Pasal 77

(1) Setelah memperoleh berita acara pemberian tanda batas, pemohon mengajukan permohonan pengesahan peta usulan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf d dan dokumen RP-PJLPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf f kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. Persetujuan Prinsip; b. PL dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. konsep RP-PJLPB 5 (lima) tahunan pertama; d. peta usulan AKU Panas Bumi dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan dilampiri salinan peta digital dengan format shapefile; e. salinan: 1. dokumen yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri atas:

a) izin Panas Bumi;
b) penugasan pengusahaan Panas Bumi; atau c) kuasa pengusahaan Panas Bumi; 2. kontrak operasi bersama; atau 3. kontrak jual beli energi, atas nama pemohon; f. berita acara pemberian tanda batas usulan AKU Panas Bumi yang ditandatangani oleh pemohon dan personel UPT atau UPTD dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dilampiri peta tanda batas AKU Panas Bumi yang dimohon; g. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan salinan digital; dan h. hasil Studi Kelayakan Panas Bumi dan laporan hasil Eksplorasi. (2) RP-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana: a. Eksploitasi dan Pemanfaatan; b. pembangunan sarana dan prasarana; c. konservasi keanekaragaman hayati; d. pengelolaan limbah sesuai dengan dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. pengamanan dan perlindungan di dalam dan sekitar areal kerja; f. pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat; dan g. areal kerja yang dikembalikan. (3) Penyusunan RP-PJLPB harus dikonsultasikan dan dibahas dengan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (4) RP-PJLPB dan penjelasan substansi RP-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.