PREAMBLE

Konsolidasi Undang-Undang No.38 Tahun 2004-Hukumonline

---

www.hukumonline.com

Update: Januari 2023

KONSOLIDASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2004

TENTANG JALAN

SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 20221

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 20222

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

• bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional;
• bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan;
• bahwa agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan keterlibatan masyarakat;
• bahwa dengan adanya perkembangan otonomi daerah, tantangan persaingan global, dan tuntutan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum pengaturan tentang jalan;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Jalan. Ini merupakan konsiderans dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang telah mengalami perubahan.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan Dasar Hukum dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang telah mengalami perubahan.

1 Berlaku pada tanggal 30 Desember 2022 2 Berlaku pada tanggal 12 Januari 2022

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN.

PENJELASAN UMUM

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain, adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3). Di samping itu, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak yang harus diatur dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4). Setelah melewati perjalanan waktu hampir seperempat abad, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan sudah tidak sesuai sebagai landasan hukum pengaturan tentang jalan karena adanya berbagai perkembangan dan perubahan penataan sistem pemerintahan negara yang berorientasi pada otonomi daerah serta adanya tantangan persaingan global dan tuntutan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk undang-undang jalan yang baru dengan pokok-pokok pikiran di bawah ini.
2. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
4. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.
5. Tersebarnya lokasi, baik sumber alam, tempat produksi, pasar maupun konsumen akhir, menuntut diikutinya pola efisiensi dalam menghubungkan tempat-tempat tersebut yang digambarkan dengan terbentuknya simpul pelayanan distribusi.
6. Semua pusat kegiatan beserta wilayah pengaruhnya membentuk satuan wilayah pengembangan. Pusat pengembangan dimaksud dihubungkan dalam satu hubungan hierarkis dalam bentuk jaringan jalan yang menunjukkan struktur tertentu. Dengan struktur tersebut, bagian jaringan jalan akan memegang peranan masing-masing sesuai dengan hierarkinya. Kedudukan jaringan jalan sebagai bagian sistem transportasi menghubungkan dan mengikat semua pusat kegiatan sehingga pengembangan jaringan jalan tidak dapat

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

dipisahkan dari upaya pengembangan berbagai moda transportasi secara terpadu, baik moda transportasi darat, laut, maupun udara.

1. Tingkat perkembangan antar daerah yang serasi dan seimbang merupakan perwujudan berbagai tujuan pembangunan. Tingkat perkembangan suatu daerah (wilayah dalam batasan administratif) akan dipengaruhi oleh satuan wilayah pengembangan yang bersangkutan. Pada prinsipnya, perkembangan semua satuan wilayah pengembangan perlu dikendalikan agar dicapai tingkat perkembangan antar daerah yang seimbang. Usaha pengendalian tersebut pada dasarnya merupakan salah satu langkah penyeimbangan dalam pengembangan wilayah yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada beberapa satuan wilayah pengembangan yang tergolong kecil dan lemah untuk mengelompokkan diri menjadi lebih besar dan kuat.
2. Proses pengelompokan tersebut, yang dijalankan dengan meningkatkan kemampuan pelayanan pemasaran dari salah satu kota yang menduduki hierarki tertinggi, akan membawa implikasi pada penyelenggaraan sistem distribusi. Di dalam sistem distribusi, sistem jaringan jalan memegang peranan penting karena peningkatan pelayanan pemasaran menuntut pengembangan prasarana transportasi. Agar sistem distribusi dapat berfungsi dengan baik, perlu dibangun jalan berspesifikasi bebas hambatan yang memperhatikan rasa keadilan. Pembangunan jalan bebas hambatan tersebut yang memerlukan pendanaan relatif besar diselenggarakan melalui pembangunan jalan tol.
3. Melalui peran penting jalan dalam membentuk struktur wilayah, penyelenggaraan jalan pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan perkembangan antardaerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan (road infrastructures for all).
4. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara mempunyai kewenangan menyelenggarakan jalan. Penyelenggaraan jalan, sebagai salah satu bagian penyelenggaraan prasarana transportasi, melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah. Agar diperoleh suatu hasil penanganan jalan yang memberikan pelayanan yang optimal, diperlukan penyelenggaraan jalan secara terpadu dan bersinergi antarsektor, antardaerah dan juga antarpemerintah serta masyarakat termasuk dunia usaha.
5. Dalam pengusahaan jalan tol, perlu dilakukan penataan menyeluruh dan pemisahan antara peran regulator dan operator serta menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat menarik dunia usaha untuk ikut berpartisipasi. Untuk maksud tersebut, Menteri membentuk badan pengatur jalan tol yang bertugas melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol.
6. Undang-undang ini mengatur keseimbangan antara hak perseorangan atas tanah dan keharusan pembangunan jalan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, penggunaan tanah harus bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan bagi pemegang hak atas tanah. Tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan diberikan ganti kerugian berdasarkan kesepakatan. Akan tetapi, apabila kesepakatan tidak tercapai, dilakukan pencabutan hak atas tanah.
7. Pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga mempunyai hubungan saling melengkapi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama:

• Undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan;
• Undang-undang yang mengatur penataan ruang;
• Undang-undang yang mengatur jasa konstruksi;
• Undang-undang yang mengatur peraturan dasar pokok agraria;
• Undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup;
• Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah;
• Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah;
• Undang-undang yang mengatur konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
• Undang-undang yang mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
• Undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Ini merupakan Penjelasan atas Konsiderans dan Dasar Hukum dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang telah mengalami perubahan.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
2. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang jalan.
3. Pemerintah ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
5. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
7. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
8. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.
9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
10. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
11. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
12. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. 13.Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 14. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. 15. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan. 16. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri. 17. Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol. 18. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. 19. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP Pasal 2 Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk: a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan; b. mewujudkan ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan f. mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

Pasal 4 Lingkup pengaturan dalam Undang-undang ini mencakup penyelenggaraan: a. jalan umum yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan; b. jalan tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan; dan c. jalan khusus.

BAB III PERAN, PENGELOMPOKAN, DAN BAGIAN-BAGIAN JALAN Bagian Pertama Peran Jalan Pasal 5 (1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. (3) Jalan ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(3) Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kedua Pengelompokan Jalan Pasal 6 (1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. (3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

(1) Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. (2) Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. (3) Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. (4) Ketentuan ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA $-7-$ (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

(1) Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

(1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. (2) Jalan ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. (3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. (4) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. (5) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. (6) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai status jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10 (1) Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan. (2) Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. (3) Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Bagian-Bagian Jalan Pasal 11 (1) Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. (3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. (4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 12 (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan. (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

BAB IV <br> JALAN UMUM

Bagian Pertama Penguasaan Pasal 13 (1) Penguasaan atas jalan ada pada negara. (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Pasal 14 (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. (2) Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga Wewenang Pemerintah Provinsi Pasal 15 (1) Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi. (2) Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. (3) Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota Pasal 16 (1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. (2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota. (3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. (4) Dalam ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(4) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelengaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang penyelengaraan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Pengaturan Jalan Umum Pasal 17 Pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota.

Pasal 18 (1) Pengaturan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; b. perumusan kebijakan perencanaan; c. pengendalian penyelenggaraan jalan secara makro; dan d. penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengaturan jalan. (2) Pengaturan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. penetapan fungsi jalan untuk ruas jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antaribukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer; b. penetapan ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

b. penetapan status jalan nasional; dan c. penyusunan perencanaan umum jaringan jalan nasional.

Pasal 19 Pengaturan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan; b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antarwilayah provinsi; c. penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antaribukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer; d. penetapan status jalan provinsi; dan e. penyusunan perencanaan jaringan jalan provinsi.

Pasal 20

Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan; b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; c. penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa; dan d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 21

Pengaturan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan; b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota; c. penetapan status jalan kota; dan d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kota.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Pembinaan Jalan Umum Pasal 23 Pembinaan jalan umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa, serta jalan kota.

Pasal 24

Pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi: a. pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan; b. pemberian bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan para aparatur di bidang jalan; c. pengkajian ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

c. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait; d. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam penyelenggaraan jalan; dan e. penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pembinaan jalan.

Pasal 25

Pembinaan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi: a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota; b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan untuk jalan provinsi; dan c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan.

Pasal 26

Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi: a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa; b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 27

Pembinaan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi: a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota; b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh<br>Pembangunan Jalan Umum

Pasal 29

Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota.

Pasal 30

(1) Pembangunan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah sebagai berikut: a. pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif; b. penyelenggara ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

b. penyelenggara jalan wajib memrioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; c. pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing; d. dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. sebagian wewenang Pemerintah di bidang pembangunan jalan nasional mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan f. pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kriteria, persyaratan, standar, prosedur dan manual; penyusunan rencana umum jalan nasional, dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan laik fungsi, tata cara pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala, dan pembiayaan pembangunan jalan umum, serta masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Pembangunan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi: a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan nasional; b. pengoperasian ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan nasional; dan c. pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan nasional.

Pasal 32

Pembangunan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi: a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi; b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi; dan c. pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi.

Pasal 33

Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi: a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa; b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 34

Pembangunan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi: a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota; b.pengoperasian ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota; dan c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kota.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Pengawasan Jalan Umum Pasal 36 Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengawasan jalan kota.

Pasal 37

(1) Pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi: a. evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan; b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan c. hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan. (2) Pengawasan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi: a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan nasional; dan b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan nasional.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 38 Pengawasan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi: a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi; dan b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi.

Pasal 39

Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi: a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; dan b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 40

Pengawasan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi: a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota; dan b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

Setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PRESIDEN

BAB V JALAN TOL Bagian Pertama Umum Pasal 43 (1) Jalan tol diselenggarakan untuk: a. memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang; b. meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi; c. meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan; dan d. meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan. (2) Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh Pemerintah dan/atau badan usaha yang memenuhi persyaratan. (3) Pengguna jalan tol dikenakan kewajiban membayar tol yang digunakan untuk pengembalian investasi, pemeliharaaan, dan pengembangan jalan tol. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Syarat-Syarat Jalan Tol Pasal 44 (1) Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif. (2) Dalam keadaan tertentu, jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif. (3) Jalan ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(3) Jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi daripada jalan umum yang ada. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan pelayanan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol Pasal 45 (1) Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah. (2) Wewenang penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol. (3) Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BPJT. (4) BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri. (5) Keanggotaan BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Pemerintah, unsur pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat. (6) Tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, meliputi: a. pengaturan jalan tol mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada Menteri, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya; b. pengusahaan jalan tol mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah; dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

c. pengawasan jalan tol mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan tol dan BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pengaturan Jalan Tol Pasal 46 (1) Pengaturan jalan tol meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. (2) Pengaturan jalan tol ditujukan untuk mewujudkan jalan tol yang aman, nyaman, berhasil guna dan berdaya guna, serta pengusahaan yang transparan dan terbuka. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

(1) Rencana umum jaringan jalan tol merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana umum jaringan jalan nasional. (2) Pemerintah menetapkan rencana umum jaringan jalan tol. (3) Menteri menetapkan suatu ruas jalan tol. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana umum jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 48

(1) Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. (2) Tarif tol yang besarannya tercantum dalam perjanjian pengusahaan jalan tol ditetapkan pemberlakuannya bersamaan dengan penetapan pengoperasian jalan tersebut sebagai jalan tol. (3) Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi. (4) Pemberlakuan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol ditetapkan oleh Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif awal tol dan penyesuaian tarif tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Pembinaan Jalan Tol Pasal 49 (1) Pembinaan jalan tol meliputi kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Pengusahaan Jalan Tol Pasal 50 (1) Pengusahaan jalan tol dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian jaringan jalan nasional.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA (2) Pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan. (3) Wewenang mengatur pengusahaan jalan tol dilaksanakan oleh BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3). (4) Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta. (5) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan jalan tol tidak dapat diwujudkan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya. (6) Konsesi pengusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol. (7) Dalam hal konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, Pemerintah menetapkan status jalan tol yang dimaksud sesuai dengan kewenangannya. (8) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengusahaan jalan tol tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pengusahaan jalan tol, Pemerintah dapat melakukan langkah penyelesaian untuk keberlangsungan pengusahaan jalan tol. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

(1) Pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka. (2) Pelelangan ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi sebagian atau seluruh lingkup pengusahaan jalan tol. (3) Badan usaha yang mendapatkan hak pengusahaan jalan tol berdasarkan hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan perjanjian pengusahaan jalan tol dengan Pemerintah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelelangan pengusahaan jalan tol dan perjanjian pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

(1) Dalam hal pembangunan jalan tol melewati jalan yang telah ada, badan usaha menyediakan jalan pengganti. (2) Dalam hal pembangunan jalan tol berlokasi di atas jalan yang telah ada, jalan yang ada tersebut harus tetap berfungsi dengan baik. (3) Dalam hal pelaksanaan pembangunan jalan tol mengganggu jalur lalu lintas yang telah ada, badan usaha terlebih dahulu menyediakan jalan pengganti sementara yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan pengganti, pembangunan jalan tol di atas jalan yang telah ada, dan penyediaan jalan pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 53

(1) Jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor. (2) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Penggunaan ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(3) Penggunaan jalan tol selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah. (4) Dalam hal lintas jaringan jalan umum yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ruas jalan tol alternatifnya dapat digunakan sementara menjadi jalan umum tanpa tol. (5) Penetapan ruas jalan tol menjadi jalan umum tanpa tol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jalan tol, penetapan jenis kendaraan bermotor, dan penggunaan jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

Setiap orang dilarang mengusahakan suatu ruas jalan sebagai jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri.

Pasal 55

Pengguna jalan tol wajib menaati peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan perundangundangan tentang jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 56

Setiap orang dilarang memasuki jalan tol, kecuali pengguna jalan tol dan petugas jalan tol.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketujuh Pengawasan Jalan Tol

Pasal 57 (1) Pengawasan jalan tol meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan dan pembinaan jalan tol serta pengusahaan jalan tol. (2) Ketentuan mengenai pengawasan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengawasan umum oleh Pemerintah dan pengawasan pengusahaan oleh BPJT diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PENGADAAN TANAH

Bagian Pertama Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Pasal 58 (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (2) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan. (3) Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian. (4) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pertanahan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 59

(1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. (2) Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.

Pasal 60

Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Bagian Kedua Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Pasal 61 (1) Pemerintah melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol bagi kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dana yang berasal dari Pemerintah dan/atau badan usaha. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 berlaku pula bagi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB VII PERAN MASYARAKAT Pasal 62 (1) Masyarakat berhak: a. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan; b. berperan serta dalam penyelengaraan jalan; c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan; e. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan. (2) Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 63 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (2) Setiap ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (6) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 64

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). (4) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang karena kelalaiannya memasuki jalan tol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 65

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan. (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 66 (1) Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. (2) Badan ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(2) Badan hukum usaha negara jalan tol (PT Jasa Marga) diberi konsesi berdasarkan perhitungan investasi atas seluruh ruas jalan tol yang diusahakannya setelah dilakukan audit. (3) Konsesi yang dimiliki badan usaha milik swasta di bidang jalan tol berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 dinyatakan tetap berlaku dan pengusahaannya disesuaikan dengan Undangundang ini. (4) Penetapan pemberian konsesi pengusahaan jalan tol kepada badan usaha milik negara di bidang jalan tol dan penyesuaian pengusahaan badan usaha milik swasta di bidang jalan tol dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini. (5) Pembentukan BPJT dilaksanakan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini. (6) Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini.

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah

perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas

Presiden beserta para menteri.

1. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang

jalan.

1. Pemerintah ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat

daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala

bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan-

nya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,

kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

1. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas

umum.

1. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan

usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk

kepentingan sendiri.

1. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem

jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya

diwajibkan membayar tol.

1. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk

penggunaan jalan tol.

1. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi

pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

1. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan

perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan

peraturan perundang-undangan jalan.

1. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan

standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia,

serta penelitian dan pengembangan jalan.

1. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan

penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta

pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

1. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk

mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan

jalan.

1. Penyelenggara ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan,

pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan

kewenangannya.

1. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas

menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan

tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan

pagar ruang milik jalan.

1. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah

badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

1. Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan

Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang

pengusahaan jalan tol.

1. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling

menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan

wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu

hubungan hierarkis.

1. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor

13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186)

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Undang–Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2004

TENTANG

JALAN

I. UMUM

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menegaskan bahwa tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

antara lain, adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, bumi dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum

dalam Pasal 33 ayat (3). Di samping itu, negara bertanggung jawab atas

penyediaan fasilitas umum yang layak yang harus diatur dengan undang-

undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4). Setelah

melewati perjalanan waktu hampir seperempat abad, Undang-Undang Nomor

13 Tahun 1980 tentang Jalan sudah tidak sesuai sebagai landasan hukum

pengaturan tentang jalan karena adanya berbagai perkembangan dan perubahan

penataan sistem pemerintahan negara yang berorientasi pada otonomi daerah

serta adanya tantangan persaingan global dan tuntutan peningkatan peran

masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Berdasarkan pertimbangan di atas,

perlu dibentuk undang-undang jalan yang baru dengan pokok-pokok pikiran di

bawah ini.

1. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi

kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha

pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut,

jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan

perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas

angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna

benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

1. Jalan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting

terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta

pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial

masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan

konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka

cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial,

membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan,

keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat

antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan

memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan

keamanan.

1. Tersebarnya lokasi, baik sumber alam, tempat produksi, pasar maupun

konsumen akhir, menuntut diikutinya pola efisiensi dalam menghubungkan

tempat-tempat tersebut yang digambarkan dengan terbentuknya simpul

pelayanan distribusi.

1. Semua pusat kegiatan beserta wilayah pengaruhnya membentuk satuan wilayah

pengembangan. Pusat pengembangan dimaksud dihubungkan dalam satu

hubungan hierarkis dalam bentuk jaringan jalan yang menunjukkan struktur

tertentu. Dengan struktur tersebut, bagian jaringan jalan akan memegang

peranan masing-masing sesuai dengan hierarkinya. Kedudukan jaringan jalan

sebagai bagian sistem transportasi menghubungkan dan mengikat semua pusat

kegiatan sehingga pengembangan jaringan jalan tidak dapat dipisahkan dari

upaya pengembangan berbagai moda transportasi secara terpadu, baik moda

transportasi darat, laut, maupun udara.

1. Tingkat perkembangan antar daerah yang serasi dan seimbang merupakan

perwujudan berbagai tujuan pembangunan. Tingkat perkembangan suatu

daerah (wilayah dalam batasan administratif) akan dipengaruhi oleh satuan

wilayah pengembangan yang bersangkutan. Pada prinsipnya, perkembangan

semua satuan wilayah pengembangan perlu dikendalikan agar dicapai tingkat

perkembangan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

perkembangan antar daerah yang seimbang. Usaha pengendalian tersebut pada

dasarnya merupakan salah satu langkah penyeimbangan dalam pengembangan

wilayah yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung,

misalnya dengan memberikan kesempatan kepada beberapa satuan wilayah

pengembangan yang tergolong kecil dan lemah untuk mengelompokkan diri

menjadi lebih besar dan kuat.

1. Proses pengelompokan tersebut, yang dijalankan dengan meningkatkan

kemampuan pelayanan pemasaran dari salah satu kota yang menduduki hierarki

tertinggi, akan membawa implikasi pada penyelenggaraan sistem distribusi. Di

dalam sistem distribusi, sistem jaringan jalan memegang peranan penting karena

peningkatan pelayanan pemasaran menuntut pengembangan prasarana

transportasi. Agar sistem distribusi dapat berfungsi dengan baik, perlu dibangun

jalan berspesifikasi bebas hambatan yang memperhatikan rasa keadilan.

Pembangunan jalan bebas hambatan tersebut yang memerlukan pendanaan

relatif besar diselenggarakan melalui pembangunan jalan tol.

1. Melalui peran penting jalan dalam membentuk struktur wilayah,

penyelenggaraan jalan pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan

perkembangan antardaerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan

(road infrastructures for all).

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara mempunyai

kewenangan menyelenggarakan jalan. Penyelenggaraan jalan, sebagai salah satu

bagian penyelenggaraan prasarana transportasi, melibatkan unsur masyarakat

dan pemerintah. Agar diperoleh suatu hasil penanganan jalan yang memberikan

pelayanan yang optimal, diperlukan penyelenggaraan jalan secara terpadu dan

bersinergi antarsektor, antardaerah dan juga antarpemerintah serta masyarakat

termasuk dunia usaha.

1. Dalam pengusahaan jalan tol, perlu dilakukan penataan menyeluruh dan

pemisahan antara peran regulator dan operator serta menciptakan iklim

investasi yang kondusif sehingga dapat menarik dunia usaha untuk ikut

berpartisipasi. Untuk maksud tersebut, Menteri membentuk badan pengatur

jalan tol yang bertugas melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol.12

12.Undang- ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-undang ini mengatur keseimbangan antara hak perseorangan atas

tanah dan keharusan pembangunan jalan untuk kepentingan umum. Oleh

karena itu, penggunaan tanah harus bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan

bagi pemegang hak atas tanah. Tanah masyarakat yang terkena pembangunan

jalan diberikan ganti kerugian berdasarkan kesepakatan. Akan tetapi, apabila

kesepakatan tidak tercapai, dilakukan pencabutan hak atas tanah.

1. Pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga mempunyai hubungan

saling melengkapi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama:

• Undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan;

• Undang-undang yang mengatur penataan ruang;

• Undang-undang yang mengatur jasa konstruksi;

• Undang-undang yang mengatur peraturan dasar pokok agraria.

• Undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup;

• Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah;

• Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah;

• Undang-undang yang mengatur konservasi sumber daya alam dan ekosistem;

• Undang-undang yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan

usaha tidak sehat; dan

• Undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan

yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi

pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Asas ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Asas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang

harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan asas keselamatan

berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.

Asas keserasian penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keharmonisan

lingkungan sekitarnya; asas keselarasan penyelenggaraan jalan berkenaan

dengan keterpaduan sektor lain; dan asas keseimbangan penyelenggaraan jalan

berkenaan dengan keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan

sosial.

Asas keadilan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan termasuk jalan tol yang

harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak

mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu

dengan cara atau alasan apapun.

Asas transparansi berkenaan dengan penyelenggraan jalan yang prosesnya

dapat diketahui masyarakat dan asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil

penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Asas keberdayagunaan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus

dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal

dan asas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan

sasaran.

Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan

yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan

kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf d

Yang dimaksud dengan pelayanan yang andal adalah pelayanan jalan yang

memenuhi standar pelayanan minimal, yang meliputi aspek aksesibilitas

(kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan, dan

kecepatan tempuh rata-rata, sedangkan yang dimaksud prima adalah selalu

memberikan pelayanan yang optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sistem transportasi terpadu adalah bahwa

keberadaan jaringan jalan memberikan sinergi fungsi dan lokasi yang

optimal dengan prasarana dan moda transportasi lain sehingga

meningkatkan efisiensi transportasi guna mempercepat pembangunan di

segala bidang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan transparan adalah bahwa semua ketentuan dan

informasi mengenai pengusahaan jalan tol, termasuk syarat teknis

administrasi pengusahaan dapat diketahui oleh semua pihak, sedangkan

terbuka adalah pemberian kesempatan yang sama bagi semua badan usaha

yang memenuhi persyaratan serta dilakukan melalui persaingan yang sehat

di antara badan usaha yang setara.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jalan khusus, antara lain, adalah jalan di dalam

kawasan pelabuhan, jalan kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi

pengairan, jalan di kawasan industri, dan jalan di kawasan permukiman

yang belum diserahkan kepada pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan bersifat menerus

yang memberikan pelayanan lalu lintas tidak terputus walaupun masuk ke

dalam kawasan perkotaan.

Pusat-pusat kegiatan adalah kawasan perkotaan yang mempunyai

jangkauan pelayanan nasional, wilayah, dan lokal.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan adalah kawasan yang

mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jalan arteri meliputi jalan arteri primer dan arteri sekunder. Jalan arteri

primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional,

sedangkan jalan arteri sekunder merupakan jalan arteri dalam skala

perkotaan.

Angkutan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Angkutan utama adalah angkutan bernilai ekonomis tinggi dan volume

besar.

Ayat (3)

Jalan kolektor meliputi jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder.

Jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah,

sedangkan jalan kolektor sekunder dalam skala perkotaan;

Angkutan pengumpul adalah angkutan antara yang bersifat mengumpulkan

angkutan setempat untuk diteruskan ke angkutan utama dan sebaliknya

yang bersifat membagi dari angkutan utama untuk diteruskan ke angkutan

setempat.

Ayat (4)

Jalan lokal meliputi jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder.

Jalan lokal primer merupakan jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal

sedangkan jalan lokal sekunder dalam skala perkotaan.

Angkutan setempat adalah angkutan yang melayani kebutuhan masyarakat

setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rendah, dan

frekuensi ulang-alik yang tinggi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan jalan lingkungan meliputi jalan lingkungan primer

dan jalan lingkungan sekunder. Jalan lingkungan primer merupakan jalan

lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan

perdesaan di wilayah kabupaten, sedangkan jalan lingkungan sekunder

merupakan jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan

perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan mengenai pengelompokan jalan dimaksudkan untuk

mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan

kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah.

Ayat (2) ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jalan strategis nasional adalah jalan yang melayani

kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan

untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah

rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani

kepentingan perbatasan antarnegara, serta dalam rangka pertahanan dan

keamanan.

Ayat (3)

Jalan strategis provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani

kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan

pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi; untuk jalan

di Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas jalan provinsi dan jalan

nasional.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan jalan strategis kabupaten adalah jalan yang

diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan

pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan

dan keamanan kabupaten.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan jalan kota adalah jalan yang berada di dalam

daerah kota yang bersifat otonom sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang tentang pemerintahan daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan :

• jalan bebas hambatan (freeway) adalah jalan umum untuk lalu lintas

menerus yang memberikan pelayanan menerus/tidak terputus dengan

pengendalian jalan masuk secara penuh, dan tanpa adanya

persimpangan sebidang, serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan,

paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah dan dilengkapi dengan median;

• jalan raya (highway) adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus

dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan

median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah;

• jalan sedang (road) adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang

dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua)

lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 7 (tujuh) meter;

• jalan kecil (street) adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas

setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar

paling sedikit 5,5 (lima setengah) meter.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang

dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran

tepi jalan, serta ambang pengamannya. Badan jalan meliputi jalur lalu

lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur

pejalan kaki. Ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar, dari

ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan

jalan.

Ayat (3) ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ruang milik jalan (right of way) adalah sejalur

tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari

ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang

dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan

penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat

jalan pada masa yang akan datang.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu

yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh

penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi,

konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan

tidak mengganggu fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan disebabkan

oleh pemanfaatan ruang pengawasan jalan yang tidak sesuai dengan

peruntukannya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya

fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat

mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang,

timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau

menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana,

bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan jalan secara umum adalah

penyelenggaraan jalan secara makro yang mencakup penyelenggaraan

seluruh status jalan, baik nasional, provinsi, kabupaten, kota, maupun desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan mengenai penyerahan kewenangan bertujuan agar peran jalan

dalam melayani kegiatan masyarakat dapat tetap terpelihara dan

keseimbangan pembangunan antarwilayah terjaga.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penyerahan kewenangan bertujuan agar peran jalan

dalam melayani kegiatan masyarakat dapat tetap terpelihara dan

keseimbangan pembangunan antarwilayah terjaga.

Ayat (5) ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• 13 –

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan agar Pemerintah melakukan pengembangan

sistem bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan di bidang jalan

agar diperoleh kesamaan tujuan dan pemahaman bagi semua pihak yang

terkait dengan penyelenggaraan jalan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengkajian serta penelitian dan

pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait bidang jalan

dilakukan secara menerus untuk meningkatkan keandalan jalan,

mengembangkan potensi sumber daya alam setempat dan memberi nilai

tambah dalam penyelenggaraan jalan.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan agar pemberian fasilitas penyelesaian sengketa

dapat menjaga keterpaduan sistem jaringan jalan yang berada di wilayah

administratif yang berbeda agar diperoleh keberdayagunaan dan

keberhasilgunaan penyelenggaraan jalan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan agar pemberian fasilitas penyelesaian sengketa

dapat menjaga keterpaduan sistem jaringan jalan yang berada di wilayah

administratif yang berbeda agar diperoleh keberdayagunaan dan

keberhasilgunaan penyelenggaraan jalan.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan dimaksudkan

untuk semua status jalan yang ada di wilayah kabupaten kecuali jalan tol.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 27 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan dimaksudkan

untuk semua status jalan yang ada di wilayah kota kecuali jalan tol.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan mengenai evaluasi dan pengkajian termasuk evaluasi kinerja

penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan

jalan desa, serta jalan kota.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan mengenai evaluasi kinerja penyelenggaraan termasuk

pencapaian standar pelayanan minimal.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Ketentuan mengenai evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan termasuk

pencapaian standar pelayanan minimal yang harus disampaikan secara

berkala kepada Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 39

Huruf a

Ketentuan mengenai evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan termasuk

pencapaian standar pelayanan minimal yang harus disampaikan secara

berkala kepada Pemerintah.

Huruf b ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 40

Huruf a

Ketentuan mengenai evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan termasuk

pencapaian standar pelayanan minimal yang harus disampaikan secara

berkala kepada Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengusahaan jalan tol dapat dilakukan sebagai berikut:

• pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi oleh

Pemerintah dan pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh badan

usaha yang pemilihannya dilakukan melalui pelelangan;

• pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi oleh

Pemerintah dan badan usaha, serta pengoperasian dan pemeliharaan

dilakukan oleh badan usaha yang pemilihannya dilakukan melalui

pelelangan; atau

• pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi oleh badan

usaha dan pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh badan usaha

yang sama yang pemilihannya dilakukan melalui pelelangan.

Ayat (3) ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah kondisi pada saat jalan

umum belum ada, sementara untuk keperluan pengembangan kawasan

tertentu diperlukan jalan tol.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan spesifikasi yang lebih tinggi adalah spesifikasi jalan

bebas hambatan, antara lain, tidak ada persimpangan sebidang, jalan keluar

atau jalan masuk (akses) dikendalikan secara penuh, dan kecepatan rencana

(design speed) tinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6) ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan persiapan pengusahaan jalan tol antara lain

adalah kegiatan pra studi kelayakan, studi kelayakan, dan analisis

mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rencana umum jaringan jalan tol adalah ruas-ruas

jalan yang paling sedikit dalam bentuk koridor.

Ayat (3)

Penetapan suatu ruas jalan tol dilakukan oleh Menteri bersamaan dengan

penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)

Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan dengan formula :

Tarif baru = tarif lama (1+inflasi).

Keterangan

Inflasi = data inflasi wilayah yang bersangkutan dari Badan Pusat Statistik.

Penyesuaian tarif tol ditentukan 2 (dua) tahun sejak penetapan terakhir tarif

tol.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah kondisi pada saat tidak ada

badan usaha yang berminat ikut dalam pengusahaan jalan tol, antara lain,

disebabkan oleh tidak layaknya pembangunan jalan tol secara finansial

walaupun secara ekonomi layak.

Yang dimaksud dengan mengambil langkah adalah pelaksanaan

pembangunan jalan tol seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah dan

selanjutnya pengoperasiannya dilakukan oleh badan usaha.

Ayat (6) ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu adalah jangka waktu

pengoperasian yang ditetapkan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan langkah penyelesaian adalah upaya Pemerintah

dalam menyelesaikan pengusahaan jalan tol yang terhenti melalui upaya

tertentu agar pengusahaan jalan tol dapat berlanjut dan jalan tol yang

bersangkutan dapat terwujud, misalnya melalui pengambilalihan sementara

untuk selanjutnya dilelangkan.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sebagian lingkup pengusahaan jalan tol adalah

dapat berupa keseluruhan pembangunan, serta operasi dan pemeliharaan,

atau sebagian pembangunan serta operasi dan pemeliharaan, atau hanya

operasi dan pemeliharaan saja.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa dalam keadaan terpaksa, karena

keberadaan jalan tol yang berdampingan langsung dengan jalan umum

yang ada pada salah satu sisi, akan menyulitkan akses pengguna memasuki

jalan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

jalan umum dari sisi jalan tol tersebut sehingga lebih berdaya guna

menempatkan jalan tol di tengah jalan umum yang ada. Dengan demikian,

badan usaha menyediakan jalan pengganti dengan kapasitas paling kurang

sama dengan kapasitas jalan umum sebelum jalan tol itu dibangun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum harus memperhatikan

hak perseorangan atas tanah sehingga penggunaan tanah tersebut

bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan pemegang hak atas tanah.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dimaksud adalah rencana tata

ruang yang telah sejalan dengan rencana tata ruang nasional.

Ayat (2) ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)

Kegiatan sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman

kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi dampak atas keberatan

masyarakat terhadap pembangunan jalan.

Ayat (3)

Pemegang hak atas tanah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai

hak atas tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat atau atas tanah bekas

milik adat yang belum terdaftar atau belum bersertifikat.

Pemakai tanah negara adalah orang atau badan hukum yang mendirikan

bangunan atau memanfaatkan tanah tersebut, tetapi belum diberikan hak

atas tanahnya atau belum bersertifikat.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat

masyarakat hukum adat tertentu.

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan

hukum adat yang bersangkutan sebagai warga bersama persekutuan hukum

atas dasar kesamaan tempat tinggal atau keturunan.

Ayat (4)

Kesepakatan ini merupakan bagian dari proses pengadaan tanah yang

dituangkan ke dalam berita acara.

Pasal 59

Ayat (1)

Pencabutan hak atas tanah dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan

kesepakatan para pihak dengan tahapan berjenjang tidak tercapai.

Pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang

pertanahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 61

Ayat (1)

Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dimaksud adalah rencana tata

ruang yang telah sejalan dengan rencana tata ruang nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Masukan masyarakat dapat berupa informasi mengenai kondisi jalan

ataupun penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan ganti kerugian yang layak adalah besaran

ganti kerugian yang wajar sesuai dengan tingkat kerugian yang

ditimbulkan dan tingkat kesalahan dalam pembangunan.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4444

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan

dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan,

transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasil-

gunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

• mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam

penyelenggaraan jalan;

• mewujudkan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;

• mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam

pemberian layanan kepada masyarakat;

• mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta

berpihak pada kepentingan masyarakat;

• mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan

berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem

transportasi yang terpadu; dan

• mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Undang-undang ini mencakup

penyelenggaraan:

• jalan umum yang meliputi pengaturan, pembinaan,

pembangunan, dan pengawasan;

• jalan tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan

pengawasan; dan

• jalan khusus.

BAB III

PERAN, PENGELOMPOKAN, DAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

BAB III

PERAN, PENGELOMPOKAN, DAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Pertama

Peran Jalan

Pasal 5

(1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran

penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup,

politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat

nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

(3) Jalan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan

menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik

Indonesia.

Bagian Kedua

Pengelompokan Jalan

Pasal 6

(1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan

jalan khusus.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan

menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.

(3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan

diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi

barang dan jasa yang dibutuhkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

(1) Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan

sistem jaringan jalan sekunder.

(2) Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan

distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di

tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa

distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

(3) Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan

distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan

perkotaan.

(4) Ketentuan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan jalan sebagai-

mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

(1) Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan

arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan

umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri

perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah

jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

(3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau

pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata

sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

(4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan

umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri

perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah

jalan masuk tidak dibatasi.

(5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan

lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan

rata-rata rendah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, jalan kolektor, jalan

lokal, dan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

(1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan

nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan

desa.

(2) Jalan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer

yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis

nasional, serta jalan tol.

(3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang

menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/

kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis

provinsi.

(4) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak

termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang menghubungkan

ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota

kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal,

antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan

jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis

kabupaten.

(5) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan

umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubung-

kan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat

pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta

menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam

kota.

(6) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan

umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar-

permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai status jalan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 10 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

(1) Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas,

jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan.

(2) Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan

prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan

raya, jalan sedang, dan jalan kecil.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi penyediaan prasarana

jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Bagian Ketiga

Bagian-Bagian Jalan

Pasal 11

(1) Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik

jalan, dan ruang pengawasan jalan.

(2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang

pengamannya.

(3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang

manfaat jalan.

(4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di

bawah pengawasan penyelenggara jalan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang manfaat jalan, ruang milik

jalan, dan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 12 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 12

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan

terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.

(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan

terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.

(3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan

terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

BAB IV

BAB IV

BAB IV

JALAN UMUM

Bagian Pertama

Penguasaan

Pasal 13

(1) Penguasaan atas jalan ada pada negara.

(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberi wewenang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah

untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah

Pasal 14

(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi

penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan

nasional.

(2) Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyeleng-

garaan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan

pengawasan.

Bagian ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga

Wewenang Pemerintah Provinsi

Pasal 15

(1) Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan

meliputi penyelenggaraan jalan provinsi.

(2) Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan,

pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.

(3) Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan

sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut

kepada Pemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan

jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 16

(1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan

meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.

(2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan

meliputi penyelenggaraan jalan kota.

(3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan

jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan

pengawasan.

(4) Dalam ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat

melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat

menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelengaraan jalan

kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang

penyelengaraan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Pengaturan Jalan Umum

Pasal 17

Pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum,

pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan

jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota.

Pasal 18

(1) Pengaturan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 meliputi:

• pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan

kewenangannya;

• perumusan kebijakan perencanaan;

• pengendalian penyelenggaraan jalan secara makro; dan

• penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengaturan

jalan.

(2) Pengaturan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

meliputi:

• penetapan fungsi jalan untuk ruas jalan arteri dan jalan kolektor

yang menghubungkan antaribukota provinsi dalam sistem

jaringan jalan primer;

• penetapan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• penetapan status jalan nasional; dan

• penyusunan perencanaan umum jaringan jalan nasional.

Pasal 19

Pengaturan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

meliputi:

• perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan

kebijakan nasional di bidang jalan;

• penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi

dengan memperhatikan keserasian antarwilayah provinsi;

• penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan

jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan

ibukota kabupaten, antaribukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan

lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer;

• penetapan status jalan provinsi; dan

• penyusunan perencanaan jaringan jalan provinsi.

Pasal 20

Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 meliputi:

• perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan

desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan

memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;

• penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan

kabupaten dan jalan desa;

• penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa; dan

• penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten dan jalan

desa.

Pasal 21 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 21

Pengaturan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

• perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan

kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan

keserasian antardaerah dan antarkawasan;

• penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota;

• penetapan status jalan kota; dan

• penyusunan perencanaan jaringan jalan kota.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Pembinaan Jalan Umum

Pasal 23

Pembinaan jalan umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan

jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa, serta

jalan kota.

Pasal 24

Pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

• pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan

dan pelatihan di bidang jalan;

• pemberian bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan para aparatur

di bidang jalan;

• pengkajian ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang

jalan dan yang terkait;

• pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam

penyelenggaraan jalan; dan

• penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan

pedoman pembinaan jalan.

Pasal 25

Pembinaan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

meliputi:

• pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan

pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan

aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota;

• pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi di

bidang jalan untuk jalan provinsi; dan

• pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota

dalam penyelenggaraan jalan.

Pasal 26

Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 meliputi:

• pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan

pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan jalan

desa;

• pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan

pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang

pengawasan jalan; dan

• pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan

kabupaten dan jalan desa.

Pasal 27 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 27

Pembinaan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

• pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan

pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota;

• pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan

pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang

pengawasan jalan; dan

• pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Pembangunan Jalan Umum

Pasal 29

Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara

umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi,

pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan

jalan kota.

Pasal 30

(1) Pembangunan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 adalah sebagai berikut:

• pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan

memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan

administratif;

• penyelenggara ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• penyelenggara jalan wajib memrioritaskan pemeliharaan,

perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk

mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan

standar pelayanan minimal yang ditetapkan;

• pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung

jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangan masing-masing;

• dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai

pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara

keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

• sebagian wewenang Pemerintah di bidang pembangunan

jalan nasional mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan

konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaannya dapat

dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan; dan

• pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk

kriteria, persyaratan, standar, prosedur dan manual;

penyusunan rencana umum jalan nasional, dan pelaksanaan

pengawasan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari

masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan laik fungsi, tata cara

pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala, dan

pembiayaan pembangunan jalan umum, serta masukan

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Pembangunan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

meliputi:

• perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan

lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan nasional;

• pengoperasian ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• pengoperasian dan pemeliharaan jalan nasional; dan

• pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan nasional.

Pasal 32

Pembangunan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

meliputi:

• perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan

lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi;

• pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi; dan

• pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi.

Pasal 33

Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 meliputi:

• perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan

lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan

desa;

• pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa;

dan

• pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan

kabupaten dan jalan desa.

Pasal 34

Pembangunan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

meliputi:

• perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan

lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota;

b.pengoperasian ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota; dan

• pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan

kota.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan jalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan

Pasal 34 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Pengawasan Jalan Umum

Pasal 36

Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum,

pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan

jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengawasan jalan kota.

Pasal 37

(1) Pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 meliputi:

• evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan

penyelenggaraan jalan;

• pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan;

dan

• hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi standar

pelayanan minimal yang ditetapkan.

(2) Pengawasan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

meliputi:

• evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan nasional; dan

• pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan

nasional.

Pasal 38 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 38

Pengawasan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

meliputi:

• evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi; dan

• pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan

provinsi.

Pasal 39

Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 meliputi:

• evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;

dan

• pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan

kabupaten dan jalan desa.

Pasal 40

Pengawasan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

meliputi:

• evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota; dan

• pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan jalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

Setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB V

BAB V

BAB V

JALAN TOL

Bagian Pertama

Umum

Pasal 43

(1) Jalan tol diselenggarakan untuk:

• memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang;

• meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi

barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan

ekonomi;

• meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi

pengguna jalan; dan

• meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.

(2) Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh Pemerintah dan/atau badan

usaha yang memenuhi persyaratan.

(3) Pengguna jalan tol dikenakan kewajiban membayar tol yang

digunakan untuk pengembalian investasi, pemeliharaaan, dan

pengembangan jalan tol.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Jalan Tol

Pasal 44

(1) Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum

merupakan lintas alternatif.

(2) Dalam keadaan tertentu, jalan tol dapat tidak merupakan lintas

alternatif.

(3) Jalan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang lebih

tinggi daripada jalan umum yang ada.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan pelayanan jalan

tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Bagian Ketiga

Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol

Pasal 45

(1) Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah.

(2) Wewenang penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan,

pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol.

(3) Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan

oleh BPJT.

(4) BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri,

berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(5) Keanggotaan BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri

atas unsur Pemerintah, unsur pemangku kepentingan, dan unsur

masyarakat.

(6) Tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan

tol, meliputi:

• pengaturan jalan tol mencakup pemberian rekomendasi tarif

awal dan penyesuaiannya kepada Menteri, serta

pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan

pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya;

• pengusahaan jalan tol mencakup persiapan pengusahaan

jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas

pembebasan tanah; dan

• pengawasan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• pengawasan jalan tol mencakup pemantauan dan evaluasi

pengusahaan jalan tol dan pengawasan terhadap pelayanan

jalan tol.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan

jalan tol dan BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),

ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengaturan Jalan Tol

Pasal 46

(1) Pengaturan jalan tol meliputi perumusan kebijakan perencanaan,

penyusunan perencanaan umum, dan pembentukan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pengaturan jalan tol ditujukan untuk mewujudkan jalan tol yang

aman, nyaman, berhasil guna dan berdaya guna, serta

pengusahaan yang transparan dan terbuka.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan tol sebagai-

mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Pasal 47

(1) Rencana umum jaringan jalan tol merupakan bagian tak

terpisahkan dari rencana umum jaringan jalan nasional.

(2) Pemerintah menetapkan rencana umum jaringan jalan tol.

(3) Menteri menetapkan suatu ruas jalan tol.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana umum

jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 48 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 48

(1) Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan,

besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan

investasi.

(2) Tarif tol yang besarannya tercantum dalam perjanjian

pengusahaan jalan tol ditetapkan pemberlakuannya bersamaan

dengan penetapan pengoperasian jalan tersebut sebagai jalan tol.

(3) Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun

sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.

(4) Pemberlakuan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol ditetapkan

oleh Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif awal tol dan penyesuaian

tarif tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Pembinaan Jalan Tol

Pasal 49

(1) Pembinaan jalan tol meliputi kegiatan penyusunan pedoman dan

standar teknis, pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan

pengembangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan jalan tol sebagai-

mana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Pengusahaan Jalan Tol

Pasal 50

(1) Pengusahaan jalan tol dilaksanakan dengan maksud untuk

mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai

bagian jaringan jalan nasional.

(2) Pengusahaan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan

teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau

pemeliharaan.

(3) Wewenang mengatur pengusahaan jalan tol dilaksanakan oleh

BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

(4) Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh badan usaha milik negara

dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik

swasta.

(5) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan

jaringan jalan tol tidak dapat diwujudkan oleh badan usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat

mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya.

(6) Konsesi pengusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu

tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan

keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.

(7) Dalam hal konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir,

Pemerintah menetapkan status jalan tol yang dimaksud sesuai

dengan kewenangannya.

(8) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengusahaan jalan tol

tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang tercantum

dalam perjanjian pengusahaan jalan tol, Pemerintah dapat

melakukan langkah penyelesaian untuk keberlangsungan

pengusahaan jalan tol.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan jalan tol

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6),

ayat (7), dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

(1) Pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada

badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4)

dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka.

(2) Pelelangan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi

sebagian atau seluruh lingkup pengusahaan jalan tol.

(3) Badan usaha yang mendapatkan hak pengusahaan jalan tol

berdasarkan hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengadakan perjanjian pengusahaan jalan tol dengan

Pemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelelangan pengusahaan jalan tol

dan perjanjian pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Pasal 52

(1) Dalam hal pembangunan jalan tol melewati jalan yang telah ada,

badan usaha menyediakan jalan pengganti.

(2) Dalam hal pembangunan jalan tol berlokasi di atas jalan yang

telah ada, jalan yang ada tersebut harus tetap berfungsi dengan

baik.

(3) Dalam hal pelaksanaan pembangunan jalan tol mengganggu jalur

lalu lintas yang telah ada, badan usaha terlebih dahulu

menyediakan jalan pengganti sementara yang layak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan pengganti, pembangunan

jalan tol di atas jalan yang telah ada, dan penyediaan jalan

pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 53

(1) Jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang

menggunakan kendaraan bermotor.

(2) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Penggunaan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Penggunaan jalan tol selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah.

(4) Dalam hal lintas jaringan jalan umum yang ada tidak berfungsi

sebagaimana mestinya, ruas jalan tol alternatifnya dapat

digunakan sementara menjadi jalan umum tanpa tol.

(5) Penetapan ruas jalan tol menjadi jalan umum tanpa tol

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jalan tol, penetapan

jenis kendaraan bermotor, dan penggunaan jalan tol, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

Setiap orang dilarang mengusahakan suatu ruas jalan sebagai jalan tol

sebelum adanya penetapan Menteri.

Pasal 55

Pengguna jalan tol wajib menaati peraturan perundang-undangan

tentang lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan perundang-

undangan tentang jalan, serta peraturan perundang-undangan

lainnya.

Pasal 56

Setiap orang dilarang memasuki jalan tol, kecuali pengguna jalan tol

dan petugas jalan tol.

Bagian ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketujuh

Pengawasan Jalan Tol

Pasal 57

(1) Pengawasan jalan tol meliputi kegiatan yang dilakukan untuk

mewujudkan tertib pengaturan dan pembinaan jalan tol serta

pengusahaan jalan tol.

(2) Ketentuan mengenai pengawasan jalan tol sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk pengawasan umum oleh Pemerintah dan

pengawasan pengusahaan oleh BPJT diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

BAB VI

PENGADAAN TANAH

BAB VI

PENGADAAN TANAH

Bagian Pertama

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan

Pasal 58

(1) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan

umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah

kabupaten/kota.

(2) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya

diperlukan untuk pembangunan jalan.

(3) Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau

masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk

pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.

(4) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan

berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang pertanahan.

Pasal 59 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 59

(1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak

dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

(2) Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah

yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas

tanahnya.

Pasal 60

Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh

Pemerintah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk

diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Bagian Kedua

Pengadaan Tanah untuk

Pembangunan Jalan Tol

Pasal 61

(1) Pemerintah melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan

jalan tol bagi kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang

wilayah kabupaten/kota.

(2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menggunakan dana yang berasal dari Pemerintah dan/atau badan

usaha.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan

Pasal 60 berlaku pula bagi pengadaan tanah untuk pembangunan

jalan tol.

BAB VII ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 62

(1) Masyarakat berhak:

• memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka

pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan

jalan;

• berperan serta dalam penyelengaraan jalan;

• memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai

dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;

• memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan;

• memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan

dalam pembangunan jalan; dan

• mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian

akibat pembangunan jalan.

(2) Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam

pemanfaatan fungsi jalan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang

mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang

manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas)

bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar

lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang

mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik

jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana

dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang

mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang

pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan

atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan

penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau

denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan

pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima

belas miliar rupiah).

(6) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang

dengan sengaja memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14

(empat belas) hari atau denda paling banyak Rp3.000.000,00

(tiga juta rupiah).

Pasal 64

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan

terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling

banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan

terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling

banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan

terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau denda

paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

(4) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang

karena kelalaiannya memasuki jalan tol, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7

(tujuh) hari atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta

lima ratus ribu rupiah).

Pasal 65

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,

Pasal 42, dan Pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan

terhadap badan usaha yang bersangkutan.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah

pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

(1) Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan

pelaksanaan yang berkaitan dengan jalan dinyatakan tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang

ini.

(2) Badan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Badan hukum usaha negara jalan tol (PT Jasa Marga) diberi

konsesi berdasarkan perhitungan investasi atas seluruh ruas jalan

tol yang diusahakannya setelah dilakukan audit.

(3) Konsesi yang dimiliki badan usaha milik swasta di bidang jalan tol

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 dinyatakan

tetap berlaku dan pengusahaannya disesuaikan dengan Undang-

undang ini.

(4) Penetapan pemberian konsesi pengusahaan jalan tol kepada badan

usaha milik negara di bidang jalan tol dan penyesuaian

pengusahaan badan usaha milik swasta di bidang jalan tol

dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya

Undang-undang ini.

(5) Pembentukan BPJT dilaksanakan dalam waktu paling lama 12

(dua belas) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini.

(6) Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini

ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya

Undang-undang ini.

BAB I

### KETENTUAN UMUM

Pasal 1

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
3. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
4. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
5. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.
6. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan.
7. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.
8. Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
9. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.
10. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11. Jalan Bebas Hambatan adalah Jalan Umum untuk lalu lintas dengan pengendalian Jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik Jalan.
12. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar.
13. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang wajib dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.
14. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan Tol.
15. Badan Usaha di Bidang Jalan Tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.
16. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Penjelasan Pasal 1 Cukup jelas.

BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

• kemanfaatan;
• keselamatan;
• keamanan dan kenyamanan;
• persatuan dan kesatuan;
• efisiensi dan efektivitas;
• keadilan;
• keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
• keterpaduan;
• kebersamaan dan kemitraan;
• berkelanjutan;
• transparansi dan akuntabilitas; dan
• partisipatif.

Penjelasan Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Huruf b Yang dimaksud dengan uasas keselamatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan keselamatan pengguna Jalan dalam berlalu lintas. Huruf c

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan kenyamanan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan masalah keamanan Jalan sesuai dengan persyaratan keteknikan Jalan. Huruf d Yang dimaksud dengan "asas persatuan dan kesatuan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mempersatukan dan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Huruf e Yang dimaksud dengan "asas efisiensi dan efektivitas" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan cara yang tepat, hemat energi, hemat waktu, hemat tenaga, dan rasio dari manfaat setinggi-tingginya dengan biaya yang dikeluarkan. Huruf f Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang secara proporsional. Huruf g Yang dimaksud dengan "asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keterpaduan antarsektor, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan. Huruf h Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan pada suatu wilayah yang dimulai dari gagasan pembangunan tahap program, perencanaan, pembangunan, operasi, dan preservasi harus dilakukan secara terpadu. Huruf i Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan dan kemitraan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan agar memenuhi prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung. Huruf j Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan dengan memperhatikan efisiensi khususnya pembangunan material dan sumber daya alam yang tidak terbarukan, keselamatan, dan keamanan pengguna Jalan, mobilitas, pembatasan emisi, dan ekosistem. Huruf k Yang dimaksud dengan "asas transparansi dan akuntabilitas" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang setiap proses dan tahapannya bisa diketahui masyarakat dan pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan. Huruf I Yang dimaksud dengan "asas partisipatif” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang melibatkan partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Pasal 3

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan:

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

• ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
• Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
• peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
• pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
• Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
• pengusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;
• partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
• Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 3 Huruf a Kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan termasuk adanya jaminan kepastian dan pelindungan hukum dalam investasi Pembangunan Jalan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "andal" adalah pelayanan Jalan yang memenuhi SPM yang meliputi aspek aksesibilitas, mobilitas, kondisi Jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata. Yang dimaksud dengan "prima" adalah selalu memberikan pelayanan yang optimal. Yang dimaksud dengan "berdaya saing" adalah kondisi jaringan Jalan yang mendukung percepatan penurunan waktu tempuh untuk memangkas biaya ekonomi dan menciptakan efisiensi sehingga dapat berkompetisi dengan jaringan Jalan di negara lain. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas.

Pasal 4

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:

• peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan;
• Jalan Umum;
• Jalan Tol;
• Jalan Khusus;
• data dan informasi;

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

• partisipasi masyarakat; dan
• penyidikan.

Penjelasan Pasal 4 Cukup jelas.

BAB III

### PERAN, PENGELOMPOKAN, DAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Pertama Peran Jalan

Pasal 5

(1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang

ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan

masyarakat, bangsa, dan negara.

(3) Jalan yang, merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat

seluruh wilayah Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 5 Cukup jelas.

Bagian Kedua Pengelompokan Jalan

Pasal 6

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.

(2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi,

status, dan kelas.

(3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi lalu lintas

umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.

(4) Dihapus.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Dihapus.

Pasal 7

(1) Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan

sekunder.

(2) Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem

jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

(3) Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem

jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 'sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan bersifat menerus yang memberikan pelayanan lalu lintas tidak terputus walaupun masuk ke dalam kawasan perkotaan. Pusat-pusat kegiatan adalah kawasan perkotaan yang mempunyai jangkauan pelayanan nasional, wilayah, dan lokal. Ayat (3) Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 8

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan

lokal, dan Jalan lingkungan.

(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi

melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien.

(3) Pembatasan jumlah Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

berdasarkan izin Penyelenggara Jalan.

(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang

berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.

(5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi

melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.

(6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang

berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

(7) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan fungsi Jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan

lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Jalan arteri" meliputi Jalan arteri primer dan arteri sekunder. Jalan arteri primer merupakan Jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan Jalan arteri sekunder merupakan Jalan arteri dalam skala perkotaan. Yang dimaksud dengan "angkutan utama" adalah angkutan bernilai ekonomis tinggi dan bervolume besar. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Jalan kolektor meliputi Jalan kolektor primer dan Jalan kolektor sekunder. Jalan kolektor primer merupakan Jalan kolektor dalam skala wilayah, sedangkan Jalan kolektor sekunder dalam skala perkotaan. Yang dimaksud dengan "angkutan pengumpul" adalah angkutan antara yang bersifat mengumpulkan angkutan setempat untuk diteruskan ke angkutan utama dan sebaliknya yang bersifat membagi dari angkutan utama untuk diteruskan ke angkutan setempat. Ayat (5) Jalan lokal meliputi Jalan lokal primer dan Jalan lokal sekunder. Jalan lokal primer merupakan Jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal, sedangkan Jalan lokal sekunder dalam skala perkotaan. Yang dimaksud dengan “angkutan setempat' adalah angkutan yang melayani kebutuhan masyarakat setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rendah, dan frekuensi ulang-alik yang tinggi. Ayat (6) Jalan lingkungan meliputi Jalan lingkungan primer dan Jalan lingkungan sekunder. Jalan lingkungan primer merupakan Jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah kabupaten, sedangkan Jalan lingkungan sekunder merupakan Jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 9

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi,

Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan sesuai dengan

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

(3) Dalam hal terdapat ruas Jalan yang belum ditetapkan statusnya, Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan fungsinya terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(4) Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.

(5) Berdasarkan pengelompokan Jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Penyelenggara Jalan wajib mencantumkan identitas setiap ruas Jalan.

(6) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:

1. antarpusat kegiatan nasional;
2. antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/atau
3. pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.

• Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan Jalan kolektor primer 1;
• Jalan strategis nasional; dan
• Jalan Tol.

(7) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2;
• Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan
• Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

(8) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang merupakan Jalan kolektor primer 4;
• Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:

1. ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
2. ibu kota kabupaten dengan pusat desa;
3. antaribu kota kecamatan;
4. ibu kota kecamatan dengan pusat desa;
5. ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;
6. antarpusat kegiatan lokal;
7. antardesa; dan
8. poros desa.

• Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan
• Jalan strategis kabupaten.

(9) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum dalam Sistem

Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan:

• antarpusat pelayanan dalam kota;
• pusat pelayanan dengan persil;
• antarpersil;
• antarpusat permukiman yang berada di dalam kota; dan
• Jalan poros desa dalam wilayah kota.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

(10) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum yang

menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Ketentuan mengenai pengelompokan Jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Kewajiban menetapkan status Jalan dilakukan agar tidak ada lagi Jalan tanpa status atau Jalan nonstatus yang disebabkan belum adanya penetapan status oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga ada kejelasan terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab Penyelenggaraan Jalan pada ruas Jalan dimaksud. Ayat (4) Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, antara lain, berupa jalur evakuasi bencana yang dibangun di luar perencanaan rutin Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ayat (5) Identitas Jalan antara lain, dapat berupa kode, marka, dan angka. Pencantuman identitas Jalan dimaksudkan untuk memudahkan bagi Penyelenggara Jalan dan masyarakat umum untuk mengetahui status setiap ruas Jalan dan mengetahui Penyelenggara Jalan yang berwenang pada ruas Jalan tersebut. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "Jalan strategis nasional" adalah Jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis, yaitu Jalan yang:

1. mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional;
2. melayani daerah rawan dan kepentingan perbatasan antarnegara;
3. merupakan bagian dari Jalan lintas regional atau lintas intemasional dalam rangka pertahanan dan keamanan; dan
4. menghubungkan pusat kawasan strategis nasional dan mendukung kawasan strategis nasional, terutama yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Huruf d Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Huruf a Cukup jelas. Huruf b

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Yang dimaksud dengan "Jalan antardesa' adalah Jalan yang menghubungkan antara 2 (dua) desa. Yang dimaksud dengan “Jalan poros desa" adalah Jalan yang melintasi dan/atau menghubungkan lebih dari 2 (dua) desa. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "Jalan strategis kabupaten" adalah Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan. Ayat (9) Yang dimaksud dengan "persil" adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu untuk keperluan perumahan atau kegiatan lainnya. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas.

Pasal 9A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Status Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dievaluasi secara berkala

paling lama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan perubahan fungsi Jalan.

(2) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mempertimbangkan paling sedikit:

• pelayanan Jalan terhadap wilayah yang bertambah luas atau sempit dari wilayah sebelumnya;
• kebutuhan terhadap Jalan dalam rangka pengembangan sistem transportasi dan mobilitas masyarakat;
• kapasitas Jalan dalam melayani masyarakat di wilayah tempat Jalan berada;
• bertambah atau berkurangnya peran Jalan; atau
• kecepatan rata-rata arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kecepatan rencana.

(3) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama

1 (satu) tahun terhitung sejak perubahan fungsi ditetapkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 9A Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Perubahan status Jalan Umum, mencakup, tetapi tidak terbatas pada Jalan nasional berubah statusnya menjadi Jalan Provinsi atau Jalan kabupaten/kota, Jalan provinsi berubah statusnya menjadi Jalan Nasional atau Jalan kabupaten/kota, Jalan kabupaten/kota berubah menjadi Jalan provinsi atau Jalan nasional, dan Jalan Desa berubah menjadi Jalan kabupaten/kota atau Jalan provinsi atau Jalan nasional. Huruf a Cukup jelas.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Kecepatan rencana merupakan kecepatan kendaraan yang mendasari perencanaan teknis Jalan dengan mempertimbangkan Sistem Jaringan Jalan, lalu lintas harian rata- rata tahunan (LHRT), spesifikasi penyediaan prasarana, dan tipe medan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 10

(1) Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dibagi dalam beberapa

kelas jalan.

(2) Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di

bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan

atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan

• jalan bebas hambatan (freeway) adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus yang memberikan pelayanan menerus/tidak terputus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh, dan tanpa adanya persimpangan sebidang, serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah dan dilengkapi dengan median;
• jalan raya (highway) adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah;
• jalan sedang (road) adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 7 (tujuh) meter;
• jalan kecil (street) adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 5,5 (lima setengah) meter. Ayat (4) Cukup jelas.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Bagian Ketiga Bagian-Bagian Jalan

Pasal 11

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan

untuk mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.

(2) Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• ruang manfaat Jalan;
• ruang milik Jalan; dan
• ruang pengawasan Jalan.

(3) Dalam rangka tertib pemanfaatan Jalan, Penyelenggara Jalan harus menjaga bagian-bagian

Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar senantiasa berfungsi dengan baik.

(4) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

• badan Jalan;
• jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;
• saluran tepi Jalan;
• ambang pengaman Jalan;
• jaiur jaringan utilitas terpadu; dan
• lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.

(5) Penyediaan fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dikecualikan di Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol.

(6) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruang manfaat

Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.

(7) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ruang

tertentu di luar ruang milik Jalan yang ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.

(8) Selain memiliki bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendukung fungsi

Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antar ruas Jalan.

(9) Pemanfaatan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain

peruntukannya wajib memperoleh izin dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.

(10) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai

sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian-bagian Jalan dan bangunan penghubung,

pemanfaatannya, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan "jaringan utilitas terpadu" adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, serta sanitasi dan sejenisnya yang direncanakan, dilaksanakan, ditempatkan di bawah tanah, dan dimanfaatkan secara terpadu. Huruf f Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jeias. Ayat (8) Yang dimaksud dengan "bangunan penghubung" adalah bangunan yang mempunyai kekhususan dalam karakteristik, spesifikasi, struktur, dan pemeliharaan yang dibangun untuk mendukung fungsi Jalan dan mengatasi rintangan antarruas Jalan. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas.

Pasal 12

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan

di dalam ruang manfaat jalan.

(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan

di dalam ruang milik jalan.

(3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan

di dalam ruang pengawasan jalan.

Penjelasan Pasal 12

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan” adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Jalan, seperti

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan Jalan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di ruang pengawasan Jalan termasuk mendirikan bangunan, sebagian dari bangunan, atau garis sepadan bangunan di ruang pengawasan Jalan.

BAB IV

JALAN UMUM

Bagian Pertama Penguasaan

Pasal 13

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Penguasaan atas Jalan ada pada negara.

(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan Jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penyelenggaraan Jalan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dilaksanakan secara terintegrasi mencakup penyelenggaraan seluruh status Jalan, baik nasional, provinsi, kabupaten/kota, maupun desa sebagai suatu Sistem Jaringan Jalan agar dapat menjamin konektivitas antarwilayah.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah

Pasal 14

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:

• Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
• Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
• Penyelenggaraan Jalan nasional.

(2) Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang nasional;

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

• rencana tata ruang wilayah;
• tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
• implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan
• rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.

(3) Rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang

wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dasar penyusunan prioritas untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan baru.

(4) Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum dan Penyelenggaraan Jalan nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan Jalan secara umum" adalah Penyelenggaraan Jalan secara makro yang mencakup penyelenggaraan seluruh status Jalan, baik nasional, provinsi, kabupaten/kota, maupun desa. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "sistem transportasi nasional" adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri atas transportasi Jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut, udara, serta pipa, yang masing-masing terdiri atas sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat kecerdasan buatan membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang, yang terus berkembang secara dinamis. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas.

Bagian Ketiga Wewenang Pemerintah Provinsi

Pasal 15

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi

Penyelenggaraan Jalan provinsi.

(2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang

pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “urusan Pembangunan Jalan provinsi" adalah salah satu urusan pemerintahan konkuren bidang pekerjaan umum dan penataan ruang suburusan Jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi. Ayat (4) Cukup jelas.

Bagian Keempat Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 16

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi

Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.

(2) Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi

Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.

(3) Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang

Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan

kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota" adalah salah satu urusan pemerintahan konkuren bidang pekerjaan umum dan penataan ruang suburusan Jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 16A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.

(2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.

(3) Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 16A Cukup jelas.

Bagian Kelima Pengaturan Jalan Umum

Pasal 17

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Pengaturan Jalan Umum meliputi:

• pengaturan Jalan secara umum;
• pengaturan Jalan nasional;
• pengaturan Jalan provinsi;
• pengaturan Jalan kabupaten;
• pengaturan Jalan kota; dan
• pengaturan Jalan desa.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pengaturan Jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

• pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
• perumusan kebijakan perencanaan;
• pengendalian Penyelenggaraan Jalan secara makro; dan
• penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengaturan Jalan.

(2) Pengaturan Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:

• penetapan fungsi Jalan untuk ruas Jalan arteri dan Jalan kolektor yang menghubungkan simpul transportasi nasional lainnya dalam Sistem Jaringan Jalan primer;
• penetapan status Jalan nasional; dan
• penyusunan rencana umum jaringan Jalan nasional.

(3) Dalam perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dan penyusunan rencana umum jaringan Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c, Pemerintah Pusat harus memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang nasional;
• rencana tata ruang wilayah nasional;
• tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional; dan
• implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Perumusan kebijakan perencanaan Pembangunan Jalan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan pembangunan, pengembangan wilayah, dan kebijakan lokal, termasuk penggunaan produk lokal untuk kesejahteraan rakyat, peningkatan perekonomian daerah, dan sinergi dengan moda transportasi. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 19

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pengaturan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

• perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan;
• penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antarwilayah provinsi;
• penetapan fungsi Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dan jaringan Jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, antaribu kota kabupaten, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan dalam Sistem Jaringan Jalan primer;
• penetapan status Jalan provinsi; dan
• penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi.

(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e, Pemerintah Daerah provinsi harus memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
• rencana tata ruang wilayah provinsi;
• tataran transportasi wilayah provinsi yang ada dalam sistem transportasi nasional;
• rencana umum jaringan Jalan nasional; dan
• implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pengaturan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:

• perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
• penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan kabupaten;
• penetapan status Jalan kabupaten; dan
• penyusunan perencanaan jaringan Jalan kabupaten.

(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah kabupaten harus memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang kabupaten;
• rencana tata ruang wilayah kabupaten;
• tataran transportasi lokal kabupaten yang ada dalam sistem transportasi nasional;
• rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan
• implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pengaturan Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

• perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
• penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan kota;
• penetapan status Jalan kota; dan
• penyusunan perencanaan jaringan Jalan kota.

(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, Pemerintah Daerah kota harus memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang kota;
• rencana tata ruang wilayah kota;
• tataran transportasi lokal kota yang ada dalam sistem transportasi nasional;
• rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan
• implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 21A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pengaturan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f meliputi:

• perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
• penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan desa;
• penetapan status Jalan desa; dan
• penyrrsunan perencanaan jaringan Jalan desa.

(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, Pemerintah Desa harus memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang desa;
• rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
• tataran transportasi lokal desa yang ada dalam sistem transportasi nasional;
• rencana umum jaringan Jalan nasional, Jalan provinsi, dan Jalan kabupaten; dan
• implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 21A Cukup jelas.

Pasal 22

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 21A diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 22 Cukup jelas.

Bagian Keenam

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Pembinaan Jalan Umum

Pasal 23

Pembinaan jalan umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa, serta jalan kota.

Penjelasan Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24

Pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

• pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan;
• pemberian bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan para aparatur di bidang jalan;
• pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait;
• pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam penyelenggaraan jalan; dan
• penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pembinaan jalan.

Penjelasan Pasal 24 Huruf a Ketentuan ini dimaksudkan agar Pemerintah melakukan pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan di bidang jalan agar diperoleh kesamaan tujuan dan pemahaman bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jalan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Ketentuan ini dimaksudkan agar pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait bidang jalan dilakukan secara menerus untuk meningkatkan keandalan jalan, mengembangkan potensi sumber daya alam setempat dan memberi nilai tambah dalam penyelenggaraan jalan. Huruf d Ketentuan ini dimaksudkan agar pemberian fasilitas penyelesaian sengketa dapat menjaga keterpaduan sistem jaringan jalan yang berada di wilayah administratif yang berbeda agar diperoleh keberdayagunaan dan keberhasilgunaan penyelenggaraan jalan. Huruf e Cukup jelas.

Pasal 25

Pembinaan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

• pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota;
• pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan untuk jalan provinsi; dan
• pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 25 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Ketentuan ini dimaksudkan agar pemberian fasilitas penyelesaian sengketa dapat menjaga keterpaduan sistem jaringan jalan yang berada di wilayah administratif yang berbeda agar diperoleh keberdayagunaan dan keberhasilgunaan penyelenggaraan jalan.

Pasal 26

Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

• pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa;
• pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan
• pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa.

Penjelasan Pasal 26 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan dimaksudkan untuk semua status jalan yang ada di wilayah kabupaten kecuali jalan tol. Huruf c Cukup jelas.

Pasal 27

Pembinaan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

• pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota;
• pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan
• pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.

Penjelasan Pasal 27 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan dimaksudkan untuk semua status jalan yang ada di wilayah kota kecuali jalan tol. Huruf c Cukup jelas.

Pasal 28

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 28 Cukup jelas.

Bagian Ketujuh Pembangunan Jalan Umum

Paragraf 1 Umum

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Pasal 29

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pembangunan Jalan Umum ditujukan guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing,

baik untuk Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, maupun Jalan desa.

(2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• Pembangunan Jalan baru; dan
• preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.

Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "laik fungsi" adalah kondisi suatu ruas Jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi penggunanya serta persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Jalan dan pengguna Jalan sehingga Jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum. Yang dimaksud dengan "berdaya saing" adalah kondisi jaringan Jalan yang mendukung percepatan penurunan waktu tempuh untuk memangkas biaya ekonomi dan menciptakan efisiensi sehingga dapat berkompetisi dengan jaringan Jalan di negara lain. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Kegiatan preservasi jaringan Jalan yang sudah ada merupakan bagian dari aset manajemen jaringan Jalan karena ruas Jalan yang sudah dibangun harus dikelola agar tetap bertahan kemantapannya hingga mencapai umur rencana.

Pasal 30

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pembangunan Jalan Umum meliputi pembangunan Jalan secara umum serta pembangunan

Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.

(2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:

• penyusunan program dan anggaran;

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

• perencanaan teknis;
• pengadaan tanah;
• pelaksanaan konstruksi;
• pengoperasian Jalan; dan/atau
• preservasi Jalan.

(3) Sebagian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan kewenangan

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Jalan Umum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tingkatan di bawahnya dan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) Pembangunan Jalan Umum dapat dilihat dari fungsi pelayanan Jalan. Jalan yang mempunyai peran yang lebih tinggi, mendapat prioritas penanganan berdasarkan ruas Jalan, fungsi Jalan, dan jenis penanganan, dengan tetap memperhatikan kinerja dalam Sistem Jaringan Jalan agar Jalan dapat berfungsi dengan baik. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Paragraf 2 Penyusunan Program dan Anggaran

Pasal 31

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Penyusunan program Pembangunan Jalan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota,

ataupun desa meliputi:

• Pembangunan Jalan baru; dan
• preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.

(2) Penyusunan program Pembangunan Jalan harus bersinergi dengan sistem transportasi dan

sistem logistik.

(3) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

berdasarkan rencana tata ruang.

(4) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memperhatikan pengelompokan status Jalan.

Penjelasan Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Penyusunan program Jalan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a

ditujukan untuk:

• mempercepat mobilitas barang dan/atau orang;

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

• menciptakan sistem logistik yang efisien; dan
• membuka akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

(2) Penyusunan program preservasi jaringan Jalan yang sudah ada sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b ditujukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan yang sudah ada agar bertahan hingga mencapai umur rencana.

Penjelasan Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemerintah Pusat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Umum bagi

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

• belanja kementerian/lembaga;
• transfer ke daerah dan dana desa; dan/atau
• pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Dalam mengelola anggaran Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan Jalan.

Penjelasan Pasal 34 Cukup jelas.

Paragraf 3 Perencanaan Teknis

Pasal 35

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan meliputi perencanaan teknis Jalan, bangunan

penghubung, dan bangunan pelengkap.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

(2) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilakukan berdasarkan kriteria perencanaan teknis dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis di bidang Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan Jalan dan memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 35 Cukup jelas.

Paragraf 4 Pengadaan Tanah

Pasal 35A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Umum wajib dilaksanakan

dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

(2) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Umum diselenggarakan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Penjelasan Pasal 35A Cukup jelas.

Pasal 35B

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Ketentuan penyelengaraan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A berlaku secara mutatis mutandis bagi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol.

Penjelasan Pasal 35B Cukup jelas.

Pasal 35C

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Badan Usaha membangun Jalan ToI di atas tanah barang milik negara/barang milik daerah,

mekanismenya dilakukan melalui pemanfaatan atau pemindahtanganan yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.

(2) Badan Usaha dalam membangun Jalan Tol di atas tanah milik perseorangan, kelompok

masyarakat, masyarakat hukum adat, badan usaha, dan/atau tanah kas desa, pengadaan tanah dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil.

Penjelasan Pasal 35C

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Cukup jelas.

Pasal 35D

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Dalam hal pengusahaan Jalan Tol merupakan prakarsa Badan Usaha, pembiayaan pengadaan tanah menjadi kewajiban dari pemrakarsa.

Penjelasan Pasal 35D Cukup jelas.

Paragraf 5 Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 35E

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan wajib memenuhi standar dan kualitas

konstruksi Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi Jalan.

(2) Dalam memenuhi standar dan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konstruksi

Pembangunan Jalan wajib memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sesuai dengan kelas Jalan sebagai berikut:

• Jalan kelas I memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; dan
• Jalan kelas II dan III memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

(3) Selain memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), konstruksi Pembangunan Jalan wajib:

• memenuhi spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sesuai dengan kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
• mempertahankan fungsi konservasi lingkungan; dan
• memperhatikan hak masyarakat atas informasi mengenai lebar ruang pengawasan Jalan pada Jalan yang baru dibangun.

(4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan audit keselamatan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 35E Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “audit keselamatan Jalan” adalah pemeriksaan aktivitas dan prosedur terkait Pembangunan Jalan terhadap standar dan kriteria teknis untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengguna Jalan.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Paragraf 6 Pengoperasian Jalan

Pasal 35F

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Penyelenggara Jalan wajib memenuhi persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan

administratif, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan, baik pada saat memulai maupun pada saat pengoperasian Jalan.

(2) Pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi SPM.

(3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas SPM jaringan Jalan dan SPM ruas

Jalan yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana Jalan dan penggunaan Jalan yang memadai.

(4) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap

sesuai dengan kondisi setiap wilayah guna mencapai standar pelayanan yang lebih tinggi, dievaluasi secara berkala setiap tahun, serta dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Pusat bagi penyelenggara Jalan daerah yang belum mencapai SPM.

(5) Ketentuan mengenai persyaratan uji laik fungsi, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit

keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemenuhan dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 35F Ayat (1) Yang dimaksud dengan "inspeksi keselamatan Jalan” adalah evaluasi periodik atas Jalan yang telah beroperasi oleh ahli yang terlatih dalam bidang keselamatan Jalan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Paragraf 7 Preservasi Jalan

Pasal 35G

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Preservasi Jalan meliputi kegiatan:

• pemeliharaan rutin;
• pemeliharaan berkala;
• rehabilitasi;
• rekonstruksi; dan
• pelebaran menuju standar.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

(2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.

(3) Pelaksanaan preservasi Jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan

penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 35G Ayat (1) Yang dimaksud dengan "preservasi' adalah perawatan yang bersifat preventif untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan hingga mencapai umur rencana. Huruf a Yang dimaksud dengan "pemeliharaan rutin" adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Huruf b Yang dimaksud dengan “pemeliharaan berkala" adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi Jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Huruf c Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas Jalan dengan kondisi rusak ringan agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Huruf d Yang dimaksud dengan "rekonstruksi" adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas Jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas Jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Huruf e Yang dimaksud dengan “pelebaran menuju standar” adalah penanganan yang dilakukan untuk mencapai standar dimensi lebar Jalan. Ayat (2) Yang dimaksud "secara berkesinambungan" adalah pemeliharaan Jalan yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kondisi segmen Jalan yang bersangkutan tanpa tergantung pada siklus anggaran yang rutin. Kesinambungan pemeliharaan didukung oleh ketersediaan dukungan anggaran sesuai dengan kebutuhan faktual di lapangan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan.

Pasal 35H

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, penyusunan program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34, perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A sampai dengan Pasal 35D, pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35E, pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

dalam Pasal 35F, dan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35G diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 35H Cukup jelas.

Bagian Kedelapan Pengawasan Jalan Umum

Pasal 36

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Dalam mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan Umum

dilakukan pengawasan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan pemantauan dan

evaluasi yang meliputi:

• penilaian kinerja Penyelenggaraan Jalan;
• pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan;
• pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan; dan
• pemenuhan SPM yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

(3) Pengawasan Jalan Umum meliputi pengawasan Jalan secara umum, pengawasan Jalan

nasional, pengawasan Jalan provinsi, pengawasan Jalan kabupaten/kota, serta pengawasan Jalan desa.

(4) Pengawasan Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten/kota, dan Jalan desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.

(5) Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan instansi terkait yang

berwenang dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan Jalan wajib berkoordinasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang menjadi faktor perusak Jalan.

(6) Penyelenggara Jalan wajib melakukan langkah-langkah penanganan terhadap hasil

pengawasan, termasuk upaya penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan Jalan" adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 37

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Dihapus.

Penjelasan Pasal 37 Dihapus.

Pasal 38

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Dihapus.

Penjelasan Pasal 38 Dihapus.

Pasal 39

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Dihapus.

Penjelasan Pasal 39 Dihapus.

Pasal 40

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Dihapus.

Penjelasan Pasal 40 Dihapus.

Pasal 41

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Dihapus.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 41 Dihapus.

Pasal 42

Setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Penjelasan Pasal 42 Cukup jelas.

BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

(1) Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan

dengan jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- undang ini.

(2) Badan hukum usaha negara jalan tol (PT Jasa Marga) diberi konsesi berdasarkan

perhitungan investasi atas seluruh ruas jalan tol yang diusahakannya setelah dilakukan audit.

(3) Konsesi yang dimiliki badan usaha milik swasta di bidang jalan tol berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1980 dinyatakan tetap berlaku dan pengusahaannya disesuaikan dengan Undang-undang ini.

(4) Penetapan pemberian konsesi pengusahaan jalan tol kepada badan usaha milik negara di

bidang jalan tol dan penyesuaian pengusahaan badan usaha milik swasta di bidang jalan tol dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini.

(5) Pembentukan BPJT dilaksanakan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak

berlakunya Undang-undang ini.

(6) Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan paling lama 12

(dua belas) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 66 Cukup jelas.

BAB V

JALAN TOL

Bagian Pertama Umum

Pasal 43

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Jalan Tol diselenggarakan untuk:

• memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang;
• meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi;
• meringankan beban dana Pemerintah Pusat melalui partisipasi pengguna Jalan;
• meningkatkan pemerataan hasil pembangunan;
• meningkatkan aksesibilitas dari daerah potensial yang belum berkembang; dan
• meningkatkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat.

(2) Jalan Tol merupakan bagian dari Sistem Jaringan Jalan nasional dan terintegrasi dengan

sistem transportasi yang terpadu.

(3) Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Badan Usaha yang

memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip transparansi dan keterbukaan.

(4) Pengguna Jalan Tol dikenai kewajiban membayar Tol yang digunakan untuk pengembalian

investasi, preservasi, dan pengembangan jaringan Jalan Tol.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penyelenggaraan Jalan Tol mempermudah mobilitas orang dan distribusi logistik, khususnya produk rakyat ke pusat industri dan pengolahan, baik di pusat maupun daerah. Huruf c Cukup jelas.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Huruf d Cukup jelas. Huruf e Daerah potensial yang belum berkembang perlu diprioritaskan aksesibilitasnya sehingga perlu mengundang partisipasi Badan Usaha untuk berinvestasi. Huruf f Untuk meningkatkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat salah satunya dilakukan dengan mengakomodasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan Jalan Tol. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "pengembangan Jaringan Jalan Tol" adalah pembangunan ruas Jalan Tol baru dalam Jaringan Jalan Tol untuk mendukung pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Ayat (5) Cukup jelas.

Bagian Kedua Syarat-Syarat Jalan Tol

Pasal 44

(1) Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif.

(2) Dalam keadaan tertentu, jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif.

(3) Jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi daripada jalan umum

yang ada.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan pelayanan jalan tol sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah kondisi pada saat jalan umum belum ada, sementara untuk keperluan pengembangan kawasan tertentu diperlukan jalan tol. Ayat (3) Yang dimaksud dengan spesifikasi yang lebih tinggi adalah spesifikasi jalan bebas hambatan, antara lain, tidak ada persimpangan sebidang, jalan keluar atau jalan masuk (akses) dikendalikan secara penuh, dan kecepatan rencana (design speed) tinggi. Ayat (4) Cukup jelas.

Bagian Ketiga Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Pasal 45

(1) Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah.

(2) Wewenang penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan

pengawasan jalan tol.

(3) Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BPJT.

(4) BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(5) Keanggotaan BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Pemerintah,

unsur pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat.

(6) Tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, meliputi:

• pengaturan jalan tol mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada Menteri, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya;
• pengusahaan jalan tol mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah; dan
• pengawasan jalan tol mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan tol dan BPJT

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan persiapan pengusahaan jalan tol antara lain adalah kegiatan pra studi kelayakan, studi kelayakan, dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Huruf c Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.

Bagian Keempat Pengaturan Jalan Tol

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Pasal 46

(1) Pengaturan jalan tol meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan

umum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengaturan jalan tol ditujukan untuk mewujudkan jalan tol yang aman, nyaman, berhasil

guna dan berdaya guna, serta pengusahaan yang transparan dan terbuka.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47

(1) Rencana umum jaringan jalan tol merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana umum

jaringan jalan nasional.

(2) Pemerintah menetapkan rencana umum jaringan jalan tol. (3) Menteri menetapkan suatu

ruas jalan tol.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana umum jaringan jalan tol sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 47

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam penetapan rencana umum Jaringan Jalan Tol diutamakan pengembangan wilayah dan peningkatan perekonomian daerah sehingga perencanaan pembangunan Jalan Tol harus dipersiapkan secara matang dan terstruktur, paling sedikit dalam bentuk koridor. Ayat (3) Penetapan suatu ruas Jalan Tol dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersamaan dengan penandatanganan perjanjian pengusahaan Jalan Tol. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 48

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Tarif Tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna Jalan, besar keuntungan biaya

operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.

(2) Tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarannya tercantum dalam perjanjian

pengusahaan Jalan Tol ditetapkan bersamaan dengan penetapan pengoperasian Jalan dimaksud sebagai Jalan Tol.

(3) Evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan:

• pengaruh laju inflasi; dan
• evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol.

(4) Selain evaluasi dan penyesuaian tarif Tol yang dilakukan setiap 2 (dua) tahun sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), evaluasi dan penyesuaian dapat dilakukan dalam hal:

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

• pemenuhan pelayanan lalu lintas pada sistem jaringan Jalan Tol di wilayah tertentu dengan memperhatikan kapasitas Jalan Tol;
• terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi; dan/atau
• terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi kelayakan investasi Jalan Tol.

(5) Dalam hal tingkat kelayakan finansial Jalan Tol pada masa operasi melebihi tingkat

kelayakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kelebihan tingkat kelayakan finansial merupakan penerimaan negara bukan pajak yang akan dipergunakan untuk pengembangan jaringan Jalan Tol sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah dilakukan audit oleh

lembaga yang berwenang di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

(7) Pemberlakuan tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), evaluasi dan penyesuaian

tarif tol setiap 2 (dua) tahun sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan evaluasi dan penyesuaian tarif tol selain setiap 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Tol dan penyesuaian tarif Tol sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Pengaruh laju inflasi digunakan dalam perhitungan evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dengan formula sebagai berikut: Tarif baru = tarif lama (1+inflasi). Keterangan Inflasi = data inflasi wilayah yang bersangkutan dari Badan Pusat Statistik. Penyesuaian tarif tol ditentukan 2 (dua) tahun sejak penetapan terakhir tarif Tol. Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.

Bagian Kelima Pembinaan Jalan Tol

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Pasal 49

(1) Pembinaan jalan tol meliputi kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan,

pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 49 Cukup jelas.

Bagian Keenam Pengusahaan Jalan Tol

Pasal 50

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pengusahaan Jalan Tol dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat perwujudan

jaringan Jalan Bebas Hambatan sebagai bagian jaringan Jalan nasional.

(2) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pendanaan,

perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau preservasi.

(3) Pengaturan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

oleh Pemerintah Pusat.

(4) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan usaha

milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha milik swasta.

(5) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui perjanjian

pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah Pusat.

(6) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diaudit oleh lembaga yang

berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

(7) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan Jalan Tol tidak dapat

diwujudkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Pusat dapat mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangannya.

(8) Konsesi pengusahaan Jalan Tol diberikan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan

perjanjian yang ditetapkan antara Pemerintah Pusat dan Badan Usaha melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

(9) Dalam hal konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berakhir, Pengusahaan Jalan Tol

dikembalikan kepada Pemerintah Pusat.

(10) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan kewenangannya

dapat menetapkan pengusahaan Jalan Tol sebagai berikut:

• mengalihkan status Jalan Tol menjadi Jalan bebas hambatan non-Tol; atau
• menugaskan pengusahaan baru kepada badan usaha milik negara untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol.

(11) Tarif Tol awal dari pengusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b

ditetapkan lebih rendah daripada tarif Tol yang berlaku pada akhir masa konsesi.

(12) Dalam hal terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas Jalan Tol selain pengoperasian dan

preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dapat dilakukan perubahan perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

(13) Dalam hal terdapat selisih lebih antara tarif Tol yang dtetapkan Pemerintah Pusat dan tarif

Tol penugasan kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, selisih tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipergunakan untuk pengembangan jaringan Jalan Tol.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

(14) Penetapan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (10) didasarkan pada

kemampuan keuangan negara serta kelayakan ekonomi dan finansial untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol.

(15) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengusahaan Jalan Tol tidak dapat

diselesaikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat dapat melakukan langkah penyelesaian untuk keberlangsungan pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(16) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (15) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah kondisi pada saat tidak ada Badan Usaha yang berminat ikut dalam pengusahaan Jalan Tol, antara lain, disebabkan oleh ketidaklayakan pembangunan Jalan Tol secara finansial walaupun secara ekonomi layak. Yang dimaksud dengan "mengambil kebijakan” adalah pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Pusat dan selanjutnya pengoperasian dan preservasi dilakukan oleh Badan Usaha. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas. Ayat (12) Cukup jelas. Ayat (13) Cukup jelas. Ayat (14) Cukup jelas. Ayat (15) Cukup jelas. Ayat (16)

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Cukup jelas.

Pasal 51

(1) Pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka.

(2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi sebagian atau seluruh

lingkup pengusahaan jalan tol.

(3) Badan usaha yang mendapatkan hak pengusahaan jalan tol berdasarkan hasil pelelangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan perjanjian pengusahaan jalan tol dengan Pemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelelangan pengusahaan jalan tol dan perjanjian

pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan sebagian lingkup pengusahaan jalan tol adalah dapat berupa keseluruhan pembangunan, serta operasi dan pemeliharaan, atau sebagian pembangunan serta operasi dan pemeliharaan, atau hanya operasi dan pemeliharaan saja. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 51A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Badan Usaha yang mendapatlan hak pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (3) wajib memenuhi SPM Jalan Tol.

(2) SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• kondisi Jalan Tol;
• prasarana keselamatan dan keamanan; dan
• prasarana pendukung layanan bagi pengguna Jalan Tol.

(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan evaluasi terhadap

pemenuhan SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala paling lama 6 (enam) bulan dan menyampaikan laporan evaluasi kepada Menteri.

(4) Menteri melalui BPJT dan/atau unit organisasi yang ditunjuk oleh Menteri melakukan

pengecekan atas laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian pengusahaan

Jalan Tol.

(6) Hasil evaluasi SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan informasi

publik.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 51A Ayat (1) SPM Jalan Tol merupakan ukuran tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang harus selalu dipenuhi. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "kondisi Jalan Tol" adalah kondisi pada perkerasan jalur utama, drainase, median, bahu jalan, dan ketentuan lain yang terkait dengan persyaratan teknis Jalan Tol. Huruf b Yang dimaksud dengan "prasarana keselamatan dan keamanan" adalah petunjuk Jalan, penerangan Jalan Umum, antisilau, pagar ruang milik Jalan, pagar pengaman, fasilitas penanganan kecelakaan, fasiiitas pengamanan dan penegakan hukum, dan segala sesuatu yang menunjang keselamatan dan keamanan. Huruf c Yang dimaksud dengan “prasarana pendukung layanan” adalah unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan, tempat istirahat dan pelayanan, dan segala sesuatu yang mendukung Iayanan Jalan Tol, termasuk waktu tanggap dalam penanganan hambatan lalu lintas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 51B

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Setiap Badan Usaha yang tidak memenuhi SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51A ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

• teguran tertulis;
• penundaan penyesuaian tarif;
• denda administratif; dan/atau
• pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 51B Cukup jelas.

Pasal 52

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

(1) Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol melewati Jalan yang telah ada

wajib menyediakan Jalan pengganti yang laik fungsi.

(2) Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol yang berlokasi di atas Jalan

yang telah ada wajib memastikan Jalan yang ada tetap laik fungsi.

(3) Badan Usaha wajib memastikan bangunan perlintasan pada Jalan Tol telah

mempertimbangkan rencana pengembangan Jalan dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang.

(4) Dalam hal pelaksanaan pembangunan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) mengganggu jalur lalu lintas yang telah ada, Badan Usaha wajib menyediakan Jalan pengganti sementara yang layak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan pengganti, pembangunan Jalan Tol di atas Jalan

yang telah ada, dan penyediaan Jalan pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 52 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan bahwa keberadaan Jalan Tol yang berdampingan langsung dengan Jalan Umum yang ada pada salah satu sisi akan menyulitkan akses pengguna dalam memasuki Jalan Umum dari sisi Jalan Tol tersebut sehingga lebih efektif menempatkan Jalan Tol di tengah Jalan Umum yang ada. Badan Usaha menyediakan Jalan pengganti dengan kapasitas paling sedikit sama dengan kapasitas Jalan Umum sebelum Jalan Tol itu dibangun. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 52A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Badan Usaha yang tidak menyediakan Jalan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal

52 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:

• teguran tertulis;
• denda administratif; dan/atau
• pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 52A Cukup jelas.

Pasal 53

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

(1) Jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan

bermotor.

(2) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Pemerintah.

(3) Penggunaan jalan tol selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan

persetujuan Pemerintah.

(4) Dalam hal lintas jaringan jalan umum yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ruas

jalan tol alternatifnya dapat digunakan sementara menjadi jalan umum tanpa tol.

(5) Penetapan ruas jalan tol menjadi jalan umum tanpa tol sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dilakukan oleh Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jalan tol, penetapan jenis kendaraan bermotor,

dan penggunaan jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 53 Cukup jelas.

Pasal 53A

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan tempat istirahat dan pelayanan untuk

kepentingan pengguna Jalan Tol, serta menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

(2) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha

Menengah pada tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan lahan pada Jalan Tol paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, baik untuk Jalan Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi.

(3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha

Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan.

(4) Penanaman dan pemeliharaan tanaman di tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Penjelasan Pasal 53A Cukup jelas.

Pasal 54

Setiap orang dilarang mengusahakan suatu ruas jalan sebagai jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri.

Penjelasan Pasal 54 Cukup jelas.

Pasal 55

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

(1) Pengguna Jalan Tol wajib membayar tarif Tol.

(2) Pengguna Jalan Tol yang tidak membayar tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenai sanksi administratif berupa denda.

(3) Pengguna Jalan Tol wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

lalu lintas dan angkutan Jalan serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

(4) Pengguna Jalan Tol berhak mendapatkan pelayanan Jalan Tol yang sesuai dengan SPM.

(5) Ketentuan lebih Ianjut mengenai kewajiban pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (3), besaran dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan hak pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 55 Cukup jelas.

Pasal 56

Setiap orang dilarang memasuki jalan tol, kecuali pengguna jalan tol dan petugas jalan tol.

Penjelasan Pasal 56 Cukup jelas.

Pasal 56A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Setiap Orang dilarang mendirikan bangunan yang mengganggu akses masuk dan keluar

Jalan Tol.

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai

sanksi administratif berupa:

• peringatan tertulis;
• penghentian kegiatan;
• penghentian pelayanan umum;
• penutupan lokasi;
• pencabutan izin;
• pembatalan izin; atau
• pembongkaran bangunan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 56A Ayat (1) Yang dimaksud dengan "akses masuk dan keluar Jalan Tol" adalah Jalan penghubung dari Jalan utama pada Jalan Tol sampai dengan pertemuan Jalan non-Tol. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Bagian Ketujuh Pengawasan Jalan Tol

Pasal 57

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pengawasan Jalan Tol meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib

pengaturan dan pembinaan Jalan Tol serta pengusahaan Jalan Tol.

(2) Pengawasan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengawasan umum

yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pengawasan pengusahaan yang dilakukan oleh BPJT.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan informasi

publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 57 Cukup jelas.

BAB VA

JALAN KHUSUS

Pasal 57A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Jalan Khusus merupakan Jalan yang dibangun dan dipelihara oleh:

• badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
• badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
• perseorangan;
• kelompok masyarakat; dan/atau
• instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.

(2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kepentingan

sendiri.

(3) Jalan Khusus dikategorikan menjadi 3 (tiga):

• Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum;
• Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum; dan
• Jalan Khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk Jalan Umum.

Penjelasan Pasal 57A Ayat (1) Jalan khusus, antara lain, ialah:

• Jalan dalam kawasan perkebunan;
• Jalan dalam kawasan pertanian;
• Jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk Jalan dalam kawasan konservasi;
• Jalan dalam kawasan peternakan;

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

• Jalan dalam kawasan pertambangan;
• Jalan dalam kawasan pengairan;
• Jalan dalam kawasan pelabuhan laut, pelabuhan perikanan, dan bandar udara;
• Jalan dalam kawasan militer;
• Jalan dalam kawasan industri;
• Jalan dalam kawasan perdagangan;
• Jalan dalam kawasan pariwisata;
• Jalan dalam kawasan perkantoran;
• Jalan dalam kawasan berikat;
• Jalan dalam kawasan pendidikan;
• Jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada Penyelenggara Jalan Umum; dan
• Jalan sementara pelaksanaan konstruksi. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "badan usaha tidak berbadan hukum" adalah commanditaire vennootschap (persekutuan komanditer), firma, dan persekutuan perdata. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 57B

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A ayat (1) huruf a dan huruf b,

termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa, yang memerlukan Jalan dengan spesifikasi atau konstruksi khusus wajib membangun Jalan Khusus untuk keperluan mobilitas usahanya.

(2) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menggunakan Jalan Umum dan tidak membangun Jalan Khusus, wajib meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum sesuai dengan kebutuhan pengguna Jalan Khusus, termasuk lebar dan muatan sumbu terberat.

(3) Badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa yang melanggar kewajiban

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

• teguran tertulis;
• denda administratif;
• pembekuan izinn dan/atau
• pencabutan izin.

(4) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) membangun Jalan Khusus di atas tanah badan milik negara/badan milik

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

daerah, mekanismenya dilakukan melalui pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.

(5) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) membangun Jalan Khusus di atas tanah milik perseorangan, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, badan usaha, dan/atau tanah kas desa, pengadaan tanah dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil.

(6) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat

melakukan pengawasan secara berkala terhadap Jalan Khusus berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.

Penjelasan Pasal 57B Ayat (1) Kewajiban membangun Jalan Khusus dimaksudkan untuk mencegah kerusakan Jalan Umum yang digunakan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 57C

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan

kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan izin dari penyelenggara Jalan Khusus.

(2) Dalam hal digunakan untuk lalu lintas umum, Jalan Khusus dibangun sesuai dengan

persyaratan Jalan Umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus.

(3) Penyelenggara Jalan Khusus yang mengizinkan penggunaan Jalan Khusus untuk lalu lintas

umum dapat meminta pembinaan teknis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan

pengawasan secara berkala terhadap Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.

Penjelasan Pasal 57C Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud “pembinaan teknis" adalah penjelasan tentang persyaratan teknis Jalan dan

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

pedoman teknis pembangunan Jalan untuk Jalan Umum yang meliputi teknis geometrik Jalan, teknis perkerasan Jalan, teknis bangunan pelengkap Jalan, dan teknis perlengkapan Jalan. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 57D

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada Pemerintah Pusat

atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum.

(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat

mengambil alih Jalan Khusus untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum dengan pertimbangan untuk:

• kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
• kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan/atau
• peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(3) Penyerahan dan pengambilalihan Jalan Khusus yang ditetapkan sebagai Jalan Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan fungsi Jalan.

(4) Penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan aset Jalan Khusus yang diserahkan

dan diambil alih oleh Penyelenggara Jalan untuk menjadi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 57D Ayat (1) Jalan Khusus dapat berubah menjadi Jalan Umum apabila memenuhi syarat sebagai Jalan Umum, seperti memenuhi kriteria geometrik dan perkerasan Jalan Umum, serta laik fungsi Jalan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (s) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbendaharaan negara.

Pasal 57E

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pembangunan Jalan Khusus meliputi kegiatan:

• penyusunan program dan anggaran;
• perencanaan teknis;
• pelaksanaan konstruksi;
• pengoperasian Jalan; dan
• preservasi Jalan.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

(2) Pembangunan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan

aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 57E Cukup jelas.

Pasal 57F

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57A sampai dengan Pasal 57E diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 57F Cukup jelas.

BAB VI

### PENGADAAN TANAH

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Dihapus.

Bagian Pertama Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan

Pasal 58

(1) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan

berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(2) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada

masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan.

(3) Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat,

yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.

(4) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Penjelasan Pasal 58 Ayat (1) Pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum harus memperhatikan hak perseorangan atas tanah sehingga penggunaan tanah tersebut bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan pemegang hak atas tanah. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dimaksud adalah rencana tata ruang yang telah sejalan dengan rencana tata ruang nasional. Ayat (2) Kegiatan sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi dampak atas keberatan masyarakat terhadap pembangunan jalan. Ayat (3)

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Pemegang hak atas tanah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat atau atas tanah bekas milik adat yang belum terdaftar atau belum bersertifikat. Pemakai tanah negara adalah orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan atau memanfaatkan tanah tersebut, tetapi belum diberikan hak atas tanahnya atau belum bersertifikat. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat masyarakat hukum adat tertentu. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat yang bersangkutan sebagai warga bersama persekutuan hukum atas dasar kesamaan tempat tinggal atau keturunan. Ayat (4) Kesepakatan ini merupakan bagian dari proses pengadaan tanah yang dituangkan ke dalam berita acara.

Pasal 59

(1) Apabila kesepakatan. tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan,

dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

(2) Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti

kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.

Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) Pencabutan hak atas tanah dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan kesepakatan para pihak dengan tahapan berjenjang tidak tercapai. Pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 60

Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Penjelasan Pasal 60 Cukup jelas.

Bagian Kedua Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol

Pasal 61

(1) Pemerintah melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol bagi kepentingan

umum berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dana yang

berasal dari Pemerintah dan/atau badan usaha.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 berlaku pula

bagi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 61 Ayat (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dimaksud adalah rencana tata ruang yang telah sejalan dengan rencana tata ruang nasional. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

BAB VIA

DATA DAN INFORMASI

Pasal 61A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Dalam mendukung Penyelenggaraan Jalan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, serta menyediakan sistem data dan informasi penyelenggaraan Jalan yang terintegrasi.

(2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit

untuk:

• penyusunan program dan anggaran;
• perencanaan teknis;
• pelaksanaan konstruksi;
• pengoperasian Jalan;
• preservasi Jalan; dan
• pengawasan.

Penjelasan Pasal 61A Ayat (1) Data dan informasi merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan/kebijakan di sektor Jalan. Dukungan data dan informasi yang akurat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan Jalan. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 61B

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A memuat basis data

jaringan Jalan secara nasional.

(2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun

oleh Pemerintah Pusat.

Penjelasan Pasal 61B Ayat (1)

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Basis data jaringan Jalan meliputi data umum dan data isian. Data umum, antara lain, berupa wilayah, klasifikasi Jalan, dan kondisi ruas Jalan. Data isian, antara lain, berupa daftar induk jaringan Jalan, data dasar Jalan, data kondisi Jalan, dan usulan ruas Jalan prioritas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 61C

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A dan

Pasal 61B diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 61C Cukup jelas.

BAB VII

### PARTISIPASI MASYARAKAT

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Pasal 62

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Masyarakat berhak:

• memberi masukan kepada Penyelenggara Jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan;
• berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Jalan;
• memperoleh manfaat atas Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan SPM yang ditetapkan;
• memperoleh informasi mengenai Penyelenggaraan Jalan;
• memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam Pembangunan Jalan; dan
• mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat Pembangunan Jalan.

(2) Masyarakat wajib ikut menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi Jalan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 62 Ayat (1) Huruf a Masukan masyarakat dapat berupa informasi mengenai kondisi Jalan ataupun Penyelenggaraan Jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “ganti rugi yang layak" adalah besaran ganti rugi yang wajar sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan dan tingkat kesalahan dalam Pembangunan Jalan. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

BAB VIIA

PENYIDIKAN

Pasal 62A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu

di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Jalan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

• melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Jalan;
• melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Jalan;
• meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Jalan;
• melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Jalan;
• melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Jalan; dan
• meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Jalan.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan

tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil

penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 62A Cukup jelas.

BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya

fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya

fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan. yang mengakibatkan terganggunya

fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengusahaan jalan tol sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(6) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja

memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Penjelasan Pasal 63 Cukup jelas.

Pasal 64

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam

ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam

ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam

ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

(4) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang karena kelalaiannya

memasuki jalan tol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 64 Cukup jelas.

Pasal 65

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal 54

dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan

usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

Penjelasan Pasal 65 Cukup jelas.

BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) dinyatakan tidak berlaku.

Penjelasan Pasal 67

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Cukup jelas.

Pasal 67A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun

terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang Iegislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Penjelasan Pasal 67A Cukup jelas.

Pasal 68

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 68 Cukup jelas.

Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 18 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 18 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 132

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4444

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

PENJELASAN

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain, adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3). Di samping itu, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak yang harus diatur dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4). Setelah melewati perjalanan waktu hampir seperempat abad, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan sudah tidak sesuai sebagai landasan hukum pengaturan tentang jalan karena adanya berbagai perkembangan dan perubahan penataan sistem pemerintahan negara yang berorientasi pada otonomi daerah serta adanya tantangan persaingan global dan tuntutan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk undang-undang jalan yang baru dengan pokok-pokok pikiran di bawah ini.
2. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
4. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.
5. Tersebarnya lokasi, baik sumber alam, tempat produksi, pasar maupun konsumen akhir, menuntut diikutinya pola efisiensi dalam menghubungkan tempat-tempat tersebut yang digambarkan dengan terbentuknya simpul pelayanan distribusi.
6. Semua pusat kegiatan beserta wilayah pengaruhnya membentuk satuan wilayah pengembangan. Pusat pengembangan dimaksud dihubungkan dalam satu hubungan hierarkis dalam bentuk jaringan jalan yang menunjukkan struktur tertentu. Dengan struktur tersebut, bagian jaringan jalan akan memegang peranan masing-masing sesuai dengan hierarkinya. Kedudukan jaringan jalan sebagai bagian sistem transportasi menghubungkan dan mengikat semua pusat kegiatan sehingga pengembangan jaringan jalan tidak dapat

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

dipisahkan dari upaya pengembangan berbagai moda transportasi secara terpadu, baik moda transportasi darat, laut, maupun udara.

1. Tingkat perkembangan antar daerah yang serasi dan seimbang merupakan perwujudan berbagai tujuan pembangunan. Tingkat perkembangan suatu daerah (wilayah dalam batasan administratif) akan dipengaruhi oleh satuan wilayah pengembangan yang bersangkutan. Pada prinsipnya, perkembangan semua satuan wilayah pengembangan perlu dikendalikan agar dicapai tingkat perkembangan antar daerah yang seimbang. Usaha pengendalian tersebut pada dasarnya merupakan salah satu langkah penyeimbangan dalam pengembangan wilayah yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada beberapa satuan wilayah pengembangan yang tergolong kecil dan lemah untuk mengelompokkan diri menjadi lebih besar dan kuat.
2. Proses pengelompokan tersebut, yang dijalankan dengan meningkatkan kemampuan pelayanan pemasaran dari salah satu kota yang menduduki hierarki tertinggi, akan membawa implikasi pada penyelenggaraan sistem distribusi. Di dalam sistem distribusi, sistem jaringan jalan memegang peranan penting karena peningkatan pelayanan pemasaran menuntut pengembangan prasarana transportasi. Agar sistem distribusi dapat berfungsi dengan baik, perlu dibangun jalan berspesifikasi bebas hambatan yang memperhatikan rasa keadilan. Pembangunan jalan bebas hambatan tersebut yang memerlukan pendanaan relatif besar diselenggarakan melalui pembangunan jalan tol.
3. Melalui peran penting jalan dalam membentuk struktur wilayah, penyelenggaraan jalan pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan perkembangan antardaerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan (road infrastructures for all).
4. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara mempunyai kewenangan menyelenggarakan jalan. Penyelenggaraan jalan, sebagai salah satu bagian penyelenggaraan prasarana transportasi, melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah. Agar diperoleh suatu hasil penanganan jalan yang memberikan pelayanan yang optimal, diperlukan penyelenggaraan jalan secara terpadu dan bersinergi antarsektor, antardaerah dan juga antarpemerintah serta masyarakat termasuk dunia usaha.
5. Dalam pengusahaan jalan tol, perlu dilakukan penataan menyeluruh dan pemisahan antara peran regulator dan operator serta menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat menarik dunia usaha untuk ikut berpartisipasi. Untuk maksud tersebut, Menteri membentuk badan pengatur jalan tol yang bertugas melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol.
6. Undang-undang ini mengatur keseimbangan antara hak perseorangan atas tanah dan keharusan pembangunan jalan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, penggunaan tanah harus bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan bagi pemegang hak atas tanah. Tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan diberikan ganti kerugian berdasarkan kesepakatan. Akan tetapi, apabila kesepakatan tidak tercapai, dilakukan pencabutan hak atas tanah.
7. Pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga mempunyai hubungan saling melengkapi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama:

• Undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan;
• Undang-undang yang mengatur penataan ruang;
• Undang-undang yang mengatur jasa konstruksi;
• Undang-undang yang mengatur peraturan dasar pokok agraria;
• Undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup;
• Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah;
• Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah;
• Undang-undang yang mengatur konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
• Undang-undang yang mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
• Undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Ini merupakan Penjelasan atas Konsiderans dan Dasar Hukum dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang telah mengalami perubahan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
3. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
4. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
5. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.
6. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan.
7. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.
8. Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
9. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.
10. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11. Jalan Bebas Hambatan adalah Jalan Umum untuk lalu lintas dengan pengendalian Jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik Jalan.
12. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar.
13. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang wajib dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.
14. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan Tol.
15. Badan Usaha di Bidang Jalan Tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.
16. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Penjelasan Pasal 1 Cukup jelas.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

• kemanfaatan;
• keselamatan;
• keamanan dan kenyamanan;
• persatuan dan kesatuan;
• efisiensi dan efektivitas;
• keadilan;
• keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
• keterpaduan;
• kebersamaan dan kemitraan;
• berkelanjutan;
• transparansi dan akuntabilitas; dan
• partisipatif.

Penjelasan Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Huruf b Yang dimaksud dengan uasas keselamatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan keselamatan pengguna Jalan dalam berlalu lintas. Huruf c

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan kenyamanan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan masalah keamanan Jalan sesuai dengan persyaratan keteknikan Jalan. Huruf d Yang dimaksud dengan "asas persatuan dan kesatuan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mempersatukan dan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Huruf e Yang dimaksud dengan "asas efisiensi dan efektivitas" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan cara yang tepat, hemat energi, hemat waktu, hemat tenaga, dan rasio dari manfaat setinggi-tingginya dengan biaya yang dikeluarkan. Huruf f Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang secara proporsional. Huruf g Yang dimaksud dengan "asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keterpaduan antarsektor, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan. Huruf h Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan pada suatu wilayah yang dimulai dari gagasan pembangunan tahap program, perencanaan, pembangunan, operasi, dan preservasi harus dilakukan secara terpadu. Huruf i Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan dan kemitraan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan agar memenuhi prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung. Huruf j Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan dengan memperhatikan efisiensi khususnya pembangunan material dan sumber daya alam yang tidak terbarukan, keselamatan, dan keamanan pengguna Jalan, mobilitas, pembatasan emisi, dan ekosistem. Huruf k Yang dimaksud dengan "asas transparansi dan akuntabilitas" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang setiap proses dan tahapannya bisa diketahui masyarakat dan pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan. Huruf I Yang dimaksud dengan "asas partisipatif” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang melibatkan partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Pasal 3

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan:

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

• ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
• Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
• peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
• pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
• Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
• pengusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;
• partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
• Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 3 Huruf a Kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan termasuk adanya jaminan kepastian dan pelindungan hukum dalam investasi Pembangunan Jalan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "andal" adalah pelayanan Jalan yang memenuhi SPM yang meliputi aspek aksesibilitas, mobilitas, kondisi Jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata. Yang dimaksud dengan "prima" adalah selalu memberikan pelayanan yang optimal. Yang dimaksud dengan "berdaya saing" adalah kondisi jaringan Jalan yang mendukung percepatan penurunan waktu tempuh untuk memangkas biaya ekonomi dan menciptakan efisiensi sehingga dapat berkompetisi dengan jaringan Jalan di negara lain. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas.

Pasal 4

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:

• peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan;
• Jalan Umum;
• Jalan Tol;
• Jalan Khusus;
• data dan informasi;

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

• partisipasi masyarakat; dan
• penyidikan.

Penjelasan Pasal 4 Cukup jelas.

BAB III

PERAN, PENGELOMPOKAN, DAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Pertama Peran Jalan

Pasal 5

(1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang

ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan

masyarakat, bangsa, dan negara.

(3) Jalan yang, merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat

seluruh wilayah Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 5 Cukup jelas.

Bagian Kedua Pengelompokan Jalan

Pasal 6

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.

(2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi,

status, dan kelas.

(3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi lalu lintas

umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.

(4) Dihapus.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Dihapus.

Pasal 7

(1) Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan

sekunder.

(2) Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem

jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

(3) Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem

jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 'sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan bersifat menerus yang memberikan pelayanan lalu lintas tidak terputus walaupun masuk ke dalam kawasan perkotaan. Pusat-pusat kegiatan adalah kawasan perkotaan yang mempunyai jangkauan pelayanan nasional, wilayah, dan lokal. Ayat (3) Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 8

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan

lokal, dan Jalan lingkungan.

(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi

melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien.

(3) Pembatasan jumlah Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

berdasarkan izin Penyelenggara Jalan.

(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang

berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.

(5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi

melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.

(6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang

berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

(7) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan fungsi Jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan

lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Jalan arteri" meliputi Jalan arteri primer dan arteri sekunder. Jalan arteri primer merupakan Jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan Jalan arteri sekunder merupakan Jalan arteri dalam skala perkotaan. Yang dimaksud dengan "angkutan utama" adalah angkutan bernilai ekonomis tinggi dan bervolume besar. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Jalan kolektor meliputi Jalan kolektor primer dan Jalan kolektor sekunder. Jalan kolektor primer merupakan Jalan kolektor dalam skala wilayah, sedangkan Jalan kolektor sekunder dalam skala perkotaan. Yang dimaksud dengan "angkutan pengumpul" adalah angkutan antara yang bersifat mengumpulkan angkutan setempat untuk diteruskan ke angkutan utama dan sebaliknya yang bersifat membagi dari angkutan utama untuk diteruskan ke angkutan setempat. Ayat (5) Jalan lokal meliputi Jalan lokal primer dan Jalan lokal sekunder. Jalan lokal primer merupakan Jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal, sedangkan Jalan lokal sekunder dalam skala perkotaan. Yang dimaksud dengan “angkutan setempat' adalah angkutan yang melayani kebutuhan masyarakat setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rendah, dan frekuensi ulang-alik yang tinggi. Ayat (6) Jalan lingkungan meliputi Jalan lingkungan primer dan Jalan lingkungan sekunder. Jalan lingkungan primer merupakan Jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah kabupaten, sedangkan Jalan lingkungan sekunder merupakan Jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 9

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi,

Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan sesuai dengan

pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

(3) Dalam hal terdapat ruas Jalan yang belum ditetapkan statusnya, Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan fungsinya terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(4) Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.

(5) Berdasarkan pengelompokan Jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Penyelenggara Jalan wajib mencantumkan identitas setiap ruas Jalan.

(6) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:

1. antarpusat kegiatan nasional;
2. antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/atau
3. pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.

• Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan Jalan kolektor primer 1;
• Jalan strategis nasional; dan
• Jalan Tol.

(7) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2;
• Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan
• Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

(8) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang merupakan Jalan kolektor primer 4;
• Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:

1. ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
2. ibu kota kabupaten dengan pusat desa;
3. antaribu kota kecamatan;
4. ibu kota kecamatan dengan pusat desa;
5. ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;
6. antarpusat kegiatan lokal;
7. antardesa; dan
8. poros desa.

• Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan
• Jalan strategis kabupaten.

(9) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum dalam Sistem

Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan:

• antarpusat pelayanan dalam kota;
• pusat pelayanan dengan persil;
• antarpersil;
• antarpusat permukiman yang berada di dalam kota; dan
• Jalan poros desa dalam wilayah kota.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

(10) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum yang

menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Ketentuan mengenai pengelompokan Jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Kewajiban menetapkan status Jalan dilakukan agar tidak ada lagi Jalan tanpa status atau Jalan nonstatus yang disebabkan belum adanya penetapan status oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga ada kejelasan terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab Penyelenggaraan Jalan pada ruas Jalan dimaksud. Ayat (4) Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, antara lain, berupa jalur evakuasi bencana yang dibangun di luar perencanaan rutin Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ayat (5) Identitas Jalan antara lain, dapat berupa kode, marka, dan angka. Pencantuman identitas Jalan dimaksudkan untuk memudahkan bagi Penyelenggara Jalan dan masyarakat umum untuk mengetahui status setiap ruas Jalan dan mengetahui Penyelenggara Jalan yang berwenang pada ruas Jalan tersebut. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "Jalan strategis nasional" adalah Jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis, yaitu Jalan yang:

1. mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional;
2. melayani daerah rawan dan kepentingan perbatasan antarnegara;
3. merupakan bagian dari Jalan lintas regional atau lintas intemasional dalam rangka pertahanan dan keamanan; dan
4. menghubungkan pusat kawasan strategis nasional dan mendukung kawasan strategis nasional, terutama yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Huruf d Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Huruf a Cukup jelas. Huruf b

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Yang dimaksud dengan "Jalan antardesa' adalah Jalan yang menghubungkan antara 2 (dua) desa. Yang dimaksud dengan “Jalan poros desa" adalah Jalan yang melintasi dan/atau menghubungkan lebih dari 2 (dua) desa. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "Jalan strategis kabupaten" adalah Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan. Ayat (9) Yang dimaksud dengan "persil" adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu untuk keperluan perumahan atau kegiatan lainnya. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas.

Pasal 9A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Status Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dievaluasi secara berkala

paling lama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan perubahan fungsi Jalan.

(2) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mempertimbangkan paling sedikit:

• pelayanan Jalan terhadap wilayah yang bertambah luas atau sempit dari wilayah sebelumnya;
• kebutuhan terhadap Jalan dalam rangka pengembangan sistem transportasi dan mobilitas masyarakat;
• kapasitas Jalan dalam melayani masyarakat di wilayah tempat Jalan berada;
• bertambah atau berkurangnya peran Jalan; atau
• kecepatan rata-rata arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kecepatan rencana.

(3) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama

1 (satu) tahun terhitung sejak perubahan fungsi ditetapkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 9A Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Perubahan status Jalan Umum, mencakup, tetapi tidak terbatas pada Jalan nasional berubah statusnya menjadi Jalan Provinsi atau Jalan kabupaten/kota, Jalan provinsi berubah statusnya menjadi Jalan Nasional atau Jalan kabupaten/kota, Jalan kabupaten/kota berubah menjadi Jalan provinsi atau Jalan nasional, dan Jalan Desa berubah menjadi Jalan kabupaten/kota atau Jalan provinsi atau Jalan nasional. Huruf a Cukup jelas.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Kecepatan rencana merupakan kecepatan kendaraan yang mendasari perencanaan teknis Jalan dengan mempertimbangkan Sistem Jaringan Jalan, lalu lintas harian rata- rata tahunan (LHRT), spesifikasi penyediaan prasarana, dan tipe medan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 10

(1) Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dibagi dalam beberapa

kelas jalan.

(2) Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di

bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan

atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan

• jalan bebas hambatan (freeway) adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus yang memberikan pelayanan menerus/tidak terputus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh, dan tanpa adanya persimpangan sebidang, serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah dan dilengkapi dengan median;
• jalan raya (highway) adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah;
• jalan sedang (road) adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 7 (tujuh) meter;
• jalan kecil (street) adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 5,5 (lima setengah) meter. Ayat (4) Cukup jelas.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Bagian Ketiga Bagian-Bagian Jalan

Pasal 11

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan

untuk mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.

(2) Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• ruang manfaat Jalan;
• ruang milik Jalan; dan
• ruang pengawasan Jalan.

(3) Dalam rangka tertib pemanfaatan Jalan, Penyelenggara Jalan harus menjaga bagian-bagian

Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar senantiasa berfungsi dengan baik.

(4) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

• badan Jalan;
• jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;
• saluran tepi Jalan;
• ambang pengaman Jalan;
• jaiur jaringan utilitas terpadu; dan
• lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.

(5) Penyediaan fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dikecualikan di Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol.

(6) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruang manfaat

Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.

(7) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ruang

tertentu di luar ruang milik Jalan yang ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.

(8) Selain memiliki bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendukung fungsi

Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antar ruas Jalan.

(9) Pemanfaatan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain

peruntukannya wajib memperoleh izin dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.

(10) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai

sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian-bagian Jalan dan bangunan penghubung,

pemanfaatannya, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan "jaringan utilitas terpadu" adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, serta sanitasi dan sejenisnya yang direncanakan, dilaksanakan, ditempatkan di bawah tanah, dan dimanfaatkan secara terpadu. Huruf f Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jeias. Ayat (8) Yang dimaksud dengan "bangunan penghubung" adalah bangunan yang mempunyai kekhususan dalam karakteristik, spesifikasi, struktur, dan pemeliharaan yang dibangun untuk mendukung fungsi Jalan dan mengatasi rintangan antarruas Jalan. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas.

Pasal 12

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan

di dalam ruang manfaat jalan.

(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan

di dalam ruang milik jalan.

(3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan

di dalam ruang pengawasan jalan.

Penjelasan Pasal 12

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan” adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Jalan, seperti

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan Jalan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di ruang pengawasan Jalan termasuk mendirikan bangunan, sebagian dari bangunan, atau garis sepadan bangunan di ruang pengawasan Jalan.

BAB IV

JALAN UMUM

Bagian Pertama Penguasaan

Pasal 13

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Penguasaan atas Jalan ada pada negara.

(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan Jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penyelenggaraan Jalan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dilaksanakan secara terintegrasi mencakup penyelenggaraan seluruh status Jalan, baik nasional, provinsi, kabupaten/kota, maupun desa sebagai suatu Sistem Jaringan Jalan agar dapat menjamin konektivitas antarwilayah.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah

Pasal 14

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:

• Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
• Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
• Penyelenggaraan Jalan nasional.

(2) Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang nasional;

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

• rencana tata ruang wilayah;
• tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
• implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan
• rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.

(3) Rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang

wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dasar penyusunan prioritas untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan baru.

(4) Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum dan Penyelenggaraan Jalan nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan Jalan secara umum" adalah Penyelenggaraan Jalan secara makro yang mencakup penyelenggaraan seluruh status Jalan, baik nasional, provinsi, kabupaten/kota, maupun desa. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "sistem transportasi nasional" adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri atas transportasi Jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut, udara, serta pipa, yang masing-masing terdiri atas sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat kecerdasan buatan membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang, yang terus berkembang secara dinamis. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas.

Bagian Ketiga Wewenang Pemerintah Provinsi

Pasal 15

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi

Penyelenggaraan Jalan provinsi.

(2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang

pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “urusan Pembangunan Jalan provinsi" adalah salah satu urusan pemerintahan konkuren bidang pekerjaan umum dan penataan ruang suburusan Jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi. Ayat (4) Cukup jelas.

Bagian Keempat Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 16

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi

Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.

(2) Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi

Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.

(3) Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang

Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan

kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota" adalah salah satu urusan pemerintahan konkuren bidang pekerjaan umum dan penataan ruang suburusan Jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 16A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.

(2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.

(3) Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 16A Cukup jelas.

Bagian Kelima Pengaturan Jalan Umum

Pasal 17

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Pengaturan Jalan Umum meliputi:

• pengaturan Jalan secara umum;
• pengaturan Jalan nasional;
• pengaturan Jalan provinsi;
• pengaturan Jalan kabupaten;
• pengaturan Jalan kota; dan
• pengaturan Jalan desa.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pengaturan Jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

• pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
• perumusan kebijakan perencanaan;
• pengendalian Penyelenggaraan Jalan secara makro; dan
• penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengaturan Jalan.

(2) Pengaturan Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:

• penetapan fungsi Jalan untuk ruas Jalan arteri dan Jalan kolektor yang menghubungkan simpul transportasi nasional lainnya dalam Sistem Jaringan Jalan primer;
• penetapan status Jalan nasional; dan
• penyusunan rencana umum jaringan Jalan nasional.

(3) Dalam perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dan penyusunan rencana umum jaringan Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c, Pemerintah Pusat harus memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang nasional;
• rencana tata ruang wilayah nasional;
• tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional; dan
• implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Perumusan kebijakan perencanaan Pembangunan Jalan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan pembangunan, pengembangan wilayah, dan kebijakan lokal, termasuk penggunaan produk lokal untuk kesejahteraan rakyat, peningkatan perekonomian daerah, dan sinergi dengan moda transportasi. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 19

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pengaturan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

• perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan;
• penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antarwilayah provinsi;
• penetapan fungsi Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dan jaringan Jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, antaribu kota kabupaten, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan dalam Sistem Jaringan Jalan primer;
• penetapan status Jalan provinsi; dan
• penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi.

(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e, Pemerintah Daerah provinsi harus memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
• rencana tata ruang wilayah provinsi;
• tataran transportasi wilayah provinsi yang ada dalam sistem transportasi nasional;
• rencana umum jaringan Jalan nasional; dan
• implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pengaturan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:

• perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
• penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan kabupaten;
• penetapan status Jalan kabupaten; dan
• penyusunan perencanaan jaringan Jalan kabupaten.

(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah kabupaten harus memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang kabupaten;
• rencana tata ruang wilayah kabupaten;
• tataran transportasi lokal kabupaten yang ada dalam sistem transportasi nasional;
• rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan
• implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pengaturan Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

• perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
• penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan kota;
• penetapan status Jalan kota; dan
• penyusunan perencanaan jaringan Jalan kota.

(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, Pemerintah Daerah kota harus memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang kota;
• rencana tata ruang wilayah kota;
• tataran transportasi lokal kota yang ada dalam sistem transportasi nasional;
• rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan
• implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 21A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pengaturan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f meliputi:

• perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
• penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan desa;
• penetapan status Jalan desa; dan
• penyrrsunan perencanaan jaringan Jalan desa.

(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, Pemerintah Desa harus memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang desa;
• rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
• tataran transportasi lokal desa yang ada dalam sistem transportasi nasional;
• rencana umum jaringan Jalan nasional, Jalan provinsi, dan Jalan kabupaten; dan
• implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 21A Cukup jelas.

Pasal 22

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 21A diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 22 Cukup jelas.

Bagian Keenam

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Pembinaan Jalan Umum

Pasal 23

Pembinaan jalan umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa, serta jalan kota.

Penjelasan Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24

Pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

• pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan;
• pemberian bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan para aparatur di bidang jalan;
• pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait;
• pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam penyelenggaraan jalan; dan
• penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pembinaan jalan.

Penjelasan Pasal 24 Huruf a Ketentuan ini dimaksudkan agar Pemerintah melakukan pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan di bidang jalan agar diperoleh kesamaan tujuan dan pemahaman bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jalan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Ketentuan ini dimaksudkan agar pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait bidang jalan dilakukan secara menerus untuk meningkatkan keandalan jalan, mengembangkan potensi sumber daya alam setempat dan memberi nilai tambah dalam penyelenggaraan jalan. Huruf d Ketentuan ini dimaksudkan agar pemberian fasilitas penyelesaian sengketa dapat menjaga keterpaduan sistem jaringan jalan yang berada di wilayah administratif yang berbeda agar diperoleh keberdayagunaan dan keberhasilgunaan penyelenggaraan jalan. Huruf e Cukup jelas.

Pasal 25

Pembinaan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

• pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota;
• pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan untuk jalan provinsi; dan
• pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 25 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Ketentuan ini dimaksudkan agar pemberian fasilitas penyelesaian sengketa dapat menjaga keterpaduan sistem jaringan jalan yang berada di wilayah administratif yang berbeda agar diperoleh keberdayagunaan dan keberhasilgunaan penyelenggaraan jalan.

Pasal 26

Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

• pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa;
• pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan
• pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa.

Penjelasan Pasal 26 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan dimaksudkan untuk semua status jalan yang ada di wilayah kabupaten kecuali jalan tol. Huruf c Cukup jelas.

Pasal 27

Pembinaan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

• pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota;
• pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan
• pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.

Penjelasan Pasal 27 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan dimaksudkan untuk semua status jalan yang ada di wilayah kota kecuali jalan tol. Huruf c Cukup jelas.

Pasal 28

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 28 Cukup jelas.

Bagian Ketujuh Pembangunan Jalan Umum

Paragraf 1 Umum

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Pasal 29

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pembangunan Jalan Umum ditujukan guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing,

baik untuk Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, maupun Jalan desa.

(2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• Pembangunan Jalan baru; dan
• preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.

Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "laik fungsi" adalah kondisi suatu ruas Jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi penggunanya serta persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Jalan dan pengguna Jalan sehingga Jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum. Yang dimaksud dengan "berdaya saing" adalah kondisi jaringan Jalan yang mendukung percepatan penurunan waktu tempuh untuk memangkas biaya ekonomi dan menciptakan efisiensi sehingga dapat berkompetisi dengan jaringan Jalan di negara lain. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Kegiatan preservasi jaringan Jalan yang sudah ada merupakan bagian dari aset manajemen jaringan Jalan karena ruas Jalan yang sudah dibangun harus dikelola agar tetap bertahan kemantapannya hingga mencapai umur rencana.

Pasal 30

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pembangunan Jalan Umum meliputi pembangunan Jalan secara umum serta pembangunan

Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.

(2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:

• penyusunan program dan anggaran;

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

• perencanaan teknis;
• pengadaan tanah;
• pelaksanaan konstruksi;
• pengoperasian Jalan; dan/atau
• preservasi Jalan.

(3) Sebagian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan kewenangan

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Jalan Umum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tingkatan di bawahnya dan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) Pembangunan Jalan Umum dapat dilihat dari fungsi pelayanan Jalan. Jalan yang mempunyai peran yang lebih tinggi, mendapat prioritas penanganan berdasarkan ruas Jalan, fungsi Jalan, dan jenis penanganan, dengan tetap memperhatikan kinerja dalam Sistem Jaringan Jalan agar Jalan dapat berfungsi dengan baik. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Paragraf 2 Penyusunan Program dan Anggaran

Pasal 31

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Penyusunan program Pembangunan Jalan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota,

ataupun desa meliputi:

• Pembangunan Jalan baru; dan
• preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.

(2) Penyusunan program Pembangunan Jalan harus bersinergi dengan sistem transportasi dan

sistem logistik.

(3) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

berdasarkan rencana tata ruang.

(4) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memperhatikan pengelompokan status Jalan.

Penjelasan Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Penyusunan program Jalan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a

ditujukan untuk:

• mempercepat mobilitas barang dan/atau orang;

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

• menciptakan sistem logistik yang efisien; dan
• membuka akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

(2) Penyusunan program preservasi jaringan Jalan yang sudah ada sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b ditujukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan yang sudah ada agar bertahan hingga mencapai umur rencana.

Penjelasan Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemerintah Pusat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Umum bagi

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

• belanja kementerian/lembaga;
• transfer ke daerah dan dana desa; dan/atau
• pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Dalam mengelola anggaran Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan Jalan.

Penjelasan Pasal 34 Cukup jelas.

Paragraf 3 Perencanaan Teknis

Pasal 35

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan meliputi perencanaan teknis Jalan, bangunan

penghubung, dan bangunan pelengkap.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

(2) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilakukan berdasarkan kriteria perencanaan teknis dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis di bidang Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan Jalan dan memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 35 Cukup jelas.

Paragraf 4 Pengadaan Tanah

Pasal 35A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Umum wajib dilaksanakan

dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

(2) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Umum diselenggarakan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Penjelasan Pasal 35A Cukup jelas.

Pasal 35B

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Ketentuan penyelengaraan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A berlaku secara mutatis mutandis bagi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol.

Penjelasan Pasal 35B Cukup jelas.

Pasal 35C

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Badan Usaha membangun Jalan ToI di atas tanah barang milik negara/barang milik daerah,

mekanismenya dilakukan melalui pemanfaatan atau pemindahtanganan yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.

(2) Badan Usaha dalam membangun Jalan Tol di atas tanah milik perseorangan, kelompok

masyarakat, masyarakat hukum adat, badan usaha, dan/atau tanah kas desa, pengadaan tanah dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil.

Penjelasan Pasal 35C

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Cukup jelas.

Pasal 35D

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Dalam hal pengusahaan Jalan Tol merupakan prakarsa Badan Usaha, pembiayaan pengadaan tanah menjadi kewajiban dari pemrakarsa.

Penjelasan Pasal 35D Cukup jelas.

Paragraf 5 Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 35E

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan wajib memenuhi standar dan kualitas

konstruksi Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi Jalan.

(2) Dalam memenuhi standar dan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konstruksi

Pembangunan Jalan wajib memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sesuai dengan kelas Jalan sebagai berikut:

• Jalan kelas I memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; dan
• Jalan kelas II dan III memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

(3) Selain memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), konstruksi Pembangunan Jalan wajib:

• memenuhi spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sesuai dengan kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
• mempertahankan fungsi konservasi lingkungan; dan
• memperhatikan hak masyarakat atas informasi mengenai lebar ruang pengawasan Jalan pada Jalan yang baru dibangun.

(4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan audit keselamatan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 35E Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “audit keselamatan Jalan” adalah pemeriksaan aktivitas dan prosedur terkait Pembangunan Jalan terhadap standar dan kriteria teknis untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengguna Jalan.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Paragraf 6 Pengoperasian Jalan

Pasal 35F

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Penyelenggara Jalan wajib memenuhi persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan

administratif, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan, baik pada saat memulai maupun pada saat pengoperasian Jalan.

(2) Pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi SPM.

(3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas SPM jaringan Jalan dan SPM ruas

Jalan yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana Jalan dan penggunaan Jalan yang memadai.

(4) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap

sesuai dengan kondisi setiap wilayah guna mencapai standar pelayanan yang lebih tinggi, dievaluasi secara berkala setiap tahun, serta dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Pusat bagi penyelenggara Jalan daerah yang belum mencapai SPM.

(5) Ketentuan mengenai persyaratan uji laik fungsi, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit

keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemenuhan dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 35F Ayat (1) Yang dimaksud dengan "inspeksi keselamatan Jalan” adalah evaluasi periodik atas Jalan yang telah beroperasi oleh ahli yang terlatih dalam bidang keselamatan Jalan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Paragraf 7 Preservasi Jalan

Pasal 35G

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Preservasi Jalan meliputi kegiatan:

• pemeliharaan rutin;
• pemeliharaan berkala;
• rehabilitasi;
• rekonstruksi; dan
• pelebaran menuju standar.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

(2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.

(3) Pelaksanaan preservasi Jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan

penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 35G Ayat (1) Yang dimaksud dengan "preservasi' adalah perawatan yang bersifat preventif untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan hingga mencapai umur rencana. Huruf a Yang dimaksud dengan "pemeliharaan rutin" adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Huruf b Yang dimaksud dengan “pemeliharaan berkala" adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi Jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Huruf c Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas Jalan dengan kondisi rusak ringan agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Huruf d Yang dimaksud dengan "rekonstruksi" adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas Jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas Jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Huruf e Yang dimaksud dengan “pelebaran menuju standar” adalah penanganan yang dilakukan untuk mencapai standar dimensi lebar Jalan. Ayat (2) Yang dimaksud "secara berkesinambungan" adalah pemeliharaan Jalan yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kondisi segmen Jalan yang bersangkutan tanpa tergantung pada siklus anggaran yang rutin. Kesinambungan pemeliharaan didukung oleh ketersediaan dukungan anggaran sesuai dengan kebutuhan faktual di lapangan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan.

Pasal 35H

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, penyusunan program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34, perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A sampai dengan Pasal 35D, pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35E, pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

dalam Pasal 35F, dan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35G diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 35H Cukup jelas.

Bagian Kedelapan Pengawasan Jalan Umum

Pasal 36

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Dalam mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan Umum

dilakukan pengawasan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan pemantauan dan

evaluasi yang meliputi:

• penilaian kinerja Penyelenggaraan Jalan;
• pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan;
• pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan; dan
• pemenuhan SPM yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

(3) Pengawasan Jalan Umum meliputi pengawasan Jalan secara umum, pengawasan Jalan

nasional, pengawasan Jalan provinsi, pengawasan Jalan kabupaten/kota, serta pengawasan Jalan desa.

(4) Pengawasan Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten/kota, dan Jalan desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.

(5) Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan instansi terkait yang

berwenang dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan Jalan wajib berkoordinasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang menjadi faktor perusak Jalan.

(6) Penyelenggara Jalan wajib melakukan langkah-langkah penanganan terhadap hasil

pengawasan, termasuk upaya penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan Jalan" adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 37

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Dihapus.

Penjelasan Pasal 37 Dihapus.

Pasal 38

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Dihapus.

Penjelasan Pasal 38 Dihapus.

Pasal 39

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Dihapus.

Penjelasan Pasal 39 Dihapus.

Pasal 40

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Dihapus.

Penjelasan Pasal 40 Dihapus.

Pasal 41

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Dihapus.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 41 Dihapus.

Pasal 42

Setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Penjelasan Pasal 42 Cukup jelas.

BAB V

JALAN TOL

Bagian Pertama Umum

Pasal 43

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Jalan Tol diselenggarakan untuk:

• memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang;
• meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi;
• meringankan beban dana Pemerintah Pusat melalui partisipasi pengguna Jalan;
• meningkatkan pemerataan hasil pembangunan;
• meningkatkan aksesibilitas dari daerah potensial yang belum berkembang; dan
• meningkatkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat.

(2) Jalan Tol merupakan bagian dari Sistem Jaringan Jalan nasional dan terintegrasi dengan

sistem transportasi yang terpadu.

(3) Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Badan Usaha yang

memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip transparansi dan keterbukaan.

(4) Pengguna Jalan Tol dikenai kewajiban membayar Tol yang digunakan untuk pengembalian

investasi, preservasi, dan pengembangan jaringan Jalan Tol.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penyelenggaraan Jalan Tol mempermudah mobilitas orang dan distribusi logistik, khususnya produk rakyat ke pusat industri dan pengolahan, baik di pusat maupun daerah. Huruf c Cukup jelas.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Huruf d Cukup jelas. Huruf e Daerah potensial yang belum berkembang perlu diprioritaskan aksesibilitasnya sehingga perlu mengundang partisipasi Badan Usaha untuk berinvestasi. Huruf f Untuk meningkatkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat salah satunya dilakukan dengan mengakomodasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan Jalan Tol. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "pengembangan Jaringan Jalan Tol" adalah pembangunan ruas Jalan Tol baru dalam Jaringan Jalan Tol untuk mendukung pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Ayat (5) Cukup jelas.

Bagian Kedua Syarat-Syarat Jalan Tol

Pasal 44

(1) Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif.

(2) Dalam keadaan tertentu, jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif.

(3) Jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi daripada jalan umum

yang ada.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan pelayanan jalan tol sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah kondisi pada saat jalan umum belum ada, sementara untuk keperluan pengembangan kawasan tertentu diperlukan jalan tol. Ayat (3) Yang dimaksud dengan spesifikasi yang lebih tinggi adalah spesifikasi jalan bebas hambatan, antara lain, tidak ada persimpangan sebidang, jalan keluar atau jalan masuk (akses) dikendalikan secara penuh, dan kecepatan rencana (design speed) tinggi. Ayat (4) Cukup jelas.

Bagian Ketiga Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Pasal 45

(1) Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah.

(2) Wewenang penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan

pengawasan jalan tol.

(3) Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BPJT.

(4) BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(5) Keanggotaan BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Pemerintah,

unsur pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat.

(6) Tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, meliputi:

• pengaturan jalan tol mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada Menteri, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya;
• pengusahaan jalan tol mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah; dan
• pengawasan jalan tol mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan tol dan BPJT

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan persiapan pengusahaan jalan tol antara lain adalah kegiatan pra studi kelayakan, studi kelayakan, dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Huruf c Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.

Bagian Keempat Pengaturan Jalan Tol

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Pasal 46

(1) Pengaturan jalan tol meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan

umum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengaturan jalan tol ditujukan untuk mewujudkan jalan tol yang aman, nyaman, berhasil

guna dan berdaya guna, serta pengusahaan yang transparan dan terbuka.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47

(1) Rencana umum jaringan jalan tol merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana umum

jaringan jalan nasional.

(2) Pemerintah menetapkan rencana umum jaringan jalan tol. (3) Menteri menetapkan suatu

ruas jalan tol.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana umum jaringan jalan tol sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 47

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam penetapan rencana umum Jaringan Jalan Tol diutamakan pengembangan wilayah dan peningkatan perekonomian daerah sehingga perencanaan pembangunan Jalan Tol harus dipersiapkan secara matang dan terstruktur, paling sedikit dalam bentuk koridor. Ayat (3) Penetapan suatu ruas Jalan Tol dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersamaan dengan penandatanganan perjanjian pengusahaan Jalan Tol. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 48

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Tarif Tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna Jalan, besar keuntungan biaya

operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.

(2) Tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarannya tercantum dalam perjanjian

pengusahaan Jalan Tol ditetapkan bersamaan dengan penetapan pengoperasian Jalan dimaksud sebagai Jalan Tol.

(3) Evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan:

• pengaruh laju inflasi; dan
• evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol.

(4) Selain evaluasi dan penyesuaian tarif Tol yang dilakukan setiap 2 (dua) tahun sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), evaluasi dan penyesuaian dapat dilakukan dalam hal:

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

• pemenuhan pelayanan lalu lintas pada sistem jaringan Jalan Tol di wilayah tertentu dengan memperhatikan kapasitas Jalan Tol;
• terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi; dan/atau
• terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi kelayakan investasi Jalan Tol.

(5) Dalam hal tingkat kelayakan finansial Jalan Tol pada masa operasi melebihi tingkat

kelayakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kelebihan tingkat kelayakan finansial merupakan penerimaan negara bukan pajak yang akan dipergunakan untuk pengembangan jaringan Jalan Tol sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah dilakukan audit oleh

lembaga yang berwenang di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

(7) Pemberlakuan tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), evaluasi dan penyesuaian

tarif tol setiap 2 (dua) tahun sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan evaluasi dan penyesuaian tarif tol selain setiap 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Tol dan penyesuaian tarif Tol sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Pengaruh laju inflasi digunakan dalam perhitungan evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dengan formula sebagai berikut: Tarif baru = tarif lama (1+inflasi). Keterangan Inflasi = data inflasi wilayah yang bersangkutan dari Badan Pusat Statistik. Penyesuaian tarif tol ditentukan 2 (dua) tahun sejak penetapan terakhir tarif Tol. Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.

Bagian Kelima Pembinaan Jalan Tol

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Pasal 49

(1) Pembinaan jalan tol meliputi kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan,

pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 49 Cukup jelas.

Bagian Keenam Pengusahaan Jalan Tol

Pasal 50

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pengusahaan Jalan Tol dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat perwujudan

jaringan Jalan Bebas Hambatan sebagai bagian jaringan Jalan nasional.

(2) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pendanaan,

perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau preservasi.

(3) Pengaturan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

oleh Pemerintah Pusat.

(4) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan usaha

milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha milik swasta.

(5) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui perjanjian

pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah Pusat.

(6) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diaudit oleh lembaga yang

berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

(7) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan Jalan Tol tidak dapat

diwujudkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Pusat dapat mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangannya.

(8) Konsesi pengusahaan Jalan Tol diberikan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan

perjanjian yang ditetapkan antara Pemerintah Pusat dan Badan Usaha melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

(9) Dalam hal konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berakhir, Pengusahaan Jalan Tol

dikembalikan kepada Pemerintah Pusat.

(10) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan kewenangannya

dapat menetapkan pengusahaan Jalan Tol sebagai berikut:

• mengalihkan status Jalan Tol menjadi Jalan bebas hambatan non-Tol; atau
• menugaskan pengusahaan baru kepada badan usaha milik negara untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol.

(11) Tarif Tol awal dari pengusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b

ditetapkan lebih rendah daripada tarif Tol yang berlaku pada akhir masa konsesi.

(12) Dalam hal terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas Jalan Tol selain pengoperasian dan

preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dapat dilakukan perubahan perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

(13) Dalam hal terdapat selisih lebih antara tarif Tol yang dtetapkan Pemerintah Pusat dan tarif

Tol penugasan kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, selisih tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipergunakan untuk pengembangan jaringan Jalan Tol.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

(14) Penetapan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (10) didasarkan pada

kemampuan keuangan negara serta kelayakan ekonomi dan finansial untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol.

(15) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengusahaan Jalan Tol tidak dapat

diselesaikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat dapat melakukan langkah penyelesaian untuk keberlangsungan pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(16) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (15) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah kondisi pada saat tidak ada Badan Usaha yang berminat ikut dalam pengusahaan Jalan Tol, antara lain, disebabkan oleh ketidaklayakan pembangunan Jalan Tol secara finansial walaupun secara ekonomi layak. Yang dimaksud dengan "mengambil kebijakan” adalah pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Pusat dan selanjutnya pengoperasian dan preservasi dilakukan oleh Badan Usaha. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas. Ayat (12) Cukup jelas. Ayat (13) Cukup jelas. Ayat (14) Cukup jelas. Ayat (15) Cukup jelas. Ayat (16)

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Cukup jelas.

Pasal 51

(1) Pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka.

(2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi sebagian atau seluruh

lingkup pengusahaan jalan tol.

(3) Badan usaha yang mendapatkan hak pengusahaan jalan tol berdasarkan hasil pelelangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan perjanjian pengusahaan jalan tol dengan Pemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelelangan pengusahaan jalan tol dan perjanjian

pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan sebagian lingkup pengusahaan jalan tol adalah dapat berupa keseluruhan pembangunan, serta operasi dan pemeliharaan, atau sebagian pembangunan serta operasi dan pemeliharaan, atau hanya operasi dan pemeliharaan saja. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 51A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Badan Usaha yang mendapatlan hak pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (3) wajib memenuhi SPM Jalan Tol.

(2) SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• kondisi Jalan Tol;
• prasarana keselamatan dan keamanan; dan
• prasarana pendukung layanan bagi pengguna Jalan Tol.

(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan evaluasi terhadap

pemenuhan SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala paling lama 6 (enam) bulan dan menyampaikan laporan evaluasi kepada Menteri.

(4) Menteri melalui BPJT dan/atau unit organisasi yang ditunjuk oleh Menteri melakukan

pengecekan atas laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian pengusahaan

Jalan Tol.

(6) Hasil evaluasi SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan informasi

publik.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 51A Ayat (1) SPM Jalan Tol merupakan ukuran tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang harus selalu dipenuhi. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "kondisi Jalan Tol" adalah kondisi pada perkerasan jalur utama, drainase, median, bahu jalan, dan ketentuan lain yang terkait dengan persyaratan teknis Jalan Tol. Huruf b Yang dimaksud dengan "prasarana keselamatan dan keamanan" adalah petunjuk Jalan, penerangan Jalan Umum, antisilau, pagar ruang milik Jalan, pagar pengaman, fasilitas penanganan kecelakaan, fasiiitas pengamanan dan penegakan hukum, dan segala sesuatu yang menunjang keselamatan dan keamanan. Huruf c Yang dimaksud dengan “prasarana pendukung layanan” adalah unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan, tempat istirahat dan pelayanan, dan segala sesuatu yang mendukung Iayanan Jalan Tol, termasuk waktu tanggap dalam penanganan hambatan lalu lintas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 51B

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Setiap Badan Usaha yang tidak memenuhi SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51A ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

• teguran tertulis;
• penundaan penyesuaian tarif;
• denda administratif; dan/atau
• pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 51B Cukup jelas.

Pasal 52

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

(1) Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol melewati Jalan yang telah ada

wajib menyediakan Jalan pengganti yang laik fungsi.

(2) Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol yang berlokasi di atas Jalan

yang telah ada wajib memastikan Jalan yang ada tetap laik fungsi.

(3) Badan Usaha wajib memastikan bangunan perlintasan pada Jalan Tol telah

mempertimbangkan rencana pengembangan Jalan dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang.

(4) Dalam hal pelaksanaan pembangunan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) mengganggu jalur lalu lintas yang telah ada, Badan Usaha wajib menyediakan Jalan pengganti sementara yang layak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan pengganti, pembangunan Jalan Tol di atas Jalan

yang telah ada, dan penyediaan Jalan pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 52 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan bahwa keberadaan Jalan Tol yang berdampingan langsung dengan Jalan Umum yang ada pada salah satu sisi akan menyulitkan akses pengguna dalam memasuki Jalan Umum dari sisi Jalan Tol tersebut sehingga lebih efektif menempatkan Jalan Tol di tengah Jalan Umum yang ada. Badan Usaha menyediakan Jalan pengganti dengan kapasitas paling sedikit sama dengan kapasitas Jalan Umum sebelum Jalan Tol itu dibangun. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 52A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Badan Usaha yang tidak menyediakan Jalan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal

52 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:

• teguran tertulis;
• denda administratif; dan/atau
• pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 52A Cukup jelas.

Pasal 53

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

(1) Jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan

bermotor.

(2) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Pemerintah.

(3) Penggunaan jalan tol selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan

persetujuan Pemerintah.

(4) Dalam hal lintas jaringan jalan umum yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ruas

jalan tol alternatifnya dapat digunakan sementara menjadi jalan umum tanpa tol.

(5) Penetapan ruas jalan tol menjadi jalan umum tanpa tol sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dilakukan oleh Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jalan tol, penetapan jenis kendaraan bermotor,

dan penggunaan jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 53 Cukup jelas.

Pasal 53A

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan tempat istirahat dan pelayanan untuk

kepentingan pengguna Jalan Tol, serta menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

(2) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha

Menengah pada tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan lahan pada Jalan Tol paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, baik untuk Jalan Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi.

(3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha

Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan.

(4) Penanaman dan pemeliharaan tanaman di tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Penjelasan Pasal 53A Cukup jelas.

Pasal 54

Setiap orang dilarang mengusahakan suatu ruas jalan sebagai jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri.

Penjelasan Pasal 54 Cukup jelas.

Pasal 55

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

(1) Pengguna Jalan Tol wajib membayar tarif Tol.

(2) Pengguna Jalan Tol yang tidak membayar tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenai sanksi administratif berupa denda.

(3) Pengguna Jalan Tol wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

lalu lintas dan angkutan Jalan serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

(4) Pengguna Jalan Tol berhak mendapatkan pelayanan Jalan Tol yang sesuai dengan SPM.

(5) Ketentuan lebih Ianjut mengenai kewajiban pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (3), besaran dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan hak pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 55 Cukup jelas.

Pasal 56

Setiap orang dilarang memasuki jalan tol, kecuali pengguna jalan tol dan petugas jalan tol.

Penjelasan Pasal 56 Cukup jelas.

Pasal 56A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Setiap Orang dilarang mendirikan bangunan yang mengganggu akses masuk dan keluar

Jalan Tol.

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai

sanksi administratif berupa:

• peringatan tertulis;
• penghentian kegiatan;
• penghentian pelayanan umum;
• penutupan lokasi;
• pencabutan izin;
• pembatalan izin; atau
• pembongkaran bangunan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 56A Ayat (1) Yang dimaksud dengan "akses masuk dan keluar Jalan Tol" adalah Jalan penghubung dari Jalan utama pada Jalan Tol sampai dengan pertemuan Jalan non-Tol. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Bagian Ketujuh Pengawasan Jalan Tol

Pasal 57

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pengawasan Jalan Tol meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib

pengaturan dan pembinaan Jalan Tol serta pengusahaan Jalan Tol.

(2) Pengawasan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengawasan umum

yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pengawasan pengusahaan yang dilakukan oleh BPJT.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan informasi

publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 57 Cukup jelas.

BAB VA

JALAN KHUSUS

Pasal 57A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Jalan Khusus merupakan Jalan yang dibangun dan dipelihara oleh:

• badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
• badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
• perseorangan;
• kelompok masyarakat; dan/atau
• instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.

(2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kepentingan

sendiri.

(3) Jalan Khusus dikategorikan menjadi 3 (tiga):

• Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum;
• Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum; dan
• Jalan Khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk Jalan Umum.

Penjelasan Pasal 57A Ayat (1) Jalan khusus, antara lain, ialah:

• Jalan dalam kawasan perkebunan;
• Jalan dalam kawasan pertanian;
• Jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk Jalan dalam kawasan konservasi;
• Jalan dalam kawasan peternakan;

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

• Jalan dalam kawasan pertambangan;
• Jalan dalam kawasan pengairan;
• Jalan dalam kawasan pelabuhan laut, pelabuhan perikanan, dan bandar udara;
• Jalan dalam kawasan militer;
• Jalan dalam kawasan industri;
• Jalan dalam kawasan perdagangan;
• Jalan dalam kawasan pariwisata;
• Jalan dalam kawasan perkantoran;
• Jalan dalam kawasan berikat;
• Jalan dalam kawasan pendidikan;
• Jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada Penyelenggara Jalan Umum; dan
• Jalan sementara pelaksanaan konstruksi. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "badan usaha tidak berbadan hukum" adalah commanditaire vennootschap (persekutuan komanditer), firma, dan persekutuan perdata. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 57B

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A ayat (1) huruf a dan huruf b,

termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa, yang memerlukan Jalan dengan spesifikasi atau konstruksi khusus wajib membangun Jalan Khusus untuk keperluan mobilitas usahanya.

(2) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menggunakan Jalan Umum dan tidak membangun Jalan Khusus, wajib meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum sesuai dengan kebutuhan pengguna Jalan Khusus, termasuk lebar dan muatan sumbu terberat.

(3) Badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa yang melanggar kewajiban

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

• teguran tertulis;
• denda administratif;
• pembekuan izinn dan/atau
• pencabutan izin.

(4) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) membangun Jalan Khusus di atas tanah badan milik negara/badan milik

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

daerah, mekanismenya dilakukan melalui pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.

(5) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) membangun Jalan Khusus di atas tanah milik perseorangan, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, badan usaha, dan/atau tanah kas desa, pengadaan tanah dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil.

(6) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat

melakukan pengawasan secara berkala terhadap Jalan Khusus berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.

Penjelasan Pasal 57B Ayat (1) Kewajiban membangun Jalan Khusus dimaksudkan untuk mencegah kerusakan Jalan Umum yang digunakan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 57C

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan

kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan izin dari penyelenggara Jalan Khusus.

(2) Dalam hal digunakan untuk lalu lintas umum, Jalan Khusus dibangun sesuai dengan

persyaratan Jalan Umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus.

(3) Penyelenggara Jalan Khusus yang mengizinkan penggunaan Jalan Khusus untuk lalu lintas

umum dapat meminta pembinaan teknis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan

pengawasan secara berkala terhadap Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.

Penjelasan Pasal 57C Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud “pembinaan teknis" adalah penjelasan tentang persyaratan teknis Jalan dan

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

pedoman teknis pembangunan Jalan untuk Jalan Umum yang meliputi teknis geometrik Jalan, teknis perkerasan Jalan, teknis bangunan pelengkap Jalan, dan teknis perlengkapan Jalan. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 57D

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada Pemerintah Pusat

atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum.

(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat

mengambil alih Jalan Khusus untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum dengan pertimbangan untuk:

• kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
• kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan/atau
• peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(3) Penyerahan dan pengambilalihan Jalan Khusus yang ditetapkan sebagai Jalan Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan fungsi Jalan.

(4) Penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan aset Jalan Khusus yang diserahkan

dan diambil alih oleh Penyelenggara Jalan untuk menjadi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 57D Ayat (1) Jalan Khusus dapat berubah menjadi Jalan Umum apabila memenuhi syarat sebagai Jalan Umum, seperti memenuhi kriteria geometrik dan perkerasan Jalan Umum, serta laik fungsi Jalan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (s) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbendaharaan negara.

Pasal 57E

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Pembangunan Jalan Khusus meliputi kegiatan:

• penyusunan program dan anggaran;
• perencanaan teknis;
• pelaksanaan konstruksi;
• pengoperasian Jalan; dan
• preservasi Jalan.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

(2) Pembangunan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan

aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 57E Cukup jelas.

Pasal 57F

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57A sampai dengan Pasal 57E diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 57F Cukup jelas.

BAB VI

PENGADAAN TANAH

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Dihapus.

Bagian Pertama Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan

Pasal 58

(1) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan

berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(2) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada

masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan.

(3) Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat,

yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.

(4) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Penjelasan Pasal 58 Ayat (1) Pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum harus memperhatikan hak perseorangan atas tanah sehingga penggunaan tanah tersebut bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan pemegang hak atas tanah. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dimaksud adalah rencana tata ruang yang telah sejalan dengan rencana tata ruang nasional. Ayat (2) Kegiatan sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi dampak atas keberatan masyarakat terhadap pembangunan jalan. Ayat (3)

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Pemegang hak atas tanah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat atau atas tanah bekas milik adat yang belum terdaftar atau belum bersertifikat. Pemakai tanah negara adalah orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan atau memanfaatkan tanah tersebut, tetapi belum diberikan hak atas tanahnya atau belum bersertifikat. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat masyarakat hukum adat tertentu. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat yang bersangkutan sebagai warga bersama persekutuan hukum atas dasar kesamaan tempat tinggal atau keturunan. Ayat (4) Kesepakatan ini merupakan bagian dari proses pengadaan tanah yang dituangkan ke dalam berita acara.

Pasal 59

(1) Apabila kesepakatan. tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan,

dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

(2) Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti

kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.

Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) Pencabutan hak atas tanah dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan kesepakatan para pihak dengan tahapan berjenjang tidak tercapai. Pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 60

Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Penjelasan Pasal 60 Cukup jelas.

Bagian Kedua Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol

Pasal 61

(1) Pemerintah melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol bagi kepentingan

umum berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dana yang

berasal dari Pemerintah dan/atau badan usaha.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 berlaku pula

bagi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 61 Ayat (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dimaksud adalah rencana tata ruang yang telah sejalan dengan rencana tata ruang nasional. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

BAB VIA

DATA DAN INFORMASI

Pasal 61A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Dalam mendukung Penyelenggaraan Jalan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, serta menyediakan sistem data dan informasi penyelenggaraan Jalan yang terintegrasi.

(2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit

untuk:

• penyusunan program dan anggaran;
• perencanaan teknis;
• pelaksanaan konstruksi;
• pengoperasian Jalan;
• preservasi Jalan; dan
• pengawasan.

Penjelasan Pasal 61A Ayat (1) Data dan informasi merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan/kebijakan di sektor Jalan. Dukungan data dan informasi yang akurat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan Jalan. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 61B

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A memuat basis data

jaringan Jalan secara nasional.

(2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun

oleh Pemerintah Pusat.

Penjelasan Pasal 61B Ayat (1)

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Basis data jaringan Jalan meliputi data umum dan data isian. Data umum, antara lain, berupa wilayah, klasifikasi Jalan, dan kondisi ruas Jalan. Data isian, antara lain, berupa daftar induk jaringan Jalan, data dasar Jalan, data kondisi Jalan, dan usulan ruas Jalan prioritas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 61C

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A dan

Pasal 61B diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 61C Cukup jelas.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

Pasal 62

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Masyarakat berhak:

• memberi masukan kepada Penyelenggara Jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan;
• berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Jalan;
• memperoleh manfaat atas Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan SPM yang ditetapkan;
• memperoleh informasi mengenai Penyelenggaraan Jalan;
• memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam Pembangunan Jalan; dan
• mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat Pembangunan Jalan.

(2) Masyarakat wajib ikut menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi Jalan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 62 Ayat (1) Huruf a Masukan masyarakat dapat berupa informasi mengenai kondisi Jalan ataupun Penyelenggaraan Jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “ganti rugi yang layak" adalah besaran ganti rugi yang wajar sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan dan tingkat kesalahan dalam Pembangunan Jalan. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

BAB VIIA

PENYIDIKAN

Pasal 62A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu

di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Jalan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

• melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Jalan;
• melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Jalan;
• meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Jalan;
• melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Jalan;
• melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Jalan; dan
• meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Jalan.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan

tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil

penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 62A Cukup jelas.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya

fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya

fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan. yang mengakibatkan terganggunya

fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengusahaan jalan tol sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(6) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja

memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Penjelasan Pasal 63 Cukup jelas.

Pasal 64

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam

ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam

ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam

ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

(4) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang karena kelalaiannya

memasuki jalan tol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 64 Cukup jelas.

Pasal 65

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal 54

dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan

usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

Penjelasan Pasal 65 Cukup jelas.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

(1) Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan

dengan jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- undang ini.

(2) Badan hukum usaha negara jalan tol (PT Jasa Marga) diberi konsesi berdasarkan

perhitungan investasi atas seluruh ruas jalan tol yang diusahakannya setelah dilakukan audit.

(3) Konsesi yang dimiliki badan usaha milik swasta di bidang jalan tol berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1980 dinyatakan tetap berlaku dan pengusahaannya disesuaikan dengan Undang-undang ini.

(4) Penetapan pemberian konsesi pengusahaan jalan tol kepada badan usaha milik negara di

bidang jalan tol dan penyesuaian pengusahaan badan usaha milik swasta di bidang jalan tol dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini.

(5) Pembentukan BPJT dilaksanakan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak

berlakunya Undang-undang ini.

(6) Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan paling lama 12

(dua belas) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 66 Cukup jelas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) dinyatakan tidak berlaku.

Penjelasan Pasal 67

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023

---

www.hukumonline.com

Cukup jelas.

Pasal 67A

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun

terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang Iegislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Penjelasan Pasal 67A Cukup jelas.

Pasal 68

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 68 Cukup jelas.

Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 18 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 18 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 132

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4444

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023