Pasal 14

(1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam

Penyelenggaraan Jalan meliputi:

• Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara

nasional;

• Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan

• Penyelenggaraan Jalan nasional.

(2) Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan

secara nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat menyusun

rencana umum jaringan Jalan secara nasional

dengan memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang

nasional;

• rencana tata ruang wilayah;

• tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;

• implementasi Pembangunan Jalan

Berkelanjutan; dan

2022, No.12 -16-

• rencana pengembangan kawasan prioritas

dan terintegrasi antarsektor.

(3) Rencana umum jaringan Jalan secara nasional

dengan memperhatikan rencana tata ruang

wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b merupakan dasar penyusunan prioritas

untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah

dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan

baru.

(4) Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum

dan Penyelenggaraan Jalan nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan,

pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: