Pasal 353

(1) Simaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. (2) Simaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohon oleh: a. badan usaha; b. pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; c. lembaga penelitian; atau d. perguruan tinggi. (3) Permohonan Simaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dengan melampirkan: a. proposal Survei Pendahuluan angin; b. peta rencana areal kegiatan survei pendahuluan angin dengan skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) disertai salinan peta digital dengan format shapefile; dan c. surat pernyataan komitmen Survei Pendahuluan angin untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan. (4) Dalam hal Survei Pendahuluan angin menggunakan peralatan yang memerlukan izin khusus, permohonan Simaksi melampirkan juga surat izin dari instansi berwenang. (5) Simaksi untuk kegiatan Survei Pendahuluan angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan komitmen Survei Pendahuluan angin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.