PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 20L6

Dalarn Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Invensi...

SK No 213718 A

FRESIDEH

REPUBLIK INDONESIA

• a-)o

2 Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk danlatau proses, penyempurnaan, dan/atau pengembangan produk danlatau proses, serta sistem, metode, dan penggunaan. \J Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. 4 Permohonan adalah permohonan Paten atau Paten sederhana yang diajukan kepada Menteri. 5 Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten. 6 Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten. 7 Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8 Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara atau ahli yang diangkat oleh Menteri dan diberi tugas serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. I Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum. 10.Hak...

SK No 213576 A

PRESIDEH

REPUBLIK INDONESIA

-4

1. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri {Pans Conuention for the Protection of Industrial hopertyl atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organizationl untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merulpakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.
2. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non- eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. t2. Komisi Banding Paten adalah komisi independen yang ada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
3. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
4. Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten.
5. Imbalan...

SK No 213575 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan, dalam hubungan kerja atau Invensi yang dihasilkan baik oleh kar5rawan maupun pekerja yang menggunakan data danlatau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi atau Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas atau Pemegang Paten dari Penerima Lisensi-wajib atau Pemegang Paten atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
2. Hari adalah hari kerja. L7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
3. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
4. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial. 2 Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 4 diubah, huruf f dihapus, dan ditambahkan I (satu) huruf, yakni huruf g sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Angka 1 Cukup jelas, Angka2...

SK No 213720 A

PRESIDEN

REPUBLTK INDONESIA

Angka 2 Yang dimaksud dengan "permainan" adalah aturan atau kaidah terkait kegiatan atau aktivitas manusia secara fisik untuk bermain yang tidak memiliki karakter dan efek teknik. Angka 3 Yang dimaksud dengan "bisnis' adalah metode bisnis yang tidak memiliki karakter dan efek teknik. Hurufd Yang dimaksud dengan "program komputer" adalah program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter teknik, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan. Penyelesaian permasalahan yang melibatkan program komputer yang dalam implementasinya menggunakan komputer, jaringan komputer atau peralatan yang dapat diprogram lainnya dapat dianggap sebagai Invensi, yang selanjutnya disebut Invensi yang diimplementasikan komputer. Contoh penyelesaian yang melibatkan program komputer yang dapat dianggap sebagai Invensi adalah:

1. program komputer yang digunakan untuk melakukan navigasi berdasarkan global posittoning system (GPS) pada kendaraan bermotor;
2. program komputer yang digunakan untuk menjaga jarak aman terhadap kendaraan di depannya dengan cara menyesuaikan la-ju kendaraan secara otomatis; dan
3. program komputer yang digunakan untuk mengontrol konektivitas listrik peralatan rumah tangga secara jarak jauh melalui internet.

Huruf e. . .

SK No237086A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf e Yang dimaksud dengan "presentasi mengenai suatu informasi" adalah presentasi mengenai suatu informasi yang tidak memiliki karakter dan efek teknik. Huruf f Penghapusan ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung perkembangan terkait penggunaan baru terhadap produk yang sudah ada danlatau yang sudah dikenal serta tetap dianggap sebagai Invensi dan dapat diberi Paten. Paten penggunaan baru tersebut tidak menghalangi masyarakat untuk memproduksi produk tersebut sepanjang tidak menyebutkan atau mengindikasikan penggunaan yang telah diberi Paten. Contoh:

1. Dapagllfozin, Paten penggunaan pertama untuk diabetes sudah habis masa pelindungannya dan telah menjadi milik umum (trrublic domainl sehingga masyarakat dapat menggunakan Dapaglifozin dengan indikasi diabetes tanpa melanggar Paten penggurlaan kedua. Paten penggunaarr kedua yaitu untuk penyakit ginjal masih dalam masa pelindungan Paten;
2. Ekstrak Ikan Gabus, Paten penggunaan pertama untuk kanker sudah habis masa pelindungannya dan telah menjadi milik umum (1rublic domainl sehingga masyarakat dapat menggunakan Ekstrak Ikan Gabus untuk kanker tanpa melanggar Paten penggunaan kedua. Paten penggunaan kedua yaitu untuk penyakit Covid-l9 masih dalam masa pelindungan Paten. Huruf g Yang dimaksud dengan "teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika" adalah teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika yang tidak memiliki karakter dan efek teknik. Angka3...

SK No 213719 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Angka 3

(U Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21, Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:

• dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri;
• digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan ; dan I atau
• diumumkan oleh Inventornya dalam:

1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian danlatau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; danlatau 2, forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.

(2) Invensi...

SK No 213729 A

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

7- (21 Invensi juga tidak dianggap telah diumurnkan apabila dalam waktu LZ (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengLrmumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.

4 Ketentuan huruf a Pasal 9 diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyt sebagai berikut:

(1) Permohonan banding terhadap keputusan

pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.

(2) Permohonan banding terhadap keputusan

pemberian Paten atau keputusan pemberian Paten berdasarkan pemeriksaan substantif kembali diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten.

(3) Apabila...

SK No 193041 A

PRESIDEH

REPUBLIK INDONESIA

(3) Apabila permohonan banding terhadap

keputusan pemberian Paten yang telah diberikan kepada Pemegang Paten diajukan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2l., pihak yang berkepentingan atau Kuasanya dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

(4) Komisi Banding Paten mulai melakukan

pemeriksaan atas permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.

(5) Dalam permohonan banding terhadap keputusan

pemberian Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuraikan keberatan dan alasan secara lengkap disertai dengan bukti pendukung yang kuat.

(6) Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan

paling lama I (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan atas permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (71 Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan sebagian permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten, Menteri menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat Paten.

(8) Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan

seluruh isi permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten maka Menteri mencabut sertifikat Paten.

(9) Perubahan lampiran sertifikat Paten sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) dan pencabutan sertifikat Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dicatat dan diumumkan oleh Menteri melalui media elektronik dan / atau non-elektronik. (1O) Terhadap...

SK No 213726 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

{10} Terhadap keputusan pemberian Paten yang sedang diperiksa Komisi Banding Paten tidak dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. 7 L dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) 30. Di antara Pasal pasal, yakni Pasal 7lA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7tA

cara Ketentuan lebih lanjut mengenai tata penyelesaian permohonan, pemeriksaan, dan permohonan banding Paten diatur dengan Peraturall Pemerintah.

(2) 3 1 . Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah dan ayat

dihapus, sehingga Pasal 72 berbunyr sebagai berikut:

Huruf a CukuP jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "metode pemeriks_aan" *.rrp"kan metode diagnosa in uiuo, misalnya, pemberian obat melalui injeksi. Yang dimaksud dengan "metode perawatarr" mrrup"kan rnetode perawatan untuk med.is, kecuali metode perawatan yang berhubungan dengan kosmetik. Dalam . . .

SK No 19301I A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

Dalam hal pemeriksaan, perawatan, pengobatan, danlatau pembedahan tersebut menggunlk-an peralatan klsehatan, ketentuan ini hanya berlaku tagi Invensi metodenya saja, sedangkan peralatan keiehatan termasuk a1at, bahan, maupun obat, tidak termasuk dalam ketentuan ini' Huruf c Dihapus. Huruf d yang dimaksud dengan "jasad renilc' adalah *rilrlrk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat diiifrat secara kasat mata melainkan harus d"ng"r, bantuan mikroskop, misalnya, amuba , ,^gi, virus, bakteri, sel terekayasa, dan material genetik terekayasa lainnya' Huruf e uproses yang biologis yang dimaksud dengan esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan" adalah proses penyilangan yang bersifat konvensional atau alami, misalnya penyerbukan yang bersifat alami' Yang dimaksud dengan "proses nonbiologis atau proi= mikrobiologis" adalah proses memproduksi tanaman atau hewan yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiaw"i, fisika, Penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika. Angka 5

Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pelindungan kepada pemakai terdahulu yang Leriktikad bai[, tetapi tidak mengajukan Permohonan. Ayat...

SK No 193010 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

7-

Ayat (2) CukuP jelas. Ayat (3) Invensi tersebut harus benar-benar merupakan hasil kegiatan yang dilakukan dengan iktikad baik oleh orang yang pertama kali memakai Invensi tersebut. Yang dimaksud dengan "klaim" adalah bagian dari Permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan pelindungan hukum yarlg harus diuraikan secara jelas, konsisten, dan harus didukung oleh deskriPsi' Angka 6

(U Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya, memberi izin melaksanakan Paten yang dimilikinya kepada pihak lain, dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

• dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
• dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
• dalam hal Paten-metode, sistem, dan penggunaan: menggunakan metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a. t2) Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi pelindungan Paten.

(3) Dalam hal untuk kepentingan pendidikan,

penelitian, percobaart, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial. 7 Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2OA sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal20A...

SK No 21357 | A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2OA

Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 membuat pernyataan pelaksanaan Paten di

Indonesia dan memberitahukannya kepada Menteri paling lambat setiap akhir tahun.

1 I Di antara ayat {21 dan ayat (3) Pasal 24 disisipkan (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) CukuP jelas. Ayat (2) Permohonan Paten yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dapat dimohonkan pendaftaran melalui klinik kekayaan intelektual atau sentra kekayaan intelektual' Ayat (zal CukuP jelas.

. Ayat. ,

SK No 193008 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "satu kesatuan Invensi" adalah beberapa Invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat, misalnya, suatu Invensi yang berupa alat tulis yang baru d.rrg"r, tintanya yang baru. Dalam contoh satu tersebut lelas bahwa tinta merupakan kesatuan it u*.r"i untuk dipergunakan pada alat tulis, yang merupakan suatu Invensi yang baru sehingga tulis dan tinta tersebut dapat "tr.t diajukan dalam satu Permohonan' contoh lain, Invensi berupa suatu produk yang baru dan proses untuk membuat produk tersebut' Ayat (a) Permohonan secara elektronik dilakukan dengan sistem automasi Kekayaan Intelektual (Industrial PropertY Automation SY stem' Angka 9

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 paling sedikit memuat:

a.tanggal ...

SK No 213570 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
• nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraarl Pemohon, dalam hal Pemohon bukan badan hukum;
• nama dan alamat lengkap Pemohon, dalam hal Pemohon badan hukum;
• nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
• nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
• judul Invensi; dan
• nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. (21 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
• judul Invensi;
• deskripsi tentang Invensi;
• klaim Invensi;
• abstrak Invensi;
• gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk mempedelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
• surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
• dihapus;
• surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; i.surat...

SK No 213569 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik; dan
• surat pernyataan asal Sumber Daya Genetik danlatau Pengetahuan Tradisional jika Invensi berkaitan dengan Sumber Daya Genetik dan I atau Pengetahuan Tradisional.

(3) Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya. (41 Klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Jika Invensi berkaitan dengan danlatau berasal

dari Sumber Daya Genetik danlatau Pengetahuan Tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar informasi asal Sumber Daya Genetik dan I atau Pengetahuan Tradisional tersebut. (21 Informasi tentang asal Sumber Daya Genetik danlatau Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan secara elektronik dan I atau non-elektronik.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dimaksudkan untuk pertimbangan pembagian hasil danlatau akses pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan I atau Pengetahuan Tradisional.

(4) Pembagian...

SK No 213568 A

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-t2-

(4) Pembagian hasil danlatau akses pemanfaatan

Sumber Daya Genetik danlatau Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional.

1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang

tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasa.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (U

wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia. L2. Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: Pasa1 30

(1) Permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan

dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas. (21 Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan.

(3) Dokumen...

SK No 213567 A

PRESIDEH

REFUBLIK INDONESIA

(3) Dokumen prioritas yang telah disahkan oleh

pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus sudah disampaikan kepada Menteri paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.

(4) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2l., dan ayat (3) tidak dipenuhi Pemohon, Permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

(5) Dalam hal Permohonan dengan Hak Prioritas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Permohonan tetap dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 4 {empat) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Hak Prioritas dengan membayar biaya.

34 13. Ketentuan ayat {2lr, ayat (3}, dan ayat (4) Pasal 1 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) CukuP jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "dokumen prioritas] adalah dokumen perrnohonan yang pertama kali diajukan di suatu negara anggota Paris Conuention atau World Tfade-Orgartization yang digunakan untuk mengklaim tanggal prioritas atas permohonan ke negara tujuan, y*t g juga anggota salah dari -satu kedua peijanjian itu, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di kantor Paten tempat permohonan Paten yang pertama kali diajukan. Pihak . . .

SK No 193005 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

-L2- Pihak berwenang yang mengesahkan salinan permohonan pertama kali adalah pejabat kantor Paten di negara tempat permohonan paten pertama kali diajukln. Bila permohonan tersebut diajukan melalu i Patent cooperation Treaty (PCT), pihak yang berwenang tersebut adalah pejabat World Intettectuil hopertg Organization (WIPO), yaitu badan Perserikatan- Bangsa-Bangsa yang bertugas mengadministrasikan pedanjian internasional mengen ai intellecfiial ProPertg' Ayat (3) CukuP jelas. Ayat (a) CukuP jelas. Ayat (5) CukuP jelas. Angka 13

(1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan

minimum diberikan Tanggal Penerimaan dan dicatat oleh Menteri. (21 Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
• data Permohonan sebagaimana dimaksud sampai dalam Pasal 25 ayat l2l huruf a dengan huruf e;
• bukti pembayaran biaya Permohonan; dan d.tambahan...

SK No 213728 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• tambahan biaya klaim jika diajukan dengan jumlah klaim lebih dari 10 (sepuluh). Dalam hal deskripsi tentang Invensi sebagaimana t3) dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditulis dalam bahasa asing, berlaku ketentuan:
• jika deskripsi ditulis dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, deskripsi wajib dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; atau
• jika deskripsi ditulis dalam bahasa Inggris, deskripsi wajib dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia. (3a) Terjemahan deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan paling lama 3O (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Apahila deskripsi tentang Invensi yang ditulis

dalam bahasa asing selain bahasa Inggris tidak dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), Permohonan dimaksud dianggap ditarik kembali.

(5) Apabila deskripsi tentang Invensi yang ditulis

dalam bahasa Inggris tidak dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), Permohonan dimaksud dianggap ditarik kembali.

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 35 dihapus dan ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga

Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal35...

SK No 193053 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES]A

(U Dalam hal persyaratan dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 belum lengkap, Menteri

memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan Permohonan tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pengiriman pemberitahuan oleh Menteri. sebagaimana dimaksud pada {2) Jangka waktu ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan.

(3) Dihapus.

(4) Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2l', Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri disertai alasan sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir.

(5) Dalam hal keadaan darurat, Pemohon dapat

mengajukan permohonan perpanjangarl jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat {21 secara tertulis disertai bukti pendukung kepada Menteri.

(6) Menteri dapat memberikan perpanjarlgan jangka

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa136...

SK No 193052 A

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2l-, atau ayat (6) Pemohon tidak melengkapi persyaratan dan kelengkapan Permohonan, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonarl dianggap ditarik kembali. (21 Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali dengan dikenai biaya.

(3) Permohonan kembali sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Permohonan dianggap ditarik kembali.

(4) Permohonern kembali sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diajukan hanya untuk melengkapi syarat dan I atau kelengkapan Permohonan.

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 diubah dan di antara ayat (21 dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (zal sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

perubahan t1) Permohonan dapat dilakukan terhadap:

• data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan hunrf f; danlatau
• data Permohonan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 25 ayat (2).

(2) Perubahan...

SK No 193051 A

FRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

-L7- (21 Perubahan terhadap lampiran Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan perubahan tersebut tidak memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan dalam Permohonan terdahulu. (zal Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai biaya.

(3) Dalam hal perubahan dilakukan dengan

menambah jumlah klaim dari Permohonan semula, menjadi lebih dari 10 (sepuluh) klaim maka terhadap kelebihan klaim tersebut dikenai biaya.

(4) Jika Pemohon tidak membayar biaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelebihan klaim dianggap ditarik kembali.

1. Di antara ayat (21 dan ayat (3) Pasal 43 disisipkan 3 (2b1, dan ayat (2c) dan (tiga) ayat, yakni ayat {2a), ayat ayat (3) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

(1) Permohonan hanya dapat ditarik kembali oleh

Pemohon sebelum Menteri memberikan keputusan menyetujui atau menolak Permohonan. (2t Penarikan kernbali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri. (2al Terhadap penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2l', Menteri menerbitkan surat pemberitahuan yang menyatakan Permohonan ditarik kembali. (2b) Pemohon...

SK No 193050 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

permohonan (2b) Pemohon dapat mengajukan kembali terhadap Permohonan yang telah ditarik (2a) kembali sebagaimana dimaksud pada ayat dengan dikenai biaya. 6 (zcl Permohonan kembali diajukan paling lama (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a1. cara (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata penarikan kembali Permohonan diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Ketentuall ayat (3) Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

(1) Menteri mengumumkan Permohonan yang telah

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (21 Pengumlrman sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah

18 (delapan belas) bulan sejak:

• Tanggal Penerimaan; atau Permohonan b. tanggal prioritas dalam hal diajukan dengan Hak Prioritas.

(3) Dalam hal tertentu sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan' pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan terhitung permintaan sejak Tanggal Penerimaan atas Pemohon dan dikenai biaYa. (satu) 1.9. Ketentuan ayat (21 Pasal 48 ditambahkan 1 berbunyi huruf, yakni huruf j sehingga Pasal 48 sebagai berikut: Pasal48...

SK No 193049 A

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1) Dalam jangka waktu tersebut, pengumuman dilakukan secara terus-menerus, Ayat (2) Hurrf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e cukuP ielas' Huruf . . .

SK No 237009 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDOI.IESIA

Huruf f Klasifikasi Invensi dimaksudkan untuk mengelompokkan Invensi dalam Permohonan sesuai dengan bidang teknologi yang terkait. Dengan cara ini, kegiatan penelusuran terhadap Invensi sejenis {untuk mencari dokumen pembanding) Yang diperlukan datam rangka pemeriksaan substantif atas Permohonan daPat dilakukan secara lebih mudah dan cepat. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Internationat Patent Classification, dalam praktiknya Indonesia menggunakan International Patent Classification sebagaimana banyak diterapkan oleh berbagai negara. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Angka 20

Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7,

Pasal 8, Pasal 9, Pas aL 24 ayat (3), Pas al 25 ayat (3) dan

ayat (4), serta Pasal 39 aYat (2).

. 2t,Di..

SK No 193048 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A'

(1) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 dapat dilakukan lebih awal setelah Permohonan dinyatakan lengkap. {21 Pemeriksaan substantif lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui permohonan kepada Menteri dan dikenai biaya.

(3) Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diajukan paling lambat sebelum Permohonan diumumkan. awal {41 Hasil pemeriksaan substantif lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berakhir.

(5) Apabila dalam masa pengumuman terdapat

pandangan danlatau keberatan, Permohonan dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

(6) Hasil pemeriksaan substantif lebih awal

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama 3O (tiga puluh) bulan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berakhir. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemeriksaan substantif lebih awal diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Di dalam Bab V ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Keempat Pemeriksaan Substantif Kembali

2. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 63A sehingga berbunyi sebagai herikut: Pasal63A...

SK No 213727 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-2r-

Cukup jelas. Angka 22 Cukup jelas. Angka . . .

SK No 237008 A

PRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA

-t7-

Angka 23

(U Permohonan pemeriksaan substantif kembali diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya. l2l Pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan terhadap:

• penolakan Permohonan;
• koreksi atas deskripsi, klaim, danlatau gambar setelah Permohonan diberi Paten; Paten; c. keputusan pemberian
• penarikan kembali; dan latau
• dianggap ditarik kembali. terhadap (3) Pemeriksaan substantif kembali keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c hanya dapat diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya. kembali (4) Permohonan pemeriksaan substantif a, sebagaimana dimaksud pada ayat l2l huruf huruf b, huruf c, dan huruf e diajukan paling lama tanggal I (sembilan) bulan terhitung sejak keputusan pemberian, penolakan, atau dianggap ditarik kembali Permohonan. {5) Permohonan pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf d diajukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan penarikan kembali Permohonan.

(6) Menteri wajib memberikan keputusan untuk

permohonan menyetujui atau menolak pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama L2 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif kembali. 17l Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata kembali cara pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diafur dengan Peraturan Menteri,

1. Ketentuan . .

SK No 193046 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyl sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan Komisi organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang Banding Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 67 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

terhadap: (1) Permohonan banding dapat diajukan

• penolakan Permohonan;
• koreksi atas deskripsi, klaim, danlatau gambar setelah Permohonan diberi Paten; danlatau Paten' c. keputusan pemberian (21 Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi yang Banding Paten dengan tembusan disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.

(3) Dalam hal permohonan banding terhadap

keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan oleh pemohon banding yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohon€rn banding harus diajukan melalui Kuasa.

(4) Dalam hal termohon banding terhadap keputusan

pemberian Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termohon banding harus menunjuk Kuasa.

. 26.Ketentuan. .

SK No 193045 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat t8) Pasal 68 diubah sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

penolakan (1) Permohonan banding terhadap Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan atau surat pemberitahuan penolakan pemeriksaan substantif kembali.

(2) Apabila Pemohon atau Kuasanya mengajukan

waktu banding setelah melewati jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan banding.

(3) Komisi Banding Paten mulai melakukan

pemeriksaan atas permohonan banding terhadap penolakan Permohonan dalam waktu paling lama penerimaan 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan banding. sebagaimana (4) Dalam permohonan banding dimaksud pada ayat (1) harus diuraikan secara terhadap lengkap keberatan serta alasan penolakan Permohonan. (s) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak merupakan alasan atau penjelasan baru yang memperluas lingkup Invensi.

(6) Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan

pating lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak atas tanggal dimulainya pemeriksaan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3). {71 Dalam hal Komisi Banding Paten memutuskan untuk menerima permohonan banding terhadap penolakan Permohonan maka Menteri akan menindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten.

(8) Lampiran dari sertifikat Paten sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) dicatat dan diumumkan oleh Menteri melalui media elektronik danlatau non-elektronik. 2T.Paragraf ...

SK No 193043 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Paragraf 3 Bagian Kedua Bab VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3 Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, darrlatau Gambar Setelah Permohonan Diberi Paten atau Keputusan Pemeriksaan Substantif Kembali

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (7]., dan ayat (8)

Pasal 69 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni

ayat (9) sehingga Pasal 69 berbunyr sebagai berikut:

(1) Permohonan banding terhadap koreksi atas

deskripsi, klaim, danlatau gambar setelah Permohonan diberi Paten diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi Paten atau surat pemberitahuan keputu$an pemeriksaan substantif kembali. (21 Apabila Pemohon atau Kuasanya mengajukan banding setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan banding.

(3) Komisi Banding Paten mulai melakukan

pemeriksaan atas permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, danlatau gambar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

(4) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

• pembatasan lingkuP klaim;
• koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi; dan latau
• klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu.

(5) Koreksi...

SK No 193042 A

PRESIDEN

REPUEUK INDONESIA

(4) (5) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat

pelindungan tidak mengakibatkan lingkup Invensi lebih luas dari lingkup pelindungan Invensi yang pertama kali diajukan.

(6) Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan

paling lama 6 (enam) hulan terhitung sejak atas tanggal dimulainya pemeriksaan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Paten (7t Dalam hal Keputusan Komisi Banding menerima permohonan banding terhadap koreksi dan atas deskripsi, klaim, latau gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri menindaklanjutinya dengan mengubah lampiran sertifikat.

(8) Lampiran sertilikat sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) dicatat dan diumumkan oleh Menteri melalui media elektronik danlatau media non- elektronik. (e) Permohonan banding terhadap kore ksi atas deskripsi, klaim, dxrlatau gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.

(9) 29. Ketentuan ayat (2ll, ayat (5), ayat (6), dan ayat

diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (10), sehingga Pasa\ 70 berbunyi sebagai berikut:

Cukup jelas. Angka 3O

Pasal 7lA

Cukup jelas. Angka 31

(1) Pemohon, termohon, atau Kuasanya dapat

mengajukan gugatan atas keputusan Komisi Banding Paten ke Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan'

(2) Dihapus.

(3) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan kasasi.

1. Pasal 73 dihaPus. sehingga berbunyi sebagai 33. Ketentuan Pasal 81 diubah berikut:

Pasal 8 1

(1) Lisensi-wajib diberikan berdasarkan prinsip

kemanfaatan dan bersifat non-eksklusif.

(2) Pemberian...

SK No 193039 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

• lingkup pemberian Lisensi-wajib terbatas sesuai tujuan pemberian Lisensi-wajib; dan
• jangka waktu pemberian Lisensi-wajib terbatas sesuai tujuan pemberian Lisensi- wajib.

(3) Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak dapat dialihkan, kecuali berkenaan dengan bagian atau aset perusahaan yang menclapatkan Lisensi-wajib.

(4) Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. 34 Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. Angka 33

Ayat (l) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "bagian atau aset perusahaan" antara Lain, anak perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sanur dengan penerima Lisensi-wajib. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 34

Dalam hal Lisensi-wajib diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, berlaku ketentuan:

• Invensi yang diklaim dalam Paten kedua harus memiliki penyempurnaan teknis yang penting dengan signifikansi ekonomi yang bermakna, dalam kaitannya dengan Invensi yang diklaim dalam Paten Pertama;
• Pemegang Paten berhak saling memberikan Lisensi untuk menggqnakan Paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar; dan
• Lisensi-wajib pada Paten pertama tidak dapat dialihkan kecuali bersama-sama dengan Paten kedua, 35.Di...

SK No 193038 A

PRESIDEH

REPUBLIK INDONESIA

1. Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 84A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 84 ayat (1) huruf b dikecualikan dalam hal terdapat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa pelaksanaan Paten terbukti dan/atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

1. Pasal 85 dihapus,
2. Pasal 93 dihapus.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 103 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, dan ayat (4) diubah sehingga

Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. Angka 37

Dihapus. Angka 38

(1) Lisensi-wajib berakhir karena selesainya jangka

waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Lisensi-wajib oleh Menteri atau karena putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi- wajib. (21 Selain karena selesainya jangka waktu Lisensi- wajib dan putusan Pengadilan Niaga yang membatalkan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lisensi- wajib juga berakhir karena pembatalan berdasarkan Keputusan Menteri atas permohonan Pemegang Paten jika:

• alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi-wajib tidak ada lagi; b.penerima...

SK No 213725 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

• penerima Lisensi-wajib tidak melaksanakan Lisensi-wajib atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakan Lisen si-waj ib ;
• penerima Lisensi-wajib tidak menaati syarat dan ketentuan lainnya; atau
• pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaarl Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib pertama, dalam hal diberikan beberapa Lisensi-wajib.

(3) Permohonan pembatalan keputusan pemberian

Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan setelah penerima Lisensi-wajib tidak melaksanakan Paten berdasarkan Lisensi-wajib dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pemberian Lisensi-wajib.

(4) Syarat dan ketentuan lainnya yang harus ditaati

oleh penerima Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:

• pembayaran Imbalan; atau
• ketaatan atas lingkup Lisensi, yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajib.

1. Ketentuan ayat (21 Pasal 108 diubah sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

(1) Hak atas Paten dapat dijadikan objek jaminan

fidusia.

(2) Syarat...

SK No 213124 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Syarat dan tata cara pengajuan hak atas Paten ibagi objek jaminan fidusia dilaksanakan sesuii dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang jaminan fidusia. 40 Ketentuan ayat (U huruf b dan ayat (21 Pasal 109 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 1O9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1O9

(U Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan:

• berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; atau
• kebutuhan mendesak untuk kepentingan masyarakat.

(2) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbatas, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat nonkomersial.

(3) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana

dengan dimaksud pada ayat t1) ditetapkan Peraturan Presiden.

(4) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengar pertimbangan dari Menteri dan menteri terkait atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait. (s) Dalam hal Pemerintah tidak atau belum melaksanakan sendiri Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurlf a, pelaksanaan Paten hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Paten dengan persetujuan Pemerintah.

(6) Pemegang...

SK No 193035 A

PRESlDEN

REPUBLIK INDONESIA

-32

(6) Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai dengan Paten dapat dilaksanakan.

1 1 1 diubah sehingga 4L. Ketentuan huruf a Pasal Pasa1 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 1 1

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b meliputi:

• produk farmasi, alat kesehatan, dan lata:u- [iot*krologi yang harganya mahal danlatau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian banYak, mendadak dalam jumlah Yang menimbulkan kecacatan yang signifikan, d,an latau merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat; b produk kimia dan latau bioteknologi Yang berkaitan dengan Pertanian yang diperlukan untuk ketahanan Pangan;

C untuk obat hewan Yang diPerlukan menanggutangi harna dan latau penyakit hewan yang berjangkit secara luas; danlatau d proses danlatau produk untuk menanggulangi benca.r* alam danlatau bencana lingkungan hidup.

1. Di antara Pasal 11 1 dan Pasal llz disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasat 111A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1114. ..

SK No 193034 A

PRES!DEN

REPUBLIK INDONESIA

-J-J-

Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "berkaitan dengan pertahanan dan keamanan n'egara", antara dan lain, bahan peledak, senjata aPi, amunisi. Huruf . . .

SK No 237005 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf b Yang dimaksud dengan n'kebutuhan mendesak untuk kepentingan masyarakat" antara lain, di bidang kesehatan seperti obat-obatan yang masih dilindungi Paten di Indonesia yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang bedangkit secara luas (endemi), bidang pertanian misalnya pestisida yang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi gagalnya hasil panen secara nasional yang disebabkan oleh hama, untuk proses dan latau produk menanggulangi bencana alam danlatau bencana lingkungan hidup. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Angka 41

Pasal 1 1 1

Huruf a Yang dimaksud dengan "produk farmasi' termasuk obat, bahan obat, dan produk biologi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Huruf b Cukup jelas. Huruf . . .

SK No 237004 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf c Cukup jelas. Humf d Cukup jelas. Angka 42

Pasal 1 1 1A

Cukup jelas. Angka 43 Pasal ll2 Cukup jelas. Angka 44

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "tanggal sertifikat Paten" adalah tanggal pemberian Paten. Contoh penghitungan biaya tahunan: Permohonan yang diajukan pada tanggal 1 April 2OlO dan dinyatakan diberi Paten pada tanggal 5 Januari 2013. Kewajiban Pemegang Paten untuk membayar biaya tahunan pertama kali paling lambat harus dilakukan pada tanggal 4 Juli 2013. Ayat (21 Adapun besarnya biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali, sebagai berikut: Tahun Periode Biaya (Rupiah) I (1 ApriL 20 1O-31 Maret A 201 1) II (1 April 20 1 1-3 1 Maret B 20L2) III (1 ApriL 2OL2-31 Maret C 2013) IV (1 April 20 13-3 1 Maret D 20t4l V (1 April 20 14-31 Maret E 201s) VI (1 April 20 15-3 1 Maret F 20L6l Tanggal

SK No 237003 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

Tanggal 5 Januari 2Ol3 terletak pada Tahun III periode I April 2Ol2-31 Maret 2013' Cara pembayaran pertama adalah: biaya tahunan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya. Jadi untuk pembayaran pertama biaya tahunan Paten adalah: A+B+C+D yang dibayar paling lambat 4 Juli 2OI3. Ayat (3) Pembayaran kedua (biaya tahun V) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa pelindungan tahun berikutnya. Dalam contoh kewajiban pembayaran kedua biaya tahunan (E) dilakukan tanggal 2 Maret 2014. Ayat (a) Cukup jelas. Angka 45 Pasal t28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21 Dihapus. Ayat (3) Dihapus. Ayat (a) Dihapus. Ayat (5) Dihapus. Ayat (6) Dihapus. Angka 46

Cukup jelas. Angka 47 Pasal L32 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c cukuP ielas' Huruf . . .

SK No 237002 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf d Dihapus. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah pihak yang memiliki kepentingan dengan Paten yang digugat penghapusannya dan harus dibuktikan di Pengadilan Niaga. Ayat (zal Huruf a Yang dimaksud dengan "pihak lain yang mewakili kepentingan nasional" adalah gugatan setiap orang yang melakukan kePentingan semata-mata untuk masyarakat dan latau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Huruf b Lihat penjelasan ayat (21. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Lihat penjelasan ayat (Zal huruf a. Angka 48

Ayat (1) Dihapus. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Angka

SK No 237001 A

PRESIDEN

REPUBLIK IHDONESIA

Angka 49 Pasal L67 Tindakan impor paralel (parallel importl dan provisi ketentuan bolar {bolar prouisionl dikecualikan dari pidana dan gugatan perdata sehingga tidak ada keraguan untuk pihak yang akan melakukan tindakan tersebut. Huruf a Pengecualian terhadap impor produk farmasi adalah untuk menjamin adanya harga yang wajar dan memenuhi rasa keadilan dari produk farmasi yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan manusia. Ketentuan ini dapat digunakan jika harga suatu produk di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sah di pasar internasional. Huruf b Pengecualian dalam ketentuan ini dilakukan untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah berakhirnya masa pelindungan Paten. Dengan demikian, harga produk farmasi yang wajar daPat diupayakan. Yang dimaksud dengan "proses perl.zinan" adalah proses untuk pengurusan izin edar dan tzin produksi atas suatu produk farmasi pada instansi terkait. Pasal II Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOP.* 7OO2

SK No 237089 A

Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII dan gugatan perdata atas:

• impor .

SK No 213723 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• impor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan telah dipasarkan di suatu negara secara sah dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b produksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia sebelum berakhirnya pelindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan dan riset kemudian melakukan pemasaran setelah pelindungan Paten dimaksud berakhir.

Pasal II 1 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a Permohonan Paten yang sudah diajukan dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Paten sebelum berlakunya Undang-Undang ini; b Masa pelindungan permohonan Paten sederhana yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20L6 tentang Paten sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dihitung sejak Tanggal Penerimaan; C Paten yang telah diberikan berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu pelindungannya berakhir. 2 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar...

SK No 213722 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2O24

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2O24

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 251

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ang Perundang-undangan dan si HukIJm, {

Djaman

SK No 237088 A

FRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

PENJEI.ASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

I, UMUM Paten sebagai salah satu kekayaan intelektual dalam bidang industri, memiliki peran penting untuk kesejahteraan masyarakat. Pelindungan dan pemajuan terhadap Paten dalam suatu negara akan ilmu berdampak signilikan dalam bidang , industri, pengetahuan, kreatifitas penemuan, teknologi, dan kesehatan. Oleh karena itu, politik hukum pembentukan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten perlu diarahkan untuk merespons kebutuhan masyarakat dan global secara adaptif dan responsif melalui kebljakan yang dapat menopang inovasi serta memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, perlu melakukan penataan sistem hukum di bidang Paten dengan menespons kebutuhan kebijakan pelayanan di bidang Paten yang memudahkan bagi masyarakat secara cepat, efektif, dan elisien. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 1l Tahun 202O tentang Cipta Kerja yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentangCipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai payung hukum pelaksanaan Paten di Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum. Selain itu, Indonesia sebagai negara anggota World Intelledttal Proprtg (WIPO) dan World Trade Organization (WTO) perlu Undang-Undang ini dengan standar pengaturan dalam tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agrcement on Tlade Related Aspects of Intelledual PropertU Rrgrhls) / Persetqiuan TRIPs, sehingga Undang-Undang ini perlu dilakukan

SeLain

SK No237087A

FRESIDEH

REPUBLIK INDONESIA

-2 Selain beberapa aspek di atas, beberapa aspek lain yang memerlukan perubahan pengaturan yaitu terkait isu inovasi, antara lain:

• perlu adanya penyesuaian terkait Paten sehubungan dengan pengaturan Paten sederhana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
• perlu adanya kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, khususnya terhadap Invensi yang merupakan pengembangan dari produk/ proses yang ada sebelumflya, yang seharusnya inovasi tersebut memperhatikan kemampuan lokal karena Indonesia merupakan negara dengan Sumber Daya Genetik yang sangat kaya untuk dapat dikembangkan, dan kebijakan Paten tidak boleh menghambat inovasi yang ada; dan
• kebijakan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah mengubah beberapa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan berinvestasi, yang salah satunya menyatakan bahwa mengimpor juga merupakan bentuk pelaksanaan Paten di Indonesia. il. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Yang dimaksud dengan "telah mempunyai kekuatan hukum tetap" adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka 36

(1) Menteri dapat memutuskan pelaksanaan Paten

oleh Pemerintah atas impor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia suna pengobatan penyakit pada manusia. (21 Menteri dapat memutuskan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk mengekspor produk farmasi yang diberi Paten dan diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara belum berkembang'

1. Ketentuan ayat (2t Pasal Ltz diubah sehingga Pasal I12 berbunYi sebagai berikut: Pasal lLz

(1) Dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a dan Pasal 110, Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19' (21 Dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk kebutuhan mendesak bagi kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 109 ayat (1) huruf b dan Pasal 1 1 1 , tidak

mengurangi hak Pemegang Paten untuk melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

44 Ketentuan ayat (2], ayat (3), dan ayat (4) Pasal t26 diubah, sehingga Pasal t26 berbunyi sebagai berikut: Pasal126...

SK No 193033 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal L26 tl) Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan. (21 Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dirnaksud pada ayat (u untuk Paten dan Paten sederhana, meliputi biaya tahunan dibayarkan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan I (satu) tahun berikutnya'

(3) Pembayaran biaya tahunan selanjutnya wajib

dibayar setiap tahun dan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa pelindungan tahun berikutnya.

(4) Pembayaran biaya tahunan yang melampaui

batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi masa tenggang selama 6 (enam) bulan dengan dikenai denda sebanyak Loovo (seratus persen) dihitung dari jumlah biaya tahunan Yang terutang.

1. Ketentuarr ayat (1) Pasal L28 diubah dan ayat (21, ayat

(3), ayat (a), ayat (5), dan ayat (6) dihapus, sehingga

Pasal L28 berbunyi sebagai berikut: Pasal L28

(1) Dalam hal biaya tahunan belum dibayar sampai

dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Paten dinyatakan dihaPus.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(s) Dihapus.

(6) Dihaplrs...

SK No 193032 A

PRESIDEH

REPUBLIK INDONESIA

(6) DihaPus.

1. Di antara Pasal 128 dan Pasal L29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal I28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan masa tenggang pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan ayat (1) huruf b, ayat (21, dan ayat (4) Pasal t32 diubah, ayat (1) hurlf d dihapus, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat {Zal sehingga Pasal L32 berbunyi sebagai berikut: Pasal t32

(1) Penghapusan Paten berdasarkan putusan

pengadilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 130 huruf b dilakukan jika:

• Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, atau

Pasal 9 seharusnya tidak diberikan;

• Pemegang Paten mempunyai iktikad tidak baik dalam pengungkapan informasi asal dari Sumber DaYa Genetik danlatau Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
• Paten dimaksud sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Invensi Yang sama; atau
• Dihapus;
• Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20' (21 Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga. (Zal Gugatan...

SK No 193031A

PRESIDEH

REPUBLIK INDONESIA

(zal Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:

• jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga; atau
• pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga.

(3) Gugatan penghapusan karena alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dihapuskan. {4) Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi- wajib kepada Pengadilan Niaga.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal L34 dihapus dan ayat (21 dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut: