Pasal 457

(1) Pemegang PB-PJL Panas Matahari wajib: a. menyelenggarakan PJL Panas Matahari dengan menerapkan kaidah konservasi, kelestarian sumber daya alam hayati, konservasi tanah dan air sesuai dengan PL dan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem; b. menyusun dan menyampaikan RP-PJL Panas Matahari setiap 5 (lima) tahunan kedua dan berikutnya, dengan ketentuan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum rencana 5 (lima) tahunan sebelumnya berakhir; c. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan tahunan, yang merupakan penjabaran per tahun dari RP-PJL Panas Matahari; d. membayar PNBP berupa pungutan PB-PJL Panas Matahari atau retribusi pungutan PB-PJL Panas Matahari secara berkala terhadap luas AKU Panas Matahari setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan dan potensinya bersama UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan pada dan di sekitar Areal Kegiatan Usaha Panas Matahari;

f. tidak melakukan penebangan pohon dan apabila terpaksa melakukan penebangan pohon harus mengganti pohon yang ditebang tersebut dengan perbandingan 1:100 (satu berbanding seratus) anakan pohon jenis lokal atau endemik untuk ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan dipelihara sampai umur 5 (lima) tahun dan/atau akhir Perizinan Berusaha; g. melaksanakan penanaman dan pemeliharaan sampai berumur 5 tahun pada lokasi AKU Panas Matahari yang sudah tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. memelihara aset negara bagi pemegang perizinan berusaha yang memanfaatkan infrastruktur milik negara; i. memiliki sumber daya manusia dan menggunakan tenaga ahli di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di dalam melaksanakan kegiatan terkait konservasi keanekaragaman hayati dan pemulihan ekosistem kawasan; j. mendukung pemangku kawasan dalam pengelolaan kawasan dan kegiatan konservasi alam lainnya; k. melaksanakan pemulihan ekosistem pada AKU Panas Matahari yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu perizinan berusaha; l. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan: 1. pemberdayaan masyarakat di sekitar AKU Panas Matahari; 2. perlindungan dan pengamanan di dalam dan di sekitar AKU Panas Matahari; 3. pelestarian keanekaragaman hayati; 4. pengelolaan limbah; dan 5. kegiatan lain yang mendukung pengelolaan konservasi; m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan PB-PJL Panas Matahari secara berkala berupa laporan semester I dan laporan tahunan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan dengan tembusan: 1. Direktur Jenderal; dan 2. kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangan; n. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala dengan UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangan; o. memiliki pas masuk TN, TWA, dan Tahura termasuk bagi karyawan dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangan;

p. melaksanakan ketentuan sebagaimana termuat dalam dokumen persetujuan lingkungan; q. memelihara aset kegiatan usaha sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha; dan r. memelihara tanda batas yang telah dipasang di lapangan dan melakukan pengecekan ulang batas AKU Panas Matahari paling sedikit 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun dengan berkoordinasi dengan UPT,
UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk memastikan tanda batas tidak berubah. (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang PB-PJL Panas Matahari harus menyelesaikan konflik sosial atau tenurial secara persuasif.

Paragraf 2

Larangan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari