Pasal 9

(1) Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat diberikan pada seluruh:

• suaka margasatwa;
• zona pada taman nasional, kecuali zona inti; dan
• taman wisata alam.

(2) Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat diberikan pada seluruh taman hutan raya.

(3) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk usaha penyediaan sarana wisata alam, hanya dapat diberikan pada:

• zona pemanfaatan taman nasional;
• blok pemanfaatan taman wisata alam; dan
• blok pemanfaatan taman hutan raya.

Pasal 10 . . .

www.djpp.depkumham.go.id