Pasal 58

(1) Permohonan PB-PJLPB tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri melalui Sistem OSS disertai dengan dokumen persyaratan. (2) Dokumen Persyaratan PB-PJLPB tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Persetujuan Prinsip; b. salinan: 1. dokumen yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri atas: a) izin Panas Bumi; b) penugasan pengusahaan Panas Bumi; c) PSPE;

d) penugasan penambahan data; atau e) kuasa pengusahaan Panas Bumi; 2. kontrak operasi bersama,
atas nama pemohon; c. berita acara pemberian tanda batas usulan AKE Panas Bumi yang ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT atau UPTD dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dilampiri peta tanda batas AKE Panas Bumi yang dimohon; d. peta usulan AKE Panas Bumi dan dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile; e. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan salinan digital; f. RKE-PJLPB; dan g. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLPB tahap Eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Lokasi yang dimohon PB-PJLPB tahap Eksplorasi merupakan lokasi yang telah dilakukan Survei Pendahuluan Panas Bumi yang dilakukan oleh pemohon PB-PJLPB tahap Eksplorasi atau pihak lain.