Pasal 21

(1) Pengaturan Jalan kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 huruf e meliputi:

• perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di

2022, No.12 -22-

bidang Jalan dengan memperhatikan

keserasian antardaerah dan antarkawasan;

• penyusunan pedoman operasional

Penyelenggaraan Jalan kota;

• penetapan status Jalan kota; dan

• penyusunan perencanaan jaringan Jalan

kota.

(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan

kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d, Pemerintah Daerah kota harus

memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang kota;

• rencana tata ruang wilayah kota;

• tataran transportasi lokal kota yang ada dalam sistem transportasi nasional;

• rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan

• implementasi Pembangunan Jalan

Berkelanjutan.

1. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22, disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 21A sehingga Pasal 21A berbunyi sebagai berikut: