Pasal 25

(1) Evaluasi usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam

dilakukan oleh pemberi izin.

(2) Evaluasi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi dan pemeriksaan tidak langsung melalui pemeriksaan laporan kegiatan yang disusun oleh pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam dan/atau izin usaha penyediaan sarana wisata alam.

(3) Hasil evaluasi berupa saran atau rekomendasi untuk

perbaikan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam disampaikan oleh pemberi izin.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) pemegang izin usaha sarana wisata alam menunjukan kinerja baik, berhak mendapat prioritas untuk melakukan pengembangan usaha di lokasi lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi usaha

penyediaan jasa dan sarana wisata alam diatur dengan peraturan Menteri.