Pasal 14

(1) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), pemohon wajib:

• membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling besar 1:5.000 (satu banding lima ribu) dan paling kecil 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);
• melakukan pemberian tanda batas pada areal yang dimohon;
• membuat rencana pengusahaan pariwisata alam;
• menyusun dan menyampaikan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
• membayar iuran usaha pariwisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Biaya yang diperlukan dalam melakukan pemberian

tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan pada pemohon.

(3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dihitung berdasarkan luas areal yang diizinkan untuk usaha penyediaan sarana wisata alam atau jenis kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam.

(4) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Dalam hal pemegang persetujuan prinsip telah

menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan izin usaha penyediaan sarana wisata alam.