Pasal 141

(1) Pemohon mengajukan permohonan pengesahan dokumen Rencana Pengusahaan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dengan melampirkan: a. Persetujuan Prinsip;
b. berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas yang disahkan oleh kepala UPT, kepala UPTD,

kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; c. desain fisik sarana dan prasarana, yang diketahui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; d. dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. peta usulan areal usaha dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dan salinan peta digital dengan format shapefile; dan f. peta tanda batas dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dan salinan peta digital dengan format shapefile. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan penilaian Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air. (3) Dalam hal diperlukan untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dapat melakukan pengecekan lapangan. (4) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari terhitung sejak diterima permohonan pengesahan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air.