Pasal 21

(1) Pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam wajib:

• membayar iuran izin usaha penyediaan jasa wisata alam sesuai ketentuan yang ditetapkan;
• ikut serta menjaga kelestarian alam;
• melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya dan setiap pengunjung yang menggunakan jasanya;
• merehabilitasi

www.djpp.depkumham.go.id

• merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya;
• menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada pemberi izin usaha penyediaan jasa wisata alam; dan
• menjaga kebersihan lingkungan.

(2) Pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata alam

wajib:

• melakukan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai dengan izin yang diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah izin diterbitkan;
• membayar pungutan izin usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal izin usaha penyediaan sarana wisata alam;
• menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam termasuk pengelolaan limbah dan sampah;
• memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam;
• memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik Pemerintah.
• merealisasikan kegiatan pembangunan sarana wisata alam paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin usaha penyediaan sarana wisata alam diterbitkan;
• melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat di dalam melaksanakan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai izin yang diberikan;
• membuat laporan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam secara periodik kepada Menteri;
• menyusun dan menyerahkan rencana karya lima tahunan dan rencana karya tahunan.

Pasal 22 . . .

www.djpp.depkumham.go.id