Pasal 20

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan menerbitkan: a. pertimbangan teknis atas permohonan PB-PJWA; atau b. surat penolakan permohonan pertimbangan teknis
PB-PJWA disertai dengan alasan. (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. data Pelaku Usaha; dan b. data kegiatan usaha yang direkomendasikan. (3) Pertimbangan teknis dan surat penolakan permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.