Pasal 62

(1) Masyarakat berhak:

• memberi masukan kepada Penyelenggara

Jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan,

pembangunan, dan pengawasan Jalan;

• berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Jalan;

• memperoleh manfaat atas Penyelenggaraan

Jalan sesuai dengan SPM yang ditetapkan;

• memperoleh informasi mengenai

Penyelenggaraan Jalan;

• memperoleh ganti rugi yang layak akibat

kesalahan dalam Pembangunan Jalan; dan

• mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat Pembangunan

Jalan.

(2) Masyarakat wajib ikut menjaga ketertiban dalam

pemanfaatan fungsi Jalan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan

kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

2022, No.12 -48-

1. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab,

yakni Bab VIIA sehingga Bab VIIA berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PENYIDIKAN