Pasal 17

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan atau kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan menerbitkan: a. pertimbangan teknis atas permohonan PB-PSWA; atau b. surat penolakan permohonan pertimbangan teknis PB-PSWA disertai dengan alasan.
(2) Pertimbangan teknis permohonan PB-PSWA dari kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. data Pelaku Usaha; b. data luas dan lokasi yang direkomendasikan atau tidak direkomendasikan;
c. pertimbangan ekologis;
d. pertimbangan pengembangan pariwisata alam di kawasan;
e. pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya setempat; f. rencana pemberdayaan masyarakat; g. rekening koran; dan h. kesimpulan. (3) Rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan indikasi kemampuan finansial dan komitmen dalam melakukan pengusahaan PB-PSWA sesuai besaran modal yang disetor. (4) Pertimbangan teknis dan surat penolakan permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.