TATA CARA KERJASAMA PENYELENGGARAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

2 / 20

www.hukumonline.com

1. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Pengelolaan KSA dan KPA adalah upaya sistematis dan terstruktur yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.

3. Kondisi Lingkungan adalah kondisi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis dan peninggalan budaya dalam KSA dan KPA.

4. Plasma Nutfah adalah substansi kehidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik.

5. Kerja sama Penyelenggaraan KSA dan KPA adalah kegiatan bersama para pihak yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional.

6. Pembangunan Strategis yang tidak dapat Dielakkan adalah kegiatan yang mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara dan sarana komunikasi, transportasi terbatas dan jaringan listrik untuk kepentingan nasional.

7. Mitra adalah pihak lain yang dengan dana dan/atau keahlian teknis yang dimilikinya melakukan kerja sama dengan pengelola KSA dan KPA guna mewujudkan tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

8. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi.

9A. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.

9B. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

1. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara.

2. Lintasan Satwa adalah areal dimana satwa secara tetap atau berkala melintas di daerah tersebut.

3. Penyelenggaraan adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk menyelenggarakan kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan evaluasi kesesuaian fungsi.

4. Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Kerja sama adalah peralatan yang berfungsi mendukung kegiatan yang dikerjasamakan seperti antara lain teropong, alat komunikasi, sarana patroli pengamanan hutan.

13A. Nota Kesepahaman adalah suatu pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam kontrak atau perjanjian.

1. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

3. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang

3 / 20

www.hukumonline.com

konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

1. Direktur Teknis yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

2. Unit Pengelola adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar Taman Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau Balai Taman Nasional, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Hutan Raya.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.

Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati.

Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA dapat meliputi:

• penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati.

• pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan.

Ruang lingkup kegiatan kerjasama dalam penyelenggaraan KSA dan KPA, meliputi:

• mitra kerjasama;

• penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati;

• pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan;

• kewajiban;

• tata cara kerjasama; dan

• monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(1) Mitra kerjasama dalam penyelenggaraan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,

meliputi:

• badan usaha;

• lembaga internasional; atau

• pihak lainnya.

(2) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:

4 / 20

www.hukumonline.com

• instansi pemerintah/lembaga negara;

• pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;

• kelompok masyarakat;

• lembaga swadaya masyarakat;

• perorangan;

• lembaga pendidikan; atau

• yayasan.

Kerja sama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf c meliputi:

• kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara dan pertahanan keamanan negara;

• pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi dan pendukungnya;

• pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas;

• pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan serta jaringan listrik untuk kepentingan nasional; dan

• kerja sama dalam rangka mitigasi bencana.

Kerja sama yang mempunyai pengaruh penting terhadap kedaulatan negara dan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

• pemetaan dan pemasangan patok batas negara;

• pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan/pos lintas batas;

• pembangunan dan/atau pemeliharaan dermaga kapal patroli perbatasan;

• pembangunan dan/atau pemeliharaan menara komunikasi pertahanan negara;

• pembangunan dan/atau pemeliharaan radar;

• pembangunan dan/atau pemeliharaan helipad;

• area latihan militer;

• jalan lintas provinsi; dan

7 / 20

www.hukumonline.com

• latihan militer.

(1) Kerja sama berupa pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi dan pendukungnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi pembangunan dan/atau pemeliharaan:

• menara komunikasi;

• pos pengawasan dan pengamanan;

• dihapus;

• jalan setapak untuk kegiatan pengawasan dan pemeliharaan sarana komunikasi;

• rumah genset/solar cell; dan

• jaringan kabel/serat optik baik yang berada di bawah tanah, perairan dan laut.

(2) Rumah genset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibangun di bawah tanah guna

menghindari/mengurangi kebisingan.

(1) Kerjasama berupa pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf c, antara lain berupa:

• pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana transportasi terbatas, antara lain jalan penghubung daerah terisolir dan jalan di wilayah perbatasan negara;

• alur perairan;

• menara navigasi/mercusuar;

• dermaga;

• jalan yang sudah ada sebelum kawasan ditetapkan.

(2) Pembangunan jalan penghubung daerah terisolir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat

dilakukan dengan persyaratan:

• bagi pemukiman didalam/disekitar kawasan yang sudah diakui keberadaannya; dan

• jalan makadam.

Kerjasama berupa pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan dan jaringan listrik untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, antara lain berupa:

• pemanfaatan energi panas bumi yang sudah ada;

• pembangunan dan/atau pemeliharaan menara jaringan listrik;

• pemasangan kabel dan sarana pendukung lainnya;

8 / 20

www.hukumonline.com

• pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan untuk kegiatan pengawasan dan pemeliharaan jaringan.

Kerja sama mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dapat berupa sarana dan prasarana mitigasi bencana meliputi:

• jalur evakuasi;

• pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir;

• normalisasi sungai;

• pembangunan embung air;

• alat pendeteksi aktivitas gunung berapi;

• bangunan yang bersifat penahan/tanggul;

• pemasangan sistem peringatan dini; dan

• pelatihan kesiapsiagaan bencana.

(1) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 15, mitra paling sedikit

wajib:

• menyediakan dan memelihara sarana prasarana pendukung kegiatan yang dikerjasamakan;

• berperan aktif dalam perlindungan dan pengamanan kawasan di sekitar lokasi kerja sama dari kemungkinan kebakaran hutan, perambahan/pemukiman liar;

• menghindari pembangunan yang menyebabkan fragmentasi habitat sehingga mengganggu perpindahan hidupan liar utama;

• menghindari penggunaan material baik hidup atau mati yang dapat berakibat terjadinya perubahan struktur vegetasi dan keragaman jenis sehingga muncul spesies invasif maupun terjadi perubahan fungsi kawasan;

• menjaga dan melindungi keberadaan hidupan liar yang berada di sekitarnya;

• menyediakan data dan informasi yang diperlukan;

• dihapus;

9 / 20

www.hukumonline.com

• memulihkan ekosistem yang rusak akibat dampak pembangunan kerja sama;

• melibatkan petugas unit pengelola setempat pada setiap kegiatan; dan

• tidak mengganggu keindahan lansekap, struktur maupun warna bangunannya disesuaikan dengan kondisi di sekitarnya.

(2) Dalam hal mitra merupakan lembaga internasional dan badan usaha, selain kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), juga wajib menyediakan tenaga pelaksana kegiatan.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mitra yang melakukan kerjasama pembangunan sarana transportasi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, wajib memenuhi ketentuan:

• untuk pembangunan sarana jalan penghubung, wajib membangun portal pembatas dan kecepatan kendaraan yang melintas diatasnya; menyediakan koridor, lintasan/terowongan untuk pergerakan satwa;

• untuk pembangunan sarana transportasi air, wajib mencegah terjadinya pencemaran akibat limbah sarana transportasi, mengatur tingkat kebisingan dan kecepatan sarana transportasi, menyediakan sarana pengolahan limbah dan wajib memelihara alur untuk sarana transportasi air;

• wajib dilengkapi dengan rambu-rambu pengaturan lalu lintas yang berkaitan dengan pergerakan satwa.

Bagian Kesatu

Tata Cara Kerjasama Dalam Rangka Penguatan Fungsi KSA Dan KPA Serta Keanekaragaman Hayati

Paragraf 1

Persyaratan

Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan penawaran/permohonan kerja sama, dengan dilampiri:

• proposal kerja sama, antara lain memuat maksud, tujuan, sasaran, bentuk kegiatan, jangka waktu, peta, pendanaan;

a1. peta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disesuaikan dengan jenis dan bentuk kerja sama;

• dalam hal pihak mitra kerja sama berupa lembaga internasional di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, permohonan dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi Pemerintah yang membidangi bidang kerja sama internasional.

10 / 20

www.hukumonline.com

Penawaran/permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ditujukan kepada:

• Menteri, dalam hal mitra merupakan lembaga internasional dengan tembusan kepada Direktur Jenderal;

• Direktur Jenderal, dalam hal mitra bukan lembaga internasional dan lokasi kegiatan lebih dari 1 (satu) unit pengelola;

• Kepala Unit Pengelola, dalam hal mitra bukan lembaga internasional dan lokasi kegiatan berada dalam 1 (satu) unit pengelola.

Paragraf 2

Penandatanganan Kerjasama

(1) Menteri setelah menerima permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a,

memerintahkan kepada Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian persyaratan.

(2) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan

teknis kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat

pemberitahuan kepada mitra untuk melengkapi persyaratan.

(4) Dalam hal Menteri menyetujui kerja sama, Direktur Jenderal menyiapkan surat persetujuan kerja sama

dan meminta Direktorat Teknis dan Unit Pengelola menyiapkan draft naskah nota kesepahaman dengan mitra.

(5) Naskah nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Menteri atau

Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan mitra.

(6) Naskah nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja

Sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan dapat dilimpahkan kepada Unit Pengelola.

(7) Unit pengelola menyusun rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Unit

Pengelola dengan mitra.

(1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf b, memerintahkan kepada Direktur teknis terkait untuk melakukan penilaian persyaratan.

(2) Dalam hal penilaian persyaratan lengkap, Direktur teknis terkait menyampaikan pertimbangan teknis

11 / 20

www.hukumonline.com

kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Direktur teknis terkait menyampaikan surat

pemberitahuan kepada mitra untuk melengkapi persyaratan.

(4) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui kerja sama, Direktur Jenderal menyampaikan surat persetujuan

dan Direktur teknis menyiapkan naskah nota kesepahaman dengan mitra.

(5) Naskah nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Direktur Jenderal

dengan mitra.

(6) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditindaklanjuti oleh para Kepala Unit

Pengelola dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pengelola dengan mitra.

(7) Format naskah Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dalam Pasal 22 ayat (5),

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kepala Unit Pengelola setelah menerima permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 huruf c, memerintahkan kepada kepala bagian tata usaha/sub bagian tata usaha untuk melakukan penilaian persyaratan.

(2) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan lengkap, Kepala Unit Pengelola menyampaikan surat kepada

Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui kerja sama, Direktur Jenderal menyampaikan surat persetujuan

kepada Kepala Unit Pengelola.

(4) Berdasarkan persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala bagian tata usaha/sub

bagian tata usaha menyiapkan naskah perjanjian kerja sama dengan mitra.

(5) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Kepala Unit

Pengelola dengan mitra.

(1) Tata cara penandatanganan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24,

dikecualikan untuk kerjasama dengan lembaga internasional.

(2) Penandatangan kerjasama dalam rangka penguatan fungsi dan efektivitas pengelolaan dengan mitra

lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

Bagian Kedua

Tata Cara Kerjasama Dalam Rangka Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan

Paragraf 1

12 / 20

www.hukumonline.com

Persyaratan

Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan permohonan kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan kepada Menteri, dengan dilampiri:

• proposal kerja sama, antara lain memuat maksud, tujuan, sasaran, bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan;

• citra satelit terbaru dengan resolusi detail 15 (lima belas) meter dan hasil penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan hard copy yang ditandatangani oleh pemohon;

• peta letak dan luas lokasi yang dimohon berskala minimal 1 : 50.000 dan disesuaikan dengan jenis perjanjian serta ditandatangani oleh pemohon;

• rencana pembangunan sarana dan prasarana yang telah disahkan oleh lembaga terkait;

• risalah umum kondisi kawasan hutan yang dimohon dan sekitarnya, antara lain kondisi tutupan vegetasi, jenis tanaman dominan, keberadaan satwa prioritas, yang diperoleh dari hasil survei lapangan;

• dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan atau SPPL) khusus untuk pembangunan jalan, jaringan komunikasi dan jaringan listrik disampaikan setelah diterbitkan persetujuan kerja sama; dan

• pertimbangan teknis dari Kepala Unit Pengelola.

Paragraf 2

Penandatanganan Kerjasama

(1) Menteri setelah menerima permohonan kerjasama, memerintahkan secara tertulis kepada Direktur

Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Dalam hal penilaian persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap, mitra melakukan pemaparan

permohonan kerjasama di depan Direktur Jenderal.

(3) Dalam hal penilaian persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal

menyampaikan surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan.

(4) Untuk kerjasama yang dapat menimbulkan dampak terhadap nilai-nilai penting kawasan seperti

terganggunya tumbuhan dan satwa dilindungi, habitat, proses ekologis, Direktur Jenderal membentuk tim kajian untuk melakukan kajian lapangan.

(5) Biaya yang timbul dalam rangka kajian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan

kepada mitra.

13 / 20

www.hukumonline.com

(1) Dalam hal penilaian teknis dan hasil kajian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak sesuai

hasil penilaian, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan.

(2) Untuk permohonan yang memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan teknis

kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Dalam hal Menteri menyetujui kerjasama, Direktur Jenderal menyiapkan naskah perjanjian kerjasama

dengan mitra.

(4) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Direktur

Jenderal dengan mitra.

(5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh unit pengelola dalam

bentuk rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh kepala unit pengelola dengan mitra

Bagian Ketiga

Jangka Waktu dan Perpanjangan

(1) Jangka waktu perjanjian kerjasama dalam rangka penguatan fungsi KSA dan KPA serta keanekaragaman

hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (tahun) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

(2) Jangka waktu perjanjian kerjasama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

(1) Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diajukan oleh

mitra, dilengkapi dengan proposal perpanjangan kerjasama, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.

(2) Proposal perpanjangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan

hasil evaluasi yang dilakukan oleh kepala unit pengelola atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama

(1) Ketentuan yang perlu diatur dalam perjanjian kerja sama meliputi:

• judul perjanjian kerja sama;

14 / 20

www.hukumonline.com

• para pihak;

• tujuan perjanjian kerja sama;

• ruang lingkup perjanjian kerja sama;

• letak dan luas areal kerja sama;

• rencana pelaksanaan program/kegiatan;

• hak dan kewajiban para pihak;

• hak kekayaan intelektual;

• status aset dan serah terima hasil kerjasama;

• jangka waktu dan perpanjangan kerja sama;

• berakhirnya kerja sama;

• keadaan memaksa;

• penyelesaian perselisihan;

• pembiayaan;

• korespondensi;

• monitoring, evaluasi dan pelaporan;

• perubahan kerja sama;

• aturan peralihan; dan

• penutup.

(2) Dihapus.

(3) Materi muatan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan subyek

dan jenis perjanjian kerja sama, dengan menambahkan kewajiban yang meliputi:

• kewajiban melakukan alih pengetahuan dan keterampilan;

• larangan yang berisi antara lain membawa materi dan spesimen dari kawasan;

• pengaturan kepemilikan hak paten dan publikasi kerja sama;

• pembagian keuntungan atas penggunaan hak intelektual dan hak paten;

• penyerahan baseline data dan informasi;

• penggunaan sarana prasarana kerja sama; dan

• kepemilikan asset.

(4) Format naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Rencana Pelaksanaan Program/Kegiatan

15 / 20

www.hukumonline.com

(1) Perjanjian kerja sama dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun ditindaklanjuti dengan

penyusunan rencana pelaksanaan program/kegiatan sepanjang jangka waktu kerja sama dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja tahunan.

(2) Perjanjian kerja sama dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dijabarkan

lebih lanjut dengan rencana pelaksanaan program/kegiatan sepanjang jangka waktu kerja sama dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja 5 (lima) tahunan.

(3) Rencana kerja 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalam rencana

kerja tahunan.

(4) Rencana pelaksanaan program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan ke dalam

rencana kerja tahunan.

(5) Rencana pelaksanaan program atau kegiatan dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud

dimaksud pada ayat (3), wajib disusun dan disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditanda tangani perjanjian kerja sama.

(6) Dalam hal rencana pelaksanaan program atau kegiatan dan rencana kerja tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak tersusun, maka perjanjian kerja sama dibatalkan oleh pihak pertama.

Bagian Keenam

Pendanaan

Penggunaan dana dalam pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Internasional dalam melakukan kerjasama, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengumpulan dana (fund raising) di dalam negeri.

Bagian Ketujuh

Penggunaan Tenaga Asing

(1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, mitra harus mengutamakan penggunaan tenaga ahli Indonesia,

dan apabila melibatkan tenaga ahli asing maka harus didampingi oleh petugas dari Direktorat Jenderal.

(2) Penggunaan tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Mitra yang akan menggunakan tenaga ahli asing disamping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan izin kepada Direktorat Jenderal paling lambat 2 (dua) bulan

16 / 20

www.hukumonline.com

sebelum kegiatan dimulai.

Bagian Kedelapan

Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA berakhir apabila:

• jangka waktu perjanjian habis;

• mitra kerja melakukan tindak pidana kehutanan; atau

• salah satu pihak mengundurkan diri.

Bagian Kesembilan

Aset Kerjasama

(1) Dalam hal perjanjian kerja sama berakhir, seluruh sarana prasarana baik yang bergerak maupun tidak

bergerak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama, diserahkan dengan kondisi baik dan menjadi milik negara serta dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi.

(2) Penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Terhadap sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum diserahkan kepada unit

pengelola dilaksanakan evaluasi oleh para pihak.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap sarana prasarana yang

bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak menjadi aset negara dan/atau tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi, pihak mitra wajib mengeluarkan dari kawasan konservasi.

Bagian Kesatu

Monitoring

17 / 20

www.hukumonline.com

(1) Monitoring dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan kerjasama sesuai dengan perjanjian atau

rencana pelaksanaan program/kegiatan.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan paling sedikit 1 (satu)

tahun sekali.

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan oleh Direktorat teknis terkait, Sekretariat Direktorat Jenderal dan/atau unit pengelola yang wilayahnya menjadi lokasi kerja sama.

Bagian Kedua

Evaluasi dan Pelaporan

(1) Evaluasi terhadap penyelenggaraan kerja sama KSA dan KPA dilakukan:

• paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, untuk kerja sama yang mempunyai jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan

• paling sedikit 1 (satu) kali, untuk kerja sama yang mempunyai jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kerja sama yang bersifat strategis dilakukan oleh

Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(2A) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kerja sama yang bersifat penguatan fungsi dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan dapat didelegasikan kepada Kepala Unit Pengelola.

(3) Untuk kerja sama yang dilakukan dengan lembaga internasional, evaluasi dilakukan oleh tim yang terdiri

dari instansi terkait yang berwenang.

(4) Dalam hal perjanjian kerja sama akan berakhir, evaluasi dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sebelum

perjanjian berakhir.

Pelaporan pelaksanaan kerja sama disusun secara bersama oleh para pihak dan disampaikan kepada Direktur

18 / 20

www.hukumonline.com

Jenderal, dengan tembusan Sekretariat Jenderal, Direktorat teknis terkait dan Kepala Unit Pengelola.

Ketentuan kerjasama yang diatur dalam Peraturan ini berlaku sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam pelaksanaan kerjasama yang dilakukan dalam Taman Hutan Raya.

Kerjasama optimalisasi pemanfaatan kawasan dalam bentuk pemanfaatan minyak atau panas bumi yang penambangannya telah ada serta memiliki izin sebelum kawasan tersebut ditunjuk/ditetapkan fungsinya sebagai hutan konservasi, yang naskah perjanjian kerjasamanya telah ditandatangani berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 390/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Kerjasama Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, tetap berlaku sampai berakhirnya kerjasama atau sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan panas bumi.

Kerja sama optimalisasi pemanfaatan kawasan dalam bentuk pemanfaatan minyak dan instalasi pengolahan limbah serta tempat pengelolaan akhir sampah (TPA) yang telah ada serta memiliki izin sebelum kawasan tersebut ditunjuk/ditetapkan fungsinya sebagai hutan konservasi, tetap berlaku dan dapat dilakukan kerja sama sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 390/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Kerjasama di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

19 / 20

www.hukumonline.com

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan kerja sama di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK- SETJEN/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 167), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 29 September 2014

Ttd.

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 1 Oktober 2014

Ttd.

20 / 20