Pasal 497

(1) Peta usulan areal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat (2) huruf d mencakup areal Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, luas sarana prasarana, dan fasilitas penunjang untuk melaksanakan pembangunan sarana prasarana. (2) Peta usulan areal usaha disusun dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan disahkan oleh kepala UPT, kepala UPTD kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan dilampiri dengan salinan peta digital dengan format shapefile.
(3) Peta usulan areal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dan dibahas bersama kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.