Pasal 20

(1) Pengaturan Jalan kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:

• perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan

kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan

keserasian antardaerah dan antarkawasan;

• penyusunan pedoman operasional

Penyelenggaraan Jalan kabupaten;

• penetapan status Jalan kabupaten; dan

• penyusunan perencanaan jaringan Jalan kabupaten.

(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan

kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, Pemerintah Daerah kabupaten harus

memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang

kabupaten;

• rencana tata ruang wilayah kabupaten;
• tataran transportasi lokal kabupaten yang

ada dalam sistem transportasi nasional;

• rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan

• implementasi Pembangunan Jalan

Berkelanjutan.

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21

berbunyi sebagai berikut: