Pasal 43

(1) Jalan Tol diselenggarakan untuk:

• memperlancar lalu lintas di daerah yang

telah berkembang;

• meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pelayanan distribusi barang dan jasa guna

menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi;

• meringankan beban dana Pemerintah Pusat

melalui partisipasi pengguna Jalan;

• meningkatkan pemerataan hasil

pembangunan;

• meningkatkan aksesibilitas dari daerah potensial yang belum berkembang; dan

• meningkatkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat.

(2) Jalan Tol merupakan bagian dari Sistem Jaringan

Jalan nasional dan terintegrasi dengan sistem transportasi yang terpadu.

2022, No.12 -33-

(3) Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh

Pemerintah Pusat dan/atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip

transparansi dan keterbukaan.

(4) Pengguna Jalan Tol dikenai kewajiban membayar

Tol yang digunakan untuk pengembalian

investasi, preservasi, dan pengembangan jaringan

Jalan Tol.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan

Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 47 tetap, penjelasan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam

penjelasan pasal demi pasal.

1. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48

berbunyi sebagai berikut: