Pasal 15

(1) Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam

Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan

Jalan provinsi.

(2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum

dapat melaksanakan wewenang pembangunan

Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan

pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang

Penyelenggaraan Jalan provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan pengambilalihan

pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud

2022, No.12 -17-

pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16

berbunyi sebagai berikut: