Pasal 11

(1) Setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan

yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk

mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan

peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.

(2) Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• ruang manfaat Jalan;

• ruang milik Jalan; dan

• ruang pengawasan Jalan.

(3) Dalam rangka tertib pemanfaatan Jalan,

Penyelenggara Jalan harus menjaga bagian- bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) agar senantiasa berfungsi dengan baik.

(4) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

• badan Jalan;

• jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang

disabilitas;

• saluran tepi Jalan;

• ambang pengaman Jalan;

• jalur jaringan utilitas terpadu; dan

• lajur atau jalur angkutan massal berbasis

jalan maupun lajur khusus lalu lintas

lainnya.

(5) Penyediaan fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan

penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dikecualikan di Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol.

(6) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b meliputi ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat

2022, No.12 -14-

Jalan.

(7) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c merupakan ruang tertentu

di luar ruang milik Jalan yang ada di bawah

pengawasan Penyelenggara Jalan.

(8) Selain memiliki bagian Jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), untuk mendukung fungsi

Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna

mengatasi rintangan antarruas Jalan.

(9) Pemanfaatan bagian-bagian Jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) selain peruntukannya

wajib memperoleh izin dari Penyelenggara Jalan

sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.

(10) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis

dan/atau denda administratif.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian-bagian

Jalan dan bangunan penghubung,

pemanfaatannya, dan tata cara pengenaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (10) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 12 tetap, penjelasan Pasal 12 ayat (3)

diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan

pasal demi pasal.

2022, No.12 -15-

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga Pasal 13

berbunyi sebagai berikut: