Pasal 18

(1) Pengaturan Jalan secara umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

• pembentukan peraturan perundang-

undangan sesuai dengan kewenangannya;

• perumusan kebijakan perencanaan;

• pengendalian Penyelenggaraan Jalan secara

makro; dan

• penetapan norma, standar, prosedur, dan

kriteria Pengaturan Jalan.

(2) Pengaturan Jalan nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:

• penetapan fungsi Jalan untuk ruas Jalan arteri dan Jalan kolektor yang

menghubungkan simpul transportasi

nasional lainnya dalam Sistem Jaringan Jalan primer;

• penetapan status Jalan nasional; dan

• penyusunan rencana umum jaringan Jalan nasional.

(3) Dalam perumusan kebijakan perencanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penyusunan rencana umum jaringan Jalan

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, Pemerintah Pusat harus memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang

nasional;

• rencana tata ruang wilayah nasional;
• tataran transportasi nasional yang ada

dalam sistem transportasi nasional; dan

• implementasi Pembangunan Jalan

Berkelanjutan.

2022, No.12 -20-

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19

berbunyi sebagai berikut: