Pasal 187

(1) Pemanfaatan jasa lingkungan Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dilakukan sesuai dengan desain tapak pengelolaan Wisata Alam. (2) Penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembagian ruang pengelolaan Wisata Alam pada penataan Zona Pemanfaatan TN atau Blok Pemanfaatan pada Tahura dan TWA yang merupakan Ruang Usaha atau Ruang Publik.
(3) Penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Blok Pemanfaatan pada SM yang merupakan Ruang Publik.
(4) Desain tapak pengelolaan Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setelah penataan blok atau zonasi dan Rencana Pengelolaan.
(5) Desain tapak pengelolaan Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh tim yang dibentuk oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan disahkan oleh Direktur Jenderal. (6) Penyusunan penataan blok atau zonasi dan Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. (7) Penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.