PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2011

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

2. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

3. Pengelolaan . . .

1. Pengelolaan KSA dan KPA adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.

2. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri atas sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

3. Ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati (tumbuhan dan Satwa Liar serta jasad renik) maupun nonhayati (tanah dan bebatuan, air, udara, iklim) yang saling tergantung dan pengaruh-mempengaruhi dalam suatu persekutuan hidup.

4. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan dan/atau satwa dapat hidup dan berkembang biak secara alami.

5. Cagar Alam adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

6. Suaka Margasatwa adalah KSA yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

7. Taman Nasional adalah KPA yang mempunyai Ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

8. Taman . . .

1. Taman Hutan Raya adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

2. Taman Wisata Alam adalah KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

3. Pengawetan (preservasi) adalah upaya untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang dan dinamis dalam perkembangannya.

4. Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar adalah pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah pemanfaatan kondisi lingkungan berupa pemanfaatan potensi Ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis, dan peninggalan budaya yang berada dalam KSA dan KPA, yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan wisata alam, pemanfaatan air, energi air, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan panas matahari, angin, dan pemanfaatan panas bumi untuk memenuhi kebutuhan listrik.

6. Plasma Nutfah adalah substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik.

7. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara.

8. Satwa Liar adalah satwa yang masih mempunyai sifat liar, kemurnian jenis dan genetik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

9. Tumbuhan . . .

1. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.

2. Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran benih/bibit atau anakan dari tumbuhan liar dan satwa liar, baik yang dilakukan di habitatnya maupun di luar habitatnya, dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan kemurnian jenis dan genetik.

3. Peran Serta Masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan tujuan Pengelolaan KSA dan KPA.

4. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

• penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
• pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
• penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
• pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
• pemanfaatan sumber Plasma Nutfah untuk penunjang budidaya; dan
• pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

(2) Pemanfaatan . . .

(2) Pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Taman Hutan Raya dapat dimanfaatkan untuk

kegiatan:

• penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
• pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
• koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
• penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
• pemanfaatan tumbuhan dan Satwa Liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan Plasma Nutfah;
• pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
• pembinaan populasi melalui Penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.

(2) Pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Taman Wisata Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

• penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
• penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
• pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
• pemanfaatan sumber Plasma Nutfah untuk penunjang budidaya;
• pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan
• pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

1. Ketentuan Pasal 39 tetap, penjelasan ayat (4) Pasal 39 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal Angka 5 Peraturan Pemerintah ini.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemanfaatan KSA dan KPA untuk wisata alam serta

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan KSA

dan KPA untuk penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 49 diubah serta ayat (5) Pasal 49 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota harus memberdayakan masyarakat di sekitar KSA dan KPA dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan KSA dan KPA.

(3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan melalui:

• pengembangan desa konservasi;
• pemberian akses untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok tradisional atau pemanfaatan tradisional;
• fasilitasi kemitraan antara pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat; dan/atau
• pemberian izin pengusahaan jasa wisata alam.

(4) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b diberikan oleh Kepala Unit Pengelola

sesuai dengan rencana pengelolaan.

(5) Dihapus.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal II Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015

,

ttd.