Pasal 159

(1) Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dibangun dengan ketentuan: a. memperhatikan dampak ekologis, aspek teknis dan kondisi geografis kawasan; b. meminimalisir perubahan bentang alam sesuai dengan fungsi kawasan hutan;
c. tidak menutup atau menghilangkan jalur lintas tradisional masyarakat; d. memperhatikan jalur lintas satwa liar; e. meminimalisir penebangan pohon dan apabila terpaksa melakukan penebangan pohon harus mengganti pohon yang ditebang, dengan perbandingan 1:100 (satu berbanding seratus) anakan pohon jenis lokal atau endemik untuk ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, dan dipelihara sampai umur 5 (lima) tahun dan/atau berakhirnya Perizinan Berusaha; f. tidak memasukkan atau mengintroduksi jenis tumbuhan dan satwa liar asing untuk keperluan apapun; g. merancang konstruksi bangunan yang aman dari banjir, gaya guling, gaya gesek, rembesan, gempa bumi, dan gaya angkat air; h. tidak menggunakan bahan atau material konstruksi dari TN, TWA, Tahura, dan/atau TB; dan i. menghindari warna mencolok pada sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibangun. (2) Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. kaidah konservasi; b. kesehatan dan keselamatan kerja; c. nilai estetika dan ramah lingkungan; d. sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan kelestarian lingkungan; dan e. efisiensi dalam penggunaan lahan dan energi. (3) Pembangunan sarana dan prasarana utama serta fasilitas penunjang dapat menggunakan peralatan berdasarkan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air.