Pasal 108

(1) Permohonan penambahan sarana dan prasarana dalam AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a diajukan oleh pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi persyaratan. (2) Permohonan perubahan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b dan perubahan pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107

ayat (1) huruf c diajukan oleh pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan kepada Menteri melalui Sistem OSS disertai dengan persyaratan.
(3) Dalam hal perubahan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas AKU Panas Bumi maka dilakukan permohonan persyaratan dasar dan Perizinan Berusaha.