Pasal 466

(1) RP-PJL Panas Matahari tahap pemanfaatan pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 huruf b dibahas dan dinilai oleh Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.

(2) Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya dokumen RP-PJL Panas Matahari periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya. (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal RP-PJL Panas Matahari periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya: a. telah sesuai, Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan menandatangani lembar pengesahan sesuai dengan kewenangan dan menyampaikan kepada pemegang PB-PJL Panas Matahari; atau b. belum sesuai, Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan menyampaikan kepada pemegang PB-PJL Panas Matahari untuk memperbaiki dan menyerahkan kembali hasil perbaikan kepada Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan untuk dilakukan penilaian kembali. (4) RP-PJL Panas Matahari yang telah dinilai dan ditandatangani oleh Direktur, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan disampaikan kepada pemegang PB-PJL Panas Matahari, selanjutnya pemegang PB-PJL Panas Matahari menyampaikan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota paling lambat 4 (empat) bulan sebelum RP-PJL Panas Matahari sebelumnya berakhir atau tanggal 31 Agustus untuk disahkan. (5) RP-PJL Panas Matahari pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada periode 5 (lima) tahunan berikutnya; dan b. realisasi pelaksanaan RP-PJL Panas Matahari periode sebelumnya. (6) Penyusunan RP-PJL Panas Matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dan dibahas dengan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (7) Periode atau jangka waktu RP-PJL Panas Matahari pada periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya mengikuti tahun takwim atau tahun berdasarkan kalender yang
berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. (8) Format penyusunan RP-PJL Panas Matahari sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Laporan Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari