Pasal 252

(1) Periode atau jangka waktu laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) huruf b mengikuti tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir 31 Desember; (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. data jumlah dan kegiatan pengunjung; b. data realisasi penjualan paket atau kegiatan wisata; c. data realisasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas Wisata Alam termasuk jumlah dan nilai investasi; d. pemeliharaan aset negara atau barang milik negara yang digunakan dalam hal menggunakan aset negara atau barang milik negara; e. data jumlah pegawai dan tenaga kerja yang terdiri atas pegawai tetap dan tenaga lepas; f. pengamanan kawasan dan pengelolaaan keanekaragaman hayati; g. kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah; h. pengelolaan lingkungan yang terdiri atas uraian kegiatan, frekuensi, lokasi dan keterangan sesuai dengan dokumen lingkungan yang disahkan; i. pengembangan sumber daya manusia; dan j. pemberdayaan masyarakat.
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan, dengan tembusan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

(4) Laporan tahunan pemegang PB-PSWA disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.