Pasal 51A

(1) Badan Usaha yang mendapatkan hak

pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (3) wajib memenuhi SPM

Jalan Tol.

(2) SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

• kondisi Jalan Tol;

• prasarana keselamatan dan keamanan; dan

• prasarana pendukung layanan bagi

pengguna Jalan Tol.

(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib melakukan evaluasi terhadap

pemenuhan SPM Jalan Tol sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) secara berkala paling

lama 6 (enam) bulan dan menyampaikan laporan

evaluasi kepada Menteri.

(4) Menteri melalui BPJT dan/atau unit organisasi

yang ditunjuk oleh Menteri melakukan pengecekan atas laporan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

(5) SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dimuat dalam perjanjian pengusahaan Jalan

2022, No.12 -38-

Tol.

(6) Hasil evaluasi SPM Jalan Tol sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) merupakan informasi

publik.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM Jalan Tol

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.