PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan

penghubung, bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di

atas permukaan tanah, di bawah permukaan

tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

1. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas

Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul

transportasi dengan wilayah yang berada dalam

pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan

hierarkis.

1. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang

meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.

1. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan,

pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai

dengan kewenangannya.

2022, No.12 -4-

1. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan

kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan

perundang-undangan di bidang Jalan.

1. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan

pedoman dan standar teknis, pelayanan,

pemberdayaan sumber daya manusia, serta

penelitian dan pengembangan Jalan.

1. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan

program dan anggaran, perencanaan teknis,

pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi,

pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.

1. Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah

konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang

memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan

sosial.

1. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan,

pembinaan, dan pembangunan Jalan.

1. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

2. Jalan Bebas Hambatan adalah Jalan Umum

untuk lalu lintas dengan pengendalian Jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya

persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan

pagar ruang milik Jalan.

1. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang

merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan

sebagai Jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar.

1. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang wajib dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.

2. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya

disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab

2022, No.12 -5-

kepada Menteri yang melaksanakan sebagian

wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan Tol.

1. Badan Usaha di Bidang Jalan Tol yang

selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan

hukum yang bergerak di bidang pengusahaan

Jalan Tol.

1. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan

usaha milik negara, badan usaha milik daerah,

badan usaha berbadan hukum maupun tidak

berbadan hukum, perseorangan, kelompok

masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis

dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh

setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang

dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Jalan.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

1. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum

2022, No.12 -6-

maupun yang tidak berbadan hukum.

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi

sebagai berikut:

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan

berdasarkan asas:

• kemanfaatan;

• keselamatan;

• keamanan dan kenyamanan;

• persatuan dan kesatuan;

• efisiensi dan efektivitas;

• keadilan;

• keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;

• keterpaduan;

• kebersamaan dan kemitraan;

• berkelanjutan;

• transparansi dan akuntabilitas; dan

• partisipatif.

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk

mewujudkan:

• ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan

arus penumpang dan barang, serta kepastian

hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;

• Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi

logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;

• peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam

pemberian layanan kepada masyarakat;

2022, No.12 -7-

• pelayanan Jalan yang andal dan prima serta

berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan

berdaya saing;

• Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif

untuk mendukung terselenggaranya sistem

transportasi yang terpadu;

• pengusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;

• partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan

Jalan; dan

• Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini

meliputi:

• peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan;

• Jalan Umum;

• Jalan Tol;

• Jalan Khusus;

• data dan informasi;

• partisipasi masyarakat; dan

• penyidikan.

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah dan ayat (4)

dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas

Jalan Umum dan Jalan Khusus.

(2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi,

status, dan kelas.

2022, No.12 -8-

(3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum,

tetapi untuk kepentingan lalu lintas

sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain

Penyelenggara Jalan.

(4) Dihapus.

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan

ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal,

dan Jalan lingkungan.

(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak

jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah

Jalan masuk dibatasi secara efisien.

(3) Pembatasan jumlah Jalan masuk sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan

izin Penyelenggara Jalan.

(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi

melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan

rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk

dibatasi.

(5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani

angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah

Jalan masuk tidak dibatasi.

(6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi

melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata

2022, No.12 -9-

rendah.

(7) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib

menetapkan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan arteri,

Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi

sebagai berikut:

(1) Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan

ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan

kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib

menetapkan status Jalan sesuai dengan

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya dan melakukan

evaluasi secara berkala.

(3) Dalam hal terdapat ruas Jalan yang belum

ditetapkan statusnya, Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah wajib menetapkan status

Jalan paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan fungsinya terhitung sejak Undang-

Undang ini diundangkan.

(4) Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun

untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah wajib menetapkan status

Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.

(5) Berdasarkan pengelompokan Jalan menurut

statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Penyelenggara Jalan wajib mencantumkan

identitas setiap ruas Jalan.

2022, No.12 -10-

(6) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan

primer yang menghubungkan:

1. antarpusat kegiatan nasional;

2. antara pusat kegiatan nasional dan

pusat kegiatan wilayah; dan/atau

1. pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara

pengumpul dan pelabuhan utama atau

pengumpul.

• Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan

primer yang menghubungkan sistem

transportasi nasional lainnya yang merupakan Jalan kolektor primer 1;

• Jalan strategis nasional; dan
• Jalan Tol.

(7) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan

primer yang menghubungkan ibu kota

provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2;

• Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan

primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan

kolektor primer 3; dan

• Jalan strategis provinsi yang

pembangunannya diprioritaskan untuk

melayani kepentingan provinsi berdasarkan

pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan

keamanan.

(8) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional

2022, No.12 -11-

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan

Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang merupakan Jalan kolektor

primer 4;

• Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan

primer yang menghubungkan:

1. ibu kota kabupaten dengan ibu kota

kecamatan;

1. ibu kota kabupaten dengan pusat desa;

2. antaribu kota kecamatan;

3. ibu kota kecamatan dengan pusat desa;

4. ibu kota kabupaten dengan pusat

kegiatan lokal;

1. antarpusat kegiatan lokal;

2. antardesa; dan

3. poros desa.

• Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan

sekunder dalam wilayah kabupaten; dan

• Jalan strategis kabupaten.

(9) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi Jalan Umum dalam Sistem Jaringan

Jalan sekunder yang menghubungkan:

• antarpusat pelayanan dalam kota;

• pusat pelayanan dengan persil;

• antarpersil;

• antarpusat permukiman yang berada di

dalam kota; dan

• Jalan poros desa dalam wilayah kota.

(10) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi Jalan Umum yang menghubungkan

kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai status Jalan

Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

2022, No.12 -12-

1. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu)

pasal yakni Pasal 9A sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:

(1) Status Jalan Umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 dapat dievaluasi secara berkala

paling lama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan

perubahan fungsi Jalan.

(2) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mempertimbangkan paling sedikit:

• pelayanan Jalan terhadap wilayah yang bertambah luas atau sempit dari wilayah

sebelumnya;

• kebutuhan terhadap Jalan dalam rangka

pengembangan sistem transportasi dan

mobilitas masyarakat;

• kapasitas Jalan dalam melayani masyarakat

di wilayah tempat Jalan berada;

• bertambah atau berkurangnya peran Jalan; atau

• kecepatan rata-rata arus lalu lintas jika

dibandingkan dengan kecepatan rencana.

(3) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1

(satu) tahun terhitung sejak perubahan fungsi

ditetapkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan

status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

2022, No.12 -13-

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11

berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan

yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk

mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan

peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.

(2) Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• ruang manfaat Jalan;

• ruang milik Jalan; dan

• ruang pengawasan Jalan.

(3) Dalam rangka tertib pemanfaatan Jalan,

Penyelenggara Jalan harus menjaga bagian- bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) agar senantiasa berfungsi dengan baik.

(4) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

• badan Jalan;

• jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang

disabilitas;

• saluran tepi Jalan;

• ambang pengaman Jalan;

• jalur jaringan utilitas terpadu; dan

• lajur atau jalur angkutan massal berbasis

jalan maupun lajur khusus lalu lintas

lainnya.

(5) Penyediaan fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan

penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dikecualikan di Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol.

(6) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b meliputi ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat

2022, No.12 -14-

Jalan.

(7) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c merupakan ruang tertentu

di luar ruang milik Jalan yang ada di bawah

pengawasan Penyelenggara Jalan.

(8) Selain memiliki bagian Jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), untuk mendukung fungsi

Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna

mengatasi rintangan antarruas Jalan.

(9) Pemanfaatan bagian-bagian Jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) selain peruntukannya

wajib memperoleh izin dari Penyelenggara Jalan

sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.

(10) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis

dan/atau denda administratif.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian-bagian

Jalan dan bangunan penghubung,

pemanfaatannya, dan tata cara pengenaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (10) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 12 tetap, penjelasan Pasal 12 ayat (3)

diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan

pasal demi pasal.

2022, No.12 -15-

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga Pasal 13

berbunyi sebagai berikut:

(1) Penguasaan atas Jalan ada pada negara.

(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memberi wewenang kepada

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan

Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan

kewenangannya dengan memperhatikan

keberlangsungan pelayanan Jalan dalam

kesatuan Sistem Jaringan Jalan.

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14

berbunyi sebagai berikut:

(1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam

Penyelenggaraan Jalan meliputi:

• Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara

nasional;

• Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan

• Penyelenggaraan Jalan nasional.

(2) Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan

secara nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat menyusun

rencana umum jaringan Jalan secara nasional

dengan memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang

nasional;

• rencana tata ruang wilayah;

• tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;

• implementasi Pembangunan Jalan

Berkelanjutan; dan

2022, No.12 -16-

• rencana pengembangan kawasan prioritas

dan terintegrasi antarsektor.

(3) Rencana umum jaringan Jalan secara nasional

dengan memperhatikan rencana tata ruang

wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b merupakan dasar penyusunan prioritas

untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah

dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan

baru.

(4) Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum

dan Penyelenggaraan Jalan nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan,

pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(1) Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam

Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan

Jalan provinsi.

(2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum

dapat melaksanakan wewenang pembangunan

Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan

pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang

Penyelenggaraan Jalan provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan pengambilalihan

pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud

2022, No.12 -17-

pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16

berbunyi sebagai berikut:

(1) Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam

Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan

pembinaan Jalan desa.

(2) Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam

Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan

Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan

pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.

(3) Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan

Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan,

pembangunan, dan pengawasan Jalan

kabupaten/kota.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota

belum dapat melaksanakan wewenang

Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi

dan/atau Pemerintah Pusat melakukan

pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang

Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

serta pengambilalihan pelaksanaan urusan

pembangunan Jalan kabupaten/kota oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2022, No.12 -18-

1. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 16A sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut:

(1) Wewenang Pemerintah Desa dalam

Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.

(2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.

(3) Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat

melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan

pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang

Penyelenggaraan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengambilalihan

pelaksanaan urusan pembangunan Jalan Desa

oleh Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17

berbunyi sebagai berikut:

Pengaturan Jalan Umum meliputi:

• pengaturan Jalan secara umum;

• pengaturan Jalan nasional;

• pengaturan Jalan provinsi;

• pengaturan Jalan kabupaten;

• pengaturan Jalan kota; dan

• pengaturan Jalan desa.

2022, No.12 -19-

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18

berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengaturan Jalan secara umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

• pembentukan peraturan perundang-

undangan sesuai dengan kewenangannya;

• perumusan kebijakan perencanaan;

• pengendalian Penyelenggaraan Jalan secara

makro; dan

• penetapan norma, standar, prosedur, dan

kriteria Pengaturan Jalan.

(2) Pengaturan Jalan nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:

• penetapan fungsi Jalan untuk ruas Jalan arteri dan Jalan kolektor yang

menghubungkan simpul transportasi

nasional lainnya dalam Sistem Jaringan Jalan primer;

• penetapan status Jalan nasional; dan

• penyusunan rencana umum jaringan Jalan nasional.

(3) Dalam perumusan kebijakan perencanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penyusunan rencana umum jaringan Jalan

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, Pemerintah Pusat harus memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang

nasional;

• rencana tata ruang wilayah nasional;
• tataran transportasi nasional yang ada

dalam sistem transportasi nasional; dan

• implementasi Pembangunan Jalan

Berkelanjutan.

2022, No.12 -20-

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19

berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengaturan Jalan provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:

• perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan

provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan;

• penyusunan pedoman operasional

Penyelenggaraan Jalan provinsi dengan

memperhatikan keserasian antarwilayah

provinsi;

• penetapan fungsi Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dan jaringan Jalan

kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten,

antaribu kota kabupaten, Jalan lokal, dan

Jalan lingkungan dalam Sistem Jaringan Jalan primer;

• penetapan status Jalan provinsi; dan

• penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi.

(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pemerintah Daerah provinsi harus

memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang

provinsi;

• rencana tata ruang wilayah provinsi;

• tataran transportasi wilayah provinsi yang ada dalam sistem transportasi nasional;

• rencana umum jaringan Jalan nasional; dan

• implementasi Pembangunan Jalan

Berkelanjutan.

2022, No.12 -21-

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20

berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengaturan Jalan kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:

• perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan

kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan

keserasian antardaerah dan antarkawasan;

• penyusunan pedoman operasional

Penyelenggaraan Jalan kabupaten;

• penetapan status Jalan kabupaten; dan

• penyusunan perencanaan jaringan Jalan kabupaten.

(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan

kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, Pemerintah Daerah kabupaten harus

memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang

kabupaten;

• rencana tata ruang wilayah kabupaten;
• tataran transportasi lokal kabupaten yang

ada dalam sistem transportasi nasional;

• rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan

• implementasi Pembangunan Jalan

Berkelanjutan.

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21

berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengaturan Jalan kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 huruf e meliputi:

• perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di

2022, No.12 -22-

bidang Jalan dengan memperhatikan

keserasian antardaerah dan antarkawasan;

• penyusunan pedoman operasional

Penyelenggaraan Jalan kota;

• penetapan status Jalan kota; dan

• penyusunan perencanaan jaringan Jalan

kota.

(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan

kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d, Pemerintah Daerah kota harus

memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang kota;

• rencana tata ruang wilayah kota;

• tataran transportasi lokal kota yang ada dalam sistem transportasi nasional;

• rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan

• implementasi Pembangunan Jalan

Berkelanjutan.

1. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22, disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 21A sehingga Pasal 21A berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengaturan Jalan desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 huruf f meliputi:

• perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan

desa berdasarkan kebijakan nasional di

bidang Jalan dengan memperhatikan

keserasian antardaerah dan antarkawasan;

• penyusunan pedoman operasional

Penyelenggaraan Jalan desa;

• penetapan status Jalan desa; dan

• penyusunan perencanaan jaringan Jalan

desa.

2022, No.12 -23-

(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan

desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Desa harus memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang desa;

• rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;

• tataran transportasi lokal desa yang ada

dalam sistem transportasi nasional;

• rencana umum jaringan Jalan nasional, Jalan provinsi, dan Jalan kabupaten; dan

• implementasi Pembangunan Jalan

Berkelanjutan.

1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22

berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Jalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18,

Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 21A diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Bagian Ketujuh Bab IV diubah sehingga Bagian Ketujuh Bab IV berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh Pembangunan Jalan Umum

Paragraf 1

Umum

(1) Pembangunan Jalan Umum ditujukan guna

mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing, baik untuk Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan

kabupaten, Jalan kota, maupun Jalan desa.

(2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

2022, No.12 -24-

• Pembangunan Jalan baru; dan

• preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.

(1) Pembangunan Jalan Umum meliputi

pembangunan Jalan secara umum serta

pembangunan Jalan nasional, Jalan provinsi,

Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.

(2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:

• penyusunan program dan anggaran;

• perencanaan teknis;

• pengadaan tanah;

• pelaksanaan konstruksi;

• pengoperasian Jalan; dan/atau

• preservasi Jalan.

(3) Sebagian kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) yang merupakan kewenangan Pemerintah

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Jalan Umum dapat dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah pada tingkatan di

bawahnya dan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penyusunan Program dan Anggaran

(1) Penyusunan program Pembangunan Jalan pada

tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota,

ataupun desa meliputi:

• Pembangunan Jalan baru; dan

• preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.

(2) Penyusunan program Pembangunan Jalan harus

bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem

logistik.

2022, No.12 -25-

(3) Penyusunan program Pembangunan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana tata ruang.

(4) Penyusunan program Pembangunan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memperhatikan pengelompokan status Jalan.

(1) Penyusunan program Jalan baru sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a

ditujukan untuk:

• mempercepat mobilitas barang dan/atau

orang;

• menciptakan sistem logistik yang efisien; dan
• membuka akses yang menghubungkan ke

seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar

dengan memperhatikan pengembangan wilayah

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

(2) Penyusunan program preservasi jaringan Jalan

yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 ayat (1) huruf b ditujukan untuk

mempertahankan kondisi kemantapan Jalan yang

sudah ada agar bertahan hingga mencapai umur

rencana.

(1) Anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi

tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan

kewenangannya.

(2) Pemerintah Pusat memberikan dukungan

anggaran pembangunan Jalan Umum bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) meliputi:

2022, No.12 -26-

• belanja kementerian/lembaga;

• transfer ke daerah dan dana desa; dan/atau

• pembiayaan lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam mengelola anggaran Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat

(1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau

Pemerintah Desa dapat mengembangkan model

pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk

mempercepat peningkatan layanan Jalan.

Paragraf 3

Perencanaan Teknis

(1) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan meliputi

perencanaan teknis Jalan, bangunan

penghubung, dan bangunan pelengkap.

(2) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilakukan berdasarkan kriteria perencanaan

teknis dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis di bidang Jalan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan

Jalan dan memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

2022, No.12 -27-

Paragraf 4

Pengadaan Tanah

(1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk

Pembangunan Jalan Umum wajib dilaksanakan

dengan memperhatikan keseimbangan antara

kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

(2) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan

Umum diselenggarakan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum.

Ketentuan penyelengaraan pengadaan tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A berlaku

secara mutatis mutandis bagi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol.

(1) Badan Usaha membangun Jalan Tol di atas tanah

barang milik negara/barang milik daerah,

mekanismenya dilakukan melalui pemanfaatan atau pemindahtanganan yang pelaksanaannya

mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengelolaan barang milik

negara/barang milik daerah.

(2) Badan Usaha dalam membangun Jalan Tol di

atas tanah milik perseorangan, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, badan

usaha, dan/atau tanah kas desa, pengadaan tanah dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi

yang layak dan adil.

2022, No.12 -28-

Dalam hal pengusahaan Jalan Tol merupakan prakarsa Badan Usaha, pembiayaan pengadaan tanah

menjadi kewajiban dari pemrakarsa.

Paragraf 5

Pelaksanaan Konstruksi

(1) Pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan

wajib memenuhi standar dan kualitas konstruksi

Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang konstruksi Jalan.

(2) Dalam memenuhi standar dan kualitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konstruksi

Pembangunan Jalan wajib memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat

sesuai dengan kelas Jalan sebagai berikut:

• Jalan kelas I memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; dan

• Jalan kelas II dan III memiliki daya dukung

muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

(3) Selain memenuhi daya dukung untuk menerima

muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), konstruksi Pembangunan Jalan wajib:

• memenuhi spesifikasi penyediaan prasarana

Jalan sesuai dengan kelas Jalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(3);

• mempertahankan fungsi konservasi lingkungan; dan

• memperhatikan hak masyarakat atas informasi mengenai lebar ruang pengawasan

Jalan pada Jalan yang baru dibangun.

(4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi

Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud

2022, No.12 -29-

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan

audit keselamatan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pengoperasian Jalan

(1) Penyelenggara Jalan wajib memenuhi

persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan

administratif, inspeksi keselamatan Jalan, dan

audit keselamatan Jalan, baik pada saat memulai

maupun pada saat pengoperasian Jalan.

(2) Pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib memenuhi SPM.

(3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas SPM jaringan Jalan dan SPM ruas Jalan

yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana

Jalan dan penggunaan Jalan yang memadai.

(4) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai

dengan kondisi setiap wilayah guna mencapai standar pelayanan yang lebih tinggi, dievaluasi

secara berkala setiap tahun, serta dilakukan

pembinaan oleh Pemerintah Pusat bagi penyelenggara Jalan daerah yang belum

mencapai SPM.

(5) Ketentuan mengenai persyaratan uji laik fungsi,

inspeksi keselamatan Jalan, dan audit

keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) serta pemenuhan dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2022, No.12 -30-

Paragraf 7

Preservasi Jalan

(1) Preservasi Jalan meliputi kegiatan:

• pemeliharaan rutin;

• pemeliharaan berkala;

• rehabilitasi;

• rekonstruksi; dan

• pelebaran menuju standar.

(2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan

preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan

kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan

Jalan.

(3) Pelaksanaan preservasi Jalan harus

memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan

penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Jalan

Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan

Pasal 30, penyusunan program dan anggaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai

dengan Pasal 34, perencanaan teknis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35, pengadaan tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A sampai

dengan Pasal 35D, pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35E,

pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35F, dan preservasi Jalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35G diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

2022, No.12 -31-

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36

berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam mewujudkan tertib pengaturan,

pembinaan, dan pembangunan Jalan Umum

dilakukan pengawasan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas kegiatan pemantauan dan evaluasi

yang meliputi:

• penilaian kinerja Penyelenggaraan Jalan;

• pengkajian pelaksanaan kebijakan

Penyelenggaraan Jalan;

• pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan; dan

• pemenuhan SPM yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

(3) Pengawasan Jalan Umum meliputi pengawasan

Jalan secara umum, pengawasan Jalan nasional, pengawasan Jalan provinsi, pengawasan Jalan

kabupaten/kota, serta pengawasan Jalan desa.

(4) Pengawasan Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan

kabupaten/kota, dan Jalan desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh

Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.

(5) Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan instansi terkait yang berwenang

dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan

Jalan wajib berkoordinasi dalam melakukan

pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang menjadi faktor perusak Jalan.

(6) Penyelenggara Jalan wajib melakukan langkah-

langkah penanganan terhadap hasil pengawasan,

termasuk upaya penegakan hukum atas

terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2022, No.12 -32-

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan

Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 37 dihapus.

2. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 39 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 40 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 41 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

(1) Jalan Tol diselenggarakan untuk:

• memperlancar lalu lintas di daerah yang

telah berkembang;

• meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pelayanan distribusi barang dan jasa guna

menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi;

• meringankan beban dana Pemerintah Pusat

melalui partisipasi pengguna Jalan;

• meningkatkan pemerataan hasil

pembangunan;

• meningkatkan aksesibilitas dari daerah potensial yang belum berkembang; dan

• meningkatkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat.

(2) Jalan Tol merupakan bagian dari Sistem Jaringan

Jalan nasional dan terintegrasi dengan sistem transportasi yang terpadu.

2022, No.12 -33-

(3) Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh

Pemerintah Pusat dan/atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip

transparansi dan keterbukaan.

(4) Pengguna Jalan Tol dikenai kewajiban membayar

Tol yang digunakan untuk pengembalian

investasi, preservasi, dan pengembangan jaringan

Jalan Tol.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan

Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 47 tetap, penjelasan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam