Pasal 19

(1) Pengaturan Jalan provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:

• perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan

provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan;

• penyusunan pedoman operasional

Penyelenggaraan Jalan provinsi dengan

memperhatikan keserasian antarwilayah

provinsi;

• penetapan fungsi Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dan jaringan Jalan

kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten,

antaribu kota kabupaten, Jalan lokal, dan

Jalan lingkungan dalam Sistem Jaringan Jalan primer;

• penetapan status Jalan provinsi; dan

• penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi.

(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pemerintah Daerah provinsi harus

memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang

provinsi;

• rencana tata ruang wilayah provinsi;

• tataran transportasi wilayah provinsi yang ada dalam sistem transportasi nasional;

• rencana umum jaringan Jalan nasional; dan

• implementasi Pembangunan Jalan

Berkelanjutan.

2022, No.12 -21-

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20

berbunyi sebagai berikut: