Pasal 78

(1) Berdasarkan permohonan pengesahan dokumen
RP-PJLPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap RP- PJLPB. (2) Penilaian RP-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelaahan hukum dan teknis. (3) Dalam melakukan penilaian RP-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat melibatkan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, pihak terkait, dan pemohon pengesahan RP-PJLPB.

(4) Dalam hal diperlukan untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat melakukan pengecekan lapangan dan/atau pembahasan. (5) Penilaian RP-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan pengesahan RP- PJLPB diterima. (6) Ketentuan mengenai tata cara penilaian RKE PB-PJLPB tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penilaian RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan.