Pasal 407

(1) RP-PJL Angin tahap Pemanfaatan pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 huruf b dibahas dan dinilai oleh Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.

(2) Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya dokumen RP-PJL Angin tahap pemanfaatan periode (lima) tahun kedua dan seterusnya. (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal RP-PJL Angin tahap pemanfataan periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya: a. telah sesuai, Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menandatangani lembar pengesahan sesuai dengan kewenangan dan menyampaikan kepada pemegang PB-PJL Angin; atau b. belum sesuai, Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan kepada pemegang PB- PJL Angin untuk memperbaiki dan menyerahkan kembali hasil perbaikan kepada Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan penilaian kembali. (4) RP-PJL Angin tahap pemanfaatan yang telah dinilai dan ditandatangani oleh Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan disampaikan kepada pemegang RP-PJL Angin tahap pemanfaatan, selanjutnya pemegang RP-PJL Angin tahap pemanfaatan menyampaikan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
paling lambat 4 (empat) bulan sebelum RP-PJL Angin tahap pemanfaatan sebelumnya berakhir atau tanggal 31 Agustus untuk disahkan. (5) RP-PJL Angin tahap Pemanfaatan pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. substansi kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada periode (lima) tahunan berikutnya; dan b. realisasi pelaksanaan RP-PJL Angin periode sebelumnya.
(6) Penyusunan RP-PJL Angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dan dibahas dengan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (7) Periode atau jangka waktu RP-PJL Angin tahap pemanfaatan pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya mengikuti tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. (8) Penyusunan RP-PJL Angin disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Penyusunan Laporan Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin