Pasal 61A

(1) Dalam mendukung Penyelenggaraan Jalan,

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya berkewajiban

membangun, menyusun, mengembangkan, serta

menyediakan sistem data dan informasi

penyelenggaraan Jalan yang terintegrasi.

(2) Sistem data dan informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:

• penyusunan program dan anggaran;

• perencanaan teknis;

• pelaksanaan konstruksi;

• pengoperasian Jalan;

• preservasi Jalan; dan

• pengawasan.