Pasal 474

(1) Permohonan penambahan sarana dan prasarana dalam AKU Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat (1) huruf a diajukan oleh pemegang PB-PJL Panas Matahari kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dengan dilengkapi persyaratan. (2) Permohonan perubahan AKU Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat (1) huruf b, dan perubahan pemegang PB-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat (1) huruf c, diajukan oleh pemegang PB-PJL Panas Matahari kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS dengan dilengkapi persyaratan.
(3) Dalam hal perubahan AKU Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas AKU Panas Matahari maka dilakukan permohonan persyaratan dasar dan perizinan berusaha.