PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.
2. Usaha pariwisata alam adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam.
3. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
4. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
5. Izin pengusahaan pariwisata alam adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
6. Izin usaha penyediaan jasa wisata alam adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam.
7. Izin usaha penyediaan sarana wisata alam adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam.
8. Zona . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Zona/blok pemanfaatan adalah bagian dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dijadikan tempat untuk pariwisata alam dan kunjungan wisata.
2. Rencana pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam adalah suatu rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif strategis, kualitatif, dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan, dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
3. Rencana pengusahaan pariwisata alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata alam yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
4. Areal pengusahaan pariwisata alam adalah areal dengan luas tertentu pada suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan pengusahaan pariwisata alam.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(1) Pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan sesuai

dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(2) Pengusahaan pariwisata alam bertujuan untuk

meningkatkan pemanfaatan keunikan, kekhasan, keindahan alam dan/atau keindahan jenis atau keanekaragaman jenis satwa liar dan/atau jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pasal 3 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Lingkup peraturan pemerintah ini meliputi:

• pengusahaan pariwisata alam;
• perizinan pengusahaan pariwisata alam;
• kewajiban dan hak pemegang izin pengusahaan pariwisata alam; dan
• kerja sama pengusahaan pariwisata alam.

Pengusahaan pariwisata alam dapat dilakukan di dalam:

• suaka margasatwa;
• taman nasional;
• taman hutan raya; dan
• taman wisata alam.

(1) Dalam suaka margasatwa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf a hanya dapat dilakukan kegiatan wisata terbatas berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan serta satwa yang ada di dalamnya.

(2) Dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman

wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta dapat dilakukan kegiatan membangun sarana kepariwisataan.

(3) Sarana kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Ketentuan mengenai penetapan dan pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

(1) Pengusahaan pariwisata alam meliputi:

• usaha penyediaan jasa wisata alam; dan
• usaha penyediaan sarana wisata alam.

(2) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat meliputi:

• jasa informasi pariwisata;
• jasa pramuwisata;
• jasa transportasi;
• jasa perjalanan wisata; dan
• jasa makanan dan minuman.

(3) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meliputi:

• wisata tirta;
• akomodasi; dan
• sarana wisata petualangan.

(4) Usaha penyediaan jasa wisata alam dan usaha

penyediaan sarana wisata alam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Menteri.

Bagian Kesatu

Umum

(1) Pengusahaan pariwisata alam hanya dapat dilakukan

setelah memperoleh izin pengusahaan.

(2) Izin . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh:

• Menteri, untuk pengusahaan pariwisata alam yang dilakukan di dalam suaka margasatwa, taman nasional kecuali zona inti, dan taman wisata alam; atau
• gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, untuk pengusahaan pariwisata alam yang dilakukan di dalam taman hutan raya.

(3) Permohonan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat diajukan oleh:

• perorangan;
• badan usaha; atau
• koperasi.

(4) Permohonan izin pengusahaan yang diajukan oleh

perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya diberikan untuk izin usaha penyediaan jasa wisata alam.

(5) Permohonan izin pengusahaan yang diajukan oleh

badan usaha dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan untuk izin usaha penyediaan jasa wisata alam dan/atau izin usaha penyediaan sarana wisata alam.

(1) Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat diberikan pada seluruh:

• suaka margasatwa;
• zona pada taman nasional, kecuali zona inti; dan
• taman wisata alam.

(2) Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat diberikan pada seluruh taman hutan raya.

(3) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk usaha penyediaan sarana wisata alam, hanya dapat diberikan pada:

• zona pemanfaatan taman nasional;
• blok pemanfaatan taman wisata alam; dan
• blok pemanfaatan taman hutan raya.

Pasal 10 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Permohonan izin pengusahaan pariwisata alam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bagi pemohon perorangan meliputi:

• identitas pemohon;
• nomor pokok wajib pajak; dan/atau
• sertifikasi keahlian.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bagi pemohon badan usaha dan koperasi meliputi:

• akte pendirian badan usaha atau koperasi;
• surat izin usaha perdagangan;
• nomor pokok wajib pajak;
• surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
• profile perusahaan; dan
• rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berupa pertimbangan teknis dari:

• pengelola kawasan konservasi pada areal yang dimohon; dan
• satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan di daerah.

Bagian Kedua Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

(1) Permohonan izin usaha penyediaan jasa wisata alam

diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (4) kepada Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai kewenangannya.

(2) Menteri . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

kewenangannya berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) atau ayat (3) dan ayat (4).

(3) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai

dengan persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya mengembalikan permohonan kepada pemohon.

(4) Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan izin usaha penyediaan jasa wisata alam.

(1) Izin usaha penyediaan jasa wisata alam diberikan untuk

jangka waktu:

• 2 (dua) tahun bagi pemohon perorangan; dan
• 5 (lima) tahun bagi badan usaha atau koperasi.

(2) Izin usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

(3) Izin usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

(4) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil evaluasi terhadap izin usaha.

Bagian Ketiga Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam

(1) Permohonan izin usaha penyediaan sarana wisata alam

diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf c kepada Menteri,

gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

(2) Menteri . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

kewenangannya berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4).

(3) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai

dengan persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya mengembalikan permohonan kepada pemohon.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan persetujuan prinsip usaha penyediaan sarana wisata alam kepada pemohon.

(5) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)

tahun sejak diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

(1) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), pemohon wajib:

• membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling besar 1:5.000 (satu banding lima ribu) dan paling kecil 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);
• melakukan pemberian tanda batas pada areal yang dimohon;
• membuat rencana pengusahaan pariwisata alam;
• menyusun dan menyampaikan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
• membayar iuran usaha pariwisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Biaya yang diperlukan dalam melakukan pemberian

tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan pada pemohon.

(3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dihitung berdasarkan luas areal yang diizinkan untuk usaha penyediaan sarana wisata alam atau jenis kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam.

(4) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Dalam hal pemegang persetujuan prinsip telah

menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan izin usaha penyediaan sarana wisata alam.

Dalam hal waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) terlampaui, pemegang persetujuan prinsip belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya mengeluarkan surat pembatalan persetujuan prinsip.

(1) Izin usaha penyediaan sarana wisata alam diberikan

untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun.

(2) Izin usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

(3) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil evaluasi terhadap izin usaha.

(1) Permohonan perpanjangan izin usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus diajukan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin usaha penyediaan sarana wisata alam.

(2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dilampiri:

• laporan akhir kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam;
• rencana pengusahaan pariwisata alam lanjutan;
• pertimbangan teknis dari pengelola kawasan konservasi dan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan di daerah.

(3) Menteri . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

kewenangannya setelah menerima permohonan melakukan penelitian terhadap lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai

dengan persyaratan yang ditentukan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya mengembalikan permohonan untuk diajukan kembali oleh pemohon setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(5) Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) atau diajukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan izin perpanjangan usaha penyediaan sarana wisata alam.

Izin usaha penyediaan sarana wisata alam diberikan dengan ketentuan:

• bukan sebagai hak kepemilikan atau penguasaan atas kawasan taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam;

• tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan;

• hanya dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya;

• luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin;

• sarana wisata alam yang di bangun untuk wisata tirta dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b, harus semi permanen dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat; dan

• dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• dalam melaksanakan pembangunan sarana wisata alam disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam.

(1) Izin usaha penyediaan sarana wisata alam berakhir

apabila:

• jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
• izinnya dicabut;
• pemegang izin mengembalikan izin secara sukarela;
• badan usaha atau koperasi pemegang izin bubar; atau
• badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit.

(2) Pada saat izin usaha penyediaan sarana wisata alam

berakhir, sarana wisata alam yang tidak bergerak yang berada di dalam zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan taman hutan raya, atau blok pemanfaatan taman wisata alam menjadi milik negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin, perpanjangan izin, serta peralihan kepemilikan izin dan sarana wisata alam diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Kewajiban Pemegang Izin

(1) Pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam wajib:

• membayar iuran izin usaha penyediaan jasa wisata alam sesuai ketentuan yang ditetapkan;
• ikut serta menjaga kelestarian alam;
• melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya dan setiap pengunjung yang menggunakan jasanya;
• merehabilitasi

www.djpp.depkumham.go.id

• merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya;
• menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada pemberi izin usaha penyediaan jasa wisata alam; dan
• menjaga kebersihan lingkungan.

(2) Pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata alam

wajib:

• melakukan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai dengan izin yang diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah izin diterbitkan;
• membayar pungutan izin usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal izin usaha penyediaan sarana wisata alam;
• menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam termasuk pengelolaan limbah dan sampah;
• memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam;
• memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik Pemerintah.
• merealisasikan kegiatan pembangunan sarana wisata alam paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin usaha penyediaan sarana wisata alam diterbitkan;
• melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat di dalam melaksanakan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai izin yang diberikan;
• membuat laporan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam secara periodik kepada Menteri;
• menyusun dan menyerahkan rencana karya lima tahunan dan rencana karya tahunan.

Pasal 22 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pemegang izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kedua Hak Pemegang Izin

Pemegang izin pengusahaan pariwisata alam berhak:

• melakukan kegiatan usaha sesuai izin;
• menjadi anggota asosiasi pengusahaan pariwisata alam; dan
• mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

(1) Pembinaan dan pengawasan usaha penyediaan jasa dan

sarana wisata alam dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pelaksanaan pembinaan usaha penyediaan jasa dan

sarana wisata alam dilakukan melalui pengaturan, bimbingan, penyuluhan, dan teguran.

(3) Pelaksanaan pengawasan usaha penyediaan jasa dan

sarana wisata alam dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi wisata alam dan/atau melalui penelitian terhadap laporan pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam dan izin usaha penyediaan sarana wisata alam.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan

dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Evaluasi usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam

dilakukan oleh pemberi izin.

(2) Evaluasi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi dan pemeriksaan tidak langsung melalui pemeriksaan laporan kegiatan yang disusun oleh pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam dan/atau izin usaha penyediaan sarana wisata alam.

(3) Hasil evaluasi berupa saran atau rekomendasi untuk

perbaikan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam disampaikan oleh pemberi izin.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) pemegang izin usaha sarana wisata alam menunjukan kinerja baik, berhak mendapat prioritas untuk melakukan pengembangan usaha di lokasi lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi usaha

penyediaan jasa dan sarana wisata alam diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Pemegang izin pengusahaan pariwisata alam, dalam

melaksanakan kegiatan pengusahaannya, dapat melakukan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilaporkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

SANKSI

(1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa:

• peringatan tertulis;
• penghentian sementara kegiatan; dan/atau
• pencabutan izin.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dikenai oleh pemberi izin.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dikenai kepada setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggat waktu masing-masing 20 (dua puluh) hari kerja.

(3) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan

kewajibannya setelah 20 (dua puluh) hari peringatan tertulis ketiga diterima oleh pemegang izin, pemegang izin dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan.

(4) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

dikeluarkannya sanksi penghentian sementara kegiatan pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya, pemberi izin memberikan sanksi pencabutan izin.

(5) Sanksi penghentian sementara dibatalkan apabila

pemegang izin melaksanakan kewajibannya sebelum berakhirnya tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari.

(6) Selain . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(6) Selain dicabut izinnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan

kewajiban merehabilitasi kerusakan dan/atau karena kegiatannya menimbulkan kerusakan pada suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d atau ayat (2) huruf d, dikenai kewajiban pembayaran ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.

(7) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak

menghilangkan tuntutan pidana atas tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran ganti rugi kepada pemegang izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 diatur oleh Menteri.

(1) Setiap orang yang memasuki kawasan pengusahaan

pariwisata alam dikenai pungutan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

Pasal 21 ayat (2) huruf b, serta iuran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, dan Pasal 21 ayat (1) huruf a merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini:

• izin pengusahaan pariwisata alam yang telah diberikan tetap belaku sampai dengan izinnya berakhir;
• permohonan izin pengusahaan pariwisata alam yang masih dalam proses, prosesnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(1) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan belum dikeluarkan peraturan yang baru.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2010

INDONESIA

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2010

ttd.

www.djpp.depkumham.go.id