Pasal 8

(1) Pengusahaan pariwisata alam hanya dapat dilakukan

setelah memperoleh izin pengusahaan.

(2) Izin . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh:

• Menteri, untuk pengusahaan pariwisata alam yang dilakukan di dalam suaka margasatwa, taman nasional kecuali zona inti, dan taman wisata alam; atau
• gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, untuk pengusahaan pariwisata alam yang dilakukan di dalam taman hutan raya.

(3) Permohonan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat diajukan oleh:

• perorangan;
• badan usaha; atau
• koperasi.

(4) Permohonan izin pengusahaan yang diajukan oleh

perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya diberikan untuk izin usaha penyediaan jasa wisata alam.

(5) Permohonan izin pengusahaan yang diajukan oleh

badan usaha dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan untuk izin usaha penyediaan jasa wisata alam dan/atau izin usaha penyediaan sarana wisata alam.