Pasal 206

(1) Permohonan PB-PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (3) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS disertai dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan permohonan PB-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Persetujuan Prinsip; b. berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas areal yang dimohon; c. peta usulan areal kegiatan usaha dengan skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dan salinan peta digital dengan format shapefile; d. RPSWA yang ditandatangani oleh pemohon, disahkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; e. desain fisik dan tata letak sarana dan prasarana yang ditandatangani oleh pemohon dan disahkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang merupakan bagian dari RPSWA; dan
f. bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PSWA atau retribusi PB-PSWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Direktur Jenderal mendelegasikan pengesahan desain fisik dan tata letak sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e kepada Direktur.