Pasal 495

(1) Permohonan PB-PJL Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 ayat (3) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS dilengkapi dengan dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan PB-PJL Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Persetujuan Prinsip; b. PL dan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; d. peta usulan areal usaha dengan skala paling kecil rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dan salinan peta digital dengan format shapefile; e. dokumen RP-PJL Karbon; dan f. bukti pembayaran PNBP berupa iuran PB-PJL Karbon atau retribusi PB-PJL Karbon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal belum ada ketentuan yang mengatur mengenai jenis dan tarif PNBP berupa iuran PB-PJL Karbon atau retribusi PB-PJL Karbon, Pelaku Usaha mencantumkan komitmen kesanggupan untuk melakukan pembayaran PNBP berupa iuran PB-PJL Karbon atau retribusi PB-PJL Karbon sejak PB-PJL Karbon diterbitkan, dan dituangkan dalam bentuk pakta integritas.