Pasal 31

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan menerbitkan: a. pertimbangan teknis atas permohonan PB-PJL Karbon; atau b. surat penolakan permohonan pertimbangan teknis PB-PJL Karbon disertai dengan alasan.
(2) Pertimbangan teknis sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. data Pelaku Usaha; b. data modal atau finansial Pelaku Usaha untuk menjalankan usaha; c. data rencana luas dan lokasi PJL Karbon; d. data rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; e. data skema sertifikasi Unit Karbon dan metodologinya; f. data jenis vegetasi yang akan ditanam dalam kegiatan pemulihan ekosistem; g. data rencana pembangunan sarana dan prasarana PJL Karbon; h. data kondisi kawasan pada areal yang dimohon; dan i. data dan informasi aspek sosial, ekonomi, dan budaya. (3) Pertimbangan teknis dan surat penolakan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.