Pasal 278

(1) Adendum pengurangan areal usaha berdasarkan kebijakan strategis pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf b dilakukan setelah menteri atau pimpinan lembaga yang ditetapkan sebagai pelaksana kebijakan strategis pemerintah mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melakukan pengecekan ke lapangan pada areal usaha PB-PSWA yang terdampak. (3) Dalam melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangan menugaskan Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (4) Dalam melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dapat membentuk tim dengan melibatkan pemegang PB-PSWA yang terdampak.