Pasal 546

(1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air wajib: a. menjaga agar kegiatan penggunaan jasa lingkungan air atau penggunaan jasa lingkungan energi air tidak menimbulkan kerusakan KSA, KPA, dan TB dan ekosistemnya; b. merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan penggunaan jasa lingkungan air atau penggunaan jasa lingkungan energi air; c. menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam; d. memberikan kemudahan bagi petugas baik pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi; e. melaksanakan kegiatan konservasi jasa lingkungan
air pada KSA, KPA, dan TB;
f. melaksanakan pengamanan di areal penggunaan jasa lingkungan air atau penggunaan jasa lingkungan energi air; g. melakukan kegiatan di lapangan setelah persetujuan diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan; h. menyampaikan rencana kerja tahunan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan i. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan kepada Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

(2) Rencana kerja tahunan dan laporan tahunan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air atau Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Paragraf 2

Larangan Pemegang Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air dan Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air