Pasal 280

(1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (2) disampaikan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS. (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan adendum PB-PSWA pengurangan areal usaha. (3) Lembaga OSS menyampaikan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemegang PB-PSWA terdampak melalui Sistem OSS. (4) Berdasarkan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menerbitkan surat perintah untuk menyusun: a. revisi peta areal usaha; dan
b. revisi RPSWA, kepada pemegang PB-PSWA terdampak. (5) Pembiayaan revisi peta areal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan pemberian tanda batas dibebankan kepada Pemerintah atau pemegang PB- PSWA terdampak.

(6) Dalam hal pengurangan luas areal PB-PSWA sebagai akibat kebijakan strategis pemerintah mengakibatkan realisasi pembangunan pada areal usaha PB-PSWA melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam adendum pengurangan areal usaha, kelebihan luas areal usaha yang dibangun tetap diakui.