Pasal 9

(1) Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan

ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan

kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib

menetapkan status Jalan sesuai dengan

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya dan melakukan

evaluasi secara berkala.

(3) Dalam hal terdapat ruas Jalan yang belum

ditetapkan statusnya, Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah wajib menetapkan status

Jalan paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan fungsinya terhitung sejak Undang-

Undang ini diundangkan.

(4) Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun

untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah wajib menetapkan status

Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.

(5) Berdasarkan pengelompokan Jalan menurut

statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Penyelenggara Jalan wajib mencantumkan

identitas setiap ruas Jalan.

---

2022, No.12 -10-

(6) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan

primer yang menghubungkan:

1. antarpusat kegiatan nasional;

2. antara pusat kegiatan nasional dan

pusat kegiatan wilayah; dan/atau

1. pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara

pengumpul dan pelabuhan utama atau

pengumpul.

• Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan

primer yang menghubungkan sistem

transportasi nasional lainnya yang merupakan Jalan kolektor primer 1;

• Jalan strategis nasional; dan
• Jalan Tol.

(7) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan

primer yang menghubungkan ibu kota

provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2;

• Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan

primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan

kolektor primer 3; dan

• Jalan strategis provinsi yang

pembangunannya diprioritaskan untuk

melayani kepentingan provinsi berdasarkan

pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan

keamanan.

(8) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional

---

2022, No.12 -11-

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan

Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang merupakan Jalan kolektor

primer 4;

• Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan

primer yang menghubungkan:

1. ibu kota kabupaten dengan ibu kota

kecamatan;

1. ibu kota kabupaten dengan pusat desa;

2. antaribu kota kecamatan;

3. ibu kota kecamatan dengan pusat desa;

4. ibu kota kabupaten dengan pusat

kegiatan lokal;

1. antarpusat kegiatan lokal;

2. antardesa; dan

3. poros desa.

• Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan

sekunder dalam wilayah kabupaten; dan

• Jalan strategis kabupaten.

(9) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi Jalan Umum dalam Sistem Jaringan

Jalan sekunder yang menghubungkan:

• antarpusat pelayanan dalam kota;

• pusat pelayanan dengan persil;

• antarpersil;

• antarpusat permukiman yang berada di

dalam kota; dan

• Jalan poros desa dalam wilayah kota.

(10) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi Jalan Umum yang menghubungkan

kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai status Jalan

Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

---

2022, No.12 -12-

1. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu)

pasal yakni Pasal 9A sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut: