujuan lingkungan; q. memelihara aset kegiatan usaha sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha; dan r. memelihara tanda batas yang telah dipasang di lapangan dan melakukan pengecekan ulang batas AKU Panas Matahari paling sedikit 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun dengan berkoordinasi dengan UPT,
UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk memastikan tanda batas tidak berubah. (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang PB-PJL Panas Matahari harus menyelesaikan konflik sosial atau tenurial secara persuasif.

Paragraf 2

Larangan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

Pemegang PB-PJL Panas Matahari dilarang: a. menjadikan AKU PB-PJL Panas Matahari sebagai hak kepemilikan atas tanah dan/atau penguasaan hak atas tanah; b. mengalihkan PB-PJL Panas Matahari kepada pihak lain; c. menjadikan PB-PJL Panas Matahari sebagai jaminan atau agunan; d. membangun sarana dan prasarana di luar areal usaha pada PB-PJL Panas Matahari; e. memotong jalur lintasan satwa;
f. memasukkan atau introduksi vegetasi asal luar baik secara langsung maupun tidak langsung ke kawasan untuk keperluan apapun; dan g. menutup atau menghilangkan jalur lintas tradisional masyarakat.

Paragraf 3

Sanksi Administratif Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

(1) Setiap pemegang PB-PJL Panas Matahari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf n, huruf p, huruf q, dan huruf r dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Dalam hal pemegang PB-PJL Panas Matahari tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang PB-PJL Panas Matahari dikenai sanksi administratif berupa: a. pembekuan Perizinan Berusaha bagi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457 huruf a, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, huruf n, dan huruf r; dan/atau b. paksaan pemerintah bagi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457 huruf d, huruf g, huruf k, huruf p, huruf q.

Setiap pemegang PB-PJL Panas Matahari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf m dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.

Setiap pemegang PB-PJL Panas Matahari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 457 ayat (1) huruf o dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Setiap pemegang PB-PJL Panas Matahari yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

Bagian Kelima Penyusunan Rencana Kegiatan dan Laporan Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

Dalam menjalankan PB-PJL Panas Matahari, pemegang PB-PJL Panas Matahari harus menyusun: a. rencana kegiatan tahunan PB-PJL Panas Matahari; dan b. RP-PJL Panas Matahari pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya.

(1) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 huruf a meliputi: a. rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode RP-PJL Panas Matahari 5 (lima) tahunan pertama;
b. rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode RP-PJL Panas Matahari 5 (lima) tahunan kedua dan seterusnya; dan

c. rencana kegiatan tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya. (2) Rencana kegiatan tahunan tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibahas dan dinilai oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan disampaikan oleh pemegang PB-PJL Panas Matahari kepada Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah PB-PJL Panas Matahari terbit. (3) Rencana kegiatan tahunan untuk tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. rencana pengusahaan tahun berjalan;
c. rencana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana; d. rencana kegiatan konservasi keanekaragaman hayati; e. rencana kegiatan pengelolaan limbah sesuai dengan PL; f. rencana kegiatan pengamanan dan perlindungan kawasan pelestarian alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. rencana kegiatan kelola sosial dan pemberdayaan masyarakat; dan h. areal kerja yang dikembalikan. (4) Rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode RP-PJL Panas Matahari 5 (lima) tahunan kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibahas dan dinilai oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan disampaikan oleh pemegang PB- PJL Panas Matahari kepada Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah RP-PJL Panas Matahari 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya disahkan. (5) Rencana kegiatan tahunan PB-PJL Panas Matahari untuk tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibahas dan dinilai oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan disampaikan oleh pemegang PB-PJL Panas Matahari kepada Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kegiatan tahunan tahun berjalan berakhir atau tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

(6) Rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode RP-PJL Panas Matahari 5 (lima) tahunan kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Rencana kegiatan tahunan PB-PJL Panas Matahari untuk tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat: a. substansi kegiatan yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. realisasi pelaksanaan rencana kegiatan tahunan
tahun sebelumnya. (7) Periode atau jangka waktu rencana kegiatan tahunan PB- PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahun takwim. (8) Penyusunan rencana kegiatan tahunan PB-PJL Panas Matahari disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Rencana kegiatan tahunan PB-PJL Panas Matahari disusun oleh pemegang PB-PJL Panas Matahari dan disampaikan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan penilaian. (2) Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya dokumen rencana kegiatan tahunan PB-PJL Panas Matahari. (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rencana kegiatan tahunan PB-PJL Panas Matahari: a. telah sesuai, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menandatangani lembar pengesahan dan menyampaikan kepada Pemegang PB-PJL Panas Matahari untuk disampaikan kepada Direktur, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk disahkan; atau b. belum sesuai, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan kepada pemegang PB-PJL Panas Matahari untuk memperbaiki dan menyerahkan kembali kepada kepala UPT, kepala UPTD, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

(1) RP-PJL Panas Matahari tahap pemanfaatan pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 huruf b dibahas dan dinilai oleh Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.

(2) Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya dokumen RP-PJL Panas Matahari periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya. (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal RP-PJL Panas Matahari periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya: a. telah sesuai, Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan menandatangani lembar pengesahan sesuai dengan kewenangan dan menyampaikan kepada pemegang PB-PJL Panas Matahari; atau b. belum sesuai, Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan menyampaikan kepada pemegang PB-PJL Panas Matahari untuk memperbaiki dan menyerahkan kembali hasil perbaikan kepada Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan untuk dilakukan penilaian kembali. (4) RP-PJL Panas Matahari yang telah dinilai dan ditandatangani oleh Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan disampaikan kepada pemegang PB-PJL Panas Matahari, selanjutnya pemegang PB-PJL Panas Matahari menyampaikan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota paling lambat 4 (empat) bulan sebelum RP-PJL Panas Matahari sebelumnya berakhir atau tanggal 31 Agustus untuk disahkan. (5) RP-PJL Panas Matahari pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada periode 5 (lima) tahunan berikutnya; dan b. realisasi pelaksanaan RP-PJL Panas Matahari periode sebelumnya. (6) Penyusunan RP-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dan dibahas dengan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (7) Periode atau jangka waktu RP-PJL Panas Matahari pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya mengikuti tahun takwim atau tahun berdasarkan kalender yang
berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. (8) Format penyusunan RP-PJL Panas Matahari sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Laporan Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

(1) Laporan Kegiatan PB-PJL Panas Matahari terdiri atas: a. laporan semester I; dan
b. laporan tahunan. (2) Laporan Kegiatan PB-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pencapaian berdasarkan rencana dan target kegiatan dalam rencana kegiatan tahunan PB-PJL Panas Matahari yang telah disahkan; b. permasalah atau kendala dan upaya tindak lanjut; c. data tenaga kerja;
d. data penambahan atau pengurangan nilai investasi; e. data kecelakaan kerja jika ada; f. data realisasi produksi listrik; dan g. data realisasi pembayaran PNBP. (3) Laporan semester I dan laporan tahunan kegiatan PB-PJL Panas Matahari disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Periode atau jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 467 untuk: a. Laporan semester I, dari tanggal 1 Januari samapai dengan tanggal 30 Juni; dan
b. laporan tahunan, dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangan paling lambat: a. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk laporan semester I; dan b. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan tahunan.

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan pencermatan sebagai bahan pengawasan dan evaluasi. (2) Dalam hal terdapat permasalahan yang mendesak untuk ditindaklanjuti, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dapat membentuk tim untuk menindaklanjuti.

Bagian Keenam Jangka Waktu dan Berakhirnya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

(1) PB-PJL Panas Matahari diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun setiap kali perpanjangan.

(1) PB-PJL Panas Matahari berakhir dalam hal: a. jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi; b. dicabut; c. dikembalikan secara sukarela. d. badan usaha dinyatakan bubar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau e. badan usaha dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (2) Berakhirnya PB-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan melalui keputusan Menteri. (3) Berakhirnya PB-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemegang PB-PJL Panas Matahari untuk: a. melunasi kewajiban pembayaran PNBP; b. melaksanakan pemulihan ekosistem; dan c. melaksanakan kewajiban lainnya yang belum dipenuhi. (4) Dalam hal PB-PJL Panas Matahari telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, sarana dan fasilitas pemanfaatan jasa lingkungan panas matahari yang tidak bergerak dilakukan proses pengalihan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kajian rencana pemulihan ekosistem.

Bagian Ketujuh Pembangunan Sarana dan Prasarana Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

(1) Pembangunan sarana dan prasarana dalam PJL Panas Matahari yang dibangun paling sedikit berupa:
a. panel surya; b. sistem kontrol dan monitor; c. safety dan sistem proteksi; d. sarana pendukung produksi listrik lainnya; e. sarana pengendalian kebakaran hutan;
f. sarana pendukung berupa gudang atau kantor; dan g. papan informasi.

(2) Ketentuan sarana prasarana dan fasilitas pendukung yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada dokumen persetujuan lingkungan.

Bagian Kedelapan Adendum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

Paragraf 1

Umum

(1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan, pemegang PB-PJL Panas Matahari dapat mengajukan permohonan adendum: a. penambahan sarana dan prasana dalam AKU Panas Matahari; b. perubahan AKU Panas Matahari; dan/atau c. perubahan pemegang PB-PJL Panas Matahari. (2) Penambahan sarana prasarana pada AKU Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. penambahan sarana prasarana produksi pada AKU Panas Matahari; dan/atau b. penambahan sarana pendukung pada AKU Panas Matahari. (3) Perubahan AKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengurangan atau penambahan AKU Panas Matahari. (4) Perubahan pemegang PB-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimungkinkan dalam hal terjadi perubahan kebijakan pemerintah. (5) Perubahan pemegang PB-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Permohonan penambahan AKU Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal perubahan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas AKU Panas Matahari. (7) Permohonan pengurangan AKU Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan: a. harus dilaksanakan pemulihan ekosistem pada AKU Panas Matahari yang sudah tidak dipergunakan; dan b. tidak menuntut pengembalian PNBP yang telah dibayarkan. (8) Penambahan sarana dan prasarana AKU Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui perubahan RP-PJL Panas Matahari setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

(9) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan dengan mekanisme persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui penerbitan adendum PB-PJL Panas Matahari.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Adendum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

(1) Permohonan penambahan sarana dan prasarana dalam AKU Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat (1) huruf a diajukan oleh pemegang PB-PJL Panas Matahari kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dengan dilengkapi persyaratan. (2) Permohonan perubahan AKU Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat (1) huruf b, dan perubahan pemegang PB-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat (1) huruf c, diajukan oleh pemegang PB-PJL Panas Matahari kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS dengan dilengkapi persyaratan.
(3) Dalam hal perubahan AKU Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas AKU Panas Matahari maka dilakukan permohonan persyaratan dasar dan perizinan berusaha.

(1) Persyaratan permohonan penambahan sarana dan prasarana pada AKU Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. konsep revisi RP-PJLP Panas Matahari tahun berjalan; b. konsep revisi rencana kegiatan tahunan tahun berjalan; c. peta dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang menggambarkan penambahan sarana prasarana pada AKU Panas Matahari; d. kajian teknis penambahan sarana prasarana pada AKU Panas Matahari; e. kajian potensi dampak dan rencana mitigasi dampak penambahan sarana prasarana pada AKU Panas Matahari; dan f. hasil sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah. (2) Persyaratan permohonan perubahan AKU Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. salinan PB-PJL Panas Matahari; b. kajian teknis perubahan AKU Panas Matahari; c. kajian potensi dampak dan rencana mitigasi dampak perubahan AKU Panas Matahari;

d. pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; e. berita acara pemberian tanda batas perubahan luas AKU Panas Matahari yang dimohon dan ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT, UPTD, Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dilampiri peta tanda batas perubahan AKU Panas Matahari dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) beserta salinan peta digital dengan format shapefile;
f. peta perubahan AKU Panas Matahari dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dengan dilampiri salinan peta digital dengan format shapefile; g. revisi RP-PJL Panas Matahari tahun berjalan yang telah disahkan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; h. revisi rencana kegiatan tahunan tahun berjalan: i. bukti pembayaran PNBP pungutan PB-PJL Panas Matahari atau retribusi PB-PJL Panas Matahari terakhir; j. perubahan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJL Panas Matahari tahap pemanfaatan atau retribusi PB-PJL Panas Matahari untuk penambahan AKU Panas Matahari. (3) Persyaratan permohonan perubahan pemegang PB-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. keterangan yang memuat alasan perubahan pemegang PB-PJL Panas Matahari yang lama kepada calon pemegang PB-PJL panas Matahari yang baru beserta dokumen pendukungnya; b. NIB calon pemegang PB-PJL Panas Matahari yang baru; c. salinan IUPTL; d. perubahan dokumen dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. revisi RP-PJL Panas Matahari tahun berjalan yang telah disahkan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan

f. pakta integritas dalam bentuk akta notaris berisi paling sedikit: 1. kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban; 2. tidak melaksanakan kegiatan sebelum keluarnya addendum PB-PJL Panas Matahari; 3. melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. melaksanakan pemulihan ekosistem pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin; dan 5. membayar PNBP berupa Pungutan PB-PJL Panas Matahari atau retribusi PB-PJL Panas Matahari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemenuhan Dokumen Persyaratan Adendum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

(1) Pemegang PB-PJL Panas Matahari yang mengajukan permohonan penambahan sarana prasarana pada AKU Panas Matahari yang telah menyelesaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 ayat (1) menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Berdasarkan permohonan penambahan sarana prasarana pada AKU Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan penilaian dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari. (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dapat melibatkan kepala UPT dan kepala UPTD sesuai dengan kewenangan, pihak terkait, dan pemohon.

(1) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 ayat (2), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan: a. menyetujui permohonan dengan menerbitkan surat persetujuan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; atau b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan disertai dengan alasan. (2) Penerbitan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil penilaian dikeluarkan.

(1) Pemegang PB-PJL Panas Matahari yang mengajukan permohonan perubahan AKU Panas Matahari yang telah menyelesaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 ayat (2) harus menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan melalui Sistem OSS. (2) Berdasarkan pemenuhan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pemegang PB-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS meneruskan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan verifikasi.

Pemegang PB-PJL Panas Matahari yang mengajukan permohonan perubahan pemegang PB-PJL Panas Matahari yang telah menyelesaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 ayat (3) harus menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan melalui Sistem OSS.

Berdasarkan pemenuhan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pemegang PB-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, Sistem OSS meneruskan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan verifikasi

Paragraf 4

Penerbitan Adendum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 sampai dengan Pasal 454 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan adendum PB-PJL Panas Matahari.

Dalam hal permohonan perubahan AKU Panas Matahari, dan perubahan pemegang PB-PJL Panas Matahari ditolak, PB-PJL Panas Matahari yang berjalan tetap berlaku.

(1) Setelah adendum PB-PJL Panas Matahari mengenai perubahan pemegang PB-PJL Panas Matahari diterbitkan, hak dan kewajiban pemegang PB-PJL Panas Matahari
lama beralih pada pemegang PB-PJL Panas Matahari baru. (2) Masa berlaku PB-PJL Panas Matahari yang baru setelah perubahan pemegang PB-PJL Panas Matahari dihitung sebanyak sisa masa berlaku PB-PJL Panas Matahari
sebelumnya.

Bagian Kesembilan Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

Paragraf 1

Umum

Perpanjangan PB-PJL Panas Matahari dilakukan berdasarkan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

(1) Permohonan perpanjangan PB-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 diajukan: a. paling cepat 1 (satu) tahun; dan b. paling lambat 6 (enam) bulan;
sebelum PB-PJL Panas Matahari berakhir dengan dilengkapi persyaratan. (2) Persyaratan permohonan perpanjangan PB-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. RP-PJL Panas Matahari lanjutan; b. tanda bukti setor PNBP berupa Pungutan PB-PJL Panas Matahari atau retribusi PB-PJL Panas Matahari 3 (tiga) tahun terakhir; c. laporan akhir kegiatan usaha PB-PJL Panas Matahari; d. hasil evaluasi pemanfaatan kawasan oleh pengelola kawasan; e. dokumen persetujuan PL sesuai dengan ketentuan; dan f. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJL Panas Matahari atau retribusi PB-PJL Panas Matahari untuk perpanjangan. (3) Dalam hal permohonan perpanjangan diajukan kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menolak proses permohonan perpanjangan.

Paragraf 3

Pemenuhan Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

Pemohon perpanjangan PB-PJL Panas Matahari yang telah menyelesaikan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 ayat (2) harus menyampaikan dokumen persyaratan melalui Sistem OSS.

Paragraf 4

Penerbitan Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

Berdasarkan pemenuhan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pemohon melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Sistem OSS meneruskan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan verifikasi.

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 sampai dengan Pasal 454 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan perpanjangan PB-PJL Panas Matahari.

Dalam hal Lembaga OSS telah menerbitkan perpanjangan PB- PJL Panas Matahari, pemegang perpanjangan PB-PJL Panas Matahari langsung melanjutkan kegiatan.

(1) PJL Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf j dilaksanakan pada: a. TN; b. TWA; c. TB; dan d. Tahura. (2) PJL Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Perdagangan Karbon dengan melakukan penjualan Unit Karbon dari hasil pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim melalui perdagangan Offset Emisi GRK. (3) Tata cara untuk mendapatkan Unit Karbon Offset Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan karbon sektor kehutanan. (4) Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada: a. Zona Pemanfaatan TN; atau
b. Blok Pemanfaatan Tahura, TWA, atau TB, yang belum dibebani Perizinan Berusaha, persetujuan, atau perjanjian kerja sama antara pengelola kawasan dengan pihak lain. (5) PJL Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penataan zona/blok dan Rencana Pengelolaan yang telah ditetapkan.

(1) PJL karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 dimungkinkan mengambil air dari Sumber Air yang berada dalam areal kegiatan usaha PJL Karbon. (2) Pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. hanya untuk Air Permukaan; b. paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit minimal; c. hanya untuk keperluan domestik atau penunjang sarana dan prasarana pemanfaatan jasa lingkungan karbon; dan d. tidak menutup akses masyarakat untuk memanfaatkan Sumber Air. (3) Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi mata air, air sungai, danau, waduk, rawa, dan sumber Air Permukaan lainnya. (4) Dalam hal kegiatan PJL Karbon mengambil air dari Sumber Air yang berada di luar area Perizinan Berusaha untuk keperluan domestik/penunjang sarana dan prasarana PJL Karbon, harus mengajukan permohonan PB-PJLA.

(1) Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 ayat (2) berupa upaya peningkatan stok karbon melalui kegiatan: a. pemulihan ekosistem; dan/atau b. restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut. (2) Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang PB-PJL Karbon melakukan upaya pencegahan deforestasi dan degradasi hutan dan/atau deforestasi dan degradasi lahan gambut, serta Konservasi Stok Karbon, berupa: a. pengamanan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang meliputi ekosistem, jenis, dan genetik yang mencakup satwa, tumbuhan,
dan jasad renik dari ancaman penurunan dan/atau kepunahannya; b. pengamanan dan perlindungan ekosistem dari ancaman kebakaran, pembalakan liar, perambahan; c. pengawetan sumber plasma nutfah untuk menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe ekosistem; d. pembinaan habitat melalui penanaman atau pengayaan dengan jenis tumbuhan endemik dan/atau jenis asli dalam rangka penyediaan pakan, tempat bersarang dan ruang wilayah jelajah satwa; e. pembinaan habitat melalui eradikasi dan pengendalian jenis pengganggu yang bersifat invasif dan/atau alien;
f. pembinaan populasi dengan meningkatkan jumlah populasi tumbuhan liar melalui penanaman jenis tumbuhan endemik dan/atau jenis asli setempat dalam rangka penyediaan pakan, tempat bersarang dan ruang wilayah jelajah satwa;

g. pemeliharaan daya dukung ekosistem bagi kelestarian produksi jasa lingkungan/jasa ekosistem;
h. peningkatan kelestarian jasa lingkungan/jasa ekosistem tata air; dan/atau i. peningkatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat daerah penyangga.

Bagian Kedua Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

Paragraf 1

Tata Cara Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

(1) PJL Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 dilakukan dengan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS. (2) PJL Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan PB-PJL Karbon. (3) PB-PJL Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha di bidang PJL Karbon dan telah memiliki NIB dan persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. perseroan terbatas; d. persekutuan komanditer; e. badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama;
f. koperasi; atau g. badan usaha luar negeri.

Dalam hal permohonan PB-PJL Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 ayat (3) diajukan oleh: a. Pelaku Usaha penanam modal dalam negeri kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan; atau b. Pelaku Usaha penanam modal asing kepada Menteri, melalui Sistem OSS.

(1) Permohonan PB-PJL Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 ayat (3) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS dilengkapi dengan dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan PB-PJL Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Persetujuan Prinsip; b. PL dan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; d. peta usulan areal usaha dengan skala paling kecil rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dan salinan peta digital dengan format shapefile; e. dokumen RP-PJL Karbon; dan f. bukti pembayaran PNBP berupa iuran PB-PJL Karbon atau retribusi PB-PJL Karbon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal belum ada ketentuan yang mengatur mengenai jenis dan tarif PNBP berupa iuran PB-PJL Karbon atau retribusi PB-PJL Karbon, Pelaku Usaha mencantumkan komitmen kesanggupan untuk melakukan pembayaran PNBP berupa iuran PB-PJL Karbon atau retribusi PB-PJL Karbon sejak PB-PJL Karbon diterbitkan, dan dituangkan dalam bentuk pakta integritas.

(1) Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat (2) huruf c merupakan hasil pemberian tanda batas areal yang dimohon. (2) Pemberian tanda batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemohon bersama kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (3) Hasil pemberian tanda batas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemberian tanda batas yang dilengkapi dengan salinan cetak dan salinan digital peta tanda batas areal dengan skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu). (4) Berita acara pemberian tanda batas areal dan peta tanda batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (5) Pembiayaan pemberian tanda batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pihak pemohon. (6) Pedoman pemberian tanda batas areal yang dimohon dan berita acara pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Peta usulan areal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat (2) huruf d mencakup areal Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, luas sarana prasarana, dan fasilitas penunjang untuk melaksanakan pembangunan sarana prasarana. (2) Peta usulan areal usaha disusun dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan disahkan oleh kepala UPT, kepala UPTD kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile.
(3) Peta usulan areal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dan dibahas bersama kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

RP-PJL Karbon disusun dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemohon mengajukan permohonan pengesahan dokumen RP-PJL Karbon kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, dengan melampirkan: a. berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas yang disahkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; b. PL dan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. peta usulan areal usaha dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dan salinan peta digital dengan format shapefile; dan d. peta tanda batas dengan skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dan salinan peta digital dengan format shapefile. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan penilaian.
(3) Dalam hal diperlukan untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dapat melakukan pengecekan lapangan. (4) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari terhitung sejak diterima permohonan pengesahan RP-PJL Karbon.

(1) Berdasarkan hasil penilaian dan/atau pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 apabila terdapat ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan/atau perbaikan konsep RP-PJL Karbon, permohonan dikembalikan kepada pemohon. (2) Pengembalian berupa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemohon kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya pengembalian permohonan. (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, permohonan pengesahan RP-PJL Karbon dinyatakan batal. (4) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan penilaian terhadap dokumen yang telah dilengkapi dan/atau konsep RP-PJL Karbon yang telah diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya perbaikan permohonan. (5) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan pengesahan RP-PJL Karbon yang telah dilakukan penilaian dan/atau pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

(1) Bukti Pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat (2) huruf f merupakan bukti pembayaran: a. iuran PB-PJL Karbon di TN, TWA, dan TB; atau b. retribusi PB-PJL Karbon di Tahura. (2) Iuran PB-PJL Karbon di TN, TWA, dan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan iuran tahun pertama yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan bidang PNBP sektor kehutanan. (3) Pemohon PB-PJL Karbon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e harus melakukan pembayaran PNBP berupa iuran PB-PJL Karbon dengan ketentuan: a. berdasarkan surat perintah pembayaran iuran PB- PJL Karbon yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, pemohon melakukan pembayaran iuran PB-PJL Karbon dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Hari terhitung sejak setelah diterimanya surat perintah pembayaran iuran PB- PJL Karbon; dan b. bukti pembayaran iuran PB-PJL Karbon dianggap sah jika kode pembayaran yang tercantum pada bukti PNBP berupa bukti transfer atau bukti setor melalui bank sesuai dengan kode pembayaran yang terdapat pada aplikasi sistem informasi PNBP Online.

(4) Retribusi PB-PJL Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal iuran PB-PJL Karbon atau retribusi PB-PJL Karbon telah dibayarkan dan kemudian permohonan PB- PJL Karbon ditolak, pengembalian iuran PB-PJL Karbon atau retribusi PB-PJL Karbon kepada pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyampaian Dokumen Persyaratan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

(1) Pemohon PB-PJL Karbon yang telah menyelesaikan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan harus menyampaikan persyaratan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS. (2) Penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Persetujuan Prinsip diterbitkan. (3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen persyaratan melalui Sistem OSS dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Persetujuan Prinsip dibatalkan. (4) Berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem OSS meneruskan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan verifikasi teknis.

Paragraf 3

Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

(1) Berdasarkan dokumen persyaratan melalui Sistem OSS kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/atau Kota sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi teknis. (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan diterima.

(1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 ayat (2) berupa: a. persetujuan, jika dokumen lengkap dan sesuai; b. perbaikan, jika dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai; atau c. penolakan, jika:

1. pemohon melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. kawasan yang dimohon ditetapkan sebagai kawasan strategis pemerintah.
   (2) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan hasil verifikasi teknis melalui Sistem OSS kepada: a. sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan, untuk persetujuan; b. pemohon, untuk perbaikan; atau c. sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan, untuk penolakan.
   (3) Pemohon menyampaikan perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak notifikasi perbaikan diterima. (4) Dalam hal jangka waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan pemohon belum menyampaikan perbaikan persyaratan, permohonan dinyatakan batal.

Paragraf 4

Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

(1) Berdasarkan hasil verifikasi teknis berupa persetujuan, sekretaris jenderal, pimpinan unit kerja yang membidangi perizinan pada DPMPTSP provinsi, atau pimpinan unit kerja yang membidangi perizinan pada DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan melakukan telaah hukum terhadap permohonan PB-PJL Karbon. (2) Hasil telaah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan.

(1) Kepala DPMPTSP provinsi, atau Kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 ayat (2) memberikan persetujuan atau penolakan.
(2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh sekretaris jenderal, pimpinan unit kerja yang membidangi perizinan pada DPMPTSP provinsi, atau pimpinan unit kerja yang membidangi perizinan pada DPMPTSP kabupaten/kota kepada Pelaku Usaha sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS.

Berdasarkan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506 ayat (2), Lembaga OSS atas nama Menteri, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan: a. menerbitkan persetujuan PB-PJL Karbon; atau
b. menyampaikan penolakan permohonan PB-PJL Karbon disertai dengan alasan.

(1) Dalam hal Lembaga OSS telah menerbitkan persetujuan PB-PJL Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507 huruf a, pemegang PB-PJL Karbon dapat langsung menjalankan kegiatan usaha. (2) Dalam hal Lembaga OSS menolak permohonan PB-PJL Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507 huruf b,
pemohon dapat mengajukan permohonan baru melalui Sistem OSS.

(1) Dalam hal RP-PJL Karbon sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan/atau kebutuhan pemanfaatan jasa lingkungan karbon, pemegang PB-PJL Karbon dapat mengajukan revisi RP-PJL Karbon kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan. (2) Revisi RP-PJL Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah pemohon mendapatkan PB-PJL Karbon. (3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan: a. tidak mengubah luas areal usaha PB-PJL Karbon; dan/atau b. masih berada dalam areal usaha PB-PJL Karbon. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan, penilaian, dan pengesahan RP-PJL Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 dan Pasal 500 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara revisi RP-PJL Karbon.

(1) Dalam melakukan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud Pasal 490 ayat (2), harus memenuhi ketentuan:
a. sesuai dengan peta jalan Perdagangan Karbon sektor kehutanan;
b. tidak diperbolehkan memperdagangkan stok karbon;
c. memenuhi kelayakan (eligibility) untuk perdagangan karbon dari aspek ketertambahan (additionality), permanensi (permanency), dan pencegahan kebocoran (leakage);
d. telah memenuhi kewajiban yang dituangkan dalam surat keputusan izin meliputi rencana kegiatan tahunan dan pelaporan terkait pemulihan ekosistem serta perlindungan dan pengamanan areal izin; e. mekanisme Offset Emisi GRK di KPA dalam bentuk kategori aksi penghilangan Emisi GRK (carbon removal) secara alami, penyerapan karbon, atau

kategori aksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mengharuskan adanya penilaian dampak keanekaragaman hayati dan sosial; g. menerapkan prinsip perlindungan sosial dan budaya, termasuk prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (free, prior and informed consent); h. mengembangkan mekanisme kerangka pengaman (safeguard); i. tidak terjadi perpindahan atau transfer kepemilikan kredit karbon; j. mengikuti mekanisme pembagian manfaat antara pemegang PB-PJL Karbon dengan unit konservasi UPT/UPTD dan masyarakat setempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; k. Pelaku Usaha memiliki kompetensi dalam penerapan prinsip-prinsip lingkungan (Enviromental), sosial (Social), dan tata kelola (Governance) atau ESG; dan l. Pelaku Usaha harus berkualifikasi dalam penyelenggaraan instrumen NEK. (2) Kompetensi dalam penerapan prinsip-prinsip lingkungan (Environmental), sosial (Social), dan tata kelola (Governance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dibuktikan dengan Sertifikasi ESG. (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l harus mempunyai tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi dan tenaga ahli di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, NEK, dan perdagangan karbon yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang sah.

Perdagangan karbon melalui Offset Emisi GRK tidak dapat dilakukan dalam hal: a. telah diajukan dalam masa periode pembayaran berbasis kinerja;
b. sudah ada dokumen perjanjian kerja sama atau komitmen tertulis lainnya yang dipersamakan terkait pembayaran berbasis kinerja pengurangan Emisi GRK; c. dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha dalam pelaksanaan kegiatan: 1. pemenuhan kewajiban; 2. rehabilitasi daerah aliran sungai; 3. dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan; 4. untuk mendapatkan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sertifikasi, atau sejenisnya; dan/atau 5. dalam perjanjian kerja sama dalam rangka penguatan fungsi dan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan di KSA, KPA dan TB.

(1) Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 ayat (2) dilakukan melalui:
a. perdagangan karbon dalam negeri; dan/atau
b. perdagangan karbon luar negeri.

(2) Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Menteri. (3) Pelaksanaan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Administratif Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

Pemegang PB-PJL Karbon berhak: a. melakukan kegiatan usaha dan memanfaatkan hasil kegiatan usaha; b. menggunakan data dan informasi dari UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan terkait potensi keanekaragaman hayati untuk mendukung perlindungan dan pengamanan KPA dan TB dengan seizin kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan c. mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, kepala Dinas Kabupaten/Kota, kepala UPT, atau kepala UPTD sesuai dengan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan.

Pemegang PB-PJL Karbon wajib: a. menyelenggarakan PJL Karbon dengan menerapkan kaidah konservasi, kelestarian sumber daya alam hayati, konservasi tanah dan air sesuai dengan PL dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem; b. menyusun dan mencatatkan DRAM atau DPP dengan ketentuan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak memperoleh PB-PJL Karbon; c. membayar PNBP berupa pungutan PB-PJL Karbon atau retribusi pungutan PB-PJL Karbon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. membayar iuran tahun kedua dan seterusnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan bidang PNBP sektor kehutanan; e. melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan dan potensinya di dalam areal usaha PJL Karbon dan bersama UPT, UPTD, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan di sekitar areal usaha PJL Karbon; f. memelihara aset negara bagi pemegang perizinan berusaha yang memanfaatkan infrastruktur milik negara;

g. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan konservasi dan pemberdayaan masyarakat; h. membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan PB-PJL Karbon kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan; i. menyusun dan menyampaikan RP-PJL Karbon setiap 5 (lima) tahunan kedua dan berikutnya, dengan ketentuan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum rencana 5 (lima) tahunan sebelumnya berakhir; j. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan tahunan, yang merupakan penjabaran per tahun dari RP-PJL Karbon; k. menyampaikan data spasial dan/atau non spasial terkait kegiatan PJL Karbon; l. menyampaikan salinan laporan hasil validasi DRAM atau DPP oleh lembaga validasi independen; m. menyampaikan salinan laporan hasil verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim oleh lembaga verifikasi independen; n. menyampaikan laporan transaksi perdagangan karbon yang telah disahkan oleh kepala UPT, kepala UPTD kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak transaksi dilakukan; o. memiliki pas masuk TN, TWA, TB, dan Tahura termasuk bagi karyawan dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangan; p. memelihara tanda batas yang telah dipasang di lapangan;
q. memberikan kemudahan bagi petugas baik pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi; dan r. mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Menteri untuk penerbitan unit karbon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Larangan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

Pemegang PB-PJL Karbon dilarang: a. menjadikan areal usaha dan sumber daya di dalamnya sebagai hak kepemilikan atau penguasaan;
b. mengalihkan PB-PJL Karbon kepada pihak lain; c. menjadikan PB-PJL Karbon sebagai jaminan atau agunan;
d. membangun sarana dan prasarana di luar areal usaha pada PB-PJL Karbon; e. melakukan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang tidak sesuai dengan RP-PJL Karbon;

f. memperdagangkan stok karbon yang telah ada, di luar dari hasil kegiatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pemegang PB-PJL Karbon; dan g. memindahkan atau transfer kepemilikan kredit karbon.

Paragraf 3

Sanksi Administratif Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

(1) Setiap pemegang PB-PJL Karbon yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf k, huruf l, huruf m, huruf o, huruf p, huruf q, dan huruf r dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal pemegang PB-PJL Karbon tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang PB-PJL Karbon dikenai sanksi administratif berupa: a. pembekuan Perizinan Berusaha bagi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf k, huruf l, huruf m, huruf o, huruf p, huruf q, dan huruf r; dan/atau b. paksaan pemerintah bagi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 huruf c dan huruf d.

Setiap pemegang PB-PJL Karbon yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 huruf b, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf n dikenai sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif.

Setiap pemegang PB-PJL Karbon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

Bagian Keempat Pembangunan Sarana dan Prasarana Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

(1) Setiap Pemegang PB-PJL Karbon harus membangun sarana dan prasarana utama pemanfaatan jasa lingkungan karbon serta fasilitas penunjang sesuai dengan Rencana Kegiatan Usaha. (2) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kegiatan pemanfaatan, atau penyediaan jasa lingkungan karbon.

(1) Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519 ayat (1) dibangun dengan ketentuan: a. memperhatikan dampak ekologis, aspek teknis dan kondisi geografis kawasan; b. meminimalisir perubahan bentang alam sesuai dengan fungsi kawasan hutan;
c. tidak menutup atau menghilangkan jalur lintas tradisional masyarakat; d. memperhatikan jalur lintas satwa liar; e. tidak memasukkan/mengintroduksi jenis tumbuhan dan satwa liar asing untuk keperluan apapun; f. merancang konstruksi bangunan yang aman dari banjir, gaya guling, gaya gesek, rembesan, gempa bumi, dan gaya angkat air; dan g. tidak menggunakan bahan atau material konstruksi dari kawasan konservasi. (2) Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. kaidah konservasi; b. kesehatan dan keselamatan kerja; c. nilai estetika dan ramah lingkungan; d. sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan kelestarian lingkungan; dan e. efisiensi dalam penggunaan lahan dan energi. (3) Pembangunan sarana dan prasarana utama serta fasilitas penunjang dapat menggunakan peralatan berdasarkan PL dan RP-PJL Karbon.

(1) Sarana dan prasarana utama yang dibangun dalam pemanfaatan jasa lingkungan karbon paling sedikit terdiri atas: a. areal pembibitan; b. menara pengawas kebakaran hutan; c. pos pengawas/pos pengaman; dan d. pipa dan bangunan penampung air. (2) Sarana dan prasarana penunjang yang dibangun dalam pemanfaatan jasa lingkungan karbon paling sedikit terdiri atas: a. papan petunjuk/papan informasi/papan larangan/papan peringatan;
b. jalan inspeksi paling lebar 4 (empat) meter termasuk saluran drainase dan bahu jalan; dan c. sarana mitigasi/sarana penanggulangan bencana, kebakaran/keadaan darurat. (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibangun berdasarkan RP-PJL Karbon.

Bagian Kelima Penyusunan Rencana Kegiatan dan Laporan Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

Dalam menjalankan PB-PJL Karbon, pemegang PB-PJL Karbon harus menyusun: a. rencana kegiatan tahunan PB-PJL Karbon; dan b. RP-PJL Karbon pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya.

(1) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 huruf a meliputi: a. rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode RP-PJL Karbon 5 (lima) tahunan pertama;
b. rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode RP-PJL Karbon 5 (lima) tahunan kedua dan seterusnya; dan c. rencana kegiatan tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya. (2) Rencana kegiatan tahunan tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibahas dan dinilai oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan disampaikan oleh pemegang PB-PJL Karbon kepada Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak PB-PJL Karbon terbit. (3) Rencana kegiatan tahunan untuk tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. rencana pengusahaan tahun berjalan;
c. rencana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana; d. rencana kegiatan konservasi keanekaragaman hayati; e. rencana kegiatan pengelolaan limbah sesuai dengan PL; f. rencana kegiatan pengamanan dan perlindungan kawasan pelestarian alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. rencana kegiatan kelola sosial dan pemberdayaan masyarakat. (4) Rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode RP-PJL Karbon 5 (lima) tahunan kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibahas dan dinilai oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan disampaikan oleh pemegang PB- PJL Karbon kepada Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau

kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak RP-PJL Karbon 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya disahkan. (5) Rencana kegiatan tahunan PB-PJL Karbon untuk tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibahas dan dinilai oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan disampaikan oleh pemegang PB-PJL Karbon kepada Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sebelum rencana kegiatan tahunan tahun berjalan berakhir atau tanggal 31 Oktober tahun berjalan. (6) Rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode RP-PJL Karbon 5 (lima) tahunan kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan rencana kegiatan tahunan PB-PJL Karbon untuk tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat: a. substansi kegiatan yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. realisasi pelaksanaan rencana kegiatan tahunan
tahun sebelumnya. (7) Periode atau jangka waktu rencana kegiatan tahunan PB- PJL Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. (8) Penyusunan rencana kegiatan tahunan PB-PJL Karbon disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Rencana kegiatan tahunan PB-PJL Karbon disusun oleh pemegang PB-PJL Karbon dan disampaikan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan penilaian. (2) Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya dokumen rencana kegiatan tahunan PB-PJL Karbon. (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rencana kegiatan tahunan PB-PJL Karbon: a. telah sesuai, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menandatangani lembar pengesahan dan menyampaikan kepada Pemegang PB-PJL Karbon untuk disampaikan kepada Direktur, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk disahkan; atau

b. belum sesuai, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan kepada pemegang PB-PJL Karbon untuk memperbaiki dan menyerahkan kembali kepada kepala UPT, kepala UPTD, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

(1) RP-PJL Karbon pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 huruf b dibahas dan dinilai oleh Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan. (2) Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya dokumen RP-PJL Karbon pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya. (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal RP-PJL Karbon pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya: a. telah sesuai, Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan menandatangani lembar pengesahan sesuai dengan kewenangan dan menyampaikan kepada pemegang PB-PJL Karbon; atau b. belum sesuai, Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan menyampaikan kepada pemegang PB-PJL Karbon untuk memperbaiki dan menyerahkan kembali hasil perbaikan kepada Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan untuk dilakukan penilaian kembali. (4) RP-PJL Karbon yang telah dinilai dan ditandatangani oleh Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan disampaikan kepada pemegang RP-PJL Karbon, selanjutnya pemegang RP-PJL Karbon menyampaikan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak RP-PJL Karbon sebelumnya berakhir atau tanggal 31 Agustus untuk disahkan. (5) RP-PJL Karbon pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada periode 5 (lima) tahunan berikutnya; dan b. realisasi pelaksanaan RP-PJL Karbon periode sebelumnya. (6) Penyusunan RP-PJL Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dan dibahas dengan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

(7) Periode atau jangka waktu RP-PJL Karbon pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya mengikuti tahun takwim atau tahun berdasarkan kalender yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. (8) Format penyusunan RP-PJL Karbon sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Penyusunan Laporan Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

(1) Laporan kegiatan PB-PJL Karbon terdiri atas: a. laporan pengukuran stok karbon per tahun; dan
b. laporan kegiatan tahunan. (2) Laporan pengukuran stok Karbon per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. pencapaian berdasarkan rencana dan target kegiatan dalam rencana kegiatan tahunan PB-PJL Karbon yang telah disahkan; dan b. metodologi pengukuran stok karbon. (3) Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. kegiatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; b. permasalahan atau kendala dan upaya tindak lanjut; c. data tenaga kerja;
d. data penambahan atau pengurangan nilai investasi;
e. data kecelakaan kerja jika ada; dan f. data realisasi pembayaran PNBP atau retribusi. (4) Laporan pengukuran stok karbon dan laporan kegiatan tahunan PB-PJL Karbon disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Periode atau jangka waktu laporan pengukuran stok karbon dan laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 mengikuti tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan pencermatan sebagai bahan pengawasan dan evaluasi. (2) Dalam hal, tertentu Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dapat membentuk tim untuk menindaklanjuti hasil pencermatan.

Bagian Keenam Jangka Waktu, Berakhirnya, dan Peralihan Aset Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

Paragraf 1

Jangka Waktu dan Berakhirnya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

PB-PJL Karbon diberikan untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

(1) PB-PJL Karbon berakhir dalam hal: a. jangka waktunya berakhir; b. dicabut; c. dikembalikan; d. badan usaha pemegang Perizinan Berusaha bubar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau e. badan usaha pemegang Perizinan Berusaha dinyatakan pailit oleh pengadilan. (2) Dalam hal Perizinan Berusaha dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, persetujuan atau rekomendasi dari Menteri terkait Perdagangan Karbon juga dicabut. (3) Berakhirnya PB-PJL Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (4) Berakhirnya PB-PJL Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemegang Perizinan Berusaha untuk: a. melunasi seluruh kewajiban pembayaran PNBP atau retribusi serta memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. merehabilitasi, merestorasi dan/atau mereklamasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan karbon; c. melakukan usaha pengamanan terhadap benda maupun bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum; d. memindahkan benda dan peralatan yang menjadi hak pemegang Perizinan Berusaha yang masih terdapat di bekas areal kerjanya, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Perizinan Berusaha berakhir; dan e. mengembalikan seluruh areal kerja dan menyerahkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan. .

Paragraf 2

Pengalihan Sarana dan Prasarana Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

Dalam hal PB-PJL Karbon telah berakhir, sarana dan prasarana utama dan penunjang yang tidak bergerak dilakukan proses pengalihan ke negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Persetujuan penggunaan jasa lingkungan air dan energi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) diberikan untuk: a. Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air; dan
b. Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air, untuk tujuan nonkomersial; (2) Persetujuan penggunaan jasa lingkungan air dan energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kawasan: a. SM;
b. TN; c. TWA;
d. TB; dan e. Tahura. (3) Penggunaan jasa lingkungan air dan penggunaan jasa lingkungan energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada Air Permukaan. (4) Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi mata air, air sungai, danau, waduk, rawa, dan sumber Air Permukaan lainnya.
(5) Penggunaan jasa lingkungan air dan penggunaan jasa lingkungan energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada: a. semua zona/blok SM, TN, TWA, TB, dan Tahura, kecuali zona rimba dan zona inti TN, serta blok perlindungan SM, TWA, TB, dan Tahura untuk orang perseorangan; dan b. Zona Pemanfaatan/Blok Pemanfaatan TN, TWA, TB, dan Tahura untuk lembaga sosial dan instansi pemerintah.

Bagian Kedua Persetujuan Pengunaan Jasa Lingkungan Air dan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air

Paragraf 1

Umum

(1) Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532 ayat (1) huruf a ditujukan untuk kegiatan: a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari; b. irigasi; atau c. kepentingan sosial. (2) Kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar Sumber Air paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) kepala keluarga. (3) Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air untuk kegiatan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian rakyat yang dikelola masyarakat atau yang dikelola pemerintah. (4) Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air untuk kegiatan kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk pengambilan air untuk kebutuhan lembaga sosial yang berdomisili dan/atau beralamat di sekitar SM, TN, TWA, Tahura, dan TB. (5) Dalam hal di luar SM, TN, TWA, TB, dan Tahura tidak ditemukan Sumber Air atau terdapat Sumber Air tetapi tidak layak, Sumber Air di dalam SM, TN, TWA, TB, dan Tahura dapat digunakan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) kepala keluarga. (6) Dalam hal kegiatan penggunaan jasa lingkungan air berubah menjadi kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan air, Pelaku Usaha harus melakukan perubahan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air menjadi PB-PJLA sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 sampai dengan Pasal 151.

(1) Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 ayat (1) huruf huruf b ditujukan untuk kegiatan pemenuhan listrik: a. rumah tangga; dan/atau b. kepentingan sosial. (2) Kegiatan pemenuhan listrik rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan penggunaan. (3) Kegiatan pemenuhan listrik untuk kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas pemenuhan listrik untuk kebutuhan fasilitas umum masyarakat, rumah ibadah, sekolah, panti asuhan, dan instansi pemerintah yang berada di sekitar lokasi kegiatan penggunaan.

(4) Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air dibatasi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang memiliki kapasitas paling tinggi 100 (seratus) kilowatt. (5) Dalam hal di luar SM, TN, TWA, TB, dan Tahura tidak ditemukan Sumber Air untuk potensi energi air, potensi energi air di dalam SM, TN, TWA, TB, dan Tahura dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga minihidro dengan kapasitas paling tinggi 10.000 (sepuluh ribu) kilowatt.

(1) Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 dan Persetujuan Penggunaan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 dilaksanakan berdasarkan penataan blok/zona, Rencana Pengelolaan, hasil inventarisasi jasa lingkungan air dan Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air yang ditetapkan. (2) Penetapan Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 termasuk untuk kegiatan penggunaan jasa lingkungan air atau dan kegiatan penggunaan jasa lingkungan energi air. (3) Ketentuan mengenai debit yang dapat dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 berlaku mutatis mutandis terhadap kegiatan penggunaan jasa lingkungan air dan kegiatan penggunaan jasa lingkungan energi air.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air

(1) Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan. (2) Penerbitan persetujuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada kepala UPT. (3) Penerbitan persetujuan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud ayat (1) didelegasikan kepada kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

(1) Permohonan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 dapat diajukan oleh: a. instansi pemerintah; b. kelompok masyarakat; atau c. lembaga sosial.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila jaringan atau akses air bersih belum tersedia. (4) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan instansi pemerintah yang berdomisili atau beralamat di sekitar SM, TN, TWA, Tahura, dan TB serta belum tersedianya jaringan atau akses air bersih dari badan usaha milik daerah yang menangani air baku dan air minum kabupaten/kota. (5) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok orang perseorangan yang berdomisili atau beralamat di sekitar SM, TN, TWA, Tahura, dan TB dan/atau belum mendapatkan jaringan atau akses air bersih dari badan usaha milik daerah yang menangani air baku dan air minum kabupaten/kota. (6) Lembaga sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa: a. sekolah; b. pesantren; c. panti asuhan;
d. rumah ibadah; atau e. lembaga lain yang ditetapkan sebagai lembaga sosial, yang berdomisili dan/atau beralamat di sekitar SM, TN, TWA, Tahura, dan TB.

(1) Permohonan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air yang diajukan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537 ayat (1) huruf a dilengkapi dengan persyaratan: a. profil instansi pemerintah; b. rencana kegiatan penggunaan jasa lingkungan air atau energi air; c. dokumen PL sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
d. pakta integritas yang bermaterai; dan e. peta usulan areal kegiatan penggunaan jasa lingkungan air dengan skala paling rendah minimal 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan salinan peta digital dengan format shapefile. (2) Permohonan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air yang diajukan oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537 ayat (1) huruf b dilengkapi dengan persyaratan: a. profil kelompok masyarakat termasuk daftar nama anggota kelompok beserta alamatnya; b. kartu tanda penduduk dari ketua kelompok; c. rencana kegiatan penggunaan jasa lingkungan air atau penggunaan jasa lingkungan energi air;

d. rekomendasi dari kepala desa/lurah, atau kepala dusun, atau kepala nagari, atau yang sederajat;
e. surat pernyataan berkomitmen melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang ditandatangani oleh pemohon dan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; f. pakta integritas yang bermaterai; dan g. peta usulan areal kegiatan penggunaan dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan salinan peta digital dengan format shapefile. (3) Permohonan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air yang diajukan oleh lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537 ayat (1) huruf c dilengkapi dengan persyaratan: a. profil lembaga; b. akta pendirian lembaga; c. rencana kegiatan penggunaan jasa lingkungan air atau energi air; d. dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pakta integritas yang bermaterai; dan f. peta usulan areal kegiatan penggunaan dengan skala paling rendah minimal 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan salinan peta digital dengan format shapefile.

(1) Dalam hal Sumber Air di dalam KSA, KPA, dan TB digunakan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) kepala keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 ayat (5), permohonan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air diajukan oleh instansi pemerintah. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 ayat (1). (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dilengkapi dengan: a. kajian kelayakan sumber air; b. surat keterangan dari instansi pemerintah pemohon bahwa tidak ada alternatif Sumber Air di luar KSA, KPA, dan TB yang layak untuk pemenuhan kebutuhan air rumah tangga; dan c. surat keterangan dari instansi pemerintah pemohon bahwa pemanfaatan air untuk tujuan non komersial dan tidak untuk diperjualbelikan dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air rumah tangga masyarakat.

(1) Dalam hal potensi energi air di dalam KSA, KPA, dan TB digunakan untuk pembangkit listrik tenaga minihidro dengan kapasitas paling tinggi 10.000 (sepuluh ribu) kilowatt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 ayat (5), permohonan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air diajukan oleh instansi pemerintah. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 ayat (1). (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dilengkapi dengan: a. kajian kelayakan sumber air untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro/minihidro; b. surat keterangan dari kementerian yang menangani ketenagalistrikan bahwa tidak ada alternatif Sumber Air di luar KSA, KPA, dan TB untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro/minihidro; c. surat keterangan dari instansi pemerintah pemohon bahwa pemanfaatan energi air untuk tujuan non komersial dan tidak untuk diperjualbelikan; d. surat keterangan dari instansi pemerintah pemohon bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro atau minihidro dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari; dan

(1) Rencana kegiatan penggunaan jasa lingkungan air atau energi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c, paling sedikit memuat: a. debit air yang dimohonkan;
b. jumlah kepala keluarga yang akan memanfaatkan atau penerima manfaat; c. kapasitas listrik yang akan dihasilkan, untuk permohonan penggunaan jasa lingkungan energi air; d. sarana dan prasarana yang akan dibangun;
e. usulan lokasi; dan
f. sumber pendanaan pembangunan. (2) Rencana kegiatan penggunaan jasa lingkungan air atau energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Pakta integritas yang bermaterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf f, dan ayat (3) huruf e berisi kesanggupan untuk: a. memenuhi semua kewajiban; b. menjaga kelestarian lingkungan hidup di lokasi kegiatan; c. tidak melakukan kegiatan sebelum persetujuan diterbitkan;

d. melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan e. melaksanakan rehabilitasi atau pemulihan ekosistem pada areal persetujuan dan areal terdampak. (4) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan format sebagaimana Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

(1) Dalam rangka percepatan permohonan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan dapat melakukan fasilitasi. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pendampingan penyusunan rencana kegiatan penggunaan jasa lingkungan air atau penggunaan jasa lingkungan energi air; dan/atau b. pendampingan pemenuhan persyaratan permohonan.

Paragraf 3

Penerbitan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk melakukan verifikasi paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penugasan. (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling lama 7 (tujuh) Hari menerbitkan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air atau menolak permohonan. (3) Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Administratif Pemegang Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pemegang Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air

Pemegang Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air, berhak: a. melakukan kegiatan penggunaan jasa lingkungan air atau energi air sesuai dengan persetujuan; dan b. mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari kepala Dinas Provinsi, kepala Dinas Kabupaten/Kota, kepala UPT, atau kepala UPTD sesuai dengan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan.

(1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air wajib: a. menjaga agar kegiatan penggunaan jasa lingkungan air atau penggunaan jasa lingkungan energi air tidak menimbulkan kerusakan KSA, KPA, dan TB dan ekosistemnya; b. merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan penggunaan jasa lingkungan air atau penggunaan jasa lingkungan energi air; c. menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam; d. memberikan kemudahan bagi petugas baik pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi; e. melaksanakan kegiatan konservasi jasa lingkungan
air pada KSA, KPA, dan TB;
f. melaksanakan pengamanan di areal penggunaan jasa lingkungan air atau penggunaan jasa lingkungan energi air; g. melakukan kegiatan di lapangan setelah persetujuan diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan; h. menyampaikan rencana kerja tahunan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan i. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan kepada Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

(2) Rencana kerja tahunan dan laporan tahunan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Paragraf 2

Larangan Pemegang Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air

Pemegang Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air dilarang: a. menjadikan areal kegiatan dan Sumber Air sebagai hak kepemilikan atau penguasaan;
b. mengalihkan Persetujuan Penggunaan Air atau Persetujuan Penggunaan Energi Air kepada pihak lain; c. menjadikan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air sebagai jaminan atau agunan; dan d. menggunakan air untuk tujuan komersial atau memperjualbelikan air .

Paragraf 3

Sanksi Administratif Pemegang Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air

(1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Pemegang Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air yang tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan persetujuan.

Pemegang Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan.

Bagian Keempat Jangka Waktu dan Berakhirnya Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air

(1) Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan.

(1) Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air berakhir apabila: a. jangka waktu persetujuan telah berakhir dan tidak diperpanjang; b. Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air dicabut; c. pemegang Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air mengembalikan persetujuan secara sukarela kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan d. kelompok masyarakat, instansi pemerintah, dan lembaga sosial pemegang Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air bubar.
(2) Berakhirnya Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan keputusan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (3) Berakhirnya Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air tidak menghapuskan kewajiban pemegang persetujuan untuk: a. melakukan usaha pengamanan terhadap benda maupun bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum; b. merehabilitasi dan/atau merestorasi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan penggunaan jasa lingkungan air dan penggunaan jasa lingkungan energi air; c. memindahkan benda dan peralatan yang menjadi hak pemegang persetujuan yang masih terdapat di bekas areal kerjanya, dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan berakhir; dan

d. mengembalikan seluruh areal kerja dan menyerahkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan antara lain debit air dan/atau kualitas air kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

Dalam hal Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, sarana dan fasilitas yang tidak bergerak dilakukan proses pengalihan ke negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kelima Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air

(1) Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air dilakukan berdasarkan permohonan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air berakhir dilengkapi dengan persyaratan.

Persyaratan permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 ayat (2) terdiri atas:
a. rencana kegiatan penggunaan jasa lingkungan air atau penggunaan jasa lingkungan energi air lanjutan; b. laporan akhir kegiatan penggunaan jasa lingkungan air atau energi air;
c. surat dukungan pemerintah desa/kelurahan setempat, dusun, nagari, atau yang sederajat; d. surat pernyataan berkomitmen melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang ditandatangani oleh pemohon dan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk pemohon kelompok masyarakat atau dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pemohon instansi pemerintah dan lembaga sosial; dan e. profil kelompok masyarakat termasuk daftar nama anggota kelompok beserta alamatnya untuk pemohon kelompok masyarakat.

(1) Berdasarkan permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi paling lama 14 (empat belas) Hari.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan verifikasi permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan paling lama 7 (tujuh) Hari menerbitkan keputusan tentang persetujuan perpanjangan penggunaan jasa lingkungan air, penggunaan jasa lingkungan energi air, atau menolak permohonan.

(1) Pengawasan dilakukan terhadap: a. PJL-PB; b. pemanfaatan jasa lingkungan Air dan Energi Air; c. pemanfaatan jasa lingkungan Wisata Alam;
d. pemanfaatan jasa lingkungan Pengusahaan TB; e. PJL Angin; f. PJL Panas Matahari; dan g. PJL Karbon. (2) Pengawasan PJL-PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kegiatan:
a. PB-PJLPB tahap Eksplorasi; dan b. PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan. (3) Pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan: a. PB-PJLA dan PB-PJLEA; dan b. Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air. (4) Pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap kegiatan: a. PB-PSWA; dan b. PB-PJWA.

(5) Pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan pengusahaan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap kegiatan PB-PTB. (6) Pengawasan PJL Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan terhadap kegiatan:
a. PB-PJL Angin tahap Eksplorasi; dan b. PB-PJL Angin tahap Pemanfaatan. (7) Pengawasan PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan terhadap kegiatan PB-PJL Panas Matahari. (8) Pengawasan PJL Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan terhadap kegiatan PB-PJL Karbon.

Bagian Kedua Tata Cara Pengawasan

Paragraf 1

Umum

(1) Pengawasan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Perizinan Berusaha dan persetujuan pemanfaatan jasa lingkungan dilaksanakan sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Perizinan Berusaha dan persetujuan pemanfaatan jasa lingkungan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (3) Pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memastikan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dasar dan PB; b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan c. memastikan perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pembinaan; b. pemantauan; dan c. evaluasi.

Paragraf 2

Pembinaan

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan untuk

memberikan arahan terhadap ketentuan pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan pada KSA, KPA, dan TB. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan.
(3) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pelaksanaan pembinaan kepada Direktur, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559 meliputi aspek: a. administrasi; b. teknis pemanfaatan KSA, KPA, dan TB; dan c. teknis kegiatan konservasi. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
a. bimbingan;
b. penyuluhan c. pelatihan; dan/atau d. sosialisasi. (3) Hasil pembinaan disampaikan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan.

Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560
ayat (3) menjadi bahan bagi: a. pemegang Perizinan Berusaha dan persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara tertib untuk peningkatan kinerja Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB; dan b. Menteri dalam penentuan arah kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB.

Paragraf 3

Pemantauan

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam 558 ayat (4) huruf b merupakan upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan Perizinan Berusaha dan persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB.
(2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana kegiatan dalam dokumen perencanaan yang telah disahkan.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, dilakukan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.
(2) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pelaksanaan pembinaan kepada Direktur, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (3) Pemantauan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pemantauan langsung ke lokasi; dan/atau b. pemantauan tidak langsung terhadap dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan.

(1) Hasil pemantauan disampaikan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan. (2) Hasil kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pemantauan sebagai bahan pembinaan dan/atau evaluasi.

Paragraf 4

Evaluasi

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558 ayat (4) huruf c merupakan kegiatan untuk menilai dan/atau mengukur kepatuhan atas ketentuan teknis dan pemenuhan kewajiban pemegang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rutin; dan b. insidental;
(3) Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan dilaksanakan dalam bentuk kunjungan fisik dan/atau virtual. (4) Evaluasi insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan sewaktu-waktu, berdasarkan: a. adanya pengaduan masyarakat; b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari pemegang Perizinan Berusaha dan persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB; dan/atau

c. adanya indikasi pemegang Perizinan Berusaha dan persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB melakukan kegiatan tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 dilakukan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

(1) Dalam melaksanakan evaluasi terhadap pemegang PB- PJLPB, PB-PJLA, PB-PJLEA, PB-PSWA, PB-PTB, PB-PJL Angin, PB-PJL Panas Matahari, dan PB-PJL Karbon, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dapat membentuk tim evaluasi. (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur dari:
a. direktorat, sekretariat direktorat jenderal, dan UPT untuk evaluasi di TN, TWA, dan TB; atau b. direktorat, sekretariat direktorat jenderal, sekretariat Dinas Provinsi, sekretariat Dinas Kabupaten/Kota, dan/atau UPTD sesuai dengan kewenangan untuk evaluasi di Tahura. (3) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dapat melibatkan pihak terkait lainnya dalam tim evaluasi.

(1) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam melaksanakan evaluasi bagi pemegang PB-PJWA, Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air, dapat mendelegasikan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dapat membentuk tim evaluasi. (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional dan/atau petugas lain di Dinas Kabupaten/Kota, UPT, atau UPTD sesuai dengan kewenangan.

(1) Kriteria dan indikator evaluasi rutin PB-PJLPB tahap Eksplorasi dan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Kriteria dan indikator evaluasi rutin PB-PJLA dan PB- PJLEA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Kriteria dan indikator evaluasi rutin PB-PSWA dan PB- PJWA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Kriteria dan indikator evaluasi rutin PB-PTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Kriteria dan indikator evaluasi rutin PB-PJL Angin tahap Eksplorasi dan PB-PJL Angin tahap Pemanfaatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Kriteria dan indikator evaluasi rutin PB-PJL Panas Matahari sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Kriteria dan indikator evaluasi rutin PB-PJL Karbon sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Kriteria dan indikator evaluasi rutin Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567 dan Pasal 568 dikategorikan: a. sangat baik; b. baik c. kurang baik; dan d. tidak baik. (2) Tindak lanjut dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi: a. pemberian penghargaan, untuk kategori sangat baik atau baik; atau b. pemberian sanksi administratif, untuk kategori kurang baik atau tidak baik.

(1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, dituangkan dalam berita acara dan laporan hasil evaluasi. (2) Ketua tim evaluasi menyampaikan berita acara dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, kepala Dinas Kabupaten/Kota, kepala UPT, atau kepala UPTD sesuai dengan kewenangan.

(3) Berita acara dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar tindak lanjut pengendalian dan pengawasan bagi pemegang Perizinan Berusaha dan persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB.

Ketentuan mengenai pelaksanaan evaluasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565, Pasal 568, dan Pasal 571 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan evaluasi insidental.

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan memberikan pengenaan sanksi administratif kepada pemegang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB. (2) Dalam memberikan sanksi administratif, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan mendelegasikan kepada: a. Direktur Jenderal; b. kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota; atau c. Kepala UPT atau kepala UPTD; sesuai dengan kewenangan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha atau persetujuan; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha atau persetujuan.

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573 ayat (3) diberikan berdasarkan hasil pengawasan. (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
a. legalitas kewenangan; b. prosedur yang tepat; c. ketepatan penerapan sanksi administratif; d. kondisi kebencanaan dan kahar (force majeure); e. kepastian tidak ada cacat yuridis dalam penerapan sanksi; dan
f. asas kelestarian dan keberlanjutan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Teguran Tertulis

(1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 ayat (3) huruf a dikeluarkan oleh: a. Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk PB-PJLPB, PB-PJLA, PB-PJLEA, PB-PSWA, PB-PTB, PB-PJL Angin, PB-PJL Panas Matahari, dan PB-PJL Karbon; atau b. kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk PB-PJWA, Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air. (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing- masing paling lama 30 (tiga puluh) Hari. (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah teguran tertulis kesatu diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Perizinan Berusaha dan persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua, dalam hal:
a. tidak menindak lanjuti teguran tertulis kesatu; atau
b. menindak lanjuti teguran tertulis kesatu namun substansinya tidak sesuai dengan surat teguran tertulis kesatu.
(4) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah teguran tertulis kedua diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang Perizinan Berusaha dan persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga, dalam hal: a. tidak menindak lanjuti teguran tertulis kedua; atau
b. menindak lanjuti teguran tertulis kedua namun substansinya tidak sesuai dengan surat teguran tertulis kedua. (5) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah teguran tertulis ketiga diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang Perizinan Berusaha dan persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha, dalam hal tidak menindaklanjuti teguran tertulis ketiga. (6) Dalam hal teguran tertulis ditindaklanjuti oleh pemegang Perizinan Berusaha dan persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB, dan substansinya sesuai, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, kepala Dinas Kabupaten/Kota, kepala UPT, atau kepala UPTD sesuai kewenangan menyampaikan surat pemberitahuan

terpenuhinya kewajiban dalam teguran tertulis kepada pemegang Perizinan Berusaha dan persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB.

Paragraf 2

Paksaan Pemerintah

(1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573 ayat (3) huruf b dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha dan persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB apabila melakukan pelanggaran yang menimbulkan: a. ancaman serius bagi kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan; b. dampak yang lebih besar dan lebih luas dari aspek ekonomi, sosial dan budaya jika kegiatan tidak segera dihentikan; dan/atau c. kerugian yang lebih besar bagi sumber daya alam dan ekosistemnya. (2) Jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penyegelan lokasi;
b. penutupan lokasi; c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; d. paksaan badan; e. pembongkaran bangunan; f. pengurangan atau pencabutan sementara kuota debit pemanfaatan jasa lingkungan air atau energi air; atau g. tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan memulihkan fungsi ekosistem.

Paragraf 3

Denda Administratif

Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573 ayat (3) huruf c dilakukan dengan ketentuan dan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan

Sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573 ayat (3) huruf d diberikan kepada pemegang Perizinan Berusaha dan persetujuan Pemanfaatan jasa lingkungan pada KSA, KPA, dan TB yang tidak menindaklanjuti teguran tertulis ketiga.

(1) Dalam pemberian sanksi administratif berupa pembekuan PB-PJLPB, PB-PJLA, PB-PJLEA, PB-PSWA, PB-PTB, PB- PJL Angin, PB-PJL Panas Matahari, dan PB-PJL Karbon, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan laporan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan memberikan notifikasi melalui Sistem OSS untuk melakukan pembekuan Perizinan Berusaha. (3) Pemberian notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan. (4) Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan pembekuan Perizinan Berusaha. (5) Pembekuan PB-PJLPB, PB-PJLA, PB-PJLEA, PB-PSWA, PB-PTB, PB-PJL Angin, PB-PJL Panas Matahari, dan PB- PJL Karbon dilakukan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

(1) Dalam pemberian sanksi administratif berupa pembekuan PB-PJWA, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menerbitkan surat pembekuan PB-PJWA. (3) Dalam pemberian sanksi administratif berupa pembekuan persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dan persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan surat pembekuan persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dan persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air. (4) Pembekuan PB-PJWA dan persetujuan Penggunaan dilakukan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

(1) Dalam hal pemegang PB-PJLPB, PB-PJLA, PB-PJLEA, PB- PSWA, PB-PTB, PB-PJL Angin, PB-PJL Panas Matahari, dan PB-PJL Karbon telah memenuhi seluruh kewajiban dalam teguran tertulis, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan laporan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melakukan notifikasi melalui Sistem OSS untuk mencabut pembekuan Perizinan Berusaha. (3) Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS menerbitkan pencabutan pembekuan Perizinan Berusaha.

(1) Dalam hal pemegang PB-PJWA telah memenuhi seluruh kewajiban dalam teguran tertulis, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan menerbitkan surat pencabutan pembekuan PB-PJWA. (3) Dalam hal pemegang persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dan persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air telah memenuhi seluruh kewajiban dalam teguran tertulis, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menerbitkan surat pencabutan pembekuan persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dan persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air.

Paragraf 5

Pencabutan Perizinan Berusaha atau Persetujuan

Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573 ayat (3) huruf e apabila pemegang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB: a. melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. paling lama 30 (tiga puluh) Hari tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban setelah diterbitkan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha atau persetujuan;
c. tidak melaksanakan kewajiban yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha atau persetujuan; atau d. melanggar ketentuan kewajiban, keharusan, dan larangan yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha atau persetujuan.

(1) Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan laporan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melakukan notifikasi kepada Sistem OSS untuk melakukan pencabutan Perizinan Berusaha. (3) Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS menerbitkan pencabutan Perizinan Berusaha.

Dalam hal pemegang persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dan persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan menerbitkan keputusan pencabutan persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dan persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air.

(1) Selain pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 ayat (2), bagi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB yang kegiatan usahanya menimbulkan kerusakan pada KSA, KPA, dan TB, dikenakan kewajiban melakukan pemulihan ekosistem atau pembayaran biaya pemulihan ekosistem sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. (2) Pengenaan kewajiban pemulihan ekosistem atau pembayaran biaya pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundang-undangan.

Jangka waktu Perizinan Berusaha yg diatur dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur berbeda.

(1) Izin bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan izin berakhir. (2) Surat perintah pemenuhan persyaratan untuk pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dan pengusahaan taman buru atau surat pemberitahuan pemenuhan persyaratan pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air serta panas bumi dari Direktur Jenderal yang telah terbit sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan
sebagai dasar proses penerbitan Perizinan Berusaha.

(1) Pemanfaatan KPA yang berada di ruang laut yang mempunyai kewajiban memperoleh rekomendasi dari Menteri, hanya berlaku untuk permohonan perizinan baru yang diajukan setelah tanggal mulai berlakunya Peraturan Menteri ini. (2) Terhadap persyaratan permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang telah disahkan dan/atau disampaikan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih sesuai dengan Peraturan Menteri ini tetap dilanjutkan dan selanjutnya menyesuaikan Peraturan Menteri ini.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun dinyatakan belum berlaku efektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan harus menyesuaikan proses Perizinan Berusaha berdasarkan Peraturan Menteri ini; b. pemegang izin pengusahaan pariwisata alam atau izin usaha penyediaan sarana Wisata Alam yang belum merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana Wisata Alam sesuai dengan rencana karya Wisata Alam, wajib merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana Wisata Alam dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun; dan

c. pemegang izin usaha pemanfaatan air dan izin usaha pemanfaatan energi air yang belum melakukan pembangunan sarana dan prasarana Utama sesuai Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air atau Energi Air, wajib merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana utama dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun. (2) Pemegang izin pengusahaan pariwisata alam atau izin usaha penyediaan sarana Wisata Alam yang tidak merealisasikan: a. pembangunan sarana dan prasarana Wisata Alam sesuai dengan rencana karya Wisata Alam, harus merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana Wisata Alam dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan b. membayar PHU-PSWA dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun sejak diterbitkan izin, harus merealisasikan membayar PHU-PSWA dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. (3) PB-PSWA yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban PB-PSWA mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. (4) Pemegang izin usaha pemanfaatan air dan izin usaha pemanfaatan energi air yang tidak melakukan pembangunan sarana dan prasarana utama sesuai Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air atau Energi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan dari: a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/MENHUT- II/2010 tentang Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 181); b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 66); c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 335); dan

d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 456), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/MENHUT- II/2010 tentang Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 181); b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 66); c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 335); dan d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 456), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2025

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Œ

RAJA JULI ANTONI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM, DAN TAMAN BURU

A. FORMAT RENCANA KEGIATAN USAHA

1. PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI TAHAP EKSPLORASI

LOGO

RENCANA KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI TAHAP EKSPLORASI DI TAMAN NASIONAL/TAMAN WISATA ALAM/TAMAN HUTAN RAYA*) …….

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Memberikan penjelasan mengapa perlu dilakukan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksplorasi pada lokasi yang dimohon. B. Maksud dan Tujuan Maksud adalah maksud disusunnya Rencana Kegiatan Usaha, sedangkan tujuan adalah tujuan disusunnya Rencana Kegiatan Usaha. Maksud dan tujuan harus sinergis dan tidak bertentangan dengan visi dan misi serta tujuan pengelolaan Taman Nasional/Taman Hutan Raya/ Taman Wisata Alam.

II. PROFIL PERUSAHAAN Memuat data: ▪ Badan hukum perusahaan termasuk kronologis perubahan (Akta pendirian, Akta Perubahan, Status Permodalan (PMDN/PMA), NPWP, dll); ▪ Alamat perusahaan yang jelas; ▪ Bidang usaha yang dijalankan; ▪ Organisasi perusahaan meliputi komisaris, direksi dan tenaga- tenaga inti dalam perusahaan (lengkap dengan nama personil dan keahlian/pengalaman), struktur pemegang saham, keanggotaan perusahaan dalam asosiasi dan hubungan dengan organisasi lain.

III. USULAN AREAL KEGIATAN EKSPLORASI
A. Letak dan luas areal yang dimohon untuk Areal Kegiatan Eksplorasi: letak secara administrasi pemerintahan dan administrasi pengelolaan kawasan, koordinat lokasi yang dimohon, dll (dilampiri peta usulan Areal Kegiatan Eksplorasi). B. Kondisi rona awal pada areal yang dimohon untuk Areal Kegiatan Eksplorasi: penutupan lahan, potensi flora fauna, potensi wisata, kondisi topografi, jenis tanah dan geologi, hidrogeologi, kondisi sosial ekonomi dan budaya desa sekitar areal pemanfaatan, dan data penunjang lainnya (dilampiri peta citra rona awal areal yang dimohon).

IV. RENCANA TEKNIS PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI TAHAP EKSPLORASI
A. Rencana Kegiatan Usaha Menguraikan jenis dan tahapan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksplorasi disertai tata waktu pelaksanaan, serta peralatan yang akan digunakan. B. Jangka Waktu Usaha Pemanfaatan;

C. Rencana Pembangunan Sarana Prasarana Memuat data: ▪ Jalan akses (panjang dan lebar jalan serta trase jalan) dan lampirkan peta rencana jalan aksesnya) ▪ Tapak sumur (lokasi, jumlah, luas, koordinat; agar diuraikan untuk masing-masing tapak sumur) ▪ Sumur (Jenis, lokasi, jumlah, koordinat agar diuraikan untuk masing-masing sumur) ▪ Sarana prasarana produksi (lokasi, jumlah, luas, koordinat agar diuraikan untuk masing-masing jenis sarpras) ▪ Sarana pendukung (lokasi, jumlah, luas, koordinat agar diuraikan untuk masing-masing jenis sarpras) ▪ Jaringan pemipaan D. Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Memuat data: ▪ Volume air yang dibutuhkan ▪ Pemenuhan kebutuhan air (jika menggunakan air dari kawasan, agar ditambahkan informasi nama sumber air, koordinat sumber air, dan jalur pemipaan) E. Desain dan Layout/peta Sarana dan Prasarana yang akan dibangun; F. Teknologi yang Digunakan (diuraikan); G. Rencana Kegiatan Konservasi (konservasi keanekaragaman hayati, pengamanan dan perlindungan hutan, pengelolaan lingkungan dan limbah, kelola sosial dan pemberdayaan masyarakat).

V. DATA MODAL/FINANSIAL DAN TENAGA KERJA UNTUK MENJALANKAN PERIZINAN BERUSAHA A. Nilai Investasi B. Rencana Anggaran Biaya C. Analisa kelayakan (Sumber Pendanaan, Kelayakan finansial/Cash Flow, kelayakan teknis, kelayakan jadwal) D. Tenaga Kerja yang digunakan (Jumlah tenaga kerja, Jenis kelamin, bidang keahlian, pelibatan masyarakat sekitar)

VI. PENUTUP

LAMPIRAN: A. Peta Usulan Areal Kegiatan Eksplorasi; B. Layout Sarana dan Prasarana; C. Akte Pendirian Badan Usaha; D. Foto dokumentasi; E. dll.

Catatan: *) Pilih salah satu

2. PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI TAHAP EKSPLOITASI DAN PEMANFAATAN

LOGO DAN KOP SURAT

RENCANA KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI TAHAP EKSPLOITASI DAN PEMANFAATAN DI TAMAN NASIONAL/TAMAN WISATA ALAM/TAMAN HUTAN RAYA*) …….

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Memberikan penjelasan mengapa perlu dilakukan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksploitasi dan pemanfaatan pada lokasi yang dimohon.

B. Maksud dan Tujuan Maksud adalah maksud disusunnya proposal kegiatan, sedangkan tujuan adalah tujuan disusunnya proposal kegiatan. Maksud dan tujuan harus sinergis dan tidak bertentangan dengan visi dan misi serta tujuan pengelolaan Taman Nasional/Taman Hutan Raya/ Taman Wisata Alam. II. PROFIL PERUSAHAAN Memuat data: ▪ Badan hukum perusahaan termasuk kronologis perubahan (bila ada); ▪ Alamat perusahaan yang jelas; ▪ Bidang usaha yang dijalankan; ▪ Organisasi perusahaan meliputi komisaris, direksi dan tenaga- tenaga inti dalam perusahaan (lengkap dengan nama personil dan keahlian/pengalaman), struktur pemegang saham, keanggotaan perusahaan dalam asosiasi dan hubungan dengan organisasi lain.

III. USULAN AREAL KEGIATAN AREAL KEGIATAN USAHA A. Letak dan luas areal yang dimohon untuk Areal Kegiatan Usaha: letak secara administrasi pemerintahan dan administrasi pengelolaan kawasan, koordinat lokasi yang dimohon, dll (dilampiri peta usulan Areal Kegiatan Usaha). B. Kondisi rona awal pada areal yang dimohon untuk Areal Kegiatan Usaha: penutupan lahan, potensi flora fauna, potensi wisata, kondisi topografi, jenis tanah dan geologi, hidrogeologi, kondisi sosial ekonomi dan budaya desa sekitar areal pemanfaatan, dan data penunjang lainnya (dilampiri peta citra rona awal areal yang dimohon).

IV. RENCANA TEKNIS PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI TAHAP EKSPLOITASI DAN PEMANFAATAN A. Rencana Kegiatan Usaha Menguraikan jenis dan tahapan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksploitasi dan pemanfaatan disertai tata waktu pelaksanaan, serta peralatan yang akan digunakan. B. Jangka Waktu Usaha Pemanfaatan; C. Rencana Pembangunan Sarana Prasarana Memuat data: ▪ Jalan akses (panjang dan lebar jalan serta trase jalan) dan lampirkan peta rencana jalan aksesnya) ▪ Tapak sumur (lokasi, jumlah, luas, koordinat; agar diuraikan untuk masing-masing tapak sumur)

▪ Sumur (Jenis, lokasi, jumlah, koordinat agar diuraikan untuk masing-masing sumur) ▪ Sarana prasarana produksi (lokasi, jumlah, luas, koordinat agar diuraikan untuk masing-masing jenis sarpras) ▪ Sarana pendukung (lokasi, jumlah, luas, koordinat agar diuraikan untuk masing-masing jenis sarpras) ▪ Jaringan pemipaan D. Rencana Pemenuhan Kebutuhan Air Memuat data: ▪ Volume air yang dibutuhkan ▪ Pemenuhan kebutuhan air (jika menggunakan air dari kawasan, agar ditambahkan informasi nama sumber air, koordinat sumber air, dan jalur pemipaan) E. Desain dan Layout/peta Sarana dan Prasarana yang akan dibangun; F. Teknologi yang Digunakan (diuraikan); G. Rencana Kegiatan Konservasi (konservasi keanekaragaman hayati, pengamanan dan perlindungan hutan, pengelolaan lingkungan dan limbah, kelola sosial dan pemberdayaan masyarakat).

V. DATA MODAL/FINANSIAL DAN TENAGA KERJA UNTUK MENJALANKAN PERIZINAN BERUSAHA A. Nilai Investasi B. Rencana Anggaran Biaya C. Analisa kelayakan (Sumber Pendanaan, Kelayakan finansial/Cash Flow, kelayakan teknis, kelayakan jadwal) D. Tenaga Kerja yang digunakan (Jumlah tenaga kerja, Jenis kelamin, bidang keahlian, pelibatan masyarakat sekitar) VI. PENUTUP LAMPIRAN (peta, foto dokumentasi, dll).

Catatan: *) Pilih salah satu

3. PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR

COVER DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN KATA PENGANTAR I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan Memuat antara lain justifikasi keselarasan antara rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dengan pengelolaan kawasan konservasi dan peran serta masyarakat sekitar kawasan II. PROFIL PERUSAHAAN III. USULAN AREAL KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR A. Letak Usulan Areal Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air
Memuat antara lain letak secara administrasi pemerintahan dan administrasi pengelolaan kawasan, kondisi sosial ekonomi, dan budaya desa sekitar areal usaha pemanfaatan, dll. B. Kondisi Fisik Wilayah Usulan Areal Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air.
Memuat antara lain kondisi tutupan lahan, potensi flora fauna, potensi wisata, kondisi topografi, jenis tanah dan geologi, hidrogeologi, data penunjang lainnya. C. Karakteristik Sumberdaya Air
Memuat antara lain nama sumber air, koordinat sumber air, jenis sumber air, daerah tangkapan air (luas DTA, sub DAS, DAS, Peta DTA, dll), debit sumber air (debit minimal, debit maksimal, debit andalan dan data series debit air), kualitas air, dll. IV. RENCANA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR A. Analisa Kelayakan Teknis;
Meliputi
analisa hidrologi (ketersediaan air sepanjang tahun (flow duration curve) dan kebutuhan air, analisa proyeksi daya listrik, dll); analisa sipil (kelayakan lokasi untuk pembangunan sarana prasarana; dll) B. Debit yang akan dimanfaatkan selama jangka waktu usaha; C. Kapasitas Produksi Air Memuat antara lain kapasitas produksi air yang dihasilkan dari kegiatan PB-PJLA dan banyaknya masyarakat yang mendapat manfaat.
D. Luas Usulan Areal Kegiatan Usaha;
Memuat antara lain luas usulan areal kegiatan usaha; deskripsi dan ukuran sarana dan prasarana serta fasilitas yang akan dibangun; layout/desain fisik sarana prasarana dan fasilitas pendukung. E. Teknologi dan Peralatan yang akan digunakan; Memuat antara lain sistem teknologi dalam rangka pemanfaatan serta jenis peralatan yang akan digunakan. F. Analisa kelayakan investasi Memuat antara lain sumber pendanaan dan rencana investasi G. Tata Waktu Rencana kegiatan; dan
H. Rencana Kegiatan Konservasi
Memuat antara lain kegiatan rehabilitasi, pengendalian sumber air, pengamanan dan perlindungan hutan, dll V. PENUTUP

Disusun oleh: Di : Pada tanggal
: Jabatan/Perusahaan

(Nama)……………………… (Jabatan)……………………

LAMPIRAN (peta, analis hidrologi, foto dokumentasi, dll).

4. PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN ENERGI AIR

COVER DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN KATA PENGANTAR I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan Memuat antara lain justifikasi keselarasan antara rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air dengan pengelolaan kawasan konservasi dan peran serta masyarakat sekitar kawasan II. PROFIL PERUSAHAAN III. USULAN AREAL KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN ENERGI AIR A. Letak Usulan Areal Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air
Memuat antara lain letak secara administrasi pemerintahan dan administrasi pengelolaan kawasan, kondisi sosial ekonomi, dan budaya desa sekitar areal pemanfaatan, dll. B. Kondisi Fisik Wilayah Usulan Areal Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air
Memuat antara lain kondisi tutupan lahan, potensi flora fauna, potensi wisata, kondisi topografi, jenis tanah dan geologi, hidrogeologi, data penunjang lainnya. C. Karakteristik Sumberdaya Air
Memuat antara lain nama sumber air, jenis sumber air, koordinat sumber airdaerah tangkapan air (luas DTA, sub DAS, DAS, Peta DTA, dll), debit sumber air (debit minimal, debit maksimal, debit andalan dan data series debit air), kualitas air, dll. IV. RENCANA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN ENERGI AIR A. Analisa Kelayakan Teknis;
Meliputi
analisa hidrologi (ketersediaan air sepanjang tahun (flow duration curve) dan kebutuhan air, analisa proyeksi daya listrik, dll); analisa sipil (kelayakan lokasi untuk pembangunan sarana prasarana; dll) B. Debit yang akan dimanfaatkan selama jangka waktu usaha; C. Kapasitas Produksi Energi Listrik yang dihasilkan; Memuat antara lain kapasitas produksi listrik yang dihasilkan dari kegiatan PB-PJLEA dan banyaknya masyarakat yang mendapat manfaat.
D. Luas Usulan Areal Kegiatan Usaha;
Memuat antara lain luas usulan areal kegiatan usaha; deskripsi dan ukuran sarana dan prasarana serta fasilitas yang akan dibangun; lay out/desain fisik sarana prasarana dan fasilitas pendukung. E. Teknologi dan Peralatan yang akan digunakan; Memuat antara lain sistem teknologi dalam rangka pemanfaatan serta jenis peralatan yang akan digunakan. F. Analisa kelayakan Modal Memuat antara lain sumber pendanaan dan rencana investasi. G. Tata Waktu Rencana kegiatan; dan
H. Rencana Kegiatan Konservasi
Memuat antara lain kegiatan rehabilitasi, pengendalian sumber air, pengamanan dan perlindungan hutan, dll V. PENUTUP Disusun di
: pada tanggal
: JABATAN PIMPINAN

NAMA NIP.

LAMPIRAN (peta, analis hidrologi, foto dokumentasi, dll).

5. PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN SARANA WISATA ALAM COVER KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang
   B. Tujuan Kegiatan Usaha C. Letak/ Lokasi areal yang dimohon dilengkapi peta lokasi II. Data dan Informasi Badan Usaha A. Badan Hukum
   B. Identitas Badan Usaha (NIB, alamat perusahaan, nomor telepon dan email, struktur organisasi perusahaan, struktur pemegang saham) C. Bidang Usaha yang Sedang Dijalankan D. Organisasi Badan Usaha E. Permodalan dan Rencana Nilai Investasi III. Rencana Kegiatan Usaha Rencana kegiatan usaha berisi gambaran umum kegiatan usaha yang akan dikembangkan serta kontribusinya bagi pengembangan wisata alam dan konservasi kawasan, masyarakat sekitar kawasan, penerimaan negara dan badan usaha. Selain itu juga menjelaskan aktivitas/ kegiatan pengusahaan yang akan dikembangkan, jenis, jumlah, luas dan tinggi bangunan sarana prasarana yang akan dibangun, prediksi jumlah pengunjung, serta rencana tenaga kerja. IV. Penutup V. Lampiran A. Akte Pendirian Badan Usaha B. Peta Lokasi yang dimohon

6. PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN JASA WISATA ALAM
   a. Perorangan

RENCANA KEGIATAN USAHA PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM PADA SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN WISATA ALAM, DAN TAMAN HUTAN RAYA Pemohon : (Perorangan) UPT : Balai Besar/Balai TN/KSDA….. Kawasan : TN/Tahura/TWA/SM/……

A. Profil Pemohon 1. Nama pemohon

: 2. Alamat pemohon

: 3. Tempat/tanggal lahir : 4. Nomor KTP

: 5. Nomor NPWP

: 6. Nomor telepon

: B. Rencana Kegiatan Usaha 1. Gambaran umum kegiatan : 2. Bidang usaha yang dimohon : 3. Lokasi objek daya Tarik

: (bisa lebih dari satu objek) 4. Prediksi jumlah pengunjung yang menggunakan jasa per tahun Tempat, tanggal bulan tahun Pemohon

Lampiran : 1. Fotokopi KTP 2. Fotokopi NPWP

b. Badan Usaha

RENCANA KEGIATAN USAHA PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM PADA SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN WISATA ALAM, DAN TAMAN HUTAN RAYA