Pasal 172

(1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171
ayat (5) disampaikan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS. (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan PB-PJLA atau PB- PJLEA adendum pengurangan areal usaha berdasarkan kebijakan strategis pemerintah. (3) Lembaga OSS menyampaikan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA terdampak melalui Sistem OSS. (4) Berdasarkan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan menerbitkan surat perintah untuk menyusun revisi peta areal usaha dan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air kepada pemegang PB- PJLA atau PB-PJLEA terdampak.