Pasal 30

(1) Pembangunan Jalan Umum meliputi

pembangunan Jalan secara umum serta

pembangunan Jalan nasional, Jalan provinsi,

Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.

(2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:

• penyusunan program dan anggaran;

• perencanaan teknis;

• pengadaan tanah;

• pelaksanaan konstruksi;

• pengoperasian Jalan; dan/atau

• preservasi Jalan.

(3) Sebagian kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) yang merupakan kewenangan Pemerintah

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Jalan Umum dapat dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah pada tingkatan di

bawahnya dan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penyusunan Program dan Anggaran