Pasal 36

(1) Dalam mewujudkan tertib pengaturan,

pembinaan, dan pembangunan Jalan Umum

dilakukan pengawasan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas kegiatan pemantauan dan evaluasi

yang meliputi:

• penilaian kinerja Penyelenggaraan Jalan;

• pengkajian pelaksanaan kebijakan

Penyelenggaraan Jalan;

• pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan; dan

• pemenuhan SPM yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

(3) Pengawasan Jalan Umum meliputi pengawasan

Jalan secara umum, pengawasan Jalan nasional, pengawasan Jalan provinsi, pengawasan Jalan

kabupaten/kota, serta pengawasan Jalan desa.

(4) Pengawasan Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan

kabupaten/kota, dan Jalan desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh

Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.

(5) Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan instansi terkait yang berwenang

dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan

Jalan wajib berkoordinasi dalam melakukan

pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang menjadi faktor perusak Jalan.

(6) Penyelenggara Jalan wajib melakukan langkah-

langkah penanganan terhadap hasil pengawasan,

termasuk upaya penegakan hukum atas

terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2022, No.12 -32-

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan

Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 37 dihapus.

2. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 39 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 40 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 41 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: